Smd; -------------------------------------------------------------------------- --

24/Pdt.G/2018/PN Smd

PENETAPANNomor 24 /Pdt.G/2018/PN Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan dalam tingkat pertama antara para pihak :OMAY KOMALA, Lahir di Sumedang, Tanggal 11 Nopember1960, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kawin, tempat tinggal di Dusun DustanRT.001, RW.008, Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu, KabupatenSumedang, Provinsi Jawa Barat;Selanjutnya disebut sebagai

Memeriksa Berkas PerkaraBanding (inzage) Nomor XXX/pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 14 Januari 2021,Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatanganiPanitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrtanggal 29 Januari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkasperkara (inzage);Bahwa Permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA Smd

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.1974 Tentang Perkawinan; jo.

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABSLT Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD Kabupaten MRNM untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Juli 1988,berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD Kabupaten MRNM, NomorXX/48/V1V5/1988 tertanggal 01 Agustus 1988;Hal 1 dari 12 hal Put NoXXXX/Pdt G/2015/PA.K tom2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABSLT KabupatenLampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan SMD KabupatenMRNM untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

PENGADILAN MILITER II 09BANDUNGPUTUSANNomor : PUT / 122K / PM.II 09 / AD/ VII / 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Il 09 Bandung yang bersidang di Bandungdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalamperkara TerdakwaNama lengkap : SUHENDARPangkat / Nrp : Koptu / 31940269630373.Jabatan : Ta Unit Intel.Kesatuan : Kodim 0610/Smd Rem 062/Tn.Tempat dan tgl lahir : Tasikmalaya, 1 Maret

Bahwa terhadap perkara ini Terdakwatelah dijatuhi hukuman disiplinoleh Dandim 0610/Smd berupapenahanan berat selama 20 (duapuluh) hari TMT 7 Maret 2010 sampaidengan 26 Maret 2010 bersadarkanSurat Keputusan Hukuman Disiplindari Dandim 0610/Smd Rem 062/TNNomor : Skep / 13 / III / 2010tanggal 10 Maret 2010.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa pada waktu waktu' dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu) pada hari Minggutanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 16.00 wib, setidaktidaknya pada tahun 2010 di PT Karina

Kaltim Pemilihan UmumTahun 2019, tanggal 20 September 2018; Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor047.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihalUsulan pemberhentian Sdr. Mashari Rais, SH sebagai AnggotaDPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuanPAW Sdr.

SMD tanggal 21 Desember 2018 yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut; DALAM EKSEPESI Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;43 Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Surat Usulan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik(Partai Golkar Kota Samarinda) kepada Pimpinan DPRDKota Samarinda dengan Nomor047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 oktober 2018;o1B.b. Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 perihal Laporanperihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dariPartai Golongan Karya; c.

Dengan demikian Perbuatan Pihak Tergugat yangmenerbitkan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atasrangkaian SuratSurat sebagaiberikut: Surat Usulan Pemberhentian dari dpd Partai GolonganKarya Kota Samarinda Kepada Pimpinan DPRD Kota54Samarinda dengan Nomor 047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018; Surat Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaA/n Sdr.

Mashari Rais, S.H., kepada PLTKetua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur,tertanaggal 29 Oktober 2018; Foto kopi sesuai asli, Surat Dewan Pimpinan DaerahKota Samarinda, Nomor047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018, Perihal : Usulan66Pemberhentian Sdr. Mashari Rais, S.H.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PengugatPutusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA Smd 1dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;4.

Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama SamarindaNomor 3/Pdt.G/2017/PTA Smd, tanggal 20 Januari 2017, dengan dibantu olehDrs. Sudarno,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi AgamaPutusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Smd 9Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdDrs. H. Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H. Drs.H. Daruni, S.H., M.AgHakim Anggota,ttdH.

Smd, tanggal14 Pebruari 2018 atas nama Sari Wardah binti Nanang Ageni (in casuPemohon II) dengan Ftriadi M bin Muchransyah Achmad yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Samarinda.

Smd, tanggal 14 Pebruari 2018 atasnama Sari Wardah binti Nanang Ageni (in casu Pemohon II) dengan Fitriadi Mbin Muchransya Achmad, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda)yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat buktitersebut merupakan akta otentik yang telan memenuhi syarat formil danmateriil akta otentik sehingga mempunyai kKekuatan pembuktian yang sah,sempurna dan mengikat (vide pasal 285 R.

Smd.

Smd, tanggal 02 Januari 2012, mengemukakanhalhal sebagai berikut :1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/023/IV/2010 tanggal 08 April 2010);2.

tinggal dan sejak saat itu antara pengugat dan tergugattidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah, namun terkadangpenggugat dan tergugat bertemu di luar rumah, dan terakhir pada tanggal 8bulan Desember tahun 2011, tergugat mencegat penggugat dijalan, danterjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung dengantergugat yang memukul penggugat di wajah penggugat di tengah jalan, hal inisesuai dengan Tanda Bukti Lapor dari Kepala Polsekta XXXXX Nomor :LP/410/XII/KALTIM/RESTA SMD

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 18 November 2021, Nomor 163 / Pid.Sus / 2021 / PN Smd ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-------------------------------------------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor 228/B/2017/PT.TUN.JKT jo Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN-SMD dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk olehKetua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan PenetapanNomor 3/Pdt.G/2010/PTA Smd. tanggal 12 Januari 2010.untuk memeriksa perkara ini padatingkat banding,didampingi oleh Drs .H.Ibrahim, Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.KetuaMajelis,Drs.H.Abdul Aziz, S.H.,M.Ag.Hakimhakim Anggota,ttdDrs.H. Suudy Azhari,Lc.

Smd tanggal 23Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17Muharram 1431 H, berita acara persidangan, memoribanding serta surat surat lainnya yang berkaitandengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnyamenyetujui apa yang telah menjadi putusan majelishakim Pengadilan Agama Samarinda dengan segalapertimbangannya;Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Samarinda dalam perkara a quo

Smd tanggal 10 Juni 2019 dan tanggal 19Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa meajelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun

sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Ternggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)Nomor 1045/Pdt.G/2019/PA..Smd

115/Pdt.G.S/2017/PN Smd

tidakmendapatkannya, kemudian ketika Penggugat mendatangi pihak panitiaproyek untuk mengajukan uang santunan tersebut, Penggugat ditolakkarena tidak dapat menunjukkan berkas/Formulir Registrasi yang berlatarwarna kuning bernomorkan ID dan tercantum nama yang berhak,kemudian Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat denganmelengkapi persyaratanpersyaratan yang diperlukan, dan hingga saat initidak ada tindak lanjutnya dari Tergugat ;Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

beralamat diDusun Cibogo RT.004 RW.001 Desa Cibogo Kecamatan DarmarajaKabupaten Sumedang sudah tergenang air Waduk Jatigede ;Bahwa semua warga masyarakat yang tinggal di Dusun Cibogo RT.004RW.001 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang,rumah tinggalnya sudah terkena genangan Proyek Waduk Jatigedetermasuk rumah tinggal milik Penggugat ;Bahwa sekitar tahun 2012 ada pendataan dari Panita ProyekPembangunan Waduk Jatigede ;Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

Pasal 2 ayat (1) huruf aPERPRES menentukan bahwa Masyarakat yang dimaksud adalah Pendudukyang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/ataubangunannya untuk pembangunan waduk Jatigede namun belum memperolehtempat pemukiman baru berdasarkan PERMENDAGRI dan dalam Pasal 2 ayatHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd(1) huruf b PERPRES menentukan juga penduduk lainnya yang berada di areawaduk Jatidege yang tidak termasuk huruf a ;Menimbang, bahwa dalam

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd. Menyatakan Penggugat adalah Penduduk/Keluarga Area genangan WadukJatigede dengan NIK. 3211035307720003. Nomor KK. 3211031704120001,harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuaiPeraturan Presiden Rl. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diaturdengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.258/KPTS/M/2015 dimaksud ;.

