Ditemukan 2284 data
79 — 43
Membayar kepada Kepala Subbagian Administrasi persekot biaya yangdiperlukan untuk menyelesaikan permohonantersebut dengan menyebutkan perinciannya,lembaran aslinya ditandatangani oleh kepalaSub Bagian Administrasi, dan selanjutnyalembaran aslinya tersebut diberikan kepadapemohon;. Memerintahkan kepada seksi seksi pendaftaraantanah, tataguna tanah, dan pengurusan haktanah agar menyelesaikan bahan bahan yangdiperlukan unyuk mengambil keputusan ataspemohonan tersebut yaitu antara lain1.
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
260 — 168
Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Udara &Penunjang, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan;6. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Jabatan Plt. KepalaSub Bagian Advokasi, Biro Hukum, KementerianPerhubungan;Him 2 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 221/G/2021/PTUN.JKT7. Agustinus Firlianto, S.H., Jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;8.
1.HENDRA ABDI P. SINAGA, SH
2.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
3.BUDI MURWANTO S.H
Terdakwa:
NOVELIUS YUDHI HARDI ALIAS YUDI ANAK DARI BUJANG SAPARUDIN
147 — 109
tidak bias dialinkan kembali ;Bahwa perbedaan antara Prona dan perorangan adalah bila Pronapermohonan diajukan melalui Kepala Desa sedangkan perorangan adalahpermohonan yang diajukan langsuing oleh perorangan dimana orang tersebutl;angsung datang ke Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa selama ini belum pernah ada sertifikat hak milik ganda yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di wilayah Desa Pala Pulau danDesa Sibau Hilir ;Bahwa saksi tidak tahu apakah selama saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
48 — 11
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati KotaCirebon Nomor : 900/KEP.245RSUD.GJ/2010 tanggal 02 September2010 tentang Penetapan Pedoman Penatausahaan Keuangan RumahSakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Sebagai PenyelenggaraPola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) pada BAB II bagian D item pertama yang berbunyi :Penerimaan Rumah sakit setiap hari disetorkan seluruhnya kerekeningKas Rumah sakit dan dilaporkan kepada Kabag Keuangan melalui SubBagian Perbendaharaan
97 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan perundangundangan dan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggung jawabnya; Subbagian
peraturan perundangundangan dan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dn tata usaha negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;Subbagian
ELISA THOMAS WARELLA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
PIETER TOMASILA, S.Pd.K
217 — 69
atau diubah oleh yang punya kewenangan;(Selengkapnya Keterangan Ahli termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Menimbang, bahwa di samping buktibukti surat, di persidangan Tergugattelah mengajukan orang saksi dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama AhmadSyaeful Ohorella, Rudy Jansen Alfons, dan Jhoni Wiladida, serta di bawahsumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Keterangan Saksi Ahmad Syaeful Ohorella:Bahwa saksi menyatakan sejak November 2018 saksi menjabatsebagai Kepala Subbagian
140 — 95
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiNusa Tenggara Timur, LUKAS NIKOLAS MAU, SH., Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,JUSUF HUKU KOROH, SH. jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NusaTenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.022.2/06/2015tanggal 23 November 2015 dan yang terdaftar register pada KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 470/Pdt/LGS/K/2015 Tanggal 16122015
165 — 90
RepublikIndonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copylegalisir Lampirannya;443 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahanatas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 TentangOrganisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copylegalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII,Kepala Subbagian
Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.444 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.
tanggal 01 November 2010beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampirannya;1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI443444445446447448beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian
Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBNTahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja
O1November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisirLampirannya;442 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur OrganisasiSekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RINomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerjaSetjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir RincianTugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian
Terbanding/Terdakwa : TAZWIR, S.HUT Bin MUHAMMAD IBRAHIM
429 — 178
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.75.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
SUCI MAWARNI, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
171 — 61
buku agenda surat BKPSDMD, SaksiHalaman 31 dari 64 halaman, Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.PGPmengetahui Penggugat menerima undangan penerimaan SK PTDH tertanggalsekitar bulan November 2018, dan yang mengundang dan memprosespenyerahan SK PTDH adalah atasan Saksi;Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan Penggugat, dan ada tindaklanjut dariatasan saksi, serta Saksi berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait dengantenggang waktu pengajuan 21 (dua puluh satu) hari kerja;Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Subbagian
280 — 198
M.Si, yang memberikanketerangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Investigasi InspektoratJenderal Kementerian Kehutanan sejak tahun 2007 ;Bahwa Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pekerjaan saksi adalah menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat dan juga meliputi tindak pidanakorupsi, tindak pidana kehutanan dan juga mengenai pelanggaran administrasi.
259 — 104
ERNA DEWI KRISTYAWATI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2017/PN YykBahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Sardjito sebagai Kepala SubBagian Mobilisasi Dana atau Bagian Keuangan mulai bulan Nopember2016;Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Dr.
Terbanding/Terdakwa : I PUTU SUARJANA, SH., MH
98 — 41
peraturanperundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbulterutama yang menyangkut tanggung jawabnya; Subbagian
90 — 19
Hum , pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut Bahwa benar saksi adalah PNS yang bekerja di BP3 Jateng ; Bahwa benar selama menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada BP3 Jateng , saksisangat yakin bahwa tidak pernah mengeluarkansurst surat yang menerangkan tentang = arca arcakoleksi Museum Radya Pustaka SurakartaSaksi Drs. Soeroso MP.
1.Ny. SITI MARTINA
2.Tn. BAYU MOHAMMAD ANWARI
3.Ny. DANISSA PUTRI PARAMITA
Tergugat:
1.PT. INTI HEKSA INTERNASIONAL
2.PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PANCORAN
3.KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKLN JAKARTA II
4.BALAI LELANG PT. BALENUS PRIMA NUSANTARA
5.NY. AMBAR NILA SARI
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
199 — 116
., Kepala Subbagian Advokasi IIC Pada Biro AdvokasiSekretariat Jenderal;5. SriAndidin, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta;6. Rory Alamsyah, S.H., Penangan Perkara Tk. pada SubbagianAdvokasi Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal;7. Firstda Ayu Fian Nur Agusta, S.H., Penangan perkara Tk.I padaSubbagian Advokasi III Biro Advokasi. Sekretariat Jenderal;8. Antono Adhi Susanto, S.H., Penangan Perkara Tk. Ill padaSubbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal;9.
BAGUS SUSENO,SH.,MH
Terdakwa:
INDAH SARWORINI binti SUBIYANTO.
125 — 173
yangSaksi berikan kepada Penyidik Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya ; Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Poltekkes Semarang, sejak tahun 2003 s/dsekarang dan saat ini Saksi menjabat Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yangtugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan administrasi umum perkantoran,melakukan administrasi kepegawaian, melakukan administrasi keuangan danmelakukan administrasi pengelolaan barang milik negara ; Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala SubBagian
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400/Hk.060/L/I/2015, Tanggal 20Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 18Desember 2014 dan diregister dengan Nomor 79 P/HUM/2014 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
228 — 241
REG.PERKA: PDS01/M.5.4/Ft.1/06/2021 tanggal 16 Juni2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:KESATUPRIMAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan WaliKota Probolinggo Nomor: 821.2/206/425.203/2018 tanggal 28 Juni 2018 danmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Halaman 19 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYBahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH selaku Kepala SubBagian
191 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IlSetjen;YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Setjen;RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IllSetjen;ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., Kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan HukumSetditjen PlanologiKehutanan;M.
442 — 114
IRSYAN BIN SYAHRUDIN SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkandipersidangan ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemda Kabupaten Konawe Staf SubBagian Tata Usaha pada Bagian Umum dan Protokol ;Bahwa Tugas saksi adalah mengagenda surat, menerima surat danmengeluarkan surat ;Bahwa teman saksi yang bertugas dibagian Tata Usaha Asbar, NiningSarmila, Nunung dan Tarsan Samin ;Bahwa saksi mengenal tulisan yang menulis penomoran