);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar

Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada

Malut.Halaman 24 dari 33 halaman16171819202122232425262728dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000

,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasimasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasimasyarakat

) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus jutarupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus limapuluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp. 808.500.000,(delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Foto

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna :Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes :Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmor15dinas(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan(f).

;(c).Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan : Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD : Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar Rp. 618.000, ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna :Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.48.991.023, ;(a).Belanja surat menyurat Pemdes : Rp. 2.397.000

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmordinas :Rp. 646.000, ;(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor :Rp. 392.000, ;(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan :Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar: Rp. 618.000. ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna > Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).

Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2). Belanja ..........74 (2). Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a). Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b). Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).

untuk KONI Kota Pontianak ; Bahwa proses pencairan dana Bansos tahun 2007 untuk KONIadalah : adanya SK Walikota No.63 tahun 2007 tentangPemberian Bansos ke KONI sebesar Rp.10.000.000.000, dan24SK Walikota No.540a tahun 2007 tentang Pemberian Bansoske KONI sebesar Rp.550.000.000, dan berdasarkan keduaSK Walikota tersebut, saksi selaku Kepala BPKKD (BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) mengajukan SPP(Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani olehKasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu

Firayanta(Bendahara KONI Kota Pontianak) selama ini mekanismepencairan dana Bansos tersebut hanya surat permohonandan kwitansi yang ditanda tangani oleh si penerima danabansos tersebut 5; Bahwa mekanisme penggunaan dana Bansos maupun dana Hibahtetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah jo.

untukmelaporkan pertanggungjawaban penggunaan Bansos tersebutBahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 dalam butir 10 = danbutir 6 huruf a tersebut dan berdasarkan keterangansaksi H.

tahun 2007 tersebut dimintakan oleh WalikotaPontianak secara global, karena pada tahun 2007 pada saatBantuan Sosial diterima oleh IMI Kota Pontianak, tidak ada peraturan Kepala daerah/Peraturan Walikota Pontianak yangmengatur mengenai tata cara dan batas waktu yang diberikankepada penerima Bansos untuk melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan Bansos tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penerimaanBansos oleh IMI Kota Pontianak tahun 2007 tidak ada aturanyang mengatur tentang Tata cara

bahwa IMIKota Pontianak dapat kapan saja mengajukan laporan realisasipenggunaan dana bansos tersebut sebagai akibat tidakditerbitkanya Peraturan Walikota Pontianak yang mengaturmengenai tata cara dan batas waktu untuk mengajukan laporanrealisasi penggunaan dana bansos tahun 2007 tersebut,sehingga laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2009diminta kepada IMI Kota Pontianak oleh Walikota Pontianak8687untuk dilaporkan secara global dengan laporanpertanggungjawaban dana Bansos 2007 sebagaimana

Sugiati ;- 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto ;- 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An. Sugiati ;- 1 (satu) buah dompet warna biru merk Gucci ;- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;- Alat Mek-Up ;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5385 WB ;Dikembalikan kepada yang berhak ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Sugiati, 1 (satu) lembarkartu Bansos An. Suwanto, 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu) kartu ATMBANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An.Suwanto, (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu)kartu ATM BANK BNI An.

PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran

PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunHal.

No. 436 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di persidangan danperbuatan Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumTerdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinyabahwa perbuatan pemotongan dana hibah dan bansos untuk kepentingan partaibertentangan dengan tujuan peruntukan dana hibah dan bansos tersebut danbertentangan dengan Pasal 4, Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun

No. 436 K/PID.SUS/2016Al,42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.Dg.60.Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2011 (asli);Rekomendasi/UsulanUsulan Reses Tahun Anggaran 2012 (asli);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2009 (fotocopy legalisir);Lampiran Il PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup

(Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);Lampiran Il Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD TahunAnggaran 2012 (fotocopy legalisir);Peraturan bupati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotocopylegalisir);BKU 2010 bendahara PPKD (aslli);BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy);BKU 2012 bendahara PPKD (asli);SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPAtahun

adalah :(1) Tata cara pelaksanaan pengajuan Bansos, mengikuti ketentuansebagai berikut :a.

Dari sekitar 2000 permohonan Bansos itu yang didisposisikepada saksi selalu ada proposal permohonan termasuk rekomendasiCamat/ Lurah.Bahwa saksi selaku Kabag TU Setda tidak pernah bertemu denganpemohon Bansos dan saksi tidak mengetahui.Bahwa setahu saksi pernah ada permohonan/pencairan bansos yangpemohonnya pegawai Setda / PNS, tetapi langsung ke Bendaharameminta tanpa melalui proposal untuk menunjang kegiatan pemerintahKota Bandung.

Sedangkan Tata cara pengajuan Bansos TA 2010, berdasarkanPasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tanggal9 Februari 2010, Tata cara dan syarat pengajuan Bansos adalah :(1) Tata cara pelaksanaan pengajuan Bansos, mengikuti ketentuansebagai berikut :a.

Bansos itu apalagi setelah ada pemeriksaan dari KPKpada sekitar bulan Februari 2011.

Berita Acara Hasil Ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barattanggal 4 Oktober 2011 (untuk Bansos tahun 2010)1465. Berita Acara Hasil Ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barattanggal 20 Februari 2012 (untuk Bansos tahun 2009)6.

Kabupaten Bogor secarakeseluruhan dana bansos sudah masuk rekening dan dibelanjakan.

Bahwa secara rind berdasarkan keterangan rincian dana bansos SMD Sdr. DekriFahrudin sebagai Kelompok TUMEKA III tidak melaksanakan dana bansos sesuaidengan RUK melainkan diselewengkan dengan caradibaqibaqi untuk : Gaji SMD sebesar Rp. 18,000.000. Dekri Fahrudin meminjamkan dana bansos kepada Asep Sudarmasebesar Rp. 100.000.000. (ad a surat perjanjian akta investasi sapiperah yang dibuat antara Dekri Fahrudin dengan Sdr.

Dekri Fahrudin meminjamkan dana bansos kepada DIDIN sebesar Rp.6.000 .000. untuk ayam broiler Dekri Fahrudin meminjamkan dana bansos kepada AN TO sebesar Rp.35.000.000. untuk pupuk kompos Dekri Fahrudin dan ibu liS (istri dari ASEP Sudarma) memakai untukpengolahan susu yogurt sebesar Rp. 15.000.000. Sdr. Dekri Fahrudin secara pribadi mempergunakan dana bansos Rp.71.000.000. untuk usaha peternakan kelinci, domba dan teh(berdasarkan kronologis yang dilaporkan oleh Sdr.

DEDESUPRIADI).Bahwa secara rinci berdasarkan keterangan rincian dana bansos SMD Sadr. DekriFahrudin sebagai Kelompok TUMEKA III tidak melaksanakan dana bansos sesuaidengan RUK melainkan diselewengkan dengan cara dibagibagi untuk : Gaji SMD sebesar Rp. 18.000.000. Oekri Fahrudin meminjamkan dana bansos kepada Asep Sudarmasebesar Rp. 100.000.000. (ad a surat perjanjian akta investasi sa piperah yang dibuat antara Dekri Fahrudin dengan Sdr.

Dekri Fahrudin secara pribadi mempergunakan dana bansos Rp. 71.000.000.untuk usaha peternakan kelinci, domba dan teh.

YACOB;

1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Bansos GP-PTT Kedelai tahun 2015 An. Kelompok Tani Pakat Maju Gampong Peunaron Lama Kec. Peunaron Lama Kab. Aceh Timur (sebelum diubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh) hektar, fotocopy;
2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Bansos GP-PTT Kedelai tahun 2015 An. Kelompok Tani Jamaah Peunaron Gampong Peunaron Lama Kec. Peunaron Lama Kab.

Aceh Timur Timur (sebelum diubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh) hektar, fotocopy;

Aceh Timur Timur (sebelum diubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh) hektar, fotocopy;

Aceh Timur Timur (sebelum diubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh) hektar, fotocopy;

Aceh Timur Timur (sebelum diubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh) hektar, fotocopy;

YACOB.20. 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Bansos GPPTTKedelai tahun 2015 An. Kelompok Tani Pakat Maju GampongPeunaron Lama Kec. Peunaron Lama Kab. Aceh Timur (Sebelumdiubah dari luas lahan 10 (sepuluh) hektar menjadi 50 (lima puluh)hektar, fotocopy;21. 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Bansos GPPTTKedelai tahun 2015 An. Kelompok Tani Jamaah Peunaron GampongPeunaron Lama Kec. Peunaron Lama Kab.

Seleksi administrasi meliputi: verifikasi nama kelompok,nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok,besarnya usulan dana belanja bansos sesuai dengan data yang tedapatdidalam usulan/proposal; Bahwa kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan dengan keputusantentang penerima dana belanja bansos berhak menerima dana bansos.Selanjutnya kelompok sasaran penerima dana bansos harus menyusunRencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar penyaluran danabansos; Bahwa Tim Teknis berwenang menolak

berhak menerima dana bansos; Bahwa kelompok sasaran penerima dana bansos harus menyusunRencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar penyaluran danabansos.

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Provinsi atas namaGubernur mengesahan kelompok tani penerima dana belanja bansos; Bahwa kelompok tani sasaran yang telah ditetapbkan dengan keputusantentang penerima dana belanja bansos berhak menerima dana bansos; Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun harusmendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kab. sebelum petanimembelanjakan dananya.

SelanjutnyaKepala Dinas Pertanian Provinsi atas nama Gubernur mengesahkanHalaman 112 dari 177 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN Bnakelompok tani penerima dana belanja bansos dan kelompok tanisasaran yang telah ditetapbkan dengan keputusan tentang penerimadana belanja bansos berhak menerima dana bansos; Bahwa Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun harusmendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kab. sebelum petanimembelanjakan dananya; Bahwa untuk Kec.

yangsifatnya mendesak (tidak dapat ditunda), sebahagian lagi terdakwaserahkan langsung kepada pihakpihak penerima bansos;Penggunaan dana panjar dan yang langsung terdakwa salurkan tersebuttelah sesuai dengan dokumendokumen pertanggungjawaban (LPJ) danrealisasi penggunaan dana Bansos Biro Umum bulan Maret s/d April2010;halaman 9 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn10 ahwa terhadap dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan biayadalam rangka kegiatan interaktif dan mitra kerja pada Biro

yangsifatnya mendesak (tidak dapat ditunda), sebahagian lagi terdakwaserahkan langsung kepada pihakpihak penerima bansos;Penggunaan dana panjar dan yang langsung terdakwa salurkan tersebuttelah sesuai dengan dokumendokumen pertanggungjawaban (LPJ) danrealisasi penggunaan dana Bansos Biro Umum bulan Maret s/d April2010;halaman 47 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn48 ahwa terhadap dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan biayadalam rangka kegiatan interaktif dan mitra kerja pada Biro

Sumut No.Rekening KoranBendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Biro Umum PemropSumkut No Rekening: 105.01.02.0000024 Periode 01 Januari2010 s/d 30 Desember 2010;3 (tiga) lembar asli catatan (tulisan tangan) Penerimaan danPengeluaran Dana Bansos Interaktif dan Mitra Kerja Biro Umum TA2010;Asli Laporan Realisasi Bantuan Hibah di Biro Umum PempropSumut TA 2010 tanggal 31 Desember 2010;Asli Laporan Realisasi Dana Bansos Biro Umum Pemprop Sumutbulan Maret s/d Desember 2010;Foto copy cek CH 626130 tanggal

Sumut telahdianggarkan Dana Bantuan Sosial Mitra Kerja sebesar Rp.4.300.000.000, yangdikelola oleh terdakwa sebagai Bendahara Bansos tersebut telah direalisasikansebesar Rp. 4.043.465.155, (empat milyar empat puluh tiga juta empat ratusenam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan dari realisasipenyaluran Dana Bansos tersebut dengan pagu anggaran yang tersediasampai akhir tahun 2010 terdapat sisa dana yang tidak disalurkan sebesarhalaman 75 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn76Rp

Sumut No.Rekening Koran BendaharaPengeluaran Khusus Bantuan Biro Umum Pemrop Sumkut NoRekening: 105.01.02.0000024 Periode 01 Januari 2010 s/d 30Desember 2010;3 (tiga) lembar asli catatan (tulisan tangan) Penerimaan danPengeluaran Dana Bansos Interaktif dan Mitra Kerja Biro Umum TA2010;Asli Laporan Realisasi Bantuan Hibah di Biro Umum Pemprop SumutTA 2010 tanggal 31 Desember 2010;Asli Laporan Realisasi Dana Bansos Biro Umum Pemprop Sumut bulanMaret s/d Desember 2010;Foto copy cek CH 626130 tanggal

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uangwajid menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:Hal. 7 dari 40 hal.

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uang wajibmenyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cHal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1488 K/PID.SUS/2016disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan;3. Pasal 15 (4) Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata CaraHibah Dan Bansos pertanggungjawaban penerima bansos meliputibuktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah;4.

Belanja Bansos KemasyarakatanBidangPendidikan Dasar Rp. 1.000.000. Belanja Bansos KemasyarakatanUntuk korban Bencana Alam danBencana sosial Rp.1.200.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 600.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pemuda Wanita dan Remaja Rp.1.200.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Organisasi lainnya Rp.1.200.000, Belanja kursus kursus kilat Rp.600.000.

Belanja Kegiatan Non Fisik Belanja hibah kepada lembaga Rp.900.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pendidikan DasarRp.750.000. Belanja Bansos Kemasyarakatanuntuk korban Bencana Alamdan Bencana socialRp.900.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp.450.000. Belanja Bansos KemasyarakatanHalaman 65 dari 118 Putusan Nomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN.

Belanja Kegiatan Non Fisik Belanja hibah kepada lembaga Rp. 900.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangPendidikan Dasar Rp. 750.000., Belanja Bansos Kemasyarakatan untukkorban Bencana Alam dan Bencanasosial Rp. 900.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 450.000, Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pemuda Wanita dan Remaja Rp. 900.000.

Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Pendidikan DasarRp. 1.000.000. Belanja Bansos Kemasyarakatan untukkorban Bencana Alam dan Bencanasosial Rp. 1.200.000. Belanja Bansos KemasyarakatanBidang Keagamaan Rp. 600.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangPemuda Wanita dan Remaja Rp. 1.200.000, Belanja Bansos Kemasyarakatan BidangOrganisasi lainnya Rp. 1.200.000, Belanja kursus kursus kilatRp. 600.000. Belanja Makanan dan Minuman RapatRp.400.000.

,Tahap Ill1) Bansos kemasyarakatan Ke keluarga Miskin Rp. 900.000.2) Bansos KemasyarakatanBidang keagamaan Rp. 450.000.3) Biaya Karang Taruna dan Olah Raga Rp. 900.000.

ANWAR BEDDU cek tersebut diberikan.Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima danabansos yang pencairannya diterima oleh terdakwaMUJIBURRAHMAN tersebut, terdakwa juga menerimapencairan dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya14Lembaga...1.

CA 897288.Kedua lembaga tersebut juga tidak terdaftar di KesbangpolProvinisi Sulawesi selatan tahun 2008 .Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telahmengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanismesyaratsyarat prosedural yang harusnya dilakukan karenamenjadi pedoman yang melekat yang merupakan syaratmutlak bagi lembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhakmenerima Bansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlakuyang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5Tahun 1986 Bab

Bahwa selain dari ke 7 (tujuh) LSM/Ormas penerima dana bansosyang pencairannya diterima oleh terdakwa MUJIBURRAHMANtersebut, Terdakwa juga menerima pencairan dana bansos dari2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Bahwa pengajuan proposal penerima bansos yang lainnya telahmengajukan permintaan bansos, tanpa melalui mekanisme syarat32syarat procedural yang harusnya dilakukan karena menjadioedoman yang melekat yang merupakan syarat mutlak bagilembaga LSM/Ormas dan Yayasan yang berhak menerima danBansos sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku yang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986Bab...

BANSOS sebesar Rp. 700.000.000, tersebut sudahdilakukan pengembalian kerugian Negara dari Pihak lain (bukanTerdakwa) yang merasa bertanggung jawab atas penerimaan danpenggunaan Dana BANSOS tersebut.

Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp.272 M, Bupati AmrilMukminin Tak Kebal Hukum (diunggah Jumat, 6 Januari 2017, pukul 12.AQ WIB.)2. Bupati Amril Mukminin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta TuntaskanDugaan Korupsi Bansos Bengkalis (diunggah Rabu, 11 Januari 2017,pukul 21 : 29 WIB.)3. Bupati Bengkalis Terancam Dilaporkan Balik ke Polisi (diunggahKamis, 12 Januari 2017, pukul 22 : 21 WIB.)4.

Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan ke Polda Riau Terkait KasusDugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis (diunggah Selasa, 17 Januari2017, pukul 1: 27 WIB.)5. Kapolda Riau Pimpin Audensi Perkembangan Kasus Dugaan KorupsiBansos Bengkalis (diunggah Kamis, 19 Januari 2017, pukul 19 : 56WIB.)6. Lagilagi Ketua DPRD Bengkalis Terdakwa Korupsi Bansos Dituntut8,6 Tahun Penjara, Kapolri Dituntut Usut Dugaan Keterlibatan Amril, dkk.(diunggah Rabu, 3 Mei 2017, pukul 8 : 37 WIB.)7.

Merasa Diperlakukan Tidak Adil di Kasus Korupsi Dana Bansos 272M Rismayeni Ungkap Keterlibatan Seluruh Anggota DPRD Bengkalis(diunggah Selasa, 6 Juni 2017, pukul 9 : 43 WIB.)8. Polri dan Jaksa Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos danjazah Palsu Bupati Bengkalis (diunggah Selasa, 22 Agustus 2017,pukul 9 : 56 WIB.)

14 Proyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Fanayama Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor190/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Hibala Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor191/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Lolowau Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor192/TDVV2012 tertanggal 24 Januari

2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Maniamolo Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor193/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1PulauPulau Batu Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor194/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Susua Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor195/TDVV2012

/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai dengan 15 Proyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Lahusa Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor199/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Susua Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor200/TDVV2012 + tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Teluk Dalam Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan

Purna Jual Nomor201/TDVWV2012 + tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Amandraya Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor202/TDVV2012 = tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Lahusa Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor203/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Lolowau Kabupaten Nias.Surat

Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor204/TDVV2012 = tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Teluk Dalam Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor205/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 4Gomo Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor206/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 4Lolomatua

(Lima ratus juta rupiah) dalamDASK/APBD, dengan demikian Banteng Mahakam adalah sarana yangdigunakan Terdakwa untuk mengajukan pencairan dana Bansos melebihiplafon anggaran yang seharusnya diterima, sehingga formal pengajuanpermintaan dan pencairan dana Bansos untuk kepentingan Ormas BantengMahakam yang tercantum dalam DASKBansos APBD Kukar 2006 memilikidasar legalitas, akan tetapi nilai besarannya (5 Milyar, 5 Ratus juta rupiah)yang merupakan penyalahgunaan kewenangan dan atau kedudukan yangmerugikan

keuangan daerah/dana bansos a quo;Terhadap putusan Majelis Hakim yang mengalinkan kesalahan Terdakwayang telah teroukti menurut pendapat Penuntut Umum dan PengadilanTingkat Pertama melanggar Pasal 2 U.U.

Bahwa setelah mendisposisi surat permohonan pencairan dana segeramemerintahkan kepada Bendahara Bansos Sdr. ARI JUNAEDI,mengecek ke Bappeda, apa dananya masih tersedia di APBD TA. 2006,selanjutnya saksi menyuruh Sdr. ARI DJUNAIDI untuk menerbitkan suratbukti pembayaran ;.

Bahwa niat dan inisiatif untuk memperoleh dana Bansos senilai Rp.5.500.000.000, (Lima milyar lima ratus juta rupiah) adalah muncul danberasal dari saksi SETIA BUDI selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, bukandari Terdakwa a quo;2.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mulai dari membuat danmengajukan permohonan pencairan dana Bansos, pelaksanaanpencairan dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000, (Lima milyar limaratus juta rupiah), hingga sampai dengan pembuatan 16 organisasimasyarakat lengkap dengan stempel organisasinya sebagaipertanggungjawaban fiktif adalah termasuk dalam bentuk penyertaan(deelneming) pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;6.

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara Serah21/BA/BanSos/200617 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor tanggalKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

Rokan Hilir Nomor 75/BanSos/2006 tanggal 28 Juli 2006 (PihakPertama) dan Nomor 05/A/NA/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006 (Pihak Kedua),Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal 13 November2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No. 21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaan selesai100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran Nomor21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan

Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggalHal. 16 dari 34 hal.

No. 556 K/Pid.Sus/2012 Proposal Bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet Ibrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan danaBansos sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan maksud untukmengganti uang Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulanJanuari dan Pebruari 2010 yang Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab pinjam darisaudaranya yang bernama Anurohim.S.IP,dan setelah uang tersebut dicairkan lalu SitiRomelah.S.Ag.memberikan uang tersebut kepada terdakwa ,dan setelah SitiRomelah.S.Ag.mencocokan bukti berupa kwitansi dari para penerima Bansos

SitiRomelah.S.Ag.menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta ilmaratus ribu rupiah) kepada terdakwa Akmad Rikza.S.Sos. kemudian pada tanggal 09Maret 2010, Siti Romelah.S.Ag mencairkan dana Bansos sebesar Rp.70.000.000,(tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa Akmad Rikza.S.Sos untuk diberikankepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjunganBupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi ) acara keagamaan lain maupun diserahkansecara langsung, dengan

Kel Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010 Rp 1.000.000, Jumlah Rp 121.000.000,Bahwa pada bulan Maret 2010, terdakwa Akhmad Rikza.S.Sos.selakuKasubag.Agama,Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda.Kendal bersamaSiti Romelah,S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra.Setda Kedalberkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad DJupri Iskandar, S.Sos, MHselaku Kasubag Perundanganundangan bagian Hukum Setda.Kendal mengenai draftpengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos

Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulanApril 2010,baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra.Hj.Siti Nurmakesi ) acarakeagamaan lain maupun diserahkan secara langsung,dengan rincian :Bulan April 2010.19 Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajianKhusnul Khotimah, Kec Brangsong, Rp 2.500.000, , No Nama penerima, besarnya dana. 1 Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaanKhoul Al Masyhud, Kec Banyuputih, Rp5.000.000, , Kamis, 08 April 2010 Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran

S.Ag, Adi Suyono,Siti Rikhaniah,M Murtadho, Shinta Ayungtyas,SE dan RetnoWidiastuti, S.Psi .kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masingmasing padatanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula KecamatanCepiring,tanggal 28 Mei 2010,bertempat di aula Kecamatan Boja, aula KecamatanKaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ;Bulan Mei 2010. Nama penerima, besarnya dana.

PenetapanHiba atau Bansos;Bahwa yang menentukan besarnya bantuan Hibah atau Bansos yaitu Drs.

Surat perjanjian naskah hibah/bansos yang sudah ditandatangani oleh PakSekwilda dan penerima bansos/hibah;3. Kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh penerima bansos/hibah,bendahara pengeluaran, PPTK;4. Adanya SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran;5.

Saleh.Bahwa seingat saksi pada waktu SP2D saksi tandatangani semua persyaratan yangberhubungan dengan pemberian dana bansos telah lengkap meliputi proposal yang telahdidisposisi oleh gubernur, kwitansi penerimaan sedangkan untuk naskah perjanjian pemberiandana bansos kurang saksi perhatikan; Dan dana bansos yang diberikan berdasarkan SP2D diatas seluruhnya melalui Sdri. Hj.RITHA SAHARA, S.Sos.

saksi dana bansos maupun dana hibah harus diterima olehorang yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah/bansos dan kwitansipembayaran dan juga harus sesuai dengan orang yang tercantum dalam proposal;e Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah pernah menandatangani SP2D untukdibayarkan kepada1.

sedangkanuntuk dana bansos persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu menyampaikanpermohonan yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Copy Surat Sekda atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:521/2436/BKPS, tanggal 7 April 2016.Copy Dokumen Pencairan Dana Bansos PLDPM TahapPengembangan Tahun 2011. Copy Laporan Hasil Evaluasi Gapoktan Tahap Pengembangan (TahapI & Il) Tahun 2011.Hal. 3 dari 11 hal.

Bahwa dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Hidayah,karena Gapoktan Hidayah dianggap telah memiliki lahan seluas 78(tujuh puluh delapan) M2 yang telah dihibahkan oleh pemiliknya, AbdulHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 808 K/PID.SUS/2019Hamid Awing (DPO) yang menjadi Bendahara Gapoktan Hidayah,padahal lahan tersebut telah menjadi agunan di Bank BRI CabangBantaeng.e.

., ternyata Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pencairandan penggunaan Dana Bansos Kegiatan Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang diterima oleh GapoktanHidayah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dan yang mencairkan Dana Bansos tersebut adalah saksi Anwar Saidselaku Ketua Gapoktan Hidayah bersama dengan Abdul Hamid Awing(DPO) selaku Bendahara Gapoktan Hidayah, dan didampingi oleh saksiSaribulan, SP., selaku Pendamping;f.Bahwa Dana Bansos yang diterima

oleh Gapoktan Hidayah tersebutdigunakan untuk pembangunan gudang penyimpanan hasil pembelianjagung, beras, gabah, yang kemudian dikelola oleh Abdul Hamid Awing(DPO), akan tetapi dana Bansos tersebut ternyata digunakan untukkepentingan pribadinya Abdul Hamid Awing (DPO).g.

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/ bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.