Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
148 — 70
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan; 5. Fitrianti Rusdi, SE.,MSi. Kasubbag Tata Usaha BiroHukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan;6. Gautama Gandi, SH, Staf Bagian Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan;7. M.Chandra Eka Putra, S.H., M.H., Jabatan StafBagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatkantor di Jalan Kapten A.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 10-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
H. AMIR MAHMUD, SE. MM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
350 — 506
  • NIP.19700614 200501 1 011, Jabatan Kepala SubBagian Pengawasan Wilayah pada Biro Hukum Sekretariat DaerahHal. 1 Dari 63 Perk No. 21/G/2018/PTUN.PLKPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.om Provinsi Kalimantan Tengah;3. KARNITA, S.H.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 2 Mei 2017 — PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH
68 — 41
  • Kepala Subbagian Umum danKepatuhan Internal KPP Pratama Prabumulih.Herman Butar Butar, S.H. Kepala Seksi Bantuan Hukum.Direktorat Peraturan Perpajakan II.Luthfi Aji Pradhytama, S.H. Pelaksana Subdit BantuanHukum. Direktorat Peraturan Perpajakan II.Rendy Ivaniar, S.H. S.H..M.Hum. Pelaksana SubditBantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.Dwi Hernanda Puspitasari, S.H. Pelaksana Subdit BantuanHukum Direktorat Peraturan Perpajakan II.Vinna Dien Asmady Putri, S.H.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smp
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
MUNIR
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Sumenep
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAMEKASAN
99 — 21
  • ., Kepala Subbagian Advokasi IIIB padaBiro Advokasi, Kementrian Keuangan, 5. Nowo AgusRiswantoro, S.E., M.M., Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Pamekasan, 6. Adimas Aryo N.K.P,S.H., Pelaksana pada Bagian Advokasi Ill BiroAdvokasi, Kementrian Keuangan, 7. NelyHidayati,S.H., Pelaksana pada Bagian Advokasi IllBiro Advokasi, Kementrian Keuangan, 8. Daryono,Pelaksana pada Bagian Advokasi III Biro Advokasi,Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN SmpKementrian Keuangan, 9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3339 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — SUNARIATI DKK VS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DKK
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dankawankawan, Kepala Biro Hukum dan HAM, KepalaBagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM,Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum dan HAM, Staf SubBagian Litigasi Biro Hukum dan HAM, berkantor di JalanJenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan GerbangPemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta cqDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU, yangdiwakili oleh
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 52 /PID.SUS.K/2012/ PN.Mdn
Tanggal 17 Januari 2013 — - SUBANDI S.Sos
70 — 17
  • Koordinasi dan Fasilitas PMGT, Kendaraan dan urusan dalam RTP(Rumah Tangga Pimpinan) ;Bahwa Anggaran untuk Kabag RumahTangga tidak ada tetapi Anggaran untukurusan Rumah Tangga Biro Umum ada,tetapi pelaksaan anggarananggarantersebut berada di Subsub bagian RumahTangga seperti Sub Bagian PengelolaanMes Gedung dan Taman (PMGT), subbagian kendaraan dan urusan dalam, subbagian Rumah Tangga Pimpinan (RTP) ;Bahwa saksi sebagai Kabag RumahTangga tidak pernah menggunakan danabantuan sosial untuk kegiatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI), vs PT. BHAKTI WIRA HUSADA
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi SekretariatJenderal, 5. dr. Arjuna Sakti, S.H.,M.PH., Kepala Sub BagianHukum, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan MasyarakatSekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 6. AmienGemayel, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi SekretarisJenderal, 7. Bayu Koli Nugroho, S.H., Staf Biro Hukum danOrganisasi Sekretaris Jenderal, 8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
161 — 1332
  • ., Kepala SubBagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten NiasBarat;.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
Mochamad Samsudin
Tergugat:
Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
241 — 225
  • Kepala SubBagian TU dan Keuangan, 4. Pak Mugiyanto sebagai Koordinator dan KepalaDinas Tenaga Kerja;Bahwa yang Saksi ketahui bahwa temanteman ini tidak mau menandatanganiPakta Integritas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/TUN/LH/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA VS YAYASAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (d/h PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA);
437 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum; 8). Febriany Iskandar,S.Pi.,M.Si., Kepala Seksi Pengawetan Eksitu DitjenKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 9). NanaMulyana, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Pertimbangandan Advokasi HukumSetditjen Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem; 10). M. Zaenuri, S.H., Staf BiroHukum; 11). Jovan Juliawan, S.H., Staf Biro Hukum; 12).Joko Nugroho, S.Hut., M.Si., Staf Direktorat KonservasiKeanekaragaman Hayati; 13). Radityo Primayudhanto, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. FOLULU FIRMATUS LAIA;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
59 — 23
  • Bahwa pada tanggal 28 April 2015 sekitar Jam 14.00 WIB, Kepala SubBagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara bernama Mashudi, S. Sos., M.A.P.,dan Tengku KamaludinS.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 19 Januari 2018 — - NAIMA RUMADAUL,S.Pd - Fransinka Lidya Wonmaly,S.H. - Kukuh Nugroho Indra Praja,S.H
147 — 104
  • ., M.Si menjabat sebagai Kepaala SubBagian Keuangan, URBANUS OHOILEDWARIN saksi tidak tahu apa jabatannya,dan Pak NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd. adalah selaku Kepala Dinas PendidikanDasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;Bahwa saksi dianggkat sebagai Kepala Sekolah Dasar MAARIF berdasarkan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan;Bahwa Yayasan MAARIF hadir di Timika sejak tahun 2010;Halaman 114 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN JapBahwa dulu saksi merupakan seorang guru, dan saat menjadi
    , dan oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidiktersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Dana Tambahan TunjanganPengahasilan (DTTP);Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai seorang Guru dan sebagai Kepala Sekolahdi TK ALMARIFAT);Bahwa Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd sebagai Bendahara PengeluaranANTONIA YARIKO MONE YAMLEAN, SE., M.Si menjabat sebagai Kepala SubBagian
    dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Dana Tambahan TunjanganPengahasilan (DTTP);Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai seorang Guru, dan sebagai Kepala SekolahTK MAARIF sejak tahun 2011;Halaman 117 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN JapBahwa Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd menjabat sebagai BendaharaPengeluaran,ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si menjabat Kepala SubBagian
    99.000.000 93.000.000 6.000.00088 TKSion 18.000.000 13.500.000 4.500.00099 TKKemala Bhayangkari 17 45.000.000 39.000.000 6.000.000110 TKEI Bethel 18.000.000 13.500.000 4.500.000Jumlah 509.400.000 430.500.000 78.900.000 Bahwa rincian Pembayaran Dana Tunjangan yang tidak ada buktibuktipembayarannya adalah sejumlah Rp3.982.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratusdelapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), diperoleh dari hasil klarifikasiterhadap Bendahara Pengeluaran Terdakwa NAIMA RUMADAUL dan Kepala SubBagian
    Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Pengelolaan Dana TTP TahunAnggaran 2015 terdapat tahapan yang terputus seperti : Kepala Sub Bagian Keuangantidak melibatkan bidangbidang dalam hal pengambilan data penerima, baik itu dari SubBagian Kepegawaian maupaun dari bidangbindang, tidak dilibatkannya peran verifikatorHalaman 156 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Jappadahal memiliki peran yang sangat menetukan dalam meminimalisir resiko, dan tidakmelakukan kewajiban yang harus dipenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1312 K/PID.SUS/2014
Tanggal 13 April 2015 — H. TADJUDDIN PAWANNARI bin PAWANNARI
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SubBagian Umum selaku Pihak Kesatu Sriyanto dan oleh Danny Irwandy,S.E. selaku PIHAK KEDUA CV CRESSANDY yang diketahui olehSekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M;1 (satu) lembar fotokopi invoice yang ditujukan kepada Sekretaris DPRDKota Bontang dengan Uraian Barang:a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;b. Laptop merek Toshiba Satelitte Pentium III 2850+XDMD+LAN;c. Ballpoint merek Mont Blanc;d. TAS Kulit merek HEBE;e. Sepatu Kulit merek STAMER;f. Sepatu Kulit merek PRINCE;g.
    SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY, S.E. selaku PIHAK KEDUA CV CRESSANDY yangdiketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDINHAMZAH, M.M.;1 (satu) lembar fotokopi INVOICE yang ditujukan kepada Sekretaris929 5 DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:a. Handycam merek Sony type CCR/TRV;b. Laptop merek Toshiba Satelitte Pentium III 2850+XDMD+LAN;Hal. 100 dari 106 hal.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 27-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN Pya
Tanggal 19 Desember 2017 — Penuntut Umum:
VIDYA MIRASARI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MAHNAN RASULI Alias MANAN
64 — 28
  • PUTU PANCA YASA, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja pada kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan,Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananKelas Il Mataram, Jabatan Kepala Sub bagian Tata Usaha padaKementerian Kelautan Dan Perikanan, Badan Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram,sejak Tahun 1999 s/d sekarangBahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Subbagian Tata Usaha
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 15 Oktober 2019 — Nama : Ir. ALEXANDER PAULUS TITAWANNO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jl. Hatutalu Piru, KecamatanSeram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR,S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Kunsultan Hukum M.A.PULU & REKAN, beralamat di Jln. Mujahiddin Dusun Waihakila/Wara Desa Batumerah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN BARAT; Tempat Kedudukan : Jl. Jacobus F. Puttileihalat, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/384, tertanggal 17 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL J. SOUKOTTA, S.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; 2) AISA PELU, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; 3) SAMUEL PATTISINAI, S.H., StafSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Setda Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : Drs. ABDULLAH FAKAUBUN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Dusun Kepala Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/DSY/SK/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, memberikan kuasa kepada DENY SOLEHUWEY, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum DENY SOLEHUWEY, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Trans Seram Hatusua, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
355 — 121
  • posisi itu;Bahwasaksi tidak mengenal TergugatIl Intervensi;Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABNMenimbang, bahwa pada persidangan, Pihak Tergugat Il Intervensitidak menghadirkan Saksi maupun Ahli dalam persidangan walaupun MajelisHakim telah memberi kesempatan secara patut;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat Il Intervensitelah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 16September 2019, dan Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui SubBagian
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Eiren Tuwongkesong
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Momalia I Kecamatan Posigadan
Intervensi:
APRIS RUHBAN
145 — 58
  • ., C.L.A.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSETDAKAB Bolaang Mongondow Selatan, beralamat diDesa Popoduu, Kecamatan Bolaang Uki, KabupatenBolaang Mongondow Selatan;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKKPNT.PILSANG/MOM.I/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021;Untuk selanjutnya disebut sebagai .......... TERGUGAT;APRIS RUHBAN;Indonesia;Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, KabupatenBolaang Mongondow Selatan;Halaman 2 dari 63 Hal.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag. ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
152 — 107
  • Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabatfungsional (misalnya dosen) maupun pejabat struktural (misalnyakepala biro, kepala bagian, kepala subbagian);f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — H. TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H., M.H vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
49 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tanggal17 Maret 2011 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan PembinaanSyariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI;Bahwa seyogyanya pada 1 April 2012 Penggugat sudah dinaikkandalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a, tetapi karena adanyapengembangan sistem informasi kepegawaian yang baru kenaikanpangkat Penggugat ditunda menjadi per 1 Oktober 2012, tetapisampai dengan waktunya Penggugat belum juga dinaikkan pangkatsebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-04-2007 — Upload : 10-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762K/PID/2007
Tanggal 24 April 2007 — Muhammad Tahir, Bsc, bin Tombong Dg. Parani; Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikeluarkan olehDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi SulawesiSelatan dengan dana dari APBN sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) untuk lahan seluas 30 Ha ;Bahwa untuk menindaklanjuti DIP dan PO tersebut kemudian Terdakwayang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Barru yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Barru, Nomor : PD.014/KP/1981 danpada tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Abdul Wahab Tanjung
2.NAZARUDDIN TANJUNG
3.MAHYUDDIN TANJUNG
4.Zuraidah Tanjung
5.Ahmad Fakhry
6.Syahdun Lubis
7.Irfan Lubis
8.Anisah Nasution, SE
9.Risqiah Nasution
10.Latifah Hanum Tanjung, BA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan
2.1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan
196 — 78
  • TUN/877/AT.02.07/XI/2016 Tanggal 01112016 ;PUTUSAN PTUN Medan No. 04/G/2016/PTUNMDN Tanggal 09082016 DALAM POKOK SENGKETA subbagian dari PERTIMBANGANHUKUM diuraikan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanggahanatau permohonan blokir yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi(Darwin Tanjung) tidak berdasar alasan hukum yang sah makakewajiban Tergugat melanjutkan proses atas kedua PermohonanPenerbitan HGB yang dimohonkan Para Penggugat.