Sumpah Rp. 20.000,Jumlah ... 20.0.0 ee Rp. >( )Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

121/Pdt.G.S/2019/PN Smd

gede memulaipendataan yang di awali dengan pendataan tanah maka pada saatpembebasan terhadap tanah bapak Dasam sebagai pemilik tanahmengambil sendiri atas ganti rugi tanah tersebut, dan pada saatpelepasan terhadap rumah tinggal bapak Aska sedang sakit sehinggahak atas ganti rugi rumah di wakili pengambilannya oleh bapak dasambin kamdan dan uangnya di berikan ke bapak aska bin BANGIsedangkan nilai ganti rugi rumah milik bapak ASKA sebesar Rp 858,000Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 121/Pdt.GS/2019/PN SMD

Redaksi Rp. 10.000,Jumlah Rp. 491000 (empat ratus sembilan puluh satu riburupiah)Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 121/Pdt.GS/2019/PN SMD

nono nnn nnn = P8 ;Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 961/T/20/2006 atas nama JUANDA yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja DanCatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 6 Maret 2006, diberitanda : P9 ;10 Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 832 tercatat atas nama Pemegang Hak : 1.AMINAH, JUNAIDI, MISNATYAH, JAILANI dan JUANDA yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe tertanggal 21 September 2011,diberi tanda ; P10;11 Foto Copy Surat Keterangan No. 027/SMD

olehsalah satu pihak kepersidangan Pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat buktisurat, ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikandengan aslinya, dalam keadaan yang demikian foto copy surat tersebut menurut hukumacara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ,oleh karenanya terhadap bukti P10 tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P11 dalam kaitannya dengan bukti P10berupa Surat Keterangan No. 027/SMD

Juanda yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe tertanggal 21 September2011 telah sebelumnya atas Sertifikat tanah tersebut dijadikan agunan jaminan kreditpada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Samudera Lhokseumawe oleh debitur Syahrialdan Misnaiyah, dengan demikian patut diketahuinya atas Sertifikat tanah tersebutsekarang ini sudah terdapat Pembebanan Hak Tanggungan dan belum di RoyaPelepasan Hak Tanggugannya oleh debitur sebelumnya sesuai dengan Surat KeteranganNo. 027/SMD/04/2014

Para Advokat dan Penasehat Hukum padaKantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat IndonesiaHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA Smd(Posbakumadin) Balikpapan, beralamat di Perumahan PondokKarya Agung Blok BAA 48, RT.13, RW.19 Kelurahan SungaiNangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2018 yang telahdidaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan denganNomor W17A2/104/HK.05/SK/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018,dahulu sebagai Penggugat/Terlawan

Nuzul,M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA SmdAgama Kalimantan Timur Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA Smd.,tanggal 13 Juni 2019,dengan dibantu oleh Drs. H Rusliani. sebagai Panitera Pengganti PengadilanTinggi Agama Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.Hakim Anggota Ketua MajelisDrs. H. Ilham Mushaddagq, S.H.,M.H H. Helminizami,S.H.,M.H.Hakim AnggotaDrs.H. Nuzul, M.H.Panitera PenggantiDrs.

H RuslianiPerincian Biaya :Biaya Pemberkasan : Rp134.000,Redaksi : Rp 10.000,Meterai : Rp 6.000,Jumlah : Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA Smd

denganmenasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali gunamembina rumah tangganya, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukankepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi gunamelaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun2016;Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat danTergugat dipersilahnkan untuk memilin Mediator yang berasal dari HakimPengadilan Agama Samarinda;Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA Smd

Smd. tanggal 17 Januari 2017, Mediator telah melaksanakan mediasi, danternyata telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa pada hari itu juga, tanggal 17 Januari 2017, Penggugatmemohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untukmengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya, yaitu perkaraCerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SamarindaNomor : 0048/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 04 Januari 2017 karena Penggugatbersedia rukun kembali sebagai suami

Samarinda Kota, Kota Samarinda,selanjutnya disebut Tergugat Ill;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSamarinda, dengan Register Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd tanggal 24September 2019, telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan denganalasan dan dalil sebagai

Penetapan Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd