Bahwa kerjasama antara petani dan Pabrik Gula diatur melalui Inpres No.9 tahun 1975 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan No.08/Mentan/1997, kemudian istilah kerjasama disempurnakan denganistilah kemitraan usaha sebagaimana diatur pada Inpres No. 5 Tahun1997;Bahwa selanjutnya dengan dicabutnya Inpres No. 5 Tahun 1997 denganInpres No. 5 Tahun 1998, maka pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkanatas surat Menteri

Kehutanan dan Perkebunan No. 1083/MenhutbunIX/1998tentang kebijakan peningkatan industri gula serat hubungan kemitraan;4.

Hubungan kerjasama antara petani dan Pabrik Gula (PG) merupakanpola kerjasama kemitraan yang berazas saling menguntungkan danbagi hasil yang diterima oleh Pabrik Gula (PG) bukan merupakan upahgiling (jasa giling) namun merupakan pembagian atas bagi hasilkerjasama kemitraannya;Periksa perjanjian kemitraan musim tanam tahun 2010, dengan sampleperjanjian No. 161.108 tanggal 10 Juni 2009; No. tanggal 10 Nopember 2009;4.

TRS II KSUMusim Giling 2010 disebutkan bahwa Petani menyediakan lahan,pengairan, tenaga kerja, pengamanan dan mendapatkan pinjamandana untuk modal kerja, sedangkan Pemohon Banding menyediakansumber bimbingan teknis, penyuluhan, saprodi dan lainlain, hasilproduk kemitraan tersebut diolah menjadi gula dengan sistem bagihasil sesuai peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanianyang berlaku;bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan hubungan keduabelah pihak adalah hubungan kemitraan dalam

Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2017tebu hingga menjadi gula;bahwa pengertian kemitraan menurut Surat Menteri PertanianNomor: TU.210/65/Mentan/ 1/98 adalah kerja sama antara dua pihakatau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan danmemperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara Petanidengan Pabrik Gula merupakan bentuk kerja sama operasional sejakdari pengadaan lahan sampai dengan pemasaran hasil, ataspengambilan kredit petani dari bank Pemohon

Kinali Kecamatan Perwakilan Pasaman Kabupaten Pasamanyang dikembangkan melalui pola kemitraan dengan Tergugat seluas +300 Ha, peruntukannya adalah bahwa lahan + 100 Ha untuk KebunPlasma cucu kemenakan DT.

Bandorajo tersebut diperuntukkan untuk pembangunan KebunPlasma Kelapa Sawit yang dilaksanakan dengan Pola Kemitraan, yang diSK kan oleh Bupati Pasaman tersebut adalah berasal dari Tanah UlayatKampung Tompek cucu kemenakan Datuk Bandorajo seluas + 430 Hayang terletak/berada di wilayah Desa VI Koto Selatan, Kecamatan KinaliKabupaten Pasaman (sekarang dikenal/disebut Pasaman Pasaman Barat /Turut Tergugat Il a quo ) untuk 215 KK Petani;Bahwa atas Penyerahan Tanah Ulayat Dt.

Hendri Final, SH di Padang, dimanaPembangunan dan Pengelolaan kebun Plasma Kelapa Sawit yangdilaksanakan dengan Pola Kemitraan adalah atas tanah/lahan kebunplasma sawit seluas + 613 Ha, yang mana luas areal Kebun Plasma yangmenjadi Hak Penggugat II (Kelompok Tani Tompek Plasma li Tompek)yang bernaung pada Koperasi DASTRA (Penggugat ) adalah seluas +Halaman 7 dari 42 hal.Put.

Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Tanggal 4 Agustus 1994 mempunyaikekuatan hukum tetap serta berlaku dari sejak dibuat sampai dengansekarang dan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tanggal. 28Nopember 1994 Nomor 200/AMPDIR/PKXI/94, Nomor 01/KoptanTompek/XI/94 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum, serta tidak pernah diberlakukan sejak dibuat sampaisekarang ini;.

Menyatakan bahwa Penggugat II adalah Pemilik Hak Kebun Plasmaseluas +300 Ha yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VIKoto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati Il Pasaman (sekarangKabupaten Pasaman Barat), dan Penggugat II berada dibawah naunganPenggugat , yang sebelumnya Kebun Plasma Penggugat II tersebutdibangun dan dikelola dengan Pola Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dengan mempergunakan DanaKredit Koperasi Primer Anggota (KKPA);.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/ 2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao)Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalampemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraandengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati danRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan pola non Kemitraan kepada

PUT. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGRevitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dankakao);Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yangmenjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT.

Untuk memperkecil risiko pemberian KPENRP polanon kemitraan, sebaiknya petani peserta yang mengikuti programrevitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usahaperkebunan;b Angka Romawi VUI.

NOSE : S.41DIR/ADK/12/ 2006 tanggal 20Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao)Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan KehutananHalaman 15 dari 31 hal.

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyatnon kemitraan pada PT.

Bahwa setelah berkas/dokumen itu Penggugat pelajari, ternyatadiantaranya ada Perjanjian/Kesepakatan Kerja SamaPembangunan Perkebunan Kelapa Sawt Pola Kemitraan IntiPlasma antara Koperasi Pamalian Bautung ( yang ditanda tanganoleh Ketua MARLAN selaku Pihak Pertama ) dengan PT. WYKI(yang ditandatangani oleh Direktur C.V.A.

WYKI tersebut dibuatlan BERITAACARA PEMBAGIAN LAHAN KEMITRAAN ANTARA PT.WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA DENGAN KOPERASIPAMALIAN BANTUNG , pada hari Selasa tanggal Lima BelasBulan Nopember Tahun Dua ribu sebelas (15 11 2011 ).Luas lahan kemitraan = 430, 70 Ha, dengan pembagian UntukLahan Kebun KPB = 345, 85 Ha, Untuk Lahan Kebun Perusahaan( PT. WYKI ) = 84,85 Ha ( bukti P. 8 terlampir ).

Bahwa untukmemperkuat Pembagian Lahan Kemitraan tersebut, satu hariberikutnya dibuatlah PERJANJIAN KERJASAMA Nomor. 76dihadapan Notaris Nurita Zouharminy, SH, pada hari Rabutanggal 16 11 2011 ( enam belas Nopember tahun dua ribusebelas, bukti P. 9 terlampir ).Meskipun luas lahan/kebun sawit kemitraan antara PT.

Sejak 16 Nopember2011 itu baru ada pengakuan secara legal dari pihak PT WYKImengenai lahan kemitraan dengan Koperasi Pamalian Bauntungdengan pembagian sebagaimana diuraikan pada posita 7 diatas;.Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan berikutnya setelahpenandatanganan Perjanjian Kerja sama yang diperbaharuitertanggal 16 Nopember 2011 No. 76 antara PT WYKI denganKPB, maka dicairkanlah/dibayar dana SHK/SHU oleh PT.

WYKI kepada KPB, karena dari lahan/kebunsawit kemitraan seluas 345,85 Ha tersebut ada hak Penggugatsebesar 10 % yakni seluas 34,585 Ha. Bahwa Penggugat sudahberulang kali meminta/menagih utang Tergugat yang berjumlahRp 800.000;00 ( delapan ratus juta rupiah ), selalu dijawab nanti,demikian pula Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agarhak/bagian Penggugat dibayar sesuai dengan prosentase yangsudah disepakati/dijanjikan, yakni 10 % dari SHK/SHU yangdibayarkan oleh PT.

Batasbatas lahan :Sebelah Utara dengan : PT INHUTANI ID dan Buana MustikaSebelah Selatan dengan : PT IPK dan Koperasi Sawit KabuauIndahSebelah Timur dengan : Tanah PendudukSebelah Barat : Kebun Kemitraan PT. KIU dan PT. Inhutani Ill.b. Lahan untuk Kebun Perusahaa Lahan Tanah : 2.954,89 Ha (dua ribu sembilan ratus lima puluhlima hektar). Batasbatas lahan :Sebelah Utara dengan : Kebun Koperasi Tunas HarapanSebelah selatan dengan: Kebun Kemitraan PT.

Bahwa dari Berita Acara Pembagian Lahan Kemitraan sebagaimanadisebutkan dalam point 4 (empat) diatas sangat jelas bahwa lahan milikKUD TUNAS HARAPAN adalah seluas 2.395,5 Ha (dua ribu tiga ratussembilan puluh lima koma lima hektar).

Menyatakan berita acara pembagian lahan kemitraan koperasi TUNASHARAPAN dengan PT KATINGAN INDAH UTAMA (PT KIU) yang dibuatpada tanggal 30 Juli 2007 adalah sah dan berkuatan hukum.. Menyatakan lahan untuk kebun koperasi seluas 2.395,5 Ha (dua ribu tigaratus sembilan puluh lima koma lima hektar).

Dengan batasbatas :Sebelah utara dengan : PT INHUTANI II dan BUANA MUSTIKASebelah selatan dengan : PT IPK dan Koperasi Sawit Kabuan IndahSebelah timur dengan : Tanah pendudukSebelah barat : Kebun kemitraan PT KIU dan PT inhutani III;Adalah lahan plasma milik Penggugat. Menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan juga melakukanperbuatan melawan hukum onrecht matige daad dengan segala akibathukumnya..

IPK dan Koperasi Sawit Kabuau Indah;Sebelah Timur dengan : Tanah penduduk;Sebelah Barat dengan : Kebun kemitraan PT. KIU dan PT. INHUTANI III;Adalah lahan plasma milik Penggugat;4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya;5. Memerintahakan kepada Tergugat untuk menyerahkan lahan seluas 500,40(lima ratus koma empat puluh) hektar kepada Penggugat;6.

Merupakan fakta hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya terkait dengan obyek perkara a quo yang intinya menyatakan,bahwa Penggugat pernah membantu/bermitra dengan Tergugat sebagaistaf ahli di perusahaan Tergugat yang diperbantukan di Kemitraan KerjaTergugat yaitu EPC 1 Banyu Urip Exon Mobile Cepu Limited danPT.TripatraProject BojonegoroJawa Timur hal mana dibuktikan dengantelah ditandatanganinya "Perjanjian Kemitraan Kerja Waktu TertentuNomor 0041/PKKWT/HRDMOSA/I/2015 tanggal 27 Juni

Obyek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannyaadalah mengenai masalah pembayaran upah Penggugat yang merupakanmitra tenaga ahli Tergugat yang timbul berdasarkan "PERJANJIAN"(Perjanjian Kemitraan Kerja Waktu Tertentu Nomor 0041/PKKWT/HRDMOSA/I/2015 tanggal 27 Juni 2015) yang mana dasar hukum kemifraanantara Penggugat dan Tergugat ini sama sekali tidak disebutkanserta dibahas oleh Penggugat dalam gugatannya;Oleh karena mengingat obyek perkara yang digugat kabur (obscuurlibel), maka

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 14 alinea pertamapemutusan hubungan kerja tersebut berpedoman kepada Pasal 3 danPasal 12 ayat (9) perjanjian kemitraan waktu tertentu diketahui perjanjiankerja dapat diakhiri sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan proyek tanpaadanya finalty dan hubungan kerja kemitraan akan berahkir apabila tenagaahli tidak mampu menunjukan standar kinerja yang ditentukan olehperusahaan atau klien;4. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menolak alasan tersebut karena:a.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim berpedomankepada Pasal 12 ayat 9 dan hubungan kemitraan kerja akan berakhirapabila tenaga ahli tidak mampu menunjukan standar kinerja yangditetapkan oleh perusahaan atau klien, dengan catatan bahwaberakhirnya hubungan kerja tersebut, maka tenaga ahli tidak berhakmenuntut dalam bentuk apapun terhadap perusahaan selain hak upahdan tunjangan yang belum terbayarkan sampai hari kerja terakhir;c.

, justru Pemohon Kasasimengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan mengajukanPermohonan Kasasi untuk menuntut hak upah yang belum dibayar sesuaiperjanjian Kemitraan Kerja Waktu Tertentu, yaitu mulai 25 Juni 2015 s/d 26September 2015 sebanyak 81 hari x Rp2.000.000,00 = Rp162.000.000,00dikurangi Rp.37.000.000,00 (sesuai bukti PIII) = Rp125.000.000,00 (seratusdua puluh lima juta rupiah);Hal. 10 dari 12 hal. Put.

Sang Hyang Seri Sukamandi.Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Cirebon tahun 2012 dari Kelompok TRIMANDIRI JAYA Senilai Rp. 297.954.090, Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Inderamayu Tahun 2012 dari KelompokSRI LANGGENG P Senilai Rp. 396.184.351,Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Cirebon Tahun 2012 dari

Senilai Rp. 297.954.090,Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Sang Hyang Seri Kabupaten Inderamayu tahun 2012 dari KelompokMEKAR MULYA Senilai Rp. 737.791 .080,Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Komoditas Jagung tahun 2012 dari Kelompok MEKAR TANI SenilaiRp. 1.245.911.075,Proposal Permohonan Pinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) Sang Hyang Seri Komoditas Jagung tahun 2012 dari KelompokPAYUNG RAHARJO Senilai

S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentangAlokasi Dana Kemitraan untuk GP3K ;Surat Menteri BUMN No.

PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentangProgram Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program binalingkungan, pada Pasal : bahwa BUMN Pembina adalah BUMN yangmelaksanakan Program Kemitraan dan Program BL, mempunyai kewajibansebagai berikut :> Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon MitraBinaan;> Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dandanaProgram BL kepada masyarakat;Halaman111dari 154 halaman.

S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentangAlokasi Dana Kemitraan untuk GP3K ;176.Surat Menteri BUMN No.

Usaha Perkebunan Pasal 22:(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang salingmenguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, salingmemperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawandan masyarakat sekitar perkebunan;(2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja samaoperasional, kepemilikan saham dan jasa pendudkung lainya;Bahwa

Menimbang bahwa pada Halaman 46 berdasarkan bukti surat P3yang merupakan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor520/233/DISBUNTANAKANTU.P/II/2015 TANGGAL 5 Februari 2015Tentang Penunjukan Petani Peserta Pengembangan Kelapa SawitPola Kemitraan Antara Koperasi (KSU Sawit Mitra Bongan Jempang)dengan perusahaan Perkebunan (PT.

TEGUH SWAKARSASEJAHTERA) di Kabupaten Kutai Barat, dari hal tersebut telahHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/PDT/2018/PT.SMRmembuktikan bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah KabupatenKutai Barat telah menunjuk Koperasi KSU Sawit Mitra BonganJempang untuk menaungi petani peserta pengembangan kelapa sawitpola kemitraan untuk membangun kebun untuk masyarakat (plasmaatau kemitraan)..... dan seterusnya;Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapatdengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan

Bahwa sebagaimana Piagam Penyerahan dan Dukungan padatahun 2006, Tergugat telah berjanji kepada Para Penggugat(poin 1) untuk bersamasama membangun kebun inti dan plasma,yang sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri KutaiBarat tidak ada realisasi/ingkar janji;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/PDT/2018/PT.SMRBahwa berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 Bagian Keempat Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 22:(1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang salingmenguntungkan, saling

Bahwa selanjutnya pada halaman 47 putusan a quo, pertimbanganMajelis Hakim menyatakan: Menimbang bahwa Koperasi KSU Sawit Mitra Bongan Jempangsangat penting dan menentukan sebagai pihak yang menaungi,membantu dan bertanggung jawab terhadap para petani didalampengembangan kelapa sawit pola kemitraan berdasarkan keputusanBupati Kutai Barat Nomor :520/233/DISBUNTANAKANTU.P/II/2015TANGGAL 5 Februari 2015 Tentang Penunjukan Petani PesertaPengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara Koperasi(KSU Sawit

Pola Hubungan Kemitraan antara Petani dengan Pabrik Gula1. Bahwa pola hubungan kemitraaan Petani Tebu dengan Pabrik Gulaberbeda dengan operasionalnya perusahaan penggilingan berasdengan petani padi;Bahwa penggilingan padi tidak memberikan bimbingan bagaimanapadi harus ditanam, dipanen, digiling, dst.

Hubungan kerjasama antara petani dan Pabrik Gula (PG) merupakanpola kerjasama kemitraan yang berazas saling menguntungkan danbagi hasil yang diterima oleh Pabrik Gula (PG) bukan merupakan upahgiling (jasa giling) namun merupakan pembagian atas bagi hasilkerjasama kemitraannya;Periksa perjanjian kemitraan musim tanam tahun 2010, dengan sampleperjanjianNo. 161.108 tanggal 10 Juni 2009;No. tanggal 10 Nopember 2009;.

Permasalahan PPN Jasa Giling ini adalah merupakan permasalahannasional yang dihadapi semua Pemohon Banding seluruh Indonesiayang mempunyai pola kemitraan dengan petani dan permasalahan inimasih dalam pembahasan Instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak);Halaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 1126/B/PK/PJK/2017bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan hubungan keduabelah pihak adalah hubungan kemitraan dalam pengelolaan tanamantebu hingga menjadi gula;bahwa pengertian kemitraan menurut Surat Menteri PertanianNomor: TU.210/65/Mentan/11/98 adalah kerja sama antara dua pihakatau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan danmemperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara Petanidengan Pabrik Gula merupakan bentuk

kerja sama antara Petani dan Pabrik Gula;bahwa dalam pola kemitraan tidak terdapat pembelian hasil kerjasama ataupun perhitungan biaya biaya yang telah dikeluarkan,karena tujuaan utama pola kemitraan adalah memproduksi guladengan masingmasing peran dibagi sesuai perjanjian sejakpenanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula;bahwa melihat sifat, karakteristik dan proses produksi dari tanamantebu sampai menjadi gula, Majelis berpendapat tidak terdapatpenyerahan tebu dari Petani kepada ifemohon

Menetapkan barang bukti berupa : Foto copy SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K. Foto copy SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penugasan pelaksanaan GP3K. Foto copy Surat Direksi PT.

Foto Copy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT. 2012 dari Gabungan Kelompok Tani Unggul Desa Kelambir Lima kebun Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan jabatan Pegawai di lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Sang Hyang Seri (persero) adamendapatkan pinjaman Dana Program Kemitraan dari Divisi PKBL PTPN IllMedan untuk mendukung program GP3K sebesar Rp. 9.998.847.375,Bahwa dasar pinjaman Dana Program Kemitraan tersebut berdasarkan SuratPerjanjian Kerjasaman PTPN Ill dengan PT.

BadanUsaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 3 Ayat(1) berbunyi Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalahsebagai berikut:a.

Perkebunan Nusantara Ill (Persero) menyediakan danauntuk penyaluran Dana Kemitraan Program GP3K masa tanam 2012 s/d 2013 yangakan diberikan kepada PT.Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp. 10.000.000.000.

No. 1355 K/Pid.Sus/2017Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara(BUMN), berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi DanaKemitraan untuk GP3K; Bahwa untuk Kecamatan Jatitujun Kabupaten Majalengka sumber danaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalahberasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo; Bahwa

Bahwa dasar hukum untuk mendapatkan pinjaman dana PKBL dalampelaksanaan GP3K Tahun 2011/2012 diatur dalam Salinan PeraturanMenteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program BinaLingkungan Pasal 12:(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :a.

Aspin telah mengajukan Proposal PermohonanPinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang HyangSeri (Persero) Kabupaten Majalengka MT. 2011/2012 Cabang KhususSukamandi Kantor Regional Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero)kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang melaksanakan program GP3K Tahun 2011/2012 untukmendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalampelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan BerbasisKorporasi (GP3K

dan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan atau dilunasikembali oleh para petani/ kelompok tani peminjam setelah panen melalui PTSang Hyang Seri (Persero); Bahwa dasar hukum untuk mendapatkan pinjaman dana PKBL dalampelaksanaan GP3K Tahun 2011/2012 diatur dalam Salinan PeraturanMenteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program BinaLingkungan Pasal 12:(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :Hal. 23 dari

Aspin telah mengajukan Proposal PermohonanPinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Sang HyangSeri (Persero) Kabupaten Majalengka MT 2011/2012 Cabang KhususSukamandi Kantor Regional Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero)kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang melaksanakan program GP3K Tahun 2011/2012 untukmendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalamHal. 37 dari 106 hal. Put.

li>

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

2. Lahan Sengketa seluas 72,8 Ha (tujuh puluh dua koma delapan hektar) hektar yang terletak di Blok B.06, C.02 serta Kebun Plasma yang menjadi kemitraan

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat merugikan Penggugat di lahan kebun Blok B.06, C.02 Kebun Plasma yang menjadi kemitraan antara Koperasi Unit Desa Mekar Jaya (Penggugat) dengan PT,KARYA MAKMUR BAHAGIA (PT.KMB) yang terletak di Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

hektar) tersebut adalahmerupakan lahan dari 2 (dua) Koperasi yakni milik Koperasi Tani Santosodan Koperasi Unit Desa "Mekar Jaya yang mana luasan lahan milikKoperasi Unit Desa "Mekar Jaya hanyalah seluas1086 Ha (Seribu delapanpuluh enam hektar),kemudian terhadap Perjanjian Kerja Sama tersebutdilakukan Addendum pada tanggal 28 September 2016 yang yang salahsatu dari point addendum tersebut adalah mengenai luasan lahanPenggugat (KUD Mekar Jaya) seluas 1086 Ha (seribu delapan puluhenam hektar).Bahwa kemitraan

terjadi pada tanggal 12 Maret 2008berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor:04/KUDMJ/III/2008 danNo:04/PKSKMB/III/2008 dan Addendum tanggal 28 September 2019dengan Luas Lahan seluas 1086 Ha (seribu delapan puluh enamhektar),dengan ketentuan Lahan adalah milik Penggugat, dan PT KMByang mengelola dari sejak pembersihan lahan ,penanaman sawit ,perawatan hingga pemanenan yang beban biaya dibebankan kepadaPenggugat, yang dipotong dari hasil buah sawit yang dipanen.Bahwa selama Penggugat melakukan kemitraan

Menyatakan Lahan sengketa seluas 72,8 Ha (tujuh puluh dua komadelapan hektar) hektar yang terletak di Blok B.06, C.02 serta KebunPlasma yang menjadi kemitraan antara Koperasi Unit Desa "Mekar Jaya(Penggugat) dengan PT,KKARYA MAKMUR BAHAGIA (PT.KMB) seluas1086 (seriou delapan puluh enam hektar) yang terletak di Desa AgungMulya , Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur,Propinsi Kalimantan Tengah.Adalah Hak Penggugat yang Sah4.

Menyatakan Lahan sengketa seluas 72,8 Ha (tujuh puluh dua koma delapanhektar) hektar yang terletak di Blok B.06, C.02 serta Kebun Plasma yangmenjadi kemitraan antara Koperasi Unit Desa "Mekar Jaya (Penggugat)dengan PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA (PT.KMB) yang terletak di DesaAgung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur,Propinsi Kalimantan Tengah, adalah Hak Penggugat yang sah ;3.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentukapapun yang dapat merugikan Penggugat di lahan kebun Blok B.06, C.02Kebun Plasma yang menjadi kemitraan antara Koperasi Unit Desa MekarJaya (Penggugat) dengan PT,KARYA MAKMUR BAHAGIA (PT.KMB) yangterletak di Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, KabupatenKotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;Halaman 9 dari 18 hal.Put.No.27/PDT/2020/PT.PLK.5.