- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Agustus 2012 No. 64/Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding ;------------------------ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;------------------------ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 20 januari 2012 sampai dengan tanggal 8Pebruari2012 ; 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 19 Maret3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 20Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 ~~ April4 Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengantanggal 6 Mei2012 ; 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangsejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan

5 Juni 2012 ;6 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 28 Mei 2012sampai dengan 26 Juni 2012 ; 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012 ; 8 Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan24 September 2012 ; 9 Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 4 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012 ; 10 Perpanjangan Penahanan

Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengantanggal 2 Desember 2012 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Agustus 2012, Nomor : 64/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam = perkara tterdakwa stersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah tepatdan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh MajelisHakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkaraMenimbang, bahwa atas hal hal yang dipertimbangkan diatas,maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Agustus 2012, Nomor.

Hakim Tinggi pada Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S.DJAMIAN,SH.MH.CN. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 64/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam sidang terbuka untuk umum

., M.H. dan BANELAUS NAIPOSPOS, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakimtersebut, dengan didampingi oleh IRENE PATTIASINA, SH., Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dandihadiri oleh ENGGAR DIAN RUHURI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwadengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;Halaman 98/98 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN

18/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 18/ TIPIKOR / 2013 / PT.

Y k/VH/201 3;wn n Setelah membaca : 9 22222 = 22 nn =o mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. YK.

kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

Banyumas ;Pendidikan : $2;Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan oleh :1,2.Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 s/d 7 Mei 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejaktanggal 8 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal 3 Mei 2013s/d 1 Juni 2013 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejaktanggal 2 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarang, sejaktanggal 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013 ;Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 29 September 2013 ;Halaman 1, Putusan No. 82/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;8.

Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan secara lengkap.2. Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keterangansaksisaksi dan Terdakwa satu dengan lainnya.3.

Bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tidak mempertimbangkan persesuaian keteranganSaksi Ahli, Yurisprudensi dan Teori Ilmu Hukum yang salingbersesuaian.4.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, AA. ANOM HARTANINDITA, SH. MH. Hakim TinggiTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02Januari 2012 ; 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ; 8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 April9. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;10.

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;11. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;12.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 19 Juni2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 64/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 67/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smgjo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama

Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tertanggal 13 Juli2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukumTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan

keuanganeoandna#s oNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya kurungan pengganti pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: PETRUS SARWUNA tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta

Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Mei2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pen.Pid.SusTPK/2014/PTJAP. tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;II Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A JayapuraNomor: 65/Tipikor

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa PETRUS SARWUNA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;2 Membebaskan Terdakwa

di atas, Penuntut Umum telah menyatakan bandingdi hadapan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura, pada tanggal 01 April 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikansecara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari BerkasPerkara Nomor: W.30.U1/1125/HK.07/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberitahukanbahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 65/Tipikor

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundangperundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan NegeriMerauke tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 65/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 1 April 2014, sekedar

Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari: Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam sidang yangterbuka untuk umum, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakimhakim anggota tersebut,dibantu oleh: E.S. SOELASTRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiJayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. HakimHakim Anggota: Ketua,Ttd Ttd1. AHMAD SEMMA, SH.

TIPIKOR Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------1. Menyatakan Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;--------------------2.

No. 15 /Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. sejak tanggal 25 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012;Hakim / Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 23April 2012 Nomor : 118 / Pen.Pid / TPK / 2012/PT.Smg., sejak tanggal 18 April2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang,tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 125 / Pen.Pid /TPK/2012/PT.Smg., sejak tanggal 18SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMei 2012 sampai dengan

PaniteraSALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMuda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyatasesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 18 April 2012 Nomor : 34/ Banding/Akta.Pid/2012/PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR Smg.

;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukanpemberitahuan kepada Terdakwa dengan cara seksama sesuai dengan relaspemberitahuan pernyataan banding tertanggal 24 April 2012 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2012yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya sesuai dengan relas pemberitahuan danpenyerahan

dilaksanakan oleh jajaran terkait sehinggasemua program PNPM di Desa Pelem dapatdirealisasi ;e Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai TPKEDberusaha untuk selalu dapat membayarkan tunggakan kelompokpemanfaat dan memfasilitasi setiap ada program PNPM maupun P2SPPsemaksimal mungkin ;e Bahwa Terdakwa tetap berharap apabila bebas akan menyelesaikan apayang menjadi tanggungjawabnya ;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR

TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding harusdiperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah

Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TulangBawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaanHalaman 13 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskanHalaman 17 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25Agustus 2008.Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat PenyertaanHalaman 47 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

(satu) eksemplar Surat Keputusan Partai KebangkitanHalaman 55 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Mandiri TunasFinansial;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalamperkara a quo tidak ada sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa,jikapun itupun di pandang ada maka masuk dalam kewenangan hokumperjanjian karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan KPAdidasarkan adanya perjanjian/ kontrak; Perjanjian merupakan lex spesialisyang hars dipergunakan bukan leg generali yang bersifat umum/ Undangundang Tipikor;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa antara Terdakwadengan KPA ada

mengembalikankerugian negara dalam bentuk uang tunai yang sekarang ada dalampenyitaan Penuntut Umum sebesar Rp 135.000.000;Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dinikmati ataupunyang digunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar Rp238.266.500:dikurangi Rp 179.550.000; ( Rp 135.000.000 + Rp 44.550.000)masih ada sebesar Rp 58.716.000;Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah perhitungan uangsebesar Rp 58.716.000; antara lain berasal dari denda sebesar RP57.794.000; Sedangkan Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor