Ditemukan 5493 data
2.PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN REROR KOTA BESAR MEDAN
7 — 7
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN REROR KOTA BESAR MEDAN
UPIK POHAN
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Labuhan Batu
39 — 4
Pemohon:
UPIK POHAN
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Labuhan Batu
Gusti Agung Ngurah Indra Budi
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
62 — 30
Pemohon:
Gusti Agung Ngurah Indra Budi
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta DenpasarBahwa semua proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, baik dalam penggeledahan, penyitaan, penetapanTersangka, dan penahanan telah sesuai dengan ketentuan Hukum AcaraPidana yang berlaku dan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014tentang Standar Operasional Prosedur dalam proses penyidikan tindakpidana.Apabila Pemohon menduga/menuduh ada pelanggaran dalam prosespenyitaan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
19 — 10
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest Bangkep
120 — 67
Pemohon:
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest BangkepAgus Salim No.38 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk KabupatenBanggal Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 01/SK.Adv/III/2019/Lwk tanggal 5Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;lawanKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Kapolri) Cq KEPOLISIAN DAERAHSULAWESI TENGAH (Kapolda Palu) Cq KEPOLISIAN RESORT BANGGAIKEPULAUAN (Kapolres Banggai Kepulauan) Cq KEPALA SATUANRESERSE KRIMINAL POLRES BANGGAI KEPULAUAN (Kasat Reskrim),selanjutnya disebut sebagai Termohon;Dalam hal ini memberikan
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
96 — 34
Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek MaesaBahwa ternyataPenggugat telah mengajukan permohonan pra peradilan kepada KAPOLRI, Cq.Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Bitung, Cg.
DEKKER MAMUSUNG, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Kapolres Minahasa Tenggara
23 — 0
Pemohon:
DEKKER MAMUSUNG, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Kapolres Minahasa Tenggara
JOENOES RAHARDJO
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRES KOTA SURAKARTA
67 — 32
Pemohon:
JOENOES RAHARDJO
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRES KOTA SURAKARTA,yang didengar keterangannya dalam perkara aquo, berdasarkanKeputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, KejaksaanAgung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No.KEP076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/O4/III/1984 tentang PeningkatanKoordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana ( Mahkejapol ) dan padaPeraturan Kapolri No.
ALI AKBAR Bin MUHAMMAD ARSYAD
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin
2.Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel
3.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI
5.Kapolri
6.Kapolri Cq Kapolda Kalsel
7.Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya
85 — 42
Pemohon:
ALI AKBAR Bin MUHAMMAD ARSYAD
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin
2.Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel
3.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI
5.Kapolri
6.Kapolri Cq Kapolda Kalsel
7.Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Cq Kapolres Tomohon
45 — 0
MANTIRI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Cq Kapolres Tomohon
HELMUT HERMAWAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
319 — 48
Pemohon:
HELMUT HERMAWAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR
39 — 4
ANWAR ARIFIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR
Drs Soerjono Djati
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KAPOLRESTA SUR
62 — 14
Pemohon:
Drs Soerjono Djati
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KAPOLRESTA SUR
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
73 — 4
Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
ARYANDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
35 — 6
Pemohon:
ARYANDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDANPasal 18ayat (3) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019).Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, pada tanggal 30Agustus 2020, Termohon tidak memberikan atau menyampaikan tembusansurat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon, akan tetapi Termohonmenyerahkan surat perintah penangkapan pada saat Pemohon pada tanggal 5September 2020;Bahwa terkait dengan penangkapan Pemohon, bahwa dasar Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penangkapan No.: SP.
KUHAP) dalam Pasal 17 disebutkan Perintah penangkapan dilakukanterhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkanbukti permulaan yang cukup Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dinyatakandalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 haruslah dimaknaisebagai terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalamPasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahi, c.surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa.Bahwa Peraturan Kapolri
harisebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor130/PUUXIII/2015;Bahwa Pasal 21 ayat (1) KOHAP menyatakan bahwa perintah penahanan ataupenahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwayang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadaptersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkanbarang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kapolri
Pemohon juga tidakmungkin merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana karena faktanya akun facebook Pemohon yang diduga berkaitandengan sangkaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sudahterblokir dan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon.Bahwa demikian juga dengan syarat tindakan penahanan dilakukan setelahmelalui mekanisme gelar perkara sebagaimana disyaratkan Pasal 45 ayat (2)Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana.
KHAIRUDDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
23 — 0
Pemohon:
KHAIRUDDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
HELMUT HERMAWAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
40 — 6
Pemohon:
HELMUT HERMAWAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
39 — 19
Pemohon:
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA
91 — 36
Pemohon:
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASematang Borang, Palembang;selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,MELAWANKepala Kepolisian Republik Indonesia/ Kapolri, CqKepala Kepolisian Daerah/ Kapolda Sumatera Selatan, Cq KepalaKepolisian Kota/ Kapolresta Palembang Cq Kepala Kepolisian SektorSako/ Kapolsek Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri PalembangNomor 16/ Pid.Pra/ 2019/ PN Plg tanggal 04 September 2019 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca
Bahwa tindakan TERMOHON sudah sesuai dengan pasal 1 butir 14, butir24, butir 26, butir 27, dan undangundang no. 8 tahun 1981 tentangKUHAP, dan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, danbutir 16 karena PARA PEMOHON diduga telah melakukan pencuriandengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2)Huruf 2e KUHP.Hal ini sudah sesuai dengan :a.
Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir13, dan butir 16, yang berbunyi: Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yangkarena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
PENETAPANPARA PEMOHON yaitu ROBBI GUSLAF BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM)dan DESMI PANCA SATRIA BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM) sebagaiTERSANGKA dan dilanjutkan dengan Penangkapan serta Penahananterhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON ADALAH TIDAK SAHMENURUT HUKUM PERNYATAAN PEMOHON INI TIDAK BENAR Hal iniperlu dijelaskan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut :Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dan dilanjutkandengan penangkapan dan penahanan, sudah sesuai dengan UU No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perkap Kapolri
Risang Septian Putranto, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
116 — 42
Pemohon:
Risang Septian Putranto, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo