PT BOSTON CONSULTING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PREMIUM CONSULTING

PREMIUM CONSULTING, berkedudukan di Rukan TanjungMas Raya Blok B1/43, Jalan Lenteng Agung Raya Jakarta Selatanyang diwakili oