• Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

  Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

  Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

  ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

  Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

• Tentunya,inisiatornya adalah Partai Politik yang dengan inisiatifnya sendirimenyampaikan usulan kepada pimpinan DPRD setempat. Tanpaadanya usulan dan/atau rekomendasi pimpinan Partai PolitikDemokrasi Kebangsaan Kabupaten Barito Utara maka tidak adapemberhentian dan pengganti antarwaktu anggota DPRDKabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan.

  adalah persoalan perselisihan partai politikyang menurut ketentuan yang berlaku diselesaikan secara internal terlebihdahulu melalui Mahkamah Partai Politik dan/atau Pengadilan Negeri.

  Dengan demikian dari segi subtansi,keputusan Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Barito Utara baik yangmenyangkut pemberhentian/oemecatan maupun pengusulannya secarahukum sudah dianggap tepat, benar, sah dan berkekuatan sepanjang belumada keputusan Mahkamah Partai Politik atau Pengadilan Negeri ic.

  Urusan panggil memanggil, meminta keterangan atau verifikasimerupakan tanggung jawab partai. ltu disiplin partai. Tidak logis Penggugattidak mengetahui samasekali permasalahan internal partainya yangmelibatkan dirinya dan mana mungkin pula urusan internal partai Penggugatmenjadi beban urusan dan tanggung jawabnya Tergugat. Dalam halketerbukaan informasi sepanjang yang diketahui tidak ada permintaanPenggugat mengenai hal itu.

  ,M.Pd tertanggal 2 Agustus 2013 PerihalGugatan, yang ditujukan kepada Mahkamah Partai DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional di Jakarta(Sesuai dengan foto kopinya); 52. Bukti T52 : Surat Kabar Kalteng Pos edisi 19 Januari 2014 denganJudul Akil Pemilik Narkoba (sesuai dengan aslinya); 53.

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)

  UM.06.08tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005, yang isinya menerimapermohonan pendaftaran Perubahan AD/ART Partai AmanatNasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) yangdinyatakan/berdasarkan akta Notaris Mihamad Hanafi, SH,No. 1 tanggal 1 Juni 2005 dan pergantian kepengurusanDEWAN PIMPI NAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode2005 2010Bahwa kemudian diketahui perubahan AD/ART yangdiaktakan di Notaris Muhamad Hanafi, SH, akta No.1tanggal 1 Juni 2005 adalah bukan AD/ART (asli) yangdisahkan dalam kongres keI1 PARTAI

  PARTAI AMANAT NASI ONALharusnya dilaksanakan berdasarkan AD/ART PAN hasilkongres PARTAI AMANAT NASIONAL ke II di Semarang April2005 yang sah (asli), karena pelaksanaan kongres nyatanyata diatur dalam AD/ART PAN tersebut.

  agar PARTAI AMANATNASIONAL tidak menyalahi ketentuan Perundang undanganyang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dantujuan didirikannya PARTAI AMANAT NASIONAL tahun 1998 ;KEPUTUSAH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.21.

  ,mediasi, atau arbitrase Partai Politik yangmekanismenya diatur dalam AD dan ART ;1.3.

  Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan atauPartai Amanat Nasional sebagai Partai Politiksebagaimana ditentukan oleh Undangundang tersebuttidak pernah digugat atau menjadi pihak dalamperkara Perdata dimaksud ;3.

• Pada saat dilakukanpenghitungan suara, Penggugat memperoleh suara pemilik sebanyak20.122 suara dan merupakan perolehan suara pelilin terbanyak dariantara para Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat;Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Calon DPRD Provinsi DKIJakarta dengan perolehan suara pemilih terbanyak 20.122 suara,maka Komisi Pemilihaan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkanPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD terpilih; Sebagaimanadengan Surat KPU Provinsi DK!

  Penggugat Sebagai Anggota Partai Demokrat, Dengan Jabatan SekretarisDPC Jakarta KotaJakarta Pusat Partai Demokrat ;8.

  Bahwa DPP Partai Demokrat telah MERALAT Surat KeputusanNomor : 44/SKDPPPD/IV/201 0;22222neeneenneneeeneeTentang : Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu, SebagaiAnggota Partai Demokrat, tanggal 12 April 2012, yaknidengan menerbitkan Surat : Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 155/SK/DPPPD/DPC/IV /20 1 0;~222n oon nen ncn c ence cece eee eeceeeeeceeTentang: Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKIvaKaria PEMOds 2006201 j~mnnnn nnn

  nnnPasal 1Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku seluruh Surat KeputusanDewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta danDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ... dSt;Pasal 2Mengangkat dan mengesahkan susunan dan komposisi PengurusDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat ProvinsiDKI Jakarta hasil musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai denganNama dan Jabatan sebagaimana tertuang dalam lampiran SuratKGPUTUSEN IMIj

• ROMANUS GEBZE, mendapatperintah dari Ketua DPD Partai Golkar (Bpk.

  pada tanggal 26April 2011 Terdakwa I, RAMONUS GEBZE menghubungi Terdakwa Il,FRANSISKUS CIWElalu Terdakwa dan Terdakwa II secara bersamasamamembuat konsep surat "MOSI TIDAK PERCAYA di rumah Terdakwa Ilselanjutnya Terdakwa Il mengetik surat mosi tidak percaya yang sudahdikonsep para Terdakwa yang mana isi surat itu menuduh saksi korban Ir.Leonardus Mahuse dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyacenderung mementingkan dirinya sendiri, keluarga yayasan (Yasanto) danmengabaikan kepentingan politik/partai

  Golkar yang ada di lampu satu, namun kemudian olehsaksi Anwar Rahman membawa surat yang dibuat para Terdakwa tersebutdiserahkan lagi kepada saksi Ismael Rumbewas kemudian surat tersebut difotocopy dan diberikan kepada Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar yangselanjutnya surat tersebut langsung dilaporkan kepada saksi korban Ir.Leonardus Muhuse;Bahwa surat Mosi tidak percaya yang dibuat para Terdakwa terhadapsaksi korban Ir.

  Leonardus Mahuze juga telah beredar di masyarakat DistrikKurik yang di pegang oleh saksi Hadi Wijaya dan Sarwi tetapi juga surattersebut diedarkan kepada pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar diDistrik Merauke, Sota, Semangga Malin, Tanah Miring, Animha, Kurik Ulilin,Eligobel, Muting, Tubing dan Distrik Okaba;Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menuduh saksi korbandengan membuat surat tersebut akhirnya membuat nama baik saksi korbantelah tercemar;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

  Leonardus Mahuze selaku KetuaDPRD Kabupaten Merauke mengingat korban adalah kader Partai Golkar.Bahwa hal yang sangat penting adalah para Terdakwa melakukan haltersebut karena di perintahkan oleh ketua DPD Partai Golkar KabupatenMerauke di mana para Terdakwa adalah kader Partai Golkar yang harusmenujukan sikap loyalitasnya kepada pimpinan partai makanya para Terdakwamelaksanakan perintah tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab apalagiKetua DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke adalah mantan Kepala

• saksi apakah di setujui atau tidak hasil rekap suara yang ada diform DA1 dan para saksi baik dari partai maupun DPD serta PanwasHal. 3 dari 42 hal.

  1400 suara.Calon anggota anggota DPRD Kota Batam dari partai Nasdem atasnama SALLON SIMATUPANG dapil 5 Kecamatan Sekupang nomor urut 1Hal. 5 dari 42 hal.

  tanggal28 April 2014 pukul 09.00 wib.Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 10.00Wib, rapat pleno dibuka kembali oleh terdakwa selaku Ketua KPU KotaBatam dengan Agenda penandatanganan formulir DB1 DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA hasil rekapitulasiperolehan suara Partai dan Calon Legislatif di Kota Batam oleh parasaksi DPD, saksi Partai selanjutnya penandatanganan formulir DB1DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA, pertamadilakukan penandatanganan DB1

  .. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Partai Politik dan Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Hal. 25 dari 42 hal.

  Batam bersama PanwasluKota Batam dan saksi Partai Politik di Kantor KPUPropinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal 29April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Propinsi aslihasil pengecekan ulang KPU Kota Batam bersamaPanwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik di KantorKPU Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal29 April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota asli hasil pengecekan ulang KPU Kota Batambersama Panwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

  Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

  Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

  Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

  Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

• Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

• 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus

  Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi

  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

5.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;c. Juru Kampanye;d. Orang seorang; dane. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOAselaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua TimKampanye Partai HANURA Kab.

La Abdul Rahim, DPC partai,partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa bantuan dari partai berupa bahan makanan, sedangkan Terdakwamemberikan bahan makanan dan menyewa kursi sebanyak 300 (tiga ratus)buah, dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan;Bahwa sound system yang digunakan adalah milik DPC Partai HANURA;Bahwa peserta kampanye berjumlah antara 100 (seratus) sampai dengan300 (tiga ratus) orang, Sesuai dengan ijin ke Polres;Bahwa yang memasak adalah pihak keluarga Saksi

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dariPartai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPCPartai HANURA;Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, sertapenyampaian visi dan misi partai;Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La AbdulRahim.

• Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

  Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

• SUDARSONO, S.H., yangada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut ;Pada tanggal 14 Januari 2005, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H.SUDARSONO, S.H. dengan mengatakan maksudnya untuk meminjam uangsebesar Rp200.000.000,00 dan beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkansebagai uang talangan Partai Golkar DPD II Kabupaten Sukoharjo dalamrangka membentuk Pimpinan Desa Partai Golkar.

  Sudarsono kepada RusmantoJanuri, 1 (satu) bendel Copy Laporan Keuangan DPD II PartaiGolkar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, 2 (dua) lembar kwitansipenyerahan uang dari Rusmanto kepada Rismartono tetapterlampir dalam berkas perkara ;e 1 (satu) buah buku notulen pleno rapat DPD Partai GolkarKabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) bendel Daftar Hadir RapatPengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Januari 2005 dikembalikan kepada Partai Golkar DPD KabupatenSukoharijo ;4.

  Sudarsono sebesarRp200.000.000,00 tertanggal 16 Januari 2005, bertanda P3 danKwitansi tanda terima uang dari Bapak Rusmanto sebesarRp50.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2005, bertanda P4,dikembalikan kepada Terdakwa ;e Daftar hadir rapat Pengurus DPD Partai Golkar KabupatenSukoharjo tanggal 5 Januari 2005 bertanda P5 A, Daftar HadirRapat Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se KabupatenSukoharjo, tanggal 5 Januari 2005 bertanda P5 B, dan BukuNotulen Pleno Rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo,bertanda

  Sudarsono,S.H. ditujukan kepada Ketua DPD Il Partai Golkar KabupatenSukoharjo, tertanggal 15 April 2008 bertanda P12 dikembalikankepada saksi Sudarsono ;5.

  digunakan sebagai dana untuk biayakonsolidasi Parta Golkar, akan tetapi Partai Golkar tidakmempunyai kegiatan/program seperti itu, demikian jugakwitansi atas nama Rismanto dinyatakan tanda tangannyapalsu, dan juga Rismanto (Bendahara Golkar) menyatakanbahwa tidak ada uang masuk ke Bendahara Golkar, sebagaidana untuk konsolidasi partai ;Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh Terdakwa darisaksi Sdr.

• Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah periode Tahun 2011 2016 yangdicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiBarisan Nasional ( BARNAS), Partai Persatuan Daerah(PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PartaiIndonesia Sejahtera ( PIS), Partai Demokras iPembaharuan (PDP) ;.

  Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan PengurusGabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yangmemenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggotaDPRD Kabupaten Delyai masing masing Partai Barnassebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua)kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PISsebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1(satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 ( tujuh )kursi DPRD dengan jumlah 35 % ( tiga puluh limaprosen ) dari jumlah anggota DPRD ( 20 kursi

  Politik(terlampir) Para Penggugat diusung oleh 5 (lima) PartaiPolitik yaitu, (1) Partai Barisan Nasional (BARNAS),(2)Partai Persatuan Daerah (PPD), (3) PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), (4) Partai Nasional BentengKemerdekaan Indonesia (PNBK), (5) Partai NasionalIndonesia Marhaenisme;Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Para Penggugatuntuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan22menyangkut dukungan partai partai yang tidak jelaskarena adanya dualisme atau dukungan ganda terhadapBakal Calon

  politik yang terdiri dari Partai BarisanNasional ( BARNAS), Partai Persatuan Daerah (PPD), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera ( PIS),Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Gabungan Partai Politiktersebut memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggotaDPRD Kabupaten Deiyai masing masing Partai Barnas sebanyak 2(dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKBsebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursidan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga

  pendaftaransebagai bakal pasangan calon dari partai politikatau gabungan partai politik;Hal. 55 dari 46 Hal.

• (Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor KEP38/DPP/Golkar/V1I/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah danberdasarkan hukum;3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

  (Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/Golkar/V1/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasarhukum;3.

  Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

• ;q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik ;r. dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil;4.

  Bahwa SK DPP Partai NasDem Nomor : 188SK/DPPNasDem/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang ditanda tangani olehSURYA PALOH sebagai Ketua Umum dan NINING INDRA SALEHsebagai Sekjen Partai NasDem ternyata adalah benar Sdr. RYANWIJAYA, SE adalah Pengurus DPD Partai NasDem Kota Binjai denganJabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ;10. Bahwa, sebagai bukti Sdr.

  1 (satu) partai politik ;Hal 6 of 79 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj15.

  Dewan DPRD Binjai dariPengusungan Partai PDIP Kota Binjai dimana Pelapor LAZUARDIHal 24 of 79 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj(ic.Pemohon) juga mencalonkan Sebagai Anggota Dewan DPRDBinjai dari Pengusungan Partai yang sama yaitu Partai PDIP KotaBinjal;h.

  Edy Putra Sitepu lagi.Saat itu kantor Partai Nasdem masih beralamat di JI. Hasanuddin, dekatdengan RS.

• Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik,yaitu:1. Partai Golongan Karya (Golkar);2. Partai Amanat Nasional (PAN);3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partaidengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD KabupatenMamuju Tengah, masingmasing: Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

  Dengan demikian syarat pencalonan Penggugatadalah sah dan mengikat;Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamu juTengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3(tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Tengah periode Tahun 2016 2021, berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

  Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai denganperolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten MamujuTengah, masingmasing:Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015 Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

  Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

  Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi Kesempatan oleh pihak TermohonKasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satukandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanyabukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikanbahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipunadanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Gollkar;3.

• Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yangdiusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai AmanatNasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan1c.

  Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nabire olehDPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP Partai Golongan Karya MunasJakarta, bertanggal 26 Juli 2015; Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli 2015;Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie tentang dukungan kepadaPemohon; 2222202 eRekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25 Juli 2015;fKeputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015 tentangKepengurusan DPD

  Partai Kebangkitan Bangsa : Halaman 5 dari 25 hal.

  No. 5/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSDemokrat (3 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 Kursi), Partai Amanat Nasional (3Kursi), Partat Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 Kursi), dan Partai PersatuanPembangunan (2 Kursi). Jumlah dukungan Partai Politik sebanyak 12 kursi atausebanyak 48%; 9 22 9 29 3 Bahwa untuk Partai Golkar pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, dalamFormulir B.KWK Parpol Penggugat sama sekali TIDAK MENCANTUMKANPARTAI GOLKAR SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG PENGGUGAT.

  Partai Golkar Kepengurusan Agung Laksono,bertanggal Juli 2015; Foto copy Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Papua, bertanggal 25 Juli 2015; Foto copy surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua TentangPengusulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai GolonganKarya, bertanggal 10 Juli 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai Golongan Karya Tentang PelaksanaTugas Pengurus DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua,bertanggal 31 Maret 2015; Foto copy Keputusan DPP Partai

• Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

  Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.

  diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya

  Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.

  surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.

• Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Dewan Syuro DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua DewanTanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsatahun 2005 di Semarang yang sesuai dengan KetetapanMuktamar Il Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di SemarangNo.X/Muktamar/II/PKB/IV/2005 tentang Ketua Umum DewanSyuro Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan BangsaPeriode Tahun 20052010 dan Ketetapan Muktamar II PartaiKebangkitan Bangsa No.XIl

  Peraturan Partai No. 0534/DPPO2/111/A.1/1/2002 tentang TATA CARA PENGISIAN LOWONGANJABATAN ANTAR WAKTU PARTAI KEBANGKITAN BANGSABahwa terhadap keabsahan MLB Ancol yangdiselenggarakan Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. dkktelah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali yangtelah terregistrasi Perkara PKHalaman 11 dari 81 halaman.

  Surat Dewan Pengurus Pusat PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 6000/DPP03/V/A.2/X/2010,tanggal Oktober 2010, perihal Perubahan Kepengurusan DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 20082014.

  Pasal 40 ayat (1) huruf c makasangat bertentangan karena perubahan masa baktikepengurusan Partai Politik (dalam hal ini PKB) harusmelalui Permusyawaratan Tertinggi Partai yaitu) Muktamaratau Muktamar Luar Biasa. Sejalan juga dengan ketentuanUndangUndang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai PolitikHalaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 71/G/2011/PTUNJKT17.18.19.14Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28.

  Padahal, Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengancara musyawarahMuUfakat 2 24+ = see soho 6 Shee See See Beers Shee See o ome = 3(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaianperselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luarpengadilan ; +225 rrr errr rere eee(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat

• FaridWadjdy;Bahwa sampai dengan gugatan aquo ini diajukan, gugatan partai politikterhadap Partai Patriot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register PerkaraNomor: 1571/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL belum mendapat putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberhentian Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kota Samarinda adalah tidak sah;7.

  Anggota DPRD/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:(h). dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh Partai Politiknya danyang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan,pemberhentiannya sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;8.

  Adapunbunyi ketentuan pasal 383 ayat 2 huruf h tersebut selengkapnya adalah sebagaiberikut: Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu12sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila h diberhentikan sebagaianggota partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.Selanjutnya pasal 383 ayat 2 huruf h ini dijelaskan pada penjelasan pasal demipasal yaitu sebagai berikut: Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan

  Aidil Fitri,SH dari Partai Patriot oleh Sdr. Muhammad Hatta, yang dilampiri Surat DPP/DPW/DPC Partai Patriot Nomor : 303/SK/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28Oktober 2009 Tentang Pemecatan Anggota Partai Politik, Nomor : 304/SI/DPPPATRIOT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Perihal Rekomendasi PAW AnggotaDPRD Kota, Nomor : 090/RKM/DPWPATRIOT/XI/2009 tanggal 4 Nopember2009 dan Nomor : 028/SM/DPCPATRIOT/SMD/XI/2009 tanggal 10 Nopember2009 Tentang PAW Sdr.

  keputusan yang berkaitan danbersumber dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,tetapi diperiksa dan diadili dalam lingkungan/peradilan yang sama yaitu di Peradilan Umum;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam yurisprudensi tetap MahkamahAgung juga telah ditegaskan dalam kaidah hukum yang terkandung didalamnya

• ARUDJI KARTAWINATA VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN ; PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT

  Tergugat adalah KetuaDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Objek sengketa adalahSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :231/SK/DPD.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatanatas nama H.

  DemokratSumsel Nomor 004/A.1/PD/DPD/SS/XII/2013 ( Sesuai FotoSurat Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai Demokrat SumselNomor 0054/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 ( Sesuai FotoSurat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat Nomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 ( Sesuai Foto copy );Surat Menteri Dalam Negeri RI c/q Dirjen Otonomi DaerahKementerian Dalam Negeri R.I ( Sesuai Foto copySurat Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat LaporanPelanggaran AD dan ART oleh DPP Partai Demokrat ( SesuaiFoto COpy ) ; nano nnn nnn nn nnn nn nnn ncn

  T.lll.2: Foto copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratPropinsi Sumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013tanggal 30 Desember 2013 (foto copy sesuai asli) ;3. T.l.3: Foto copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 231/SK/DPP.PD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotocopy sesuai asli) ; 4. T.Ill.4.: Foto copy surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi SumateraSelatan Nomor 01/KPU.Prov006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014(foto copy sesuaii asli) ; 5.

  T.IV.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor : 231/SK/ DPP.PD/XII/2013, tanggal 23 Desember2013 (Sesuai Foto copy );2. T.IV.2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat PropinsiSumatera Selatan Nomor : 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013(Sesuai Foto Copy) ; 22"halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUNPLG3.

  Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat PropinsiSumatera Selatan Nomor 0053/A.3/PD/DPD/SS/XII/2013 tanggal 30Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan a.n.

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional;1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., dan Negeri Sirait, S.H., M.H.

  P U T U S A NNomor : 91/G/2010/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagaiberikut, dalam perkara antaraDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN, berkedudukan di Jakarta, beralamat di JalanKota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Amelia A.Yani,Warga Negara Indonesia

  , jabatan selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional(DPP PPRN) berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud denganSurat Keputusan No.

  M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum,dahulu beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148,Pondok Bambu, Jakarta Timur kemudian beralamatsementara di Jl. Tebet Barat Dalam No. 11, JakartaSelatan, sekarang beralamat di Jalan Kota Bumi No.11Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,dengan ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu,SH., MH., dan Effendy P.

  MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional paling lama14.

  Dengan demikian, gugatan inidiajukan masih dalam tenggang wwaktu~ yang diaturperaturan perundangan yangDerakO)s a6 sece seme seme sche See Se Smee SAS SHS SRS sae oeAlasan alasan Gugatan.Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah PartaiPolitik yang telah berbadan hukum yang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan terakhirnyatermuat dalam Akta Perubahan No.1 tertanggal 4Desember 2007 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH., Notaris di Jakarta; dan telah mendapatHalaman 7 dari