• Usahadan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL;Bahwa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal adalahusaha dan/atau yang berdampak penting terhadap lingkungan hidupsebagaimana diatur pada Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usahadan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal makawajib memiliki UKLUPL dan bila usaha

  dan/atau kegiatan yang tidakwajib dilengkapi dengan UKLUPL wajib membuat pernyataankesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun2009, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal ditetapkanoleh Menteri Lingkungan Hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, rencana usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki UKLUPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota,Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan

  Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutuntuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL;e.

  Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajibdilengkapi dengan UKLUPL atau berdasarkan uraian di atas,dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memilikiUKL UPL atau SPPL, gubernur atau bupatiMwalikota dapatmengacu pada peraturan perudangundangan atau pedoman teknisyang telah ditetapbkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU No.10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atauKegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang

• Pernah ada ijin SPPL untuk mengurus keprovinsi tapi bukan Terdakwa; Bahwa sudah berapa lama Terdakwa melakukan penambangantersebut Saksi tidak tahu;Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2018/PN Plp Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala bidangyaitu pelaksanaan proses jjin lingkungan; Bahwa setiap kegiatan usaha penambangan wajib melakukanpengurusan ijin lingkungan, karena itu merupakan persyaratan untukmemperoleh izin usaha pertambangan sesuai dengan PP Nomor 23Tahun 2010

  Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa dasar hukumnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskanpada Pasal 40 (1) yang berbunyi lin Lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan atau kegiatan; Bahwa ijin yang seharusnya dipenuhi untuk kegiatan usahaadalah SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup); Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jjintersebut

• BaimGunawan untuk kedua kalinya pada tanggal 23 November2019, dalam pemeriksaan tersebut Sdr Baim Gunawanmembawa serta dokumen bukti tertulis surat yaitu berupa: Surat Keterangan Domisili dari Lurah Gunung panjang Surat Keterangan Domisili dari Luran Harapan baru Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 26 Mei 2019 zin Usaha Perdagangan zin usaha industry; Surat Usaha Perdaganagan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan CV zin gangguan

  Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan HidupKota Samarinda nomor: 660.02/1633/100.14tanggal 12 Juli 2019 perihal Kewajiban MenyusunSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);g. Fotokopi Surat Pernytaan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) CV. BM 777 tanggal 12 Juli 2019:h. Fotokopi Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) CV. BM 777 tanggal Juni 2019;i.

  dibidang PerdaganganEceran Bahan Konstruksi dari Kayu, diberi tanda P15Fotocopi Keputusan Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor : SK.773 /IBPHP.XI3/2019, diberi tanda P16;Fotocopi Sertifikat Legalitas Kayu, diberi tanda P17;Fotocopi Waarmerking Perjanjian sewa menyewa tanah, Nomor1011/W/V/SDN/2019, tgl 16 Mei 2019, diberi tanda P18;Fotocopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 503/487/400.09.006, diberi tandaP19:Fotocopi Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauanlingkungan hidup (SPPL

• ANDI WAHYUDI ETONG ;e 1 (satu ) eksemplar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0012/SPP/ LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tanda tangani oleh MUSTARISP dan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ;e 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditanda tangani oleh Ir.

  ANDI WAHYUDI ETONG ;1 ( satu ) eksemplar Surat Perintah Pembayaran ( SPP) Nomor : 0012/SPP/LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tanda tangani oleh MUSTARI SPdan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ;1 ( satu ) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditanda tangani oleh Ir.AHMAD MADE ALI,MP Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pinrang ;1 ( satu )lembar foto copy Surat Perintah membayar ( SP2D) Nomor

  ANDI WAHYUDI ETONG ;1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran ( SPP) Nomor : 0012/SPP/LSbrg/2007 tanggal 27 Juli 2007 di tanda tangani oleh MUSTARISP dan diketahui oleh URBANUS SENDANA selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0012/SPPL/LSBrg/2007 tanggal 24 Juli 2007 ditanda tangani oleh Ir.

• Sri Murdiyati, ijingangguan nomor 510.4/ 167 / IG.B / 2011 Tanggal 11 Juli 2011.foto copy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (sppl) nomor 66.1 / Ill / 2011Tanggal 7 Agustus 2011 ;Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai gugatan inidimajukan ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara , SiPenerima Kuasa Yaitu Joko Prabowo tidak pernah melaporkanhasil pengurusannya kepada Penggugat dan selalu menghindarjika ditanyakan dan anehnya Si Penerima Kuasa Joko Prabowopada

• Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang, Penjual/Terlawan Il telahmenyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang hak tanggungannomor : 001/SPPL/7430/0515 tanggal 22 Mei 2015 kepada Debitur.6. Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan dari uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa tidak ada satu pun perbuatan Terlawan Ill terkaitpelaksanaan lelang yang menyalahi prosedur.7.

  bukti surat tersebut diberitanda T.Il7;Fotokopi Surat peringatan Ill Nomor 013/7430/SP.IIV 02072014 tanggal 2Juli 2014 dan bukti kirim melalui Kantor pos tanggal 02 Juli 2014,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II8;Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL Surabya Nomor S1642/WKN.10/KNL.01/2015 tanggal 28 April 2015, slanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberitanda T.II9;Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggungan dariBank BTPN Nomor 001/SPPL

  /PN.Gsk10.11.12.Fotokopi Surat permohonan penetapan jadwal lelang hak tanggungan danpermohonan pengantar SKPT dari Bank BTPN nomor001/SPPJLHT/7430/04/2015 tanggal 10 April 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IlI3;Fotokopi Surat Pernyataan Bank Nomor 001/SPB /7430/04/2015 tanggal 10April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.Ill4;Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggungan dariBank BTPN Nomor 001/SPPL/7430/0515 tanggal 22

• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLinkungan Hidup (SPPL) oleh PENGGUGAT yang disetujui oleh BadanPengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam dengan Nomor BuktiPenerimaan : 374/Bapedal/SPPL/IX/2014 tertanggal 1 September 2014.(Bukti P.13)b. Surat Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam(TERGUGAT Il) kepada PENGGUGAT No. B/11321/A2.1/10/2014Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Izin Pematangan Lahan kepadaPENGGUGAT. (Bukti P.14)c.

  Surat Perjanjian No. 68 Tahun 2013;Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan dan Pemantauan>a >Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Penggugat yang disetujui olen BadanPengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam dengan NomorPenerimaan : 374/Bapedal/SPPL/I/2014 tertanggal 1 September2014;i. Surat Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam No.B/11321/A2.1/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014;j. Surat Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam No.35/A2.1/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014;k.

  Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan dan PemantauanZs @Q mmLingkungan Hidup (SPPL) oleh Penggugat yang disetujui oleh BadanPengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam dengan NomorPenerimaan : 374/Bapedal/SPPL/I/2014 tertanggal 1 September 2014;Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Padt.G/2018/PN Btm17.i. Surat Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam No.B/11321/A2.1/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014;j.

• Suratpernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Laingkunganhidup (SPPL), 2. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup danupaya pemantauan lingkungan hidup (UKL dan UPL), AMDALdokumennya terdiri dari 1.

  Dokumen kerangka acuan (KA) dan 2.Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan dokumen rencanapengelolaan Lingkungan hidupyang berhak mengajukan SPPL, UKL/UPL dan MADAL dan AMDALaalah perorangan , koperasi dan Badan Hukum Pedoman bagi badanusaha atau perorangan dalam meminimalkan dampak negatif danmemaksimalkan daftar positip yang mungkin terjadi terhadap kompenenlingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan dan atau sebagaiacauan penanggung jawab usaha kegiatan dalam melakukanpengelolaan dan

• Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Pandu Senjaya, KecamatanPangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 472/169/SPPL/IX/2016 Tanggal 13 September 2016. Bukti Surat tersebut telahdiberi meterai cukup, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

• rekap Adedendum Perjanjian (PerpanjanganJangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan) Nomor:146/02/SPPPL/ADDVBPBK01/2013 Pemerintah Kabupaten Aceh BaratDaya Badan Penanggulangan Bencana tanggal 03 September 2013.1 (satu) bundel dokumen rekap Adedendum II Perjanjian (PerpanjanganJangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan) Nomor:146/02/SPPPL/ADDVBPBK01/2013 Pemerintah Kabupaten Aceh BaratDaya Badan Penanggulangan Bencana tanggal 29 Oktober 2013.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 360/02/SPPL

  rekap Adedendum Perjanjian (PerpanjanganJangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan) Nomor:146/02/SPPPL/ADDVBPBK01/2013 Pemerintah Kabupaten AcehBarat Daya Badan Penanggulangan Bencana tanggal 03 September2013.1 (satu) bundel dokumen rekap Adedendum II Perjanjian (PerpanjanganJangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan) Nomor:146/02/SPPPL/ADDVBPBK01/2013 Pemerintah Kabupaten AcehBarat Daya Badan Penanggulangan Bencana tanggal 29 Oktober 2013.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 360/02/SPPL

• Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan SuratPenegasan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup,Nomor : 660.B09/BLH/SPPL/05/V/2015 (Bukti P7).

  Bukti P7 : Surat dari Badan LingkunganHidup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondowtentang Penegasan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup Nomor : 660.B09/BLH/SPPL/05/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015(Fotokopi sesuai dengan asili) ;8. Bukti P8 : Surat dari Bupati BolaangMongondow tentang Rekomendasi Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Batuan Kepada PT.

  Mandiri BhaktiMajene dari tahun 2015 hingga 30 Juli tahun 2018 sebelumdiberhentikan dari tempatnya bekerja karena pimpinan saksi selalumarahmarah mengenai masalah perizinan yang belum selesai ; Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan di bagian administrasidan perizinan ; Bahwa menurut saksi sebelum SPPL terbit maka terlebihdahulu mengurus izin UKLUPL kemudian IUP Eksplorasi kepadaDintamben kemudian kepada Bupati Bolaang Mongondow ; Bahwa menurut saksi IUP dan IUP Eksplorasi diterbitkan olehSK Gubernur

• Mengurus dan telah mendapat Surat Rekomendasi dari DinasKomunikasi dan Informatika Kota Manado.Mengurus dan telah mendapat Surat Petunjuk Pengelolaan Lingkungan(SPPL) oleh Badan Pelayanan Perijinan Teroadu Kota Manado.Mengurus dan telah mendapat Surat Izin Gangguan (HO) oleh BadanPelayanan Perijinan Teroadu Kota Manado..

  Lingkungan IV Kecamatan Malalayang KotaManado tertanggal 13 Maret 2015, telah dimeteraikan, dilampirkan dalamberkas dan diberi tanda bukti T.312;13.Foto copy tanpa aslinya Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Nomor : 102/4707/1815/HO/BP2T/V/2915 tentang Pemberian izingangguan kepada Saudara : Ricardo Roy Vance Sinurat tertanggal 19 Mei2015, telah dimeteraikan, dilampirkan dalam berkas dan diberi tanda buktiT.313;14.Foto copy tanpa aslinya Surat Petunjuk Pengelolaan Lingkungan No.124/3153/42/SPPL

• diwajibkanuntuk segera menyelesaikan dokumendokumen yang berhubungan denganLingkungan Hidup ;bahwa adapun bentuk inventarisasi yang kami lakukan adalah berupapendataan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh badan usaha/kelompokorang perorangan tertentu yang akan dan telah melakukan kegiatan nya baikperkebunan, industri, Kehutanan, dan lainlain;Bahwa izin yang wajib dimiliki sesuai dengan Peraturan Pemerintahnan Nomor27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan adalah Surat Peryataan PengelolaanLingkungan (SPPL

  ,M.Si, bahwaizin yang wajib dimiliki sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 27 tahun2012 tentang Ijin Lingkungan adalah Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL); Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli Davis Riswan, S.Hut.

  ,M.Si,bahwa izin yang wajib dimiliki Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 27 tahun2012 tentang Ijin Lingkungan adalah Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Davis Riswan, S.Hut.

• administrasisebagai berikut:a. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau IMBbeserta lampiran gambar IMB yang telah diterbitkansebelumnya jika bangunan telah memiliki IMB;b. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah ataufotokopi akta pendirian badan hukum dan/atauperubahannya yang telah mendapat pengesahan daripejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yangberwenang apabila IMB di atas namakan badan hukum,apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuaidengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  PTUN.SBYC. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerimakuasa apabila permohonan dikuasakan;d. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atastanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli,girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuaidengan peraturan perundangundangan dibidangpertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanahdan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila namapemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda denganSKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  apabilapermohonan dikuasakan;fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lainsertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk dan / atau buktiHalaman 81 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYe.fekepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan atau tanda bukti penanyjianpemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabilanama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda denganSKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL

  ditandatangani olehperencana.(4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3) untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)huruf a angka 2), pemohon harus melampirkan persyaratan teknissebagai berikut :a.b.fotokopi berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utillitas padakawasan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlakuapabila dibangun oleh pengembang;fotokopi rekomendasi, meliputi :1. fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan berupa SPPL

  sebagai berikut :a.b.fotokopi berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utillitas padakawasan perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlakuapabila dibangun oleh pengembang;fotokopi rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta lampiran,apabila bangunan yang dimohonkan merupakan bangunan cagarbudaya atau berada di kawasan cagar budaya;Halaman 83 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYfotokopi rekomendasi, meliputi :1.fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan berupa SPPL

• Fotocopy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL)/ Dokumen Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (DPPL)/ Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL)/Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) AnalisaLingkungan (ALIN).g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah.h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat.i.

  Fotocopy KTP yang berlaku (jika sumai /istri WNA melampirkanpaspor);Fotocopy akte pendirian/Anggaran dasar apabila berbentuk hukum ;Fotocopy sertifikat/Bukti kKepemilikan tanah dan atau SKPPT ;Fotocopy SPPT PBB terakhir dan bukti pelunasan ;Fotocopy Amdal/UKL/UPL / DPPL/SPPL/ANDAL ALIN ;Surat ketrangan dari kepala Desa /Lurah bahwa tanah tidak dalam7 9 2 92sengketa /masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat ;i.

  Fotocopy Amdal/UKL/UPL /DPPL/SPPL/ANDALALIN ;g. Surat ketrangan dari kepala Desa /Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat ;i. Surat pernyataan /persetujuan lingkungan tetangga yang berdekatanlangsung fengan lokasi yang akan dibangun dikethaui Kepal desa /lurahdan camat setempat bagi bangunan tempat tempat ibadah,bangunanbertingkat dan bangunan tempat usaha ;j.

  bangunan) merupakan syarat yang harusdipenuhi oleh pemohon untuk memdirikan sebuah bangunan ;Bahwa syarat IMB adalah sebagai berikut :Hal 36 dari 68 halaman, Putusan Tipikor No. 40/Pid.SusTPK/2018/PN.Smq.Mengisi Blangko Permohonan ;Fotocopy KTP yang berlaku ( jika sumai /istri WNA melampirkan paspor) ;Fotocopy akte pendirian/Anggaran dasar apabila berbentuk hukum ;Fotocopy sertifikat/Bukti kepemilikan tanah dan atau SKPPT ;Fotocopy SPPT PBB terakhir dan bukti pelunasan ;Fotocopy Amdal/UKL/UPL / DPPL/SPPL

  Fotocopy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(DPPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/AnalisaDampak Lingkungan (ANDAL) Analisa Lingkungan (ALIN) ;g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanah tidak dalamsengketa/masalah ;h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yang menimbulkangangguan luas pada masyarakat ;i.

• 1 (satu) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB. 0216010132459
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama RIZAL MARDIANTO.
• 1 (satu) lembar Surat Peryataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) atas nama RIZAL MARDIANTO.
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan memenuhi kewajiban atas nama RIZAL MARDIANTO.

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama RIZAL MARDIANTO.
• 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) batang kayu olahan dengan Jenis KKR.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Suwagio bin Ahmad Sarmidi (alm) dan Terdakwa II Supriadi bin Mattahan (alm).