Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 ke Tahun2015 atas Unit V, lantai 11, Tower A telah mengalamikenaikan sebesar lebih dari 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT1 tersebut adalah sebesar Rp.

Hal 126 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 2~ adalah sebesar Rp.778,750,000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) =Rp. 698,750,0005 % X Rp. 698,750,000 = Rp. 34,937,500,Rp. 34,937,500 Rp. 15,969,400 = Rp.18,968 ,100,Sehingga selisin kenaikan NJOP atas Unit dibeli Rp. 18,968,100,PENGGUGAT 2 tersebut antara Tahun 2010 ke Tahun2015 adalah sebesar, (b) Selisih NJOP antara bulan Maret 2015 s/d Nopember2015 untuk Unit U Tower

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit U, Lantai 12, Tipe 2 Bedroom, TowerA dibelli PENGGUGAT 4 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan sebesar + 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGATA tersebut adalah sebesar 399.388.000 Rp.80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 319,388,000.5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT4 adalah sebesar Rp. 778,750,000 Rp.80,000,000 (NRPOPTKP

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit D, Lantai 21, Tipe 1 Bedroom, TowerB, dibeli PENGGUGAT 8 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan + 99 % maka selisih tersebutjika dihitung adalah sebagai berikut : (1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT Hal 136 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 8 tersebut adalah sebesar Rp. 249.000.000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 169,000,000.5 % x Rp. 169,000,000 = Rp. 8,450,000,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT8 tersebut

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2013 s/d Tahun2015 atas Unit V, Lantai 8a, Tipe 3 BedroomCorner, Tower B dibeli PENGGUGAT 56 dariTERGUGAT telah mengalami kenaikan berkisar 40 %maka selisih tersebut jika dihitung adalah sebagaiberikut :(1) Tahun 2013 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 56 tersebut adalah sebesar Rp.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp.36.000, (tigapuluh enam ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 720.000.000, (tujuh ratusdua puluh juta rupiah).e. Satu bidang tanah perkebuanan sawit ukuran 240m x 550m seluas132.000 m* di jalan gemareksa wilayah desa Bunut Kecamatan BulikKabupaten Lamandau dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 5000, (lima riburupiah)/meter persegi senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh jutarupiah).fi Satu bidang tanah ukuran 30m x 70m luas 2.100 m? beralamat dijalan H. GM.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 1.200.000, (Satu juta duaratus ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 264.000.000, (dua ratus enampuluh empat juta rupiah) yang di bangun di atas tanah berukuran 15m x20m luas 300 m2 dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 103.000, (Seratus tigaribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 30.900.000, (tiga puluh juta sembilanratus ribu rupiah) beralamat di jalan H. GM. Yusuf.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 1.200.000, (satu juta duaratus ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 264.000.000, (dua ratus enampuluh empat juta rupiah) yang di bangun di atas tanah berukuran 15m x20m luas 300 m2 dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 103.000, (Seratus tigaribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 30.900.000, (tiga puluh juta sembilanratus ribu rupiah) beralamat di jalan H. GM. Yusuf.

dikalikan dengan nilai NJOP Rp.36.000, (tigaHalaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pat.G/2020/PN Ngbpuluh enam ribu rupiah)/meter persegi senilai Rp. 720.000.000, (tujuh ratusdua puluh juta rupiah).e. Satu bidang tanah perkebuanan sawit ukuran 240m x 550m seluas132.000 m* di jalan gemareksa wilayah desa Bunut Kecamatan BulikKabupaten Lamandau dikalikan dengan nilai NJOP Rp. 5000, (lima riburupiah)/meter persegi senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh jutarupiah).f.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.05.000.728.3240050.3 tanggal 30 November 2015, sehinngaperhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalahsebagai berikut: Keterangan Menurut aNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 340.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; AlamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007

Putusan Nomor 852/B/PK/Pjk/2019melandaskan Klasifikasi Bumi menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)baik berdasarkan Bumi dan Bangunan termasuk Emplasemen yangberdasarkan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwasemua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum yang diputus oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 1.639.435.247,008 Lebih Bayar (429.435.247,00) Halaman 6 dari 8 halaman.

Hasan Basri 51 RT.000 RW.00Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP per meterpersegi adalah Rp.10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp.10.000. /m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp.87.500. /m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp.300.000. /m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp.132.500.

NJOP PBB yang berlakutahun itu sesuai SK Menteri Keuangan No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006, tanggal 29 Desember 2006untuk Kelurahan Pulau Atas, NJOP tertinggiadalah Rp.103.000, terendah adalah1095.000, .dan untuk = lokasi tanah yang akandibebaskan Rp.10.000 /M2, 2.

menentukan besarnya ganti rugi tanah,tetapi dapat juga memakai nilai nyata/sebenarnyamanakala tidak mungkin dicapai kesepakatan hargajika memakai harga NJOP, jadi ada dua komponen yangsifatnya alternatif yang dapat dipakai panitiayakni NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan ;Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkanfakta yang terungkap dalam persidangan bahwapanitia dalam menentukan ganti rugi, jika126menggunakan NJOP maka tidak akan pernah dicapaikesepakatan harga

NJOP PBB yang berlaku tahun itusesuai SK Menteri Keuangan No.KEP 219/WPJ.14/BD05/2006, tanggal 29 Desember 2006 untuk KelurahanPulau Atas, NJOP tertinggi adalah Rp.103.000,terendah adalah 5.000, .dan untuk lokasi tanahyang akan dibebaskan Rp.10.000 /M2 ;2.

JAKARIAH danditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 70.000.000 (tujuhpuluh juta rupiah);6.9. Tanah Tegalan , seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 0910yang terletak di So Doro Toi watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIII, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);6.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di SO.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIll, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di So.

Jakariah (Almh) yangmerupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga+Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);8.24.

No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bmditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta limaratus ribu rupiah);. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300M2, Nomor SPPT 0237 yang terletak di So. Rade Maju watasan DesaPandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIKBin H.

dengan kelas bumi 186, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp820/m?Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1913/B/PK/Pjk/2021dengan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesarRp335.356.000,00, tanggal 11 Mei 2016; Bahwa koreksi Terbanding atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesarRp167.678.000.000,00 tetap dipertahankan, karena besarnya Nilai JualObjek Pajak (NJOP) atas Nomor Objek Pajak (NOP) 14.13.010.219.2100011.2 sebesar Rp820/m? sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.

Alasan Pemohon Banding adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) untuk objek Pajak NOP.14.13.010.219.2100011.2 yangdikuasai Pemohon Banding adalah Rp0,00/m?

, besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) a quo hanya berdasarkan pernyataan Pemohon Bandingdengan asumsiasumsi dan teoriteori dan argumenargumen tanpadidukung faktafakta dan data yang menyatakan adanya harga rataratadari transaksi jual beli objek pajak atau dengan perbandingan denganobjek pajak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi danBangunan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah

bahwa alasan peninjauan kembali a quo terutamamengenai perbedaan penafsiran tentang pengklasifikasian lahan Pemohonbanding;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena sudah jelasbahwa lahan IUPHHKRE atas nama Pemohon Banding adalah berupa lahantidak produktif sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER42/PJ/2015 pada Pasal 1 angka 10, sehingga tidak dapatditerapkan pengitungan Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap lahan produktif.Bahwa atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

) PT Global AlamNusantara dan PT The Best One Unitimber tersebut pada faktanya juga sedangdalam proses sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) dari PT Global Alam Nusantara dan PT The Best One Unitimbertidak dapat menjadi rujukan dalam sengketa banding pada perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusanJudex Facti harus dibatalkan, sehingga banding dikabulkan seluruhnyasebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4404 B/PK/Pjk/2020,

Pasal 6 ayat (1) Perbup No. 40Tahun 2014 ditentukan bahwa : "Struktur dan tariff Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB dan Bangunan Menera Telekomunikasi.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2013 ditentukanbahwa Pemungutan Retribusi dilakukan oleh unit kerja/instansi yangmembidangani komunikasi dan informatika in casu dalam perkara ini KantorKomunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.Bahwa mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2013 Jo.

Artinya, tanpa ada NJOP PBB dengan sendirinyatidak dapat diterbitkan SKRD.Bahwa besaran NJOP SPPT PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. MuaraEnim sebagai dasar penetapan SKRD oleh Kantor Komunikasi dan InformatikaMuara Enim hanya dapat diketahui atau dihitung berdasarkan ukuran luas objekretribusi.

PBB P2, dan penetapan NJOP PBBP2 disampaikan oleh Dispenda kepada Kantor KOMINFO (ic.

Sehingga terdapatselisin 15 Tower/wajib retribusi belum ditetapbkan NJOP PBB P2 oleh DispendaMuara Enim.Bahwa berdasarkan keterangan dari Dispenda data 156 tower/menara inibersumber dari data PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaPrabumulih, dimana sejak 28 Januari 2014 PBB yang awalnya merupakan PajakPusat yang dialokasikan ke daerahdaerah dengan proporsi tertentu namunkemudian dengan UU No. 28 Tahun 2009 Jo.

Apabila yang dimaksud TERMOHON tidak menetapkan wajibretribusi sebanyak 15 tower/menara (selisin antara 171 data BPMPT dengan 156Data Dispenda), maka PARA TERMOHON memang tidak dapat menerbitkanSKRD karena tidak ada data mengenai NJOP PBB P2, sehingga yang diterbitkantetap 156 tower yang lengkap dengan NJOP PBB P2 berdasarkan data dariDispenda Muara Enim, mengenai hal ini telah dilaksanakan oleh PARAPEMOHON.Bahwa mengacu pada mekanisme penagihan di atas, menunjukan adanyakoordinasi antar instansi

dalam pelaksanaan lelang objek sengketa;Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ membebaskan Penggugat darikewajiban dan ketentuan peraturan Perundangundangan Tentang kewajibanakibat likuidasi bagi pemegang saham jika Tergugat I dan Tergugat IIImelakukan penjualan objek sengketa di bawah harga pasar dan di bawah NJOP(Nilai Jual Objek Pajak);Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasildari pelelangan objek sengketa sebesar Rp200.000.000.000.

harga pasar dan dibawah NJOP dst" (seperti dapatdilihat dalam posita angka 15);Dari posita angka 15 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugatmengetahui bahwa pelaksanaan penjualan lelang belum seluruhnya dilakukan ataudengan perkataan lain Penggugat mengetahui ada sebagian dari 55 obyek, yang telahterjual.

Jika preposisinya demikian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dalampositanya mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang manamana saja, yangdiklaim Penggugat dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP?

Dengan tidakadanya uraian tentang dasar fakta seperti dimaksud diatas, telah cukup dapatmembuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.b Dasar hukum (rechtsgrond) dalil gugatan tidak jelas;Disamping utaian sebagaimana telah tersebut diatas. jika Penggugat mengklaimbahwa pelaksanaan lelang dilakukan/dijual dibawah harga pasar dan NJOP tentunyaPenggugat wajib menerangkan berapa sesungguhnya nilai harga pasar dan wajibmenyatakan NJOP untuk masingmasing obyek dengan menguraikan dasar hukumyang menjadi penilaian

Dengan tidak adanya uraian tentang dasar hukumpenilaian atas harga pasar dan NJOP, tetali cukup dapat membuktikan bahwagugatan Penggugat kabur;Keliru dalam memformulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan uraiana dan b diatas, maka secara otomatis formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 2.428.516.891.6332. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 2.428.511.891.6334. NJKP 971.404.756.653). PBB yang terutang 4.857.023.7836. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 38.055.1758. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 9.513.7949. PBB yang masih harus dibayar 47 568.969 Bahwa penjelasan perhitungan:a. PBB yang masih harus dibayar sebesar Rp 47.568.969;b.

NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357 .508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787 .5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000.704.7349.

NJOP Bumi Produktif 4.408.411.186.059B. NJOP di luar Bumi Produktif 2.487.586.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.410.898.772.0592. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 4.410.893.772.0594. NJKP (40%) 1.764.357.508.8245. PBB yang terutang (0,5%) 8.821.787.5446. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 4.818.968.6087. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 4.002.818.9368. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 1.000. 704.7349.

Nomor 1204 K/Pdt/2021tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada PengadilanNegeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.2:Mengabulkan keberatan dari Pemohon;Memerintahkan Termohon dan Il untuk memberikan ganti kerugianyang layak dan adil sebesar Rp100.000,00 per meter persegi atausetidaktidaknya sama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapkanPemerintah Kabupaten Bulungam sebesar

) sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) permeter persegi;Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmelaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatansesuail dengan besarnya ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)per meter persegi;Menolak keberatan Permohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;Halaman 2 dari 6 hal.

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 15 Januari 2021, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2021dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanNegeri Tanjung Selor, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasan kasasidapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam menilai besarnya ganti rugi tidak dapat ditentukandengan mendasarkan pada nilai yang ditentukan dalam NJOP

(Nilai JualObjek Pajak) karena NJOP adalah dasar dalam pengenaan Pajak Bumi danBangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah atau nilai ganti kerugian dalam pengadaantanah, melainkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanpedesaan dan perkotaan;Bahwa penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undangundang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum mengatur bahwa keberatan atas nilai ganti kerugiandalam suatu pengadaan tanah

dilakukan dengan membandingkan antaranilai ganti kerugian tersebut dengan nilai yang telah dihitung oleh seorangahli di bidang penilaian, dan bukan membandingkannya dengan NJOP;Bahwa putusan judex facti /Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)per meter persegi menurut NJOP tidak didasarkan pada penilaian TimPenilai yang independen, sedangkan ganti rugi dalam musyawarah sejumlahRp13.000 (tiga belas riobu rupiah per meter persegi

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m* sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilai kompensast untukmasingmasing jenis tanah sesuai Lampiran Surat Keputusan Mentamben No.975 K/47

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut :Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOPHarga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak.Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasvsesuai Lampiran Keputusan Mentamben No.975K/47/MPE/ 1999 adalahsebagai berikut : Nilai kompensasi tanah/bangunan Nilai kompensasi tanah pekarangan Nilai

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilait kompensas?

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut : Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOP Harga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensas?

dan data NJOP didapat dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Kab.

tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai limit lelang yang ditentukanoleh Tergugat 1 adalah sebesar Rp483.000.000,00 nilai limit lelang tersebutlebih kecil dari NJOP tanah dan bangunan milik Penggugat sehinggapenentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggarketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dantidak professional dalam menentukan nilai limit yang seharusnya menimalsesuai dengan NJOP 2013 yaitu

yang mana Tergugat telah menentukannilai limit sebesar Rp483.000.000,00 yang mana jumlah nilai limit tersebutberada di bawah NJOP 2013 yaitu sebesar Rp755.297.000,00 (tujuh ratuslima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehinggaHalaman 4 dari 18 hal.

Nomor 471 K/Pdt/2015pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengarui oleh factorfaktor lain menurutUndang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanyang telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPBB, Nilai Jual Objek Pajak NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dimana nilainya ditentukanmelalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilaiPerolehan

Baru atau Nilai Objek Pajak Pengganti Karena NJOP dilakukandalam transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (normal) berdasarkan nilaiindikasi ratarata yang diperoleh dari penilaian masal dan tidak per objeksedangkan penilaian objek lelang dilakukan didasakan nilai per objek denganmemperhatikan faktorfaktor lain yaitu faktor lingkungan sekitar dan faktorresiko yang akan terjadi akibat pelelangan tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan TermohonKasasi , dahulu Pembanding Tergugat dalam menetapkan Nilai Limitberada di bawah NJOP adalah wajar dimana hal tersebut tidaklah berartibahwa penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak didasarkanpada metode yang dapat dipertanggung jawabkan, Pendapat Majelis HakimHalaman 13 dari 18 hal. Put.

KEP688/PJ/20082008permohonan banding kepada Pengadilan Pajak;tanggal 15 Desember tersebut Pemohon Banding ajukanBahwa dan banding ini Pemohon Banding ajukan atas penetapanyang dilakukan oleh Terbanding, kKhususnya untuk Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) bangunan Pemohon Banding yang ditetapkan sebesar Rp.6.225.000,/M?797 .939.175.000.;Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Bandingatau dengan total NJOP bangunan sejumlah Rp.adalah sebagai berikut:1.

Bahwa kenaikan tarif NJOP bangunan dari sebesar Rp. 31.000.000,/M? Tahun 2007 menjadi Rp. 6.225.000,/M? Tahun 2008 (100,8%)adalah sangat besar dan tidak wajar (No. ll A & ll B);2. Bahwa tidak ada renovasi bangunan yang dilakukan selama Tahun2007;Bahwa usia bangunan lebih dari 12 tahun;Bahwa NJOP bangunan terlalu besar mengingat luasan bangunanjuga termasuk gedung parkir;51.

) Bangunan padaSPPT Tahun 2008 sebesar Rp. 806.715.242.838, berdasarkanhasil penilaian individual dengan menetapkan klasifikasi objekpajak pada kelas B 11 dengan NJOP sebesar Rp. 6.225.000,/M?.

NJOP per M2 Jumlah NJOPBangunan:a. Menara 2 85.429 7.248.627 619.242.955.983b. Menara 3 22.671 5.703.957 129.314.409.147c.

dan kemudian dibandingkan dengan penggolongankelas yang telah ditetapkan; Setelah diketahui kelas yang sesuai, maka NJOP per M?

Bank Sri Partha (namaTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebelumnya);Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan ataubangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebihrendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yang wajar;Dengan adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) yang wajar maka dapat disimpulkan bahwaterdapat penghasilan atau keuntungan dari penjualan

) dari masingmasing Properti yang dijual;179 Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasingProperti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karenanilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masingmasinglokasi dimana obyek pajak terletak.

Gatha adalah data Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) darimasingmasing Properti yang dijual, adalah telah sesuai dengan pengakuannilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku;11 Dengan mempertimbangkan faktafakta dan

menghitung besarnya nilai keuntungan atau labapenjualan tanah dan/atau bangunan adalah dengan membandingkan nilaijual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar dengan nilaisisa buku dari tanah dan/atau bangunan yang dijual.Faktanya, nilai jual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajaradalah sebesar Rp11.451.660.170,00, dan faktanya, nilai sisa buku atas tanahdan/atau bangunan yang dijual adalah sebesar Rp7.637.727.546,00.Sehinggadengan demikian terdapat keuntungan atau laba

NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual, dapatdipergunakan sebagai data Pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyek pajakterletak.

SaidBarat : Jalan KerbauNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 960 =Rp.61.440.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 1750 M2 berdasarkan Girik No.946 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 1750 =Rp.112.000.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 6200 M2 berdasarkan Girik No.935 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 1750 =

Tng.15.16.17.18.19.20.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 5760 =Rp.368.640.000.

Luas : 12170 M2 berdasarkan Girik No.882 a/n H.RESANNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 =Rp.1.947.200.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 945 M2 berdasarkan Girik No.876 a/nSURYATINilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 945 =Rp.60.480.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 2990 M2 berdasarkan Girik No.867 a/n H.ATIKNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar

Tng.50.51.52.53.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 1205 =Rp.72.300.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 7743 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.971/J13/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh danASAN, batasbatas tanah di sebelah:Utara : MilikH. SaripTimur : Milik Mukrim SaraSelatan : Milik KimsenBarat : JalanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 7743 =Rp.464.580.000.

SunataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 824 =Rp.41.200.000.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.Legok, Tangerang, Luas : 190 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAuINASIUN IDAN, batasBatas tanah di sebelah:Utara : Kali CirarabTimur : Tanah Milik H. SunataSelatan : Tanah Milik H. SunataBarat : Kali CirarabNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 190 =Rp.9.500.000,Hal. 73.

Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00071/NKEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Januari 2017Tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT PBBTahun Pajak 2011 NOP: 64.05.000.000.0000050.3 tanggal 30 November2015, sehingga perhitungan pajak PBB yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut:Menurut Penggugat Keterangan(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 90.468.405.929Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Uraian Jumlah RupiahPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,3 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,0) Halaman 2 dari 7 halaman.

buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuterkait dengan nilai kKewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebihmengedepankan asas kebenaran materiel dan klasifikasi bumi yangmelandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

Uraian RpPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 49.406.703.586,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 247.033.518,007 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 685.571.449,008 Lebih Bayar (438.537.931,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: , , NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 2.299.870.995,00Pengurangan Rp.

Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: NJOP (Rp)Per mz Jumlah Objek Pajak Luas (m?)

Bahwa dalam transaksi penjuala tanah dan/atau bangunan antara duabadan hukum yang usaha pokoknya bukan penyerahan tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dimungkinkanterjadinya transaksi penjualan dengan nilai yang lebih rendah dari NJOP.Dalam hal nilai transaksi lebin rendah daripada nilai NJOP, PajakPenghasilan yang harus dibayar oleh penjual adalah 5% dikalikandengan nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP.

Dengandemikian jelas bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukankeuntungan adalah nilai transaksi, bukan NJOP..

Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menggunakan NJOP sebagai penetapan harga jual (menggantikannilal pasar) untuk menghitung laba penjualan aktiva serta DPP PPN.Namun berdasar rekaman data SPPT PBB, nilai NJOP Bangunanuntuk tahun 1999 2008 tampak sebagai berikut : LUASTAHUN NJOP BANGUNAN KELAS NJOP PER M2BANGUNAN Tahun 1999 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2000 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2001 Rp. 7.714.700.000 04 11.021 M2 Rp. 700.000

Dengandemikian penggunaan NJOP sebagai dasar menentukan harga jualaktiva yang terjadi pada tahun 2007 akan mencerminkanketidakadilan.. Bahwa dalam uraian Pendapat Majelis pada halaman 28 alinea ke4,Majelis menyatakan bahwa menurut Terbanding supaya laporanappraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaituHalaman 14 dari 18 halaman.

Namun dalam kenyataan sepertitampak pada tabel di atas, NJOP yang telah ditentukan tidakmencerminkan harga pasar seperti yang telah diargumentasikan olehpihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).Bahwa dengan memaksakan penggunaan NJOP tersebut untukmengkoreksi nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah memaksakan suatu putusan yang tidakmencerminkan

Hasan Basri51 RT.000 RW.00 Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP permeter persegi adalah Rp.10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000. /m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp.87.500. /m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000. /m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/timpenilai harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

induk PLNadalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in casu Rp 10.000, / m2Menimbang, bahwa sudah barang tentu sulit untuk menerimapendapat penuntut umum tersebut, karena ketentuan Pasal 15ayat (1) huruf a Penpres 65 tahun 2006 adalah bersifatalternatif dimana secara tegas diatur bahwa dasar perhitunganbesarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan =;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut

, dapatdisimpulkan bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bukanlah91satu satunya patokan yang dapat dipakai panitia dalammenentukan besarnya ganti rugi tanah, tetapi dapat jugamemakai nilai nyata/sebenarnya manakala tidak mungkin dicapaikesepakatan harga jika memakai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP),jadi ada dua komponen yang sifatnya alternatif yang dapatdipakai panitia yakni Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ataunilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) tahun berjalan =;Menimbang

tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 (empat ratus lima juta tigaratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua puluhlima rupiah) dengan total keseluruhan hutang Rp3.705.325.816,26 (tigamiliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratusenam belas koma dua pujuh enam rupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah nilai limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 462 PK/Pdt/2016dibenarkan dan keliru, dan hal itu merupakan kesewenangwenanganterhadap Penggugat selaku debitur dalam pelaksanaan lelang/penjualandimuka umum yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya nilai limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan nilai limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas tanah 1094 m?

;NJOP per m? : Rp3.573.000,00;Luas tanah x NJOP/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 =Rp3.908.862.000,00;Luas bangunan : 720 m*;NJOP per m? : Rp1.516.000,00;: 720 m? x Rp1.516.000,00 =Rp1.091.520.000.00Jumlah = Rp5.000.382.000,00;Nilai Harga Umum:Luas tanah : 1094 m2;Harga umum/m? : Rp6.000.000,00;Luas tanahxharga Umum/m?:1094m?xRp6.000.000,00= Rp6.564.000.000,00;Luas Bangunan : 720 m?;Harga Umum/m?

: Rp. 3.000.000,00;=720 m* x Rp3.000.000,00=Rp.2.160.000.000,00;Jumlah =Rp8.724.000.000,00;Nilai NJOP + Harga Umum =Rp. 5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp. 6.862.191.000,00;2Harga limit objek jaminan adalah sejumlah Rp6.862.191.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu riburupiah);Catatan:1.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP bumi/tanah berdasarkanSPPT PBB tahun 2006 dan NJOP bangunan berdasarkan SPPT PBBtahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasHalaman 5 dari 16 Hal. Put.