Ditemukan 5493 data
98 — 49
KAPOLRI CQ.KAPOLDA NTB
MOH.AMIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
65 — 11
Pemohon:
MOH.AMIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBERGatot Subroto No.17Ds.Sumber Jambe Kec.Sumberjambe Kab.Jember, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 12 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Cq.
mengerti bilaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana di Lingkungan Negara Republik Indonesia (PERKAP No.12 Tahun 2009) yang dijadikan landasan yuridis dalam pengajuanpraperadilan telah diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 101 menyebutkan :Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri
JULIANTO EFENDI
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
12 — 0
Pemohon:
JULIANTO EFENDI
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
HENDRY FIRDAUS BIN LATIF
Termohon:
Kapolri Sektor Kota Ilir Barat I Palembang
52 — 19
Pemohon:
HENDRY FIRDAUS BIN LATIF
Termohon:
Kapolri Sektor Kota Ilir Barat I Palembang
16 — 4
KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. KAPOLRESTABES MEDAN
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
54 — 20
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
139 — 102
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
91 — 11
DELMERIA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
35 — 13
Pemohon:
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
89 — 33
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
9 — 4
Pemohon:
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU
39 — 24
A HAFID
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU
ABDHA ZAKIR
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kapolri Cq kapoldasu Cq Kapolrestabes Medan Cq Kapolsek Medan Helvetia
3.Kapolri Cq Kapoldasu Cq kapolrestabes Medan
8 — 5
Pemohon:
ABDHA ZAKIR
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kapolri Cq kapoldasu Cq Kapolrestabes Medan Cq Kapolsek Medan Helvetia
3.Kapolri Cq Kapoldasu Cq kapolrestabes Medan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
19 — 10
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
Gusti Agung Ngurah Indra Budi
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
62 — 30
Pemohon:
Gusti Agung Ngurah Indra Budi
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta DenpasarBahwa semua proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, baik dalam penggeledahan, penyitaan, penetapanTersangka, dan penahanan telah sesuai dengan ketentuan Hukum AcaraPidana yang berlaku dan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014tentang Standar Operasional Prosedur dalam proses penyidikan tindakpidana.Apabila Pemohon menduga/menuduh ada pelanggaran dalam prosespenyitaan
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest Bangkep
120 — 67
Pemohon:
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest BangkepAgus Salim No.38 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk KabupatenBanggal Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 01/SK.Adv/III/2019/Lwk tanggal 5Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;lawanKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Kapolri) Cq KEPOLISIAN DAERAHSULAWESI TENGAH (Kapolda Palu) Cq KEPOLISIAN RESORT BANGGAIKEPULAUAN (Kapolres Banggai Kepulauan) Cq KEPALA SATUANRESERSE KRIMINAL POLRES BANGGAI KEPULAUAN (Kasat Reskrim),selanjutnya disebut sebagai Termohon;Dalam hal ini memberikan
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
96 — 34
Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek MaesaBahwa ternyataPenggugat telah mengajukan permohonan pra peradilan kepada KAPOLRI, Cq.Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Bitung, Cg.
24 — 21
PALAPA BUMI SERASI CS >< KAPOLRI CQ KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
19 — 10
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu
2.PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN REROR KOTA BESAR MEDAN
7 — 7
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN REROR KOTA BESAR MEDAN