Bahwa Penggugat juga memberikan kesempatan berusaha kepadapengusahapengusaha lokal khususnya bagi ibuibu rumah tanggayang memiliki tempat dan modal minimal Rp. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah), secara Waralaba (Franchise) antara lainberlokasi di : Jl. Raya Dieng No. 30 Malang, Jawa Timur, dibuka pada Tahun2002; Jl. Dharmawangsa No. 4 Vila Indah Padjajaran, Bogor JawaBarat, dimuka pada Tahun 2003 (Pewaralaba Ibu Dian); Sun Plaza, Jalan K.H.

Penggugat:
SARI WAHYU WIJAYANTI
Tergugat:
DINI PUSPITASARI
Turut Tergugat:
Pimpinan Toko Waralaba INDOMARET

Oleh karena objek perjanjian yang dibuat tersebut adalah"Waralaba", namun pada saat perjanjian dibuat pemberi waralaba belum mempunyaiSurat Tanda Pendaftaran Waralaba. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuatperjanjian kerjasama waralaba, sedangkan Termohon yang "mengaku sebagai pemilikwaralaba" pada saat penandatanganan perjanjian belum mempunyai Surat TandaPendaftaran Waralaba sebagai legalitas kepemilikan Waralaba.

Data identitasPemberi Waralaba; b. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba; c. Sejarah kegiatanusahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan keuangan 2 (dua)tahun terakhir; f. Jumlah tempat usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; dan h. Hakdan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Tapi PemohonKasasi tidak pernah diberikan prospektus Waralaba hingga saat ini ;Lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PP 42/2007 :Pemberi Waralabawajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuatperjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Dalam Lampiran I angka 2 PP42/2007 disebutkan :Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuatLegalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP).

Haltersebut bertentangan dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 Tentang Waralaba yang mewajibkan Pemberi Waralabamendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjianwaralaba dengan penerima waralaba (Pemberi Waralaba harus mempunyaiIzin Teknis, antara lain Izin Usaha Salon Kecantikan, Tanda Izin Usaha,Tanda Daftar Perusahaan dari Pemberi Waralaba sebelumperjanjianwaralaba.

Padahal Pemberi Waralaba tidak melaksanakan kewajibannya.

"Kerahasiaan" / Confidentiality (i.e. butir 3.n Gugatan).PerjanjianPerjanjian Terkait Telah Habis Masa Berlakunya.Bahwa Perjanjian Waralaba Marie France, Perjanjian Waralaba Bella, danPerjanjian Waralaba Crown (PerjanjianPerjanjian Terkait) telan habismasa berlakunya masingmasing pada tanggal:Halaman 7 Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKIa. 9 Agustus 2014 (Perjanjian Waralaba Marie France);b. 30 Juni 2015 (Perjanjian Waralaba Bella); danc. 30 Juni 2007 (Perjanjian Waralaba Svenson).Bahwa seluruh PerjanjianPerjanjian

Kekayaan Hak Intelektual yang telah terdaftar: Sesuai denganpenjelasan Pasal 3 PP Waralaba, hal ini mengacu kepada merekmerekdagang Marie France Bodyline, Svenson, dan Bella, yang telahterdaftar di Indonesia atas nama Tergugat.Bahwa selain telah memenuhi kriteria waralaba berdasarkan ketentuanhukum waralaba nasional; secara umum usaha waralaba Marie FranceHalaman 15 Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKI22.23.24.Bodyline, usaha waralaba Bella, dan usaha waralaba Svenson yangdijalani oleh Para Penggugat

.dan Penerima Waralaba (Vide Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba jo.

hubunganhukum waralaba yang ada antara Para Penggugat dan Tergugat.

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara PemberiWaralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi WaralabaLanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan"Para Penggugat juga sesungguhnya telah menyadari bahwa terdapatketentuan yang mewajibkan Perjanjian Waralaba dibuat secara tertulis, haltersebut nampak dari dalildalil yang merupakan pengakuan ParaPenggugat dalam Gugatan a quo.

Selanjutnya, Butir 11 Lampiran Il Permendag Waralaba juga telahmewajibkan bahwa Perjanjian Waralaba paling sedikit harus memuat(bersifat memaksa/dwingenrecht) (diantaranya):Butir 11 Lampir an Il Permendag Waralaba dikutip sebagai berikut:" Peryanjian Waralaba paling sedikit memuat:11. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba (baca: Tergugat) untuktetap menjalankan kewajibankewajibannya kepada PenerimaWaralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Peranjianberakhir.."

Selanjutnya, Butir 6 Lampiran Il Permendag Waralaba telah mewajibkanbahwa Perjanjian Waralaba paling sedikit harus memuat (bersifatmemaksa/dwingenrecht) (diantaranya):Kutipan Butir 6 Lampiran Il Permendag Waralaba:" Peryanjian Waralaba paling sedikit memuat:6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan PemberiWaralaba kepada Penerima Waralaba seperti: wilayah Sumatra, Jawadan Bali atau di seluruh Indonesia."13.

Sejalan dengan hal tersebut, Butir 10 Lampiran Il Permendag Waralabajuga telah mewajibkan bahwa Perjanjian Waralaba tidak dapat memuatketentuan yang mengatur pemutusan Perjanjian Waralaba secara sepihak.Kutipan Butir 10 Lampiran II Permendag Waralaba:" Peryanjian Waralaba paling sedikit memuat:10.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentangWaralaba (Selanjutnya disebut "PP Waralaba") mensyaratkan bahwa:"PEMBERI WARALABA WAJIB MENDAFTARKAN PROSPEKTUSPENAWARAN WARALABA SEBELUM MEMBUAT PERJANJIANWARALABA DENGAN PENERIMA WARALABA."

Selanjutnya, Pasal 9 Permendag Waralaba menyatakan sebagai berikut:Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor : 53/MDAG/PER/8/2012Pasal 9(1) Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW.(2) Untuk mendapatkan STPW, Pemberi Waralaba berasaldari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalamnegeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralabaluar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dariWaralaba dalam negeri wajib mendaftarkan ProspektusPenawaran Waralaba ke Direktorat Bina UsahaPerdagangan up.

Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;5.

Bahwa Tergugat sebagai penerima waralaba (franchisee) memilikikewajiban untuk membayar royalty fee dan franchise fee kepada PihakPenggugat yaitu berdasarkan: Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal25 April 2015 yang menyebutkan: Franchise Fee sebesar Rp.77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) pada saat Para Pihakmenandatangani Perjanjian Waralaba. Franchise Fee mana akandipergunakan untuk halhal sebagai berikut:a.

sebagai KeadaanMemaksa yang diatur dalam Pasal 28 Perjanjian Waralaba.18.

Pasal13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertangal 25 April 2015 tersebut,adalah merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugatterhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan PerjanjianKerjasama Waralaba tertangal 25 April 2015 tersebut.Tentang Outlet MYSalon Galaxi Bekasi19.

yaitu berdasarkan:Pasal 14 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjsama Waralaba tertanggal18 Juni 2015 disebutkan bahwa: Franchise Fee sebesar Rp.61.600.000, (enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) yangbesarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saatpenandatanganan Perjanjian Waralaba.

terhadap kewajibankewajibannya berdasarkanPerjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.Pasal 17 ayat (2) butir (7) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18Juni 2015, disebutkan bahwa : Pihak Kedua tidak melaksanakanketentuanketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi ataumelakukan pelanggaran terhadap kewajibankewajibannya berdasarkanPerjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.Pasal 8 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa:Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Waralaba

Surat Perjanjian Waralaba, ditetapkan bahwaTermohon Kasasi berhak mengakhiri perjanjian waralaba sebelumjangka waktu waralaba berakhir, apabila Pemohon Kasasi gagal dalampencapaian Target Penghasilan selama 3 tahun berturutturut.

lokasi usaha Waralaba".

dengan para penerima waralaba.

Adapenerima waralaba yang mempertanyakan sikap pemberi waralaba yangselalu pasif, diam dan tidak peduli terhadap setiap kesulitan yang dialamipenerima waralaba. Semboyan "full support management, full supportmarketing" dinilai hanya sebagai alat pemikat belaka agar seseorang maumenjadi penerima waralaba.

Perjanjian Waralaba yaitu paling lambat 45 hari kalender setelahpenanda tanganan Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba bersamasama denganPemberi Waralaba sudah harus meresmikan pembukaan outlet dan kegiatanoperasional usaha waralaba sudah harus dimulai, Pemohon Kasasi telah meresmikanpembukaan outlet pada tanggal 21 Juli 2003 atau hanya 16 hari kalender setelahtanggal penandatanganan Perjanjian Waralaba (5 Juli 2003);Bahwa Pemohon Kasasi menolak semua pertimbangan Judex Facti PengadilanNegeri Jakarta

termaksud dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, berjalan denganbaik.

Pasal13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertangal 18 Juni 2015 tersebut, adalahHal. 10 Put.

Lisensi.Pasal 17 ayat (2) butir (7) Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18Juni 2015, disebutkan bahwa : Pihak Kedua tidak melaksanakanketentuanketentuan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi ataumelakukan pelanggaran terhadap kewajibankewajibannya berdasarkanPerjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi.Pasal 8 Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, disebutkan bahwa:Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Waralaba maka Perjanjian ini turutHal. 14 Put.

tanggal 18 Juni2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015.Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal25 April 2015 disebutkan bahwa: Para pihak setuju bahwa perselisihanantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Waralaba ini, akandiselesaikan secara musyawarah.

Menyatakan hukumnya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta PerjanjianKerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal18 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah danmengikat;3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan IngkarJanji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015;4.

, untuk membuat Perjanjian Waralaba Sari yang tidak seimbang, dengantujuan untuk mengeruk keuntungan yang tidak wajar dari PenggugatRekonvensi sebagai partner usaha;Bahwa karena terbukti bahwa Perjanjian Waralaba Sari adalah perjanjianyang tidak seimbang dan dibuat dengan iktikad tidak baik, maka adalah wajarjika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Waralaba Sariyang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi

;Bahwa berkaitan dengan Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2009 tentangPerjanjian Kerjasama Waralaba "SARI" (Star Abadi Ratu Indonesia) yangdibuat pada Notaris Faizal lrawan, S.H., Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat mempermasalahkan:1. Apakah Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2009 tentang PerjanjianKerjasama Waralaba "SARI" (Star Abadi Ratu Indonesia) yang dibuatpada Notaris Faizal lrawan, S.H., dibuat sesuai dengan ketentuan yangHalaman 17 dari 26 hal. Put.

Apakah Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sebagai pemilikwaralaba telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yangdiatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?;Bahwa selanjutnya yang perlu dibahas adalah apakah Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Akta Nomor 1tanggal 21 Juni 2009 tentang Perjanjian Kerjasama Waralaba "SARI" (StarAbadi Ratu Indonesia) yang dibuat pada Notaris Faizal lrawan, S.H.

bertambah besar, maka PemohonKasasi/Pemohon Banding/Tergugat memutuskan perjanjian waralaba ini;Apakah Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sebagai pemilikwaralaba telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diaturPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 7;Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 tentang waralaba, Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan prospektuspenawaran waralaba sebelum

membuat perjanjian waralaba.

waralaba;.

Bahwa, di dalam konsep waralaba, pihak pemberi waralaba wajibmemberikan prospektus penawaran waralaba sebagaimana di maksuddalam Pasal 7 ayat (1) PP Waralaba yang mengatur Pemberi Waralabaharus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon PenerimaWaralaba pada saat melakukan penawaran;.

Bahwa lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) PP Waralaba mengatur secara tegas:Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat paling sedikit:Data identitas Pemberi Waralaba;Legalitas usaha Pemberi Waralaba;Sejarah kegiatan usahanya;Struktur organisasi Pemberi Waralaba;Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;~ 2929 5 pJumlah tempat usaha;g. Daftar Penerima Waralaba; danh.

usaha waralaba sesuai denganKabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dansesuai dengan Negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi WaralabaLuar Negeri;7.7.Daftar Penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaandan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba baik yangberdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri;7.8.Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaituhak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupunPenerima Waralaba seperti:a.

Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari PenerimaWaralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajibanmemberikan pembinaan secara berkesinambungan kepadaPenerima Waralaba;b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektualatau ciri knas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnyaPenerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaanHKI atau ciri knas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.8.

PP Nomor16 Tahun 1997 tentang Waralaba jo.

kepadapenerima waralaba;Wilayah usaha;Hal. 10 dari 56 hal.

Bahwa ternyata pembuatan dan pelaksanaan Bukti P1, sebagai suatuperjanjian waralaba melanggar atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang waralaba yang berlaku pada saat Bukti P1ditandatangani (cq. PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba jo.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 Tahun2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat TandaPendaftaran Usaha Waralaba) dan yang berlaku saat ini (cq. PP Nomor 42Tahun 2007 tentang Waralaba jo.

fairness dalamsuatu perikatan karena pemberi waralaba (cq.

No. 278 K/Pdt/2013Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba jo. PP Nomor 42 Tahun 2007tentang Waralaba jo.

M.Kn,Notaris di Kota Tangerang Selatan, (in casu Turut Tergugat), AktaPerjanjian Waralaba (Franchise) sebagaimana ternyata dari AktaPerjanjian Waralaba (Franchise) No. 11 tertanggal 17 Juni 2016,yang salinannya terlampir sebagai Bukti P1;. Bahwa sebelumnya, Para Tergugat telah menyiapkan draftPerjanjian Waralaba (Franchise) secara sepihak tanpamendiskusikan dan menjelaskan maksudmaksud dan pengertiandari tiap klausula yang ada dalam Perjanjian Waralaba tersebutkepada Para Penggugat.

Bahwa Para Tergugat juga telah beritikad buruk dengan memasokmesinmesin kelengkapan waralaba Elty Clinic untuk Penggugat1yang tidak lengkap dan tidak berfungsi sempurna;9.

antara Para Penggugatdan Para Tergugat telah melakukanmusyawarah untuk membatalkan Akta Perjanjian Waralaba secaradamai, namun tidak berhasil;13.

Misalnya, sistem manajemen, cara penjualandan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakankarakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

Huruf e Yang dimaksud dengan dukungan yangberkesinambungan adalah dukungan dan Pember Waralaba kepadaPenerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbinganoperasional, pelatihan, dan promosi.

Pendaftaran Waralaba Nomor 503/003.C/436.6.11/2011,dimana terbukti bahwa Waralaba baru terdaftar pada tahun 2011, yaitu 1 (satu) tahun setelahakta perjanjian kerjasama waralaba No. 34 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapanNatalya Yahya Puteri Wijaya, SH., Notaris di Surabaya.

Adapun yang menjadi dasar laporan adalah dikarenakan TERMOHON (dahulu selakuPEMOHON) mengaku memiliki usaha waralaba dan dengan bujuk rayu mengatakanbahwa seluruh legalitas surat yang berhubungan dengan waralaba merk Yemembersudah lengkap dan menyatakan telah berpengalaman mengelola waralaba.

Hal tersebutbertentangan dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 TentangWaralaba yang mewajibakan Pemberi Waralaba mendaftarkan prospektus penawaranwaralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.18.

Olehkarena objek perjanjian yang dibuat tersebut adalah "WARALABA", namun pada saat perjanjiandibuat pemberi waralaba belum mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Bagaimanamungkin seseorang dapat membuat perjanjian kerjasama waralaba, sedangkan TERMOHONyang "mengaku sebagai pemilik waralaba" pada saat penandatanganan perjanjian belummempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai legalitas kepemilikan Waralaba.

mengenai Waralaba diatur dalam Peraturanmengenai waralaba dalam PP No 42 Tahun 2007 dan Kepmen 31Tahun 2008;e Bahwa tentang penyelenggaraan waralaba diatur dalam Perda No1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba ; Menimbang,bahwa untuk menguatkan dailildalil bantahannnya, Termohon mengajukan buktibuktisurat berupa :e Foto copy Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan SurabayaReg.

MENGADILI:DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat; DALAM KONPENSI :Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; Menyatakan Akta No.01 tanggal 21 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Waralaba SARI (Star Abadi Ratu Indonesia) yang dibuat oleh Notaris Faizal Irawan, SH. adalah sah ; Menyatakan Akta No.01 tanggal 21 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Waralaba SARI (Star Abadi Ratu Indonesia) yang dibuat oleh Notaris Faizal Irawan, SH. berlaku sebagai Undang-Undang bagi

Menyatakan Akta No. 01 tanggal 21 Juni 2009 tentang Perjanjian KerjaSama Waralaba SARI (STAR ABADI RATU INDONESIA) yang dibuatpada Notaris Faizal Irawan, SH adalah sah ; 4. Menyatakan Akta No. 01 tanggal 21 Juni 2009 tentang Perjanjian KerjaSama Waralaba SARI (STAR ABADI RATU INDONESIA) yang dibuatpada Notaris Faizal Irawan, SH berlaku sebagai undangundang bagiPENGGUGAT maupun TERGUGAT ; 5.

nesrinnicemainnnenrssicensh nnn ene neiBahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah agar pemerintahmengetahui legalitas dan bonafiditas dari Pemberi Waralaba untukmenciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secaraCIID ~ mmm mmm nn nm nc NRBahwa ternyata PENGGUGAT sampai saat ini belum pernah mendaftarkanPrOSPEKtUSNYA 5n nnn nnn n nnn enn cnn ncn ccna nnn nnn nn cnn ans sassBahwa selain itu Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007mengatur Pemberi waralaba harus memberikan

prospektus kepada calonPenerima Waralaba saat memberikan penawaran ;Bahwa sampai saat ini TERGUGAT belum pernah menerima prospektusdari PENGGUGAT.

, dalam menjalankan usaha Waralaba SARI,ternyata TERGUGAT adalah pihak yang harus menanggung semua bebankeuangan, termasuk semua biaya dan pajak serta ongkosongkos yangdiperlukan untuk menjalankan usaha, sedangkan PENGGUGAT tidakmemiliki Kewajiban kKeuangan apapun juga, sedangkan PENGGUGAT telahmelakukan wanprestasi karena tidak memberikan gambaran mengenaipeluang usaha Waralaba SARI kepada PENGGUGAT ;Bahwa dengan tidak diberikannya Proforma Keuangan atau FranchiseProforma serta untuk mencegah kerugian

SARI dan tidak memberikan prospektus saatmemberikan penawaran Waralaba kepada TERGUGAT, serta melakukanpengelolaan operasional SALON SARI GROGOL secara tidak sesuai denganKELSFIEMAUT EK AUIINAN) j~~~~=~

waralaba No. 57 tanggal 24 April 2012 tersebut telan sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba (selanjutnya disebut PPW),sebagaimana telah memenuhi kriteria waralaba yang termaktub dalam pasal 3 PPW dantelah memenuhi klausula yang ditentukan dalam perjanjian waralaba sebagaimanatermaktub dalam pasal 5 PPW, bahkan Perjanjian waralaba ini telah memenuhi syaratsahnya perjanjian yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan :Untuk sahnya perjanjianperjanjian diperlukan

dan tegas perjanjian waralaba tersebut telah sesuai dengan hukumdan berlaku mengikat selayaknya undangundang bagi pihakpihak yangmengadakannya, dengan kata lain baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT wajib untuktunduk dan patuh terhadap klausaklausa yang terdapat dalam perjanjian waralaba No.57tanggal 24 April 2012 tersebut; Bahwa, didalam perkembangannya, TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinyasebagaimana termaktub dalam pasal 10 ayat (1) huruf (b) perjanjian dimaksud yangITTISITY LAGAN: ~n mma mmm nn

, yang pada intinya menyatakanbahwa terhitung tanggal 2 Oktober 2012 Perjanjian Waralaba No.57 tanggal 24 April2012 dinyatakan batal / tidak lagi mengikat secara hukum, maka sebagaimana termaktubdalam pasal 44 ayat (4) Perjanjian Waralaba No.57 tanggal 24 April 2012, dinyatakanDalam hal perjanjian ini dimintakan diberhentikan oleh salah satu pihak olehkarena adanya bukti pelanggaran pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasalini, maka pihak yang salah berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000

Dan untukmenujukkan itikat baik serta kesungguhan Tergugat maka Tergugat meluangkanwaktu untuk datang guna menandatangani perjanjian tersebut;Bahwa meskipun Tergugat tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca danmempelajari isi Perjanjian Waralaba yang disodorkan Notaris serta Notaris jugatidak pula menjelaskan mengenai isi dari Perjanjian Waralaba Nomor 57 tanggal 24April 2012, Tergugat tetap menandatangani Perjanjian Waralaba tersebut karenaTergugat mempunyai persangkaan baik terhadapPRG UG all>

menerima salinan perjanjian waralaba tersebut.

Dan saat itu juga Penggugat melakukan negosiasi tentangmekanisme pembayaran harga penjualan bisnis waralaba tersebut agardapat dibayar secara angsuran.

Selain itu telah ditegaskandalam penjelasan atas Pasal 8 tersebut bahwa Pembinaan yang diberikanPemberi Waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasukmelakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukanoleh Penerima Waralaba. Faktanya yang dilakukan oleh Tergugat nampaksekali seolaholah hanya ingin meraup pembayaran dari nilai franchisenyasaja, kemudian ditinggal pergi begitu saja.

Nampak sekali mulai dari tidakdilakukannya penggantian mesinmesin perawatan yang telah rusak dantidak dikirimkannya kembali (supply) obatobatan perawatan kepadaPenggugat;23.Bahwa sejalan dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 di atas, Perjanjian24.Waralaba a quo telah bertentangan dengan Peraturan Menteri PerdaganganRI Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata CaraPenerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, khususnya Pasal 7angka 1 yang menegaskan : Jangka waktu Perjanjian Waralaba antaraPemberi

Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama berlaku paling sedikit10 (Ssepuluh) tahun;Sedangkan di dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba a quo (Vide AktaNomor 34 tanggal 31 Agustus 2010) yang telah dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat dan Tergugat khususnya pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan:Dalam perjanjian ini Franchisor telah memberikan hak waralaba kepadaFranchisee untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal31082010 (tiga puluh satu Agustus dua ribu sepuluh) dan berakhir padatanggal

AktaPerjanjian Kerjasama Waralaba tersebut;.

Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini terdapat hubungan hukumbisnis waralaba antara Tergugat Ill (in casu Pemberi Waralaba) denganTergugat II dalam hal ini Direktu CV HD JAYA (in casu Penerima Waralaba)yang didasarkan pada perjanjianperjanjian waralaba (vide bukti).

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III,dan atas hubungan hukum dan kerja sama waralaba yang tejadi antaraTergugat II adalah kerjasama waralaba yang terletak di Gerai WaralabaAlfamart Gantar dan Gerai Waralaba Alfamart Gantar tersebutmerupakan milik dari dan Tergugat II (in casu Penerima Waralaba) yangmerupakan mitra Waralaba dari Tergugat III, sebagaimana yang telahdijelaskan dan diuraikan dalam Gugatan a quo;.

30 Desember 2019 (PerjanjianPerjanjian Waralaba) (videbukti);.

Perjanjian Waralaba Nomor SATCV.HD.JAYA/WL/JBBK/XII/2009/036 tertanggal 15 Desember 2009 danPerjanjian Perpanjangan Waralaba Nomor SATHDJ/PWL/XII/2019/073tertanggal 30 Desember 2019 (PerjanjianPerjanjian Waralaba) (videbukti);b.

Waralaba yang disebabkan kelalaian Penerima Waralaba;4.

Fotocopy PERJANJIAN PEMBELIAN WARALABA tanggal 3 Maret 2017,yang diberi tanda T1;2. Fotocopy dari print out foto ketika Tergugat menandatangani perjanjianhutang piutang pada tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda T2;3. Fotocopy dari print out chat WA Group Pinky Guard Manado, 14September 2017, diberi tanda T3;4. Fotocopy dari print out chat WA dengan pemilik lokasi Pinky GuardManado, 13 Desember 2017, diberi tanda T4;5.

Geral Pinky Guarddi Kota Manado senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),dimana Penggugat selaku pembeli waralaba dan Tergugat selaku penjualwaralaba.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat PerjanjianPembelian Waralaba Gerai Pinky Guard di Kota Manado;2.

Bahwa sampai saat ini Gerai Pinky Guard di Kota Manadofasilitasnya belum lengkap sebagaimana yang diperjanjikan dalamperjanjian pembelian waralaba;Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2018/PN Skh5, Bahwa Gerai Pinky Guard di Kota Manado di kembalikan kepadaCV.

telah terbukti bahwa telah terjadi PerjanjianPembelian Waralaba Geral Pinky Guard di Kota Manado senilalRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Penggugatselaku pembeli waralaba dan Tergugat selaku penjual waralaba;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P4 Penggugat sudahmelakukan pembayaran nilai perjanjian sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus duaHalaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2018/PN Skhpuluh lima juta rupiah) dengan cara menyerahkan 2 (dua) unit

Menetapkan barang bukti berupa: - Foto copy sertipikat merek K-24 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan hak azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, tanggal 12 Januari 2004 (legalisir);- Foto copy perpanjangan merek K-24 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2012;- Foto copy perjanjian waralaba apotek K-24 antara PT.

K-24 Indonesia;- Foto copy SURAT No: 089/K-24/LEGAL/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012 perihal peringatan pembayaran franchise fee Apotek K-24; - Foto copy surat No: 093/K-24/LEGAL/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012, perihal peringatan kedua untuk apotek K-24 Cepu;- Foto copy surat No: 111/K-24/LEGAL/IX/2012, tanggal 2 Oktober 2012, perihal peringatan dan undangan terakhir untuk apotek K-24 Cepu;- Foto copy SK pencabutan hak waralaba tanggal 7 Nopember 2012;- Foto apotek K-24 pada tanggal 20 November

K24 Indonesia selakupemberi waralaba atau pemilik merekK24 yang sah;e Bahwa yang dimaksud dengan perjanjianatau kerja sama waralaba adalah kerjasama antara pemberi waralaba danpenerima waralaba dimana pemberiwaralaba memberikan hak ~ untukmenggunakan hak kekayaanintelektualberupa merek yang sudah terdaftar diDitjend HKI/Hak Kekayaan Intelektual dansistem pengelolaannya kepada penerimawaralaba di wilayah waralaba sertaselama jangka waktu waralababerdasarkan perjanjian waralaba;Halaman 13 dari 70 Putusan

K24 Indonesia selakupemberi waralaba atau pemilik merekK24 yang sah;e Bahwa yang dimaksud dengan perjanjianatau kerja sama waralaba adalah kerjasama antara pemberi waralaba danpenerima waralaba dimana pemberiwaralaba memberikan hak ~ untukmenggunakan hak kekayaanintelektualberupa merek yang sudah terdaftar diDitjend HKI/Hak Kekayaan Intelektual dansystem pengelolaannya kepada penerimawaralaba di wilayah waralaba sertaselama jangka waktu waralababerdasarkan perjanjian waralaba;Halaman 19 dari 70 Putusan

K24 Indonesia yang diwakili olen GideonHartono selaku Direktur dalam hal ini sebagai Pemberi Waralaba dengan CV.Ramai Medica yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur dalam hal inisebagai Penerima Waralaba mengadakan perjanjian sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Waralaba Apotek K24 tanggal 15 Juni 2009, yang padapokoknya PT. K24 Indonesia memberikan hak waralaba Apotek K24 kepadaCV.

, yang sekaligus jugamenerima pemutusan perjanjian waralaba sepihak dari PT.

Pasal 4 ayat (1)PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 31/MDAG/PER/8/2008, yang menyebutkan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (1) PP No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba :"Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaranwaralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran."Pasal 7 ayat (2) PP No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba :Hal. 2 dari 77 hal. Putusan perkara perdata No.501/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar."

Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat paling sedikit mengenai:a. data identitas Pemberi Waralaba;b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;c. sejarah kegiatan usahanya;d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;f. jumlah tempat usaha;g. daftar penerima Waralaba; danh. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba."

Putusan perkara perdata No.501/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar.Pasal 4 ayat (1) PP No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba :"Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara PemberiWaralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukumIndonesia."

, khususnya Pasal 4 ayat (/) yangmenyatakan: Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberiwaralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

penandatanganan perjanjian waralaba";Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba dinyatakan:"Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba denganpenerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia";Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta di persidangandiperoleh kenyataan bahwa para Tergugat tidak memberikan prospectus penawaran waralabakepada Penggugat, sesuai dengan bukti P2 Penggugat mengetahui