ANDIMISDAR, SE. selaku Sekretaris DPD Partai Merdeka Kab.

dansekretaris dalam hal ini ketua partai dan sekretaris partai merdeka sementaraA.MISDAR selaku sekretaris partai merdeka tidak hadir pada saat pertemuanatau. dilaksanakannya deklarassi bersama di kantor KPU kabupatenBulukumba ;Bahwa saksi yang lebih dahulu bertanda tangan pada model B KWKKPUdaripada terdakwa ;Bahwa apabila salah satu partai mengundurkan diri sangat mempengaruhi suratpernyataan / pencalonan model B KWK KPU dibuat dengan tujuan untukmenjadikan dasar dalam menghitung jumlah kursi

Pendaftaran .Tahap II Perivikasi surat Dukungan termasuk Model B KWK KPU berdasarkanPeraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Tata Carapencalonan kepala Daerah dan wakil kepala daerah ;Bahwa surat Model B KWKKPU bias di ulangi kembali apabila salah satupartai tidak melengkapai seperti membubuhkan cap partai ;e Bahwa apabila dari dukungan beberapa partai telah memenuhi dari 15 % tidaktermasuk Partai merdeka maka sudah sah surat dukungan tersebut dan apabilakurang dari 15 % dan partai

merdeka memang diperlukan dalam mengusung dukungan calonBupati dan wakil Bupati karena Partai merdeka mempunyai suara 0,9..% danapabila partai merdeka mengundurkn maka tidak cukup dalam mengusungpasangan calon No H.

menjadi calon legislatifpada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi Anggota PartaiPolitik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDIPerjuangan, untuk menjadi anggota Partai;Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dariPartai Patriot untuk menjadi Anggota Partai PDI Perjuangan, hal tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diripada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhentiatau tidak bersedia lagi

Cabang (DPC) Partai PatriotKota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atasnama: Ir.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015c.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dandalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya;2.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.

Partai Persatuan Nasional (PPN).

Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.

Pusat Partai Hati NuraniRakyat.

MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

Umum Partai Hanura;4.

Jika Penggugat melakukanpelanggaran terhadap AD/ART partai, yang bersangkutan bisadiberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat melalui mekanismeinternal partai, sebelumnya diberikan peringatan secara tertulissebanyak dua kali, jika tidak mempan diambil Keputusan melaluiDewan Kehormatan (DK) partai dengan memanggil yangbersangkutan, atas keputusan Dewan Kehormatan (DK) partai,Pimpinan Partai meneruskan kepada Pimpinan DPRD Provinsi,dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah AnggotaLembaga

Surat Keputusan (SK) DPP Partai DemokratNomor : 231/SK/DPP.PD/XII/2013, tangal 23 Desember 2013,mengacu pada usul DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatantanpa melalui mekanisme internal partai sesuai AD dan ART partai.Untuk itu.

Nyatanya Partai Demokrat yang palingbanyak disorot saat ini karena ulah para kader utamanya di pusatyang tidak bersih, partai yang cerdas saat ini justru banyak kebijakanyang konitra produktif karena dipimpin oleh bukan kader partai, partaiyang santun apa yang dilakukan Partai Demokrat Sumatera Selatankepada Penggugat adalah merupakan tindakan partai paling sadis,dengan memberhentikan atau merecall anggotanya darikeanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanpa alasan,merupakan pembusukan internal

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Demokrat tidak bisa mengusulkan Pemberhentian AnggotaHalaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 145K/TUN/201515.DPRD Provinsi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan,partai bisa melakukan pemberhentian terhadap anggota partai politikyang bersangkutan melalui mekanisme internal partai setalah adaKeputusan Dewan Kehormatan partai, bukan seperti masa orde barumelakukan recal Anggota DPRD Provinsi, Kemudian disampaikankepada Pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan

Laporan Pelanggaran AnggaranDasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokratkepada Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat di Jakarta, 2).Laporan Pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) Partai Demokrat kepada Dewan Kehormatan (Dk)Partai Demokrat di Jakarta untuk diselesaikan sesuai mekanismeinternal partai ;Penggugat sudah mengingatkan Tergugat melalui beberapa pejabatdi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam NegeriRl, tentang proses PAW Penggugat yang

Putusan No.22/G/2013/PTUN.ABNnomor 02 tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan UmumseProvinsi dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, tidak pernahmenjadi anggota Partai Politik atau sekurangkurangnya dalam jangka waktulimatahun setelah mengundurkan diri dari anggota Partai Politik pada saatpendaftaran yang dibuktikan dengan Surat keputusan Pemberhentian daripengurus partai politik yang bersangkutan.

;Artinya Pengurus Wilayah partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku,ketika mengeluarkan Surat Keputusan, tidak mempergunakan Permohonanpengunduran diri Penggugat dari partai secara tertulis sebagai dasar keputusan.Apalagi Permohonan pengunduran diri dilakukan oleh penggugat pada tahun2008 dengan Pengurus partai lama dan tidak direalisasikan dengan keputusan,sedangkan Keputusan pengunduran dari partai politik yang dipergunakanPenggugat dalam berkasnya dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2013 olehpengrus

Penilaian inididasarkan pada pertimbangan secara yuridis, dimana putus hubungan hukumantara Penggugat dan Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Maluku bukanberdasarkan pada permohonan, tetapi harus dilihat dari keputusan yangdikeluarkan partai. Dengan demikian putusan hubungan hukum antaraPenggugat dan Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Maluku, sesungguhnyabaru akan terjadi pada tanggal Pengurus Wilayah Partai Persatuan PembangunanProvinsi Maluku menandatangani surat keputusan.

Demikian pulakeberatan Penggugat pada posita angka 6 huruf c, pada tahap berikutnya setelahTimsel meneliti berkas persyaratan dan melakukan investigasi menemukanfakta bahwa, sebagian bakal calon yang dinyatakan loloskan pada tahap seleksiadministrasi, adalah pengurus Partai Politik atau anggota partai politik yangmengundurkan diri dari partai politik belum cukup lima tahun, mereka jugadinyatakan tidak lolos.

1 Juli 2008 kepada Partai Persatuan Pembangunan WilayahMaluku untuk dijadikan sebagai dasar menerbitkan surat keputusan dan berdasarkanbukti T3, dan ternyata Penggugat masih mencalonkan diri menjadi calon AnggotaDPRD Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut dariDapil Kabupaten Seram Bagian Timur dengan perolehan 980 suara serta Pengundurandiri Penggugat dari partai baru terjadi berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor

Tegal Selatan Kota Tegal;Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tegal;Jabatan Organisasi : Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Tegal;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Nama : Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR KotaTegal;Alamat : Jl.

, AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang dilakukan oleh;1.

Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Tegal, selakuBadan Hukum Partai GOLKAR Kota Tegal, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT 2.Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan oleh Penggugatadalah sebagai berikut; Duduknya perkara:1.Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Golkar, dengan Nomor PokokAnggota Partai Golkar (NPAPG): 1104004076 terdaftar sejak tahun 1987pada DPD ll Partai Golkar Kotamadya Tegal atau sudah aktif menjadianggota selama 26 tahun..

Bahwa Penggugat telah aktif dan meniti karir pada Partai Golkar denganmenyandang ber bagai jabatan structural maupun sayap partai yaitu,Pembantu Komisariat Kecamatan Tegal Barat (Bankomcat), KetuaPimpinan Kecamatan Partai Golkar Tegal Barat, Ketua DPD HimpunanWanita Karya (HWK) Kota Tegal sampai sekarang..

terlepas dari eksepsi yang pertama tersebut, Majelisberpendapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai denganKeputusan DPP Partai Golkar No.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkatKabupaten Tulang Bawang, yaitu ;1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;NPartai Persatuan Pembangunan (PPP) ;woPartai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBKy) ;Partai Bulan Bintang (PBB) ;oa AB).).).). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;).012oOo Oo N OoPartai Kedaulatan ;10).

Partai Persatuan Daerah (PPD) ;11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/201313). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNUV) ;.

politikatau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dansudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yangbersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partaipolitik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telahdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;Dengan demikian

DPC Partai Karya PerjuanganKabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional KabupatenTulang Bawang, dan 3.

NASIR dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 2,hanya mendapatkan 12 (dua belas) suara;2. SARLIN ANTU dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5, hanyamendapatkan 6 (enam) suara;3. ASWAN ATY dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7, hanyamendapatkan 1 (satu) suara;4. RISWAN Hi. KADAM dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2,hanya mendapatkan 17 (tujuh belas) suara;5. YOHANIS BASSAY dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 3,hanya mendapatkan 3 (tiga) suara;6.

THERESIA NGITU dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5, hanyamendapatkan 0 (nol) suara;7. RIDJALI POTJA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 2, hanyamendapatkan 2 (dua) suara;8. SAIMA HARUNA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7, hanyamendapatkan 15 (lima belas) suara;9. CHARLES R.

beberapa Partai dimbilsuaranya dan diberikan kepada calon Anggota legislatif dimana salahsatunya adalah Saudara MUTAHAR Hi.

serahkan ke sentraGAKKUMDU untuk ditindak lanjuti proses Pidananya;Bahwa pada saat terjadinya penghitungan suara ulang yang dirugikanadalah suara dari Calon nomor urut 2 partai NASDEM diambil sebanyak12 Suara, dari partai GOLKAR, dari partai PKB, partai DEMOKRAT danPartai PAN, Serta dalam hal ini Calon yang dirugikan adalah saudaraMUTAHAR Hi.

NASIR calon dari partai NASDEM nomor urut2 dan yangdi untungkan adalah calon dari partai PDIP nomor urut 4 saksiSURYADI AHAD.

PKB tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara dalamsurat bantuan permohonan dana yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagaiKetua Dewan Tanfidz DPC partai PKB Kabpaten Mamuju Utara dan Burhanuddin AHsebagai sekertaris Dewan Tanfidz DPC partai PKB.

BURHANUDDIN AH Alias BURHAN Bin ABD HALID Bahwa saksi adalah sekertaris Dewan Tanfidz DPC Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kab Mamuju Utara, sedangkan terdakwa adalah Ketua DewanTanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara; Bahwa pada tanggal 18 November 2010 di Pasangkayu Kec. PasangkayuKab.

Mamuju Utara terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi; Bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada selembar surat Pernyataan dansurat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi adalah untukpencairan dana bantuan pembinaan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Mamuju Utara sebesar Rp.12.424.000, (dua belas juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah); Bahwa pencairan dana bantuan tersebut melalui rekomendasi darikesbangpol Mamuju

politik yaitu DPC Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Kabupaten Mamuju Utara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Ad. 4.

politik untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten MamujuUtara hal tersebut didukung oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwaterdakwalahyang membuat surat palsu sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapatdisimpulkan bahwa sewaktu terdakwa menggunakan surat tersebut, terdakwa12mengetahui bahwa surat yang dipergunakannya sebagai kelengkapan berkas untukpencairan dana bantuan untuk DPC Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) adalah surat palsu,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

SK DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi JawaHal. 3 dari21 hal.

Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Surat KeputusanNomor : 72/Kpts/DPWPBR/IV/2004 dan Keputusan Nomor : 73/Kpts/DPWPBR/V/2004 tentang pemberhentian para Tergugat Rekonvensi dariJabatan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi KabupatenTasikmalaya ;b. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor : 151/Kpts/DPCPBR/IV/2004 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Hak dariKeanggotaan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, atasnama para Tergugat Rekonvensi ;c.

/Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, agar sebelumHal. 17 dari 21 hal.

, keputusankeputusan tersebut sah menuruthukum/perundangundangan, dan sah menurut ketentuanketentuanyang berlaku dalam internal Partai Bintang Reformasi.10 Bahwa memang benar ada syarat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran11Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, untuk pemberhentian darikeanggotaan partai, tetapi dalam kasus ini telah ternyata bahwa paraTermohon Kasasi/para Penggugat telah bertindak indisipliner, danpemberhentiannya harus segera dilakukan demi kepentingan partai,maka pimpinan partai (in

DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI PROPINSIJAWA BARAT, 4. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANGREFORMASI, 5.

Bahwa 14 (Keempat belas) Partai Politik Pengusung terhadapPENGGUGAT tergambar dalam Tabel Sebagai Berikut :1. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia ,0922. Partai Peduli Rakyat Nasional 4143. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 4594. Partai Amanat Nasional 9145. Partai Persatuan Daerah ,6936. Partai Pemuda Indonesia ,/407. Partai Nasional Indonesia marhaenisme ,0868. Partai Demokrasi Pembaharuan ,0859.

Muhamad Makmur Tamani danPhilip Hallatu, S.Sos didukung oleh gabungan partai politik :1) Partai Demokrasi Kebangsaan2) Partai Republikan Nusantara3) Partai Kebangkitan Nasional Ulama4) Partai Pemuda Indonesia5) Partai Matahari Bangsa6) Partai Penegak Demokrasi Indonesia7) Partai Sarikat Indonesia8) Partai Buruh9) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia10)Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia11) Partai Patriot12)Partai Nasional Indonesia Marhaenisme13)Partai Perjuangan Indonesia Baru14)Partai Keadilan

Didukung oleh gabungan partaipolitik :1) Partai Peduli Rakyat Nasional2) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia3) Partai Barisan Nasional4) Partai Pelopor5) Partai Matahari Bangsa6) Partai Pemuda Indonesia7) Partai Perjuangan Indonesia Baru8) Partai Kedaulatan9) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia10)Partai Sarikat Indonesia11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia12)Partai Indonesia Sejahtera13)Partai Buruh14)Partai Nasional Indonesia Marhaenisme15)Partai Kebangkitan Nasional Ulama5.

Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia ,0922. Partai Peduli RakyatNasional 4143. Partai Keadilan Dan PersatuanIndonesia 44594. Partai Amanat Nasional 9145. Partai Persatuan Daerah ,6936. Partai Pemuda Indonesia ,/407. Partai Nasional Indonesiamarhaenisme ,0868. Partai Demokrasi Pembaharuan ,0859. Partai Penegak Demokrasi Indonesia ,29610.Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia 41411.

Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI), 2. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), 3. PartaiNasional Benteng Kerakyatan (PNBK), 4. Partai Patriot, 5. Partai DemokrasiPembaruan (PDP), 6. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIMarhaenisme), 7. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), 8. Partai Persatuan Daerah(PPD), 9. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan 10.

Bahwa pada umjumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ; 2.

dahulu dalamforum internal partai sebelum mengajukannya ke Pengadilan ; Bahwa hinvga saat ini dan sampai penggugat mengajukan gugatannya kePengadilan Negeri Medan, belum ada penyelesaian secara internal partai baikdari partai Pelopor maupun dari Partai Pedulu Rakyat Nasional (PPRN) sepertiyang dijelaskan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No,4 tahun 2003; Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian secara internal Partaimenyangkut pergantian susunan fraksi antara penggugat dan tergugatsesuai

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politi atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internalpartai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik ; Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur .Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimanatelah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisihan partai politik dimaksudmeliputi

Daerah, dimanaGabuten Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hania dan PKSspenvatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon BupatiSan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP > Daerah tertanggal 10Januari 2018.

Pimpinan Pusat Partai HANURA, yang> disampaikan langsung kepada Ketua dan Pengurus DPC Partai@y Hanura Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul09.00 WIB Sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh DPC Partai SSAYSLyASKy& :AN ySsPemy&aySKsan Rak 4 avBANURA terhadap Pasangan Calon atas nama HL ANNE RATNASO MUSTIKA dan H. AMING pada tanggal 10 Januar 2018 lebih kuranga pukul 10.00 WIB adalah TIDAK SAH dansBATAL DEMI HUKUM; vv c.

Bapwa dali PARA PENGGUGATpada angka 29 felaman 8 dalamebugatan aquo yang menyatakan: ee ae aaaoOBahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh k koalisi Partai GERINDRA,HANURA, dan PKS yang disertai oletisKetua dan Sekretaris besertaPengurus DPC Partai GERINDRA &aySbagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10SPahun 2016 tentangP Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:Ss SsY&' Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkanpasangan calon menggunakan ketehiuan memperoleh paling

;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA.

Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati danWats Bupati (vide : model B.1KWK Pars), Surat Pernyataanpesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonanmodel & 2KWK Parpol),Pernyataan Kesepakatan antara Partai Pai itik/Gabungan Partai PolitikBapati dan Wakil Bupati (vide : Suratdengan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati (vide : model B. 3KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi danProgram Pasangan Calon Bopat dan Wakil Bupati dengan RPJPDaerah (vide

Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Barang Partai Besar Dan ImporNo.

107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Iron Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat.

Putusan Mahkamah Partai dari Partai DemokratNomor 268/DPPPHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014, Sdri. Hj. Iroh Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat; 2.

;Bahwa karena sudah tidak ada upaya penyelesaian oleh DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Cirebon maka Tergugat II Intervensi untukmendapatkan keadilan dan hak hukumnya mengajukan permohonanperselisinan partai politik (Sangketa internal partail) kepadaMahkamah Partai pada Partai Demokrat.; Bahwa terhadap permohonan perselisihan partai politik (Secarainternal partai) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepadaPenggugat di Mahkamah Partai terkait

Bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrat adalah lembagapenyelesaian perselisinan partai politik (dalam sangketa internal partal)yang sah yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan pasal 32 ayat 2UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.; c.

Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

Sinjai Periode Tahun 20082013 yang diusung oleh GABUNGAN PARTAIPOLITIK, yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu :1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) ;3. Partai PELOPOR ;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;PNIM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan);Partai PATRIOT PANCASLLA ;9.

PIB (Partai Indonesia Baru) ;10.PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ;11.PBB (Partai Bulan Bintang ) ;Bahwa GABUNGAN PARTAI yang terdiri dari 11 (Sebelas) Partai yangmengusung Penggugat (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA Drs.BUDIMAN ACHMAD PAKKI) telah memperoleh perolehan suara dari akumulasiperolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjail masingoN & oF Ssmasing :1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 0,99 % ;2. PKPB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 1,53 % ;3.

BUDIMAN ACHMADPAKKIl, oleh Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan Partai BulanBintang dinyatakan tidak sah ;2. Dengan dinyatakannya Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan PartaiBulan Bintang dinyatakan tidak sah, sehingga akumulasi dukungangabungan partai politik yang terdiri dari PKS, PKPI, PKPB, Partai Pelopor,PSI, PNtMarhaenisme, PBSD, PPIB, Partai Patriot Pancasila hanyamencapai 13,09 % ;3. Syarat kelengkapan Administrasi Calon An. Drs. Muhammad Hasan BasriAmbaralaDrs.

Sinjai Periode tahun 20082013 yangdiusung oleh GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yaitu :Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Padt/20101.1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;1.2. PKPB( Partai Karya Peduli Bangsa ) ;1.3. Partai PELOPOR ;1.4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;1.5. PNM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;1.6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;1.7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ;1.8. Partai PATRIOT PANCASLA ;1.9.

Dengan demikian jelas bahwa bukti ini tidak perlu dikonstatir,oleh karena memang Partai Demokrat tidak masuk sebagai partai yangmengusung Pemohon Kasasi. Oleh karenanya bukti ini patut dikesampingkan ;Bahwa fakta tersebut di atas dapat dilinat dari pasangan Pemohon Kasasiyang didukung GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yang mengusung Pemohon Kasasi dan sama sekali tidakdiusung oleh PARTAI DEMOKRAT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;3.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;4.

OBJEK GUGATANSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan AnambasNomor : 29/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 ; B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.

Oleh karena itu PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPIBahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten kepulauan Anambas Nomor : 29 /KPTS/KPUKab031.670870/2014tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKab031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik DanCalon

Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPRD Kabupaten KepulauanAnambas terpilin dari Partai Golongan Karya Dapil KepulauanAnambas 3 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi PartaiPolitik Dan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014:2.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikDan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014 dikeluarkan setelah putusan Pengadilan NegeriRanai Nomor : 18 /Pid.B /2014/PN.Rni Tanggal 9 Mei 2014 mempunyaikekuatan hukum tetap; 22922202 22eo ne oo.

/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPITentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014; 4.

DALAM PENUNDAAN - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Nomor : W1-471.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Periode 20162018 tanggal 19 Juli 2016 (in casu objek sengketa) ;--------------------------------------------------DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ---------DALAM POKOK PERKARA1

Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan suatu' tempatperkumpulan Para mantanmantan Kombatan GAM untuk memikirkansuatu ide dan tujuan kebersamaan, bagaimana untuk menyatukan seluruhKombatan GAM untuk dapat ikut partisipasi di dalam Partai Partai PolitikLokal di Aceh sebagaimana yang termuat di dalam Mou Helsenki, gunamembentuk suatu wadah Partai Politik lokal di Aceh yang salah satunyadiantara Partai Partai Politik Lokal di Aceh lainnya, yaitu Partai NasionalAceh (PNA); 77 22222 222 nnn nnn nnn nnn

Mengembangkan kehidupan demokrasi; zMewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.Bahwa secara aturan hukum dan etika moral Politik Penggugat tidakdibenarkan untuk melakukan dan membuat kepengurusan partai politiktandingan Partai Nasional Aceh (PNA) atau mendirikan serta membentukkepengurusan partai politik lokal yang sama, akan tetapi malah sebaliknyaTergugat sebagai Penyelenggara Negara yang telah melahirkan sendiriadanya Dualisme Partai atau Partai Ganda atau disebut Dalam PartaiAda Partai

Penggugat melalui suatu Wadah Partai Nasional Acehsebagaimana Akta Pendirian Partai Nasional Aceh No. 26 tanggal 23 April2012 yang telah memuat Anggaran Dasar Partai Nasional Aceh tersebut ;IV.

denganDewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh, Pihak Pimpinan DewanPimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA) telah mengirimkansurat kepada Majelis Mahkamah Partai (MMP) dan terhadap surat dariPimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA)dikeluarkan Pendapat Hukum oleh Majelis Mahkamah Partai denganNomor Surat : 02/MMPPNA/B/VV2016 tanggal 10 Juli 2016 perihal :Pendapat Hukum; 22 222202 202 eon on oonMajelis Mahkamah Partai memberikan pendapat hukumnyaberdasarkan Surat dari Dewan

Partai Nasional Aceh adalah merupakan Partai Lokal (PARLOK)Aceh maka merujuk dari pada Peraturan Pemerintah R. Nomor : 20Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh, Pasal 16 :(1). Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secaramusyawerah dan mufakat .(2).

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain dengan maksud agarketerwakilan partai di DPRK Singkil tetap ada.

tersebut sudah tidak ada lagiBahwa oleh karena Partai Persatuan Daerah (PPD) ataupun Partai Persatuan Nasional (PPN)bukan partai peserta Pemilu 2014, maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Tergugat I tanggal111213 Mei 2013 (Form Model BB.5) tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatanhukum setelah adanya Putusan MK No. 39/PUUXI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013 tersebut.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Bahwa Tergugat II membantah dalil posita gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9.dan point 11, danmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat point 1 dan 2, Tergugat I merupakanAnggota DPRK Aceh Singkil Periode 2009 2014 yang berasal dari Partai Persatuan Daerahbukan dari Partai Persatuan Nasional.Bahwa Partai Persatuan Daerah dibentuk tanggal 18 November 2002, sedangkan PartaiPersatuan nasional dibentuk tanggal 29 November 2011.

internalpartai yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Nasional tidak sah dan dan tidak memilikikekuatan hukum.

Pimpinan Pusat Partai NasDem ;.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, ayat(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, ayat (3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2

atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secarainternal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART dandilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, diselesaikan dalampaling lambat 60 hari ;Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

menjadi Ketua DPW Partai, sementara yangbersangkutan sudah menjadi anggota bahkan caleg dari partai lain ?

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD ART ;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.