379 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 yang amarnya sebagaiberikut:leMengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen) untuk seluruhnya;2.

Bahwa Amar Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Kota surakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 sebagaiberikut:a. Mengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen)untuk seluruhnya;b.

Membatalkan Putusan BPSK kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8Maret 2013;2. Menerima dan mengabulkan daiildalilkeberatan Pemohon Keberatan/ Teradu;3. Menyatakan sah Surat Perjanjian membukakredit Nomor 302.863.A.12.08.12 antara KSPBintang dengan Sri Sukarni;4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Teradu tidak mempunyai kewajiban hukumapapun terhadap Termohon Keberatan/Pengadu;5.

Sri SukarnibintiWiryosemitro sah sebagai barang jaminan;Subsidaire Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yangseadiladilnya;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telahmemberikan putusan Nomor 84/Pdt.G/BPSK/2013/PN Ska tanggal 8 Mei 2013yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8 Maret 2013, dari PemohonKeberatan/Teradu Rudi Wijaya selaku Ketua Koperasi Simpan

Dengan memasukan Rudi Wijaya sebagaisubjek dalam Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri SurakartaNomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska. telah salah dalam menentukansubjek hukum dalam putusan. Oleh karena itu, Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska harusdibatalkan;.

117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

, terlebin dahuluharus mempertimbangkan halhal sebagai berikut: Apakah BPSK DKIJakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumenselaku Penggugat?

Pemohon Keberatan menolakputusan BPSK DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidakmempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum.

Biaya Advokat Tidak Dapat Dibebankan oleh BPSK DKI Provinsi Jakartaterhadap Pemohon Keberatan;BPSK DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya Mengabulkan jasa HukumPengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Tuntutan Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan membayar biayaadvokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) yang dikabulkan oleh BPSK DKI Jakarta jelas sudah menyalahihukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;Dalam hukum acara

Brt, tanggal 23 Februari2016 juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKIJakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

Brt, tanggal 23 Februari 2016 junctoPutusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

MENGADILI- Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk sebagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggitidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 06/BPSK-BKT/PTS/IX/2016, tanggal 13 September 2016;- Menolak Permohonan keberatan lain dan selebihnya;- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah

Kota Bukittinggi dalam perkara aquo dengan tegas Pemohon Keberatan menolak untuk menyelesaikan sengketakonsumen melalaui BPSK Kota Bukittinggi, Pemohon Keberatan inginmenyelesaikan sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri sebagaimana yang selaludinyatakan Pemohon Keberatan yang dahulu adalah tergugat dalam Jawaban,Duplik Pemohon Keberatan saat proses penyelesaian sengketa di BPSK KotaBukittinggi, namun BPSK Kota Bukittinggi dalam putusannya mengabaikannyadan dengan kesewenangwenangannya memutuskan

konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambatdalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;Bahwa Majelis BPSK telah memanggil Pemohon Keberatan yang dahuluadalah Tergugat dalam penyelesaian sengketa oleh BPSK seturut denganundangan BPSK Bukittinggi dalam perkara a quo dengan tegas menyatakanjika perkara a quo telah teregistrasi dengan nomor: 05/BPSKBKT/M/P/VII/2016 pada Tanggal 13 Agustus 2016 sementara perkara a quo diputusoleh BPSK Kota Bukittinggi pada Tanggal 13 September

sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidaklah menyebabkan putusan BPSK cacat formil ;Bahwa ketentuan pasal 55 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendibuat oleh pembuat undangundang agar sengketa di BPSK cepat dan tidak berlarutlarut ;Bahwa keputusan BPSK dapat dibatalkan jika diputusakan berdasarkan tipumuslihat Penggugat dan Tergugat di persidangan BPSK ;Il Bahwa gugatan Penggugat halaman 5 s/d halaman 6 No.5 pada pokoknyamenyatakan bahwa BPSK

putusan BPSK Kota Bukittinggi sudah tepat dan benarmenurut hukum ;2 Bahwa permasaalahan perbedaan alamat Tergugat pada surat panggilan BPSK dankeputusan BPSK bukanlah masaalah prinsip yang dapat menyebabkan batalnyaputusan BPSK.

Konsumen (BPSK)seturut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Dalam Eksepsi.1.Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat (1), ayat (2),ayat (3) mengajukan keberatan atas putusan Majelis BPSK tersebutempat belas hari kerja dari tanggal putusan ditetapbkan sampai dengankami menyerahkan gugatan keberatan/menolak putusan BPSK danmengajukan gugatan rekonvensi;Bahwa pada prinsipnya

karena masalah perjanjian pembiayaan adalah masuk dalamkategori hukum perdata, dan untuk membuktikan kebenaran materil danformil atas ungkapan masingmasing pihak, maka pihak Tergugatmohon kepada Majelis BPSK untuk melimpahkan kasus ini kepadalembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru danBPSK Pekanbaru tidak memiliki kewenangan atas perkara ini;Dengan demikian kami mohon untuk tidak melanjutkan perkara tersebutatau menolak segala pertimbangan hukum Majelis BPSK KotaPekanbaru karena

Demi keadilan dimohon untuk dapat melaksanakan putusan seladengan membatalkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013;Dalam pokok perkara:2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;2.3.

Menetapkan serta menguatkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/PTS/BPSK/2013;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat mengembalikan uang Penggugat;Ill. Dalam Pokok Perkara (Rekonvensi):1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa uangTergugat Rekonvensi Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah)secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi;3.

)adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,jelas secara otomatis lembaga BPSK tersebut selalu mengedepankan logikahukum berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen.

517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

., dan kawan, Para Advokat, beralamatdi Jalan Kodam Raya, Nomor 4, Kelurahan Sumur batu, KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (selakuPenggugat dalam Perkara BPSK);MelawanPT WAHANA AUTO EKAMARGA, yang diwakili oleh Direktur,Darwin Maspolim, berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 18, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D.

., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di JalanMartapura Nomor 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK) telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Penggugat(Mobil Jaguar Type X2.0 Nomor Mesin 309362425YC, Nomor RangkaSAJAGS1IN53YD17208, BPKB Nomor 8976817G dan STNK NomorB2222HF tanggal 21 Mei 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah);e Memerintahkan Penggugat menyerahkan mobil Jaguar tersebut kepadaTergugat beserta dengan suratsurat/dokumen kepemilikan atas mobiltersebut;Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan (selaku Penggugatdalam Perkara BPSK

diterima tidak sesuai denganperjanjian atau tidak sebagaimana (Ayat h);Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI adalah sangat tidak berdasarkarena Pemohon Keberatan sesuai fakta dan buktibukti sudah memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan;Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSKDKI haruslahditolak;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI pada halaman 5 alinea 7, yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam proses persidangan di BPSK

DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/I/2014;Bahwa hingga selesainya perbaikan mobil Termohon oleh Pemohon tidakmelakukan pembayaran biaya dan ongkos, oleh karena itu kewajiban Termohon belumdipenuhi, maka tidak tepat kewajiban Pemohon harus dipikulkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.G/BPSK/ 2014/PN Jkt.

1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

721 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

dan wewenang BPSK meliputi:Halaman 15 dari 53 hal.

Nomor 721 K/Pdt.SusBPSK/2016tersebut yang dibuktikan adanya tanda terima dari BPSK Batu Baraterhadap Surat Perintah Tugas Nomor 1.AR.PTS/001/2016 tanggal14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Rimanro Tromiko Sinaga danditerima, ditandatangani dan di cap oleh Panitera BPSK beserta DaftarHadir BPSK Batubara yang ditandatangani oleh Saudara Harapan padatanggal 14 Januari 2016;. Pemohon, melalui salah satu kuasanya, Sdr.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nyamenyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal7 Desember 2015;Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 721 K/Padt.SusBPSK/2016e.

Sehingga, Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkaraini;f.

sengketa sedangkan, Judex Factimembatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat buktitersebut dalam keputusannya).

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 31/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Skb tersebut dalam register yang sedang berjalan;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

31/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Skb

828 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

;Sehingga mengacu pada putusan BPSK tersebut yang menyebutkan suratgugatan konsumen tertanggal 30 November 2016 dan BPSK mengeluarkanputusan pada tanggal 11 Januari 2017, sudah secara jelas dan terangPutusan BPSK Batu Bara tersebut telah lewat waktu dan melawan hukummelanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena ituputusan BPSK Batal Demi Hukum (dianggap tidak pernah ada);Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut, tampak bahwa dialildalil yang menjadi

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 459/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016tanggal 5 Agustus 2016;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusansebagai berikut:1.Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Aritrase/BPSK BB/XII/2016, tanggal 11 Januari 2017 Batal DemiHukum;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganAbsolut untuk

memutus perkara yang dimohonkan olehTermohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenangan relatifuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diWilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam SuratPengakuan Hutang antara PT.

Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

Nomor 828 K/Pdt.SusBPSk/2017 Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menolak keberatan Pemohon selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1866/Arbitrase/BPSK BB/XII/2016, Tanggal 11 Januari 2017; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Permohonan Keberatan dapat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Keberatan D/H Teradu sebagai pihak yang baik dan benar;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2019 tertanggal 16 Februari 2021;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm

14/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;
MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 075/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tertangal 30 Desember 2021;

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh

49/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut Nomor 19/Pdt.S-Jsa/BPSK-GRT/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021;
3. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

2.

5/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Grt

MENGADILI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/PENGGUGAT/dulunya Tergugat dengan Termohon Keberatan/TERGUGAT/dulunya Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan

15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

V sebagai objek jaminan fiducia kepadaKonsumen;Mewajibkan Konsumen untuk membayar angsuran yang tertunggak;Menolak permohonan Konsumen selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonanalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan/permohonan keberatan dari Penggugat/PemohonKeberatan untuk seluruhnya;Menyatakan BPSK

Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN. tanggal 12 Oktober 2017, batal demi hukum;Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq.

Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medandengan Putusan Nomor 713/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 19Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN. bertanggal 12 Oktober 2017, telahmempunyai

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Nomor 78/PEN/VIII/2017/BPSKMDN tertanggal12 Oktober 2017 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukankontra memori;Halaman 3 dari 6 hal. Put.

, dengan demikian cukup alasan untukmembatalkan putusan Judex Facti dengan mengabulkan permohonan kasasiPenggugat, dan menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

787 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

konsumen oleh BPSK melaui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud daam Pasal 3 hurufa, dilakukan atas dasar pilihnan dan persetujuan para pihak yangHalaman 6 dari 25 hal Put.

Nomor 787 kK/Pdt.SusBPSK/2017a.Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), padaPasal 5 ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)*;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)diterima oleh Pemohon Keberatan

Menjatuhkan sanksi administratif kKepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat";d).

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara;e).

Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Arif Rahman ;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016,tanggal 20 Januari 2017, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/TX/2016, tanggal 20 Januari2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.3.

(BPSK) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan lrahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;TENTANG POKOK PERKARA Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalildalil

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon

Keberatan;

• Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara No: 55/Pts-Arb/BPSK/BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No : 55/Pts-Arb/BPSK/BBA//2016;
• Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp766.000,00

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSKKabupaten Batu Bara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016;3.

) PemerintahKabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016, danmohon untuk dibatalkan, dengan alasan:Bahwa Majelis BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase telah lewatwaktu;Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis BPSK KabupatenBatubara tentang Arbitrase atas pengaduan Sdr.

Kabupaten Batubara, Nomor 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016;Bahwa BPSK Batu Bara berwenang memutus perkara ini;3.

dimaksud dengan hari dalamketentuan ini adalah hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan BPSK Batubara No.55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 yang terlampir dalam permohonan PemohonKeberatan, diketahui salinan tersebut diberikan kepada Pelaku Usaha melaluisurat tercatat pada kantor pos setempat pada tanggal 31 Mei 2016, sedangkanKeberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK tersebut telah didaftarkanoleh Pemohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2016, sehingga perhitunganHalaman 11 dari 15 Putusan

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggarketentuan Undangundang ini.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sengketa yang terurai dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara No: 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016,sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan dalam LampiranKeberatan Pemohon Keberatan atas BPSK Kabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016, bahwa sengketa antara Supriadi sebagai Konsumen (incasu Termohon Keberatan

24/Pdt.K-BPSK/2013/PN Smi

Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif:Bahwa pada hakekatnya Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) yang final dan mengikat tidak dapat diajukankeberatan.

Namun dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah AgungNomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka PengadilanNegeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatanterhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan Mahkamah Agungtersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII

Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor:040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII/2014 telah dijatunkan pada tanggal 23September 2014, kemudian Pemohon Keberatan telan menerimapemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02 Oktober 2014,sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan ke Pengadilan Negeri Sukabumi tercatat pada tanggal 17Desember 2014.a.

Skb selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusandibacakan,;(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusanBPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yangbersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusanBPSK;(3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK diberitahukan.c.

BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawahwewenang Pemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,Cq Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun beradadiwilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSKbukan atas kebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik PemerintahKabupaten Sukabumi melainkan berdasarkan:1) Keputusan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara sengketa Konsumen No. 31/Arb/BPSK/X/2018 ;

3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kota Bogor Nomor 31/Arb/BPSK/X/2018 ;

4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Gugatan Keberatan atasPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No :31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, yang Amarnya menyatakan :MENGADILI :1.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Bogor telah mengeluarkan Putusan No :31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 antara RENI CITRA YULIANDA, S.E SelakuPENGGUGAT dan PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI SelakuTERGUGAT.2. Bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor tersebut diatas, kami selaku TERGUGATmenyatakan Keberatan.Halaman 2 Putusan nomor 137/Pdt/G/2018/PN.Begr.3.

ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BOGOR6.

Bahwa adapun alasan yang Pemohon Keberatan ajukan atas PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor adalahsebagai berikut :> KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA DIDALAM PUTUSAN BADAN' PENYELESAIAN SENGKETAKONSUMEN (BPSK) KOTA BOGOR No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/20181.

) KOTA Bogor No : 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018.