Ditemukan 51511 data
13 — 0
untuk mempersingkat uraianpenetapan ini cukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, dan P.3 yangmenunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di WilayahSurabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil; = 2 222 222 22+ 2922 == === =Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopiKutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
4 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
11 — 0
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 2
hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX tertanggal 20 Nopember1980 (P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 1
Bahwa halhal yang mendasari Penggugat untuk tetapmengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, disebabkan karena : Bahwa pada dasarnya kedekatan antara Penggugatdengan Tergugat memang tidak dilandasi dengan rasa cinta, karena diantara keduanya saat bertemu berawal dari proses perjodohan yangdilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sampaidengan terjadinya perkawinan; Bahwa dengan berpisah jarak dan waktu di antaraPenggugat dengan Tergugat, menjadikan keduanya tidak lagi bertemudan
18 — 2
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dan duaharus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSsupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
11 — 1
diberikan tanda (P.4);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Nomor XXXxX,tanggal 22 Agustus 1998;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 0
dan mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 26 Maret 2010(P.4);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
dan Pemohon II membenarkan ;ee Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan;nanan Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;aoe Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
35 — 23
./2012/PN.KB. atas nama terdakwa ZainalAbidin bin Kasim, yang telah mempertimbangkan semua unsur suratdakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut hematMajelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, oleh karenanyapertimbangan hukum tersebut diambil alin sebagai pertimbangan hukumPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Menimbang, bahwa pertimbangan yang mendasari dijatuhkannyapidana bersyarat dinilai juga sudah tepat, oleh karenanya putusanpengadilan
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
Baniah
47 — 50
Putusan Nomor : 72K/PM II08/AD/III/2017MenimbangMenimbangB/1672/V1/2017, tanggal 21 Juni 2017, dan dari 3 (tiga) kali suratpanggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim0602/Serang telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga),yaitu surat dari Dandim 0602/Serang Nomor : R/262/IV/2017 tanggal19 April 2017, bahwa Terdakwa Koptu Baniah Nrp 31970356981276tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Mlliter IIl08Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis
militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaSuwarno dan Saksi atas nama Pelda Hengky Irawan telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
72 — 32
tidakhadir di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudahmelarikan diri dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan MiliterI03 Padang Nomor B/500/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, sehingga apabiladihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I03Padang tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan padatanggal 21 Desember 2012 maka kurun waktu tersebut adalah 6 (enam),maka dengan mendasari
tugasOperasi Militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda MarM.Nasikun dan Sertu Mar Zakir Asran Tambunan tidak hadir dipersidangandan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa adaketerangan,maka mendasari
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi dengan mendasari putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor 164K/ PM II08/AU/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan mempertimbangkannilainilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga di Kesatuan serta unsurpembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang
Majelis Hakim menilai bahwa terhadapketentuan Pasal 127 Ayat (3) tidak perlu diterapkan atau dijatuhkan pada diriTerdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lebih tepatnya pengawasan Terdakwadikembalikan keadaan Kesatuan melalui mekanisme pembinaan di Satuan yang lebihtepat, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterTinggi II Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari
14 — 1
No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohonakibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa
No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:,Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor
17 — 10
Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu) sama lain, Termohon berperilakusemaunya, keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan memfitnah keluargaPemohon yaitu suami saksi 1 Pemohon dah bahkan keduanya pisah dan takkunjung kKembali menegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturanperundangundangan
talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
75 — 10
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.
Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.
1.ARIH WIRA S., SH., MH.
2.ISFARDY, SH.
3.HADZIQOTUL A, SH
Terdakwa:
ELIESER SARAGIH PARDEDE
480 — 281
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari
Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.
59 — 2
Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk),posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;b.
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (recht grond)Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangditanyakan Pengugat dalam positinya ( vide posita nomer 6 dan petitum 5)yang intinya bahwa pengugat cidera janji. Sunguh hal ini sangat berbedadengan perihal dalam surat gugatan hutangpiutang. Akibatnya menjaditidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalilgugatan.
Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanHal18dari33PutusanNomor25./Pdt.G/2016./PN.Mggmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;.
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangdinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitumnomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangatberbeda dengan perihal dalam surat gugatanya yang menyebutkan gugatanhutangpiutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasarhukum yang digunakan sebagai dalil gugatan.
Pembanding/Penggugat II : MUTTAQIN ZULWALY
Pembanding/Penggugat III : LAILA MUTIA
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD RAIS Diwakili Oleh : Marwan, S.H.
Terbanding/Tergugat II : UBIT AS Diwakili Oleh : Marwan, S.H.
Terbanding/Intervensi I : Zulfiah Diwakili Oleh : Marwan, S.H.
Terbanding/Intervensi II : Isabela Diwakili Oleh : Marwan, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat : AN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya
61 — 26
Bahwa karena keberadaan/ lahirnya surat perihal Pengaduan tanggal 10Februari 2020 sebagai dasar yang mendasari Tergugat mengklaim danmengusai serta mendirikan bangunan rumah tipe + 6x12 M diatas tanahobjek sengketa milik Penggugat yang sudah bersertifikat seluas + 2.389 M2yang sekarang terletak di Dusun Merandeh Gampong Alue Dama KecmatanSetia Kabupaten Aceh Barat Daya.
Hasan A yang hak konstitusionalnya dirugikan, akan tetapiPemohon Intervensi didalam Permohonannya tidak menjelaskan secaraspesifik dan objektif rangkaian sebab akibat yang mendasari Pemohonmengajukan Gugatan Intervensi selain dari ulasan hubungan ahli warissemata tanpa mendasari surat keterangan waris yang dibuat oleh PejabatPemerintah yang berwenang serta alas hak kepemilikan.
,Bahwa Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah aquoadalah tanah peninggalan warisan dari orangtuanya, akan tetapiPemohon tidak mencantumkan Surat Induk tanahnya maupunturunannya sebagai dasar yang mendasari bahwa tanah tersebutadalah miliknya berdasarkan peninggalan Alm. Hasan A.