Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajaki dikreditkan dikreditkanPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapat TBS 4S0 Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkan CPO 900) 9090 Neto 90) 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir (1) danbutir (3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuanyang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPN danMemori Penjelasan Pasal 16B UU PPN menghendakikeadilan pembebanan pajak dan diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang

Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN

Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikredit kan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonHalaman 32 dari 48 halaman.

Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), makapenghitungan PPN adalah

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlinat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam

Pol R 9090 Bseharga Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah)dan setiap kali ditanyakan uangnya selalu marahmarah ;Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi angka 12 adalah tidak benar, dan sangat mengadaada, karena faktanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensipada tahun 1998 belum membuka usaha dagang daging sapisendiri, tetapi baru membantu orang tuanya dengan sistemdigaji, baru setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuka usaha sendiri sampai

danTergugat membenarkan keterangan saksi;Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telahmengahdapkan buktibukti berupa :1.laFotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat, NIK 6405020907090012tanggal 13 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyatacocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda T.1;Fotokopi transfer uang dari Suparjono kepada Levina Tarwi dari BNI no.9383 tanggal 27 Januari 2016 No: 7134 Tanggal 26 Pebruari 2016 , no.9637 tanggal 25 Maret 2016 No: 9090

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) danbutir 3) di atas, maka terdapat kesamaanperlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPNdan Memori Penjelasan Pasal 16B UU PPNmenghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan

Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit

Pengolahan Kelapa Sawit DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) danbutir 3) di atas, maka terdapat kesamaanperlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16BUndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan

Pengolahan Kelapa Sawit DPPpm DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak Dapat1ES a DikreditkanaDibebaskan 400 cPO 900 9090 Netto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) danbutir 3) di atas, maka terdapat kesamaanperlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16BHalaman 43 dari 57 halaman.

Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK) PPN FajalsPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan900 90 9090 90 membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) diatas, maka terdapat kKesamaan perlakuan yang menciptakankeadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16BUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai menghendakikeadilan

Dokumen Organisasi PerangkatDaerah Tahun 2017 nomor SPP : 415/PPERTANIAN/SPPLS/X1/2018(1 lembar);Kwitansi Pembayaran Tahap Ill tanggal 16 November 2018 (1lembar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 415/PERTANIAN/SPPLS/XI/2018 Tahun2018 tanggal 16 November 2018 (1 lembar);Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1lembar);Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018(2 lembar);Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9090

/BKAD / SPDLS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9090 / BKAD / SPDLS/X/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor415/PERTANIAN/SPPLS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (8lembar); HK HA.

HAI Paraf Halaman 179 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTOSurat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9090 /BKAD / SPDLS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November2018 (1 lembar);Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9090 / BKAD / SPDLS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor415/PERTANIAN/SPPLS/X1/2018 tanggal 16 November 2018 (8lembar);Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPP PK PPN DPP Pm DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada tabel 1)dan tabel 3) di atas, maka terdapat kesamaanperlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPNdan Memori Penjelasan Pasal 16B UU PPNmenghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan

G-9090-BJ warna putih tahun 2014 Noka MHFXW42G1E2301309 No.Sin. 1TR7913170 STNK An. DEDI SUHARTO BUDIDARMO alamat Ds. Jatibarang Lor Rt 06/05 Kecamatan Jatibarang Kab.

2d2055202d0d7b7d206465660d271090909090925202d2071202d0d7b0d6773617 6650d7d206465 660d2 51090909090925202d2051202d0d7b0d 6772657374 672650d7d20 64656 60d2520706c616365206f7065726174 672730d2 6009090 90 90925206d617472 6978206c 6c78206C6C79207572782075727920737472 69 6667206020 2d0d7b0d2f5f 69207361766520646465660d36203120726f 6c6c203 42 06670 6700d63 6 663617400757365726469 63742 062656769 6e0d2 73 68 67770616765207b7d20 64656 60d6661 673652073657467665727072696e740d7 06 70 0d7d2 06465 660d2 7e09090 9090

Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak Dapat= = Dikreditkan=Dibebaskan 400 CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali), danPajak Masukan atas pembelian pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak Dapatch bis Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 TakenDikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada tabel 1)dan tabel 3) di atas, maka terdapat kesamaanperlakuan yang menciptakan keadilanBahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPNdan Memori Penjelasan Pasal 16B UU PPNmenghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan dan diterapkannya

2d2055202d0d7b7d2 06465 660d271090909090925202d2071202d0d7b0d6773617 6650d7d206465 660d2 51090909090925202d2051202d0d7b0d 6772657374 672650d7d20 64656 60d2520706c616365206f7065726174 672730d2 600909090 90925206d617472 6978206c 6c78206C6C79207572782075727920737472 69 6667206020 2d0d7b0d2f5f69207361766520646465660d36203120726f 6c6c203 42 06670 6700d63 6 663617400757365726469 63742 062656769 6e0d2 73 68 67770616765207b7d20 6465660d6661 6c73652073657467665727072696e740d7 06 70 0d7d2 06465 660d2 7e09090 9090

Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 10 Tidak Dapat= * Dikreditkan=Dibebaskan 400 CPO 900 9090 Netto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan