Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 24-10-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 252/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Maret 2019 — Dra. SRIANI ; KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
153 — 287
  • ., Jabatan selaku Kepala SubBagian Hukum BKKBN;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanyaPegawai Negeri Sipil pada Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional (BKKBN),Yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepadaKantor Hukum AP Law Firm Attorneys & Counsellors atLaw, berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor: 79/PTUNTg.252/X1/2018, tanggal 26 November 2018 danselanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada:1. Aby Hartanto.,S.H.2. AuliaAliet Praditya, S.H.3.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 24-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
PT. TRINUSA DHARMA UTAMA,
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
257 — 1340
  • ., Sataf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat diKolonodale, Kecamatan Petasia, KabupatenMorowali Utara;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:047/0419/HKM/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PENDIS/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang PenetapanPemeriksaan Perkara ini dengan
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 11-02-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 255/PDT.G/2019/PN.SMG
Tanggal 11 Februari 2020 —
107 — 16
  • Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi sekretariJendaral, 5. Kamidi Kepala seksi hukum dan Informasi PNKNLsemarang, 6. Emi Nuraeni Santoso, SH Penangan perkara IIBTkIl pada biro Advokadsi Sekretaris jendral, 7. Randy YogaPerdata, SH., 8. Arsy Febry Wardani, SH.; 9. Margareta WardaniSinarta, SH., 10. Deny Ariyanto, 11. Asti Arifirini, 12. NaufaliaFirmani, 13. Dimas Galih Saputra, 14. Lilis Hijronwati, 15.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-06-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Pwk.
Tanggal 8 Juni 2015 — 1. RISSA YULIANTI, A.Md.Keb., 2. Hj. NIA LAELATUL MARDIA, LAWAN 1. PIMPINAN/DIREKTUR/MANAGER PT BANK MEGA TBK., KANTOR CABANG PURWAKARTA, 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kabupaten Purwakarta 3. GUN GUN GUMANTI, SH
210 — 55
  • Indra Surya, SH, LLM(Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan), Didik Hariyanto,SH, MM (Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan), Adriana Viveryanti (Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwakarta), Rizal Alpiani (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianHalaman 8 dari 55 Putusan No. 04/Padt.G/2015/PN.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 27-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO
122 — 62
  • Terdakwa danSaksi Kartika Saridi BPKD tersebut;Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin meminjamkan plafondkredit milik Saksi di Bank BRI kepada Terdakwa dan Saksi KartikaSariadalah karena adanya permintaan dari Saksi Asep Adisaputra,kebetulan yang bersangkutan Pegawai BRI dan Saksi sering dibantu, danjangka waktunya hanya sampai bulan Februari 2019;Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sarijuga berjanji akan memberikan feekepada Saksi dari 3 (tiga) SPK palsu dari Badan Pengelolaan KeuanganSekretariat Subbagian
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
CHRISANTO ENGGONG, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
295 — 167
  • ., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum BagianHukum pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai Timur; 4. FRANSISKUS C. GABUR, M.H., Jabatan : KepalaSub Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum padaSekretariat Daerah Kabupaten Mangarai Timur; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:1.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
132 — 120
  • Fransiskus Martino Dura, SH, Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; Ketiganya beralamat di Kantor Bupati Manggarai, JalanMotang Rua No. 1 Ruteng, Kelurahan Watu, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :HK.034.1/28/2019 tanggal 18 Januari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca gugatan tanggal 27
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 640/Pid.B/2008/PN.Lmj
Tanggal 17 Februari 2012 — Drs. Ec. MUJIONO
229 — 27
  • sampai dengan Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;15e Bahwa pelaksanaan kegiatan operasional PDAM Kabupaten Lumajang dilakukandengan cara masingmasing bidang/bagian mengajukan rencana biaya dan/atautagihan definitif (berikut buktibukti/dokumen dan kuitansi tagihan) kepadabagian Keuangan yang selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Sub BagianAnggaran (saksi Dian Margahayu) dan dibuatkan buktiPengeluaran ......ccccceeeeespengeluaran berupa voucher, Voucher tersebut ditanda tangani oleh Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 70/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
BAGUS ANTASENA
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
FERRY J. ROBERTUS TANDIONO
251 — 172
  • BadanPertanahan Nasional;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Drg. Liliana Lazuardy, MKes
Tergugat:
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
165 — 236
  • (Kepala SubBagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan);8. Teza Eka Setyawaty, SH. (Analis Hukum padaBiro Hukum dan Organisasi KementerianKesehatan);9. Ira Dian Syafrani, SH. (Analis Hukum pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan);10.Gunawan Sobara, SH, M.Kn. (Analis Hukumpada Biro Hukum dan Organisasi KementerianKesehatan);11.Avrill Diego Vava Yapsenang, SH. (AnalisHukum pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan);12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — YAYASAN TRANSPARANSI SUMBER DAYA EKSTRAKTIF, DKK VS PRESIDEN RI;
258 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Peraturan PerundangundanganDirektorat Jenderal Mineral dan Batu Bara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral;8. Fahri Aryati, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;9.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 18 Maret 2013 —
70 — 13
  • Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, SSos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiUtara.312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama AnangSyafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagaiKepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KabupatenHulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006313.
    Sos selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utarasesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Ub.
    Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari,S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 yangmenerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utarasejak tanggal 02 Agustus 2006 Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama AnangSyafari, S.Sos Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai UtaraNomor : 354/03/KPHSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan PerintahPembayaran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 14 Maret 2013 — - Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag
114 — 11
  • 176Putusan No.68/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdne Kemudian oleh Kepala Biro Bina Sosial meneruskan kepada KepalaBagian sesuai dengan bidangnya dan oleh Kepala Bagian diteruskankepada Kepala Sub Bagian agar diperiksa kelengkapan administrasinyasesuai dengan yang diminta pada Surat Pemberitahuan.e Apabaila kelengkapan administrasinya ada yang salah atau kurang akandi kembalikan kepada yang bersangkutan/pemohon untuk diperbaikiatau dilengkapi kembali.e Setelah administrasi lengkap dan kwitansi diparaf oleh Kepala Subbagian
    PengeluaranPembantu untuk di proses pencairannya .e Untuk bantuan Sosial yang tidak terarah / Paket bebas adalah :e Surat permohonan Bantuan akan dinotakan oleh Kepala Sub bagiandan diteruskan kepada Kepala Bagian dan Kepala bagian meneruskankepada kepala Biro.e Apabila Kepala Biro menyetujui akan diteruskan ke Sekda Propsu untukdiambil Keputusan.e Setelah mendapat keputusan dari Sekda Surat atau Nota tersebutditeruskan kembali ke kepala Biro.e Kepala Biro meneruskan kepala bagian dan selanjutnya ke kepala SubBagian
    untuk melengkapi administrasinya.e Setelah administrasi lengkap dan kwitansi diparaf oleh Kepala Subbagian dan kepala Bagian diteruskan kepada Bendahara PengeluaranPembantu untuk di proses pencairannya.Untuk bantuan Hibah adalah :e Pimpinan / Kepala Biro Binsos akan mengeluarkan SuratPemberitahuan kepada yang bersangkutan (namanya telah terteradalam DPA).e Penerima Bantuan Hibah yang telah menerima Pemberitahuanmempersiapkan berkas atau syarat syarat kelengkapan administrasisesuai yang tertera di
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
92 — 16
  • WAHAB (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Kendal dan Akhmad Rikza .S.Sos. selaku kepala subbagian Agama Pendidkan dan Budaya (APB) bagian Kesra.setda Kendal melalui acarakunjungan,acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung,baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah menberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepadapara penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp. 114.750.000,( seratus empatbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-10-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
1.MUHAMMAD YUSUF HEKSA ATMADJA
2.I WAYAN NURINDA
3.JALALUDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
2.Walikota Surabaya
95 — 73
  • .; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJOENEDIE DODIEK S., S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus ITE
Register : 18-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 552_Pid_Sus_2016_PN.Smg
Tanggal 3 Nopember 2016 — JOHANES KURNIAWAN Bin (Alm) FX HADI KRISTANTO
471 — 320
  • dalam BAP sudah benar;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sebelumnya saksi pernahdiminta menjadi saksi karena permintaan penyidik terkait perkara DPO yangdikeluarkan Reskrim Polsek Gajahmungkur, penyidik minta penjelasantentang administrasi dikeluarkan DPO kepada saksi;Bahwa saksi bertugas di Polda Jawa Tengah di Bagian PembinaanOperasional Direktorat Reserse Umum ( Bagbinops Ditreskrimum) PoldaJawa Tengah;Bahwa bidang kerja BagBinOps) Ditreskrimum Polda jawa Tengah dibagimenjadi dua yaitu Subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 10 Januari 2019 — CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
163 — 332
  • );: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat periode Oktober sampai Desember2017 (fotokopi sesuai dengan print out);: Putusan Majelis Kehormatan Jaksa Nomor 002/SKMKJ/03/2017 atas nama Penggugat tanggal 29Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Sekretaris Jaksa Agung MudaPengawasan Nomor B06/H.1/Hs/01/2018 tanggal 9Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asili);Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUNJKT11.Bukti T 11 : Surat Pernyataan Kepala Subbagian
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 36/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 19 Juli 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DR. H. SULTANI, S.Pd, M.Si Bin SAMPEWALI Diwakili Oleh : H. BAHARUDDIN SIDE, SH.,MH, Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI RENY RUMMANA R, SH. MH
81 — 57
  • RUSLAN SALEH,M.Si selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga KabupatenPinrang , dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada AnggaranPerubahan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang TahunAnggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepada Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 23 Februari2012 (yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Makassar dantelah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
548 — 9699
  • SAKSI BENI MASFAR: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaiandan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; Bahwa pada awal Januari 2019 saksi menerima surat keputusanobjek sengketa yang diantarkan oleh saudara Hamdanil, staf pelaksanapada BKD Provinsi Riau dan diterima oleh saudara Erwin, staf pada SubBagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau; Bahwa kemudian saksi menyerahkan surat keputusan objeksengketa tersebut pada Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Oktober 2017 — MOHAMMAD MAKU, S.Sos.;DKK
143 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mekanisme pelaksanaan pengadaan tanahsesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, PeraturanKepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakniKepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
    No. 1868 K/Pid.Sus/2017Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakniKepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro HukumSetdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (lbrahimUtiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan