lima juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

24/Pdt.G/2018/PN Smd

PENETAPANNomor 24 /Pdt.G/2018/PN Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan dalam tingkat pertama antara para pihak :OMAY KOMALA, Lahir di Sumedang, Tanggal 11 Nopember1960, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kawin, tempat tinggal di Dusun DustanRT.001, RW.008, Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu, KabupatenSumedang, Provinsi Jawa Barat;Selanjutnya disebut sebagai

denganmenasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali gunamembina rumah tangganya, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukankepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi gunamelaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun2016;Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat danTergugat dipersilahnkan untuk memilin Mediator yang berasal dari HakimPengadilan Agama Samarinda;Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA Smd

Smd. tanggal 17 Januari 2017, Mediator telah melaksanakan mediasi, danternyata telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa pada hari itu juga, tanggal 17 Januari 2017, Penggugatmemohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untukmengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya, yaitu perkaraCerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SamarindaNomor : 0048/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 04 Januari 2017 karena Penggugatbersedia rukun kembali sebagai suami

Samarinda Kota, Kota Samarinda,selanjutnya disebut Tergugat Ill;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSamarinda, dengan Register Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd tanggal 24September 2019, telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan denganalasan dan dalil sebagai

Penetapan Nomor 1843/Pdt.G/2019/PA Smd

610/Pdt.G.S/2018/PN Smd

pembangunanwaduk Jatigede yang pemberian gantiruginya dilakukan pada tahun2015 dengan syarat yang diminta oleh pihak pemerintah (Satker)diantaranya berupa kartu tanda penduduk (KTP) , kartu keluarga (KK)dan buku nikah namun sebelum ganti rugi pembayaran dilakukansuami Penggugat (Darta Bin Duria) meninggal dunia pada 05 Januari2015 akibat sakit sehingga yang menjadi kepala keluargamenggantikan suami Penggugat (Darta Bin Duria) adalah Penggugat.Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 610/Padt.G.S/2018/PN Smd

Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 511.000,(lima ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 610/Pat.G.S/2018/PN Smd

didalamnya berisi 1 (satu)paket kecil dibungkus lakoban warna putin yang setelah dibuka didalamnyaberisi butiran Kristal jenis sabusabu berat dengan kantong adalah 0,09gram atau berat tanoa kantong 0,02 gram , kemudian disisihkan 0,01 grambeserta air kencing terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No: LAB :177/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI,Smd

didalamnya berisi 1 (satu)paket kecil dibungkus lakoban warna putih yang setelah dibuka didalamnyaberisi butiran Kristal jenis sabusabu berat dengan kantong adalah 0,09gram atau berat tanoa kantong 0,02 gram, kemudian disisihnkan 0,01 grambeserta air kencing terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik dimana hasilnya sesuai dengan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No: LAB :177/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015yang dibuat oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI,Smd

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PengugatPutusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA Smd 1dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;4.

Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama SamarindaNomor 3/Pdt.G/2017/PTA Smd, tanggal 20 Januari 2017, dengan dibantu olehDrs. Sudarno,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi AgamaPutusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Smd 9Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd ttdDrs. H. Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H. Drs.H. Daruni, S.H., M.AgHakim Anggota,ttdH.

Smd, tanggal14 Pebruari 2018 atas nama Sari Wardah binti Nanang Ageni (in casuPemohon II) dengan Ftriadi M bin Muchransyah Achmad yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Samarinda.

Smd, tanggal 14 Pebruari 2018 atasnama Sari Wardah binti Nanang Ageni (in casu Pemohon II) dengan Fitriadi Mbin Muchransya Achmad, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda)yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat buktitersebut merupakan akta otentik yang telan memenuhi syarat formil danmateriil akta otentik sehingga mempunyai kKekuatan pembuktian yang sah,sempurna dan mengikat (vide pasal 285 R.

Smd.

Smd, tanggal 02 Januari 2012, mengemukakanhalhal sebagai berikut :1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/023/IV/2010 tanggal 08 April 2010);2.

tinggal dan sejak saat itu antara pengugat dan tergugattidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah, namun terkadangpenggugat dan tergugat bertemu di luar rumah, dan terakhir pada tanggal 8bulan Desember tahun 2011, tergugat mencegat penggugat dijalan, danterjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung dengantergugat yang memukul penggugat di wajah penggugat di tengah jalan, hal inisesuai dengan Tanda Bukti Lapor dari Kepala Polsekta XXXXX Nomor :LP/410/XII/KALTIM/RESTA SMD

Memeriksa Berkas PerkaraBanding (inzage) Nomor XXX/pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 14 Januari 2021,Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatanganiPanitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrtanggal 29 Januari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkasperkara (inzage);Bahwa Permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA Smd

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.1974 Tentang Perkawinan; jo.

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.

Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Salomo Simanjuntak tersebut,menerangkan bahwa pada tahun 1995 sampai dengan 1997, dia adalah seorangCamat di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dan benar membuat Akte JualBeli Nomon 93/Ambarita/SMD/AJB/VI/1997 (Vide Bukti P4), pada tanggal16061997. Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut telah terjadi kekeliruan(kesalahan) dalam pembuatan akta tersebut, yaitu:1 Pengetikan nama penjual (pihak pertama) dalam Akta Jual Belitersebut.

Simarmata sesuai dengan Akta Jual BeliNomor 93/AMBARITA/SMD/AJB/VI/1997 (Vide Bukti P4) tersebut, pada tahun2009 telah dipermasalahkan oleh Jautar Nainggolan, sehingga telah menguasai objektanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/AMBARITA/SDM/ AJB/VI/1997, danterhadap tindakan Jautar Nainggolan yang menguasai tanah milik Ny.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2012 Nomor 2536 K/Pdt/2011 tersebutadalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah, sesuai dengan adanyapenegasan Surat Pernyataan dari Salomo Simanjuntak tertanggal 11 Desember 2012(Novum), dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa batas tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD/AJB/V1/1997 tanggal 16061997, adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : A. Rumintan SiringoRingo;Sebelah Timur =: Ny. P.R. Simarmata/Br. Gultom;Sebelah Selatan : Ny. P.R.

Nomor 574 PK/PDT/2013Sebelah Barat : Jalan Umum/Pasar Hitam;2 Bahwa tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD/AJB/V1/1997 tanggal 16061997, adalah tanah yang terletak di sebelahUtara dari tanah perkara, yaitu tanah milik Ny. P.R.

mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atasalasan obscuur libel;4 Bahwa perbedaan batas di sebelah Utara dari tanah perkara, yaituyang menurut Penggugat batas di sebelah Utara dari tanah perkaraadalah tanah milik Penggugat, sedangkan menurut Tergugat batas disebelah Utara dari tanah perkara adalah berbatas dengan tanah milikJautar Nainggolan;Bahwa Penggugat telah membuktikan batas sebelah Utara dari tanah perkaraadalah tanah milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 93/Ambarita/SMD

Kaltim Pemilihan UmumTahun 2019, tanggal 20 September 2018; Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor047.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihalUsulan pemberhentian Sdr. Mashari Rais, SH sebagai AnggotaDPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuanPAW Sdr.

SMD tanggal 21 Desember 2018 yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut; DALAM EKSEPESI Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;43 Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Surat Usulan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik(Partai Golkar Kota Samarinda) kepada Pimpinan DPRDKota Samarinda dengan Nomor047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 oktober 2018;o1B.b. Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 perihal Laporanperihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dariPartai Golongan Karya; c.

Dengan demikian Perbuatan Pihak Tergugat yangmenerbitkan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atasrangkaian SuratSurat sebagaiberikut: Surat Usulan Pemberhentian dari dpd Partai GolonganKarya Kota Samarinda Kepada Pimpinan DPRD Kota54Samarinda dengan Nomor 047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018; Surat Persetujuaan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaA/n Sdr.

Mashari Rais, S.H., kepada PLTKetua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur,tertanaggal 29 Oktober 2018; Foto kopi sesuai asli, Surat Dewan Pimpinan DaerahKota Samarinda, Nomor047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018, Perihal : Usulan66Pemberhentian Sdr. Mashari Rais, S.H.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 18 November 2021, Nomor 163 / Pid.Sus / 2021 / PN Smd ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-------------------------------------------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor 228/B/2017/PT.TUN.JKT jo Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN-SMD dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Smd tanggal 23Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17Muharram 1431 H, berita acara persidangan, memoribanding serta surat surat lainnya yang berkaitandengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnyamenyetujui apa yang telah menjadi putusan majelishakim Pengadilan Agama Samarinda dengan segalapertimbangannya;Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Samarinda dalam perkara a quo

Luthfi Helmy, S.HI, masingmasing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor15/Pdt.G/2008/PTA Smd. tanggal 15. April 2008. untukmemeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi olehSiti Umi Habibah Maryam, S.HI, Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.Ketua Majelis,ttdDrs.H. MuhammadNadjib, S.H.Hakim hakim Anggota,ttdDrs.H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.ttdH.M.

115/Pdt.G.S/2017/PN Smd

tidakmendapatkannya, kemudian ketika Penggugat mendatangi pihak panitiaproyek untuk mengajukan uang santunan tersebut, Penggugat ditolakkarena tidak dapat menunjukkan berkas/Formulir Registrasi yang berlatarwarna kuning bernomorkan ID dan tercantum nama yang berhak,kemudian Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat denganmelengkapi persyaratanpersyaratan yang diperlukan, dan hingga saat initidak ada tindak lanjutnya dari Tergugat ;Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

beralamat diDusun Cibogo RT.004 RW.001 Desa Cibogo Kecamatan DarmarajaKabupaten Sumedang sudah tergenang air Waduk Jatigede ;Bahwa semua warga masyarakat yang tinggal di Dusun Cibogo RT.004RW.001 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang,rumah tinggalnya sudah terkena genangan Proyek Waduk Jatigedetermasuk rumah tinggal milik Penggugat ;Bahwa sekitar tahun 2012 ada pendataan dari Panita ProyekPembangunan Waduk Jatigede ;Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

Pasal 2 ayat (1) huruf aPERPRES menentukan bahwa Masyarakat yang dimaksud adalah Pendudukyang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/ataubangunannya untuk pembangunan waduk Jatigede namun belum memperolehtempat pemukiman baru berdasarkan PERMENDAGRI dan dalam Pasal 2 ayatHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd(1) huruf b PERPRES menentukan juga penduduk lainnya yang berada di areawaduk Jatidege yang tidak termasuk huruf a ;Menimbang, bahwa dalam

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd. Menyatakan Penggugat adalah Penduduk/Keluarga Area genangan WadukJatigede dengan NIK. 3211035307720003. Nomor KK. 3211031704120001,harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuaiPeraturan Presiden Rl. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diaturdengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.258/KPTS/M/2015 dimaksud ;.

Sumpah Rp. 20.000,Jumlah ... 20.0.0 ee Rp. >( )Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G.S/2017/PN Smd

tetapi Saksi tidak hadir, dan selanjutnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mohon waktu untuk merundingkanperdamaian;Menimbang, bahwa pada persidangan hari RABU, tanggal 26September 2018 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mohon waktu untukmembuat kesepakatan pencabutan perkara;Menimbang, bahwa pada persidangan hari SENIN, tanggal 1Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugatbeserta Kuasanya, Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan PerkaraNomor: 138/ADVOKAT/IN/SMD

Muzni Ilyas, SH. masing masingsebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor25/Pdt.G/2010/PTA Smd. tanggal 19 April 2010 dengan didampingioleh H. Abd. Wahid, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.Ketua Majelis,ttdDrs.H. Jaliansyah, S.H,M.H.Hakim Anggota,ttdDrs. H. Syamsuddin Ismail,ttdDrs. Muzni Ilyas, SH.Perincian biayaBiaya ProsesS.H.Panitera Pengganti,ttdH. Abd.

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk olehKetua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan PenetapanNomor 3/Pdt.G/2010/PTA Smd. tanggal 12 Januari 2010.untuk memeriksa perkara ini padatingkat banding,didampingi oleh Drs .H.Ibrahim, Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.KetuaMajelis,Drs.H.Abdul Aziz, S.H.,M.Ag.Hakimhakim Anggota,ttdDrs.H. Suudy Azhari,Lc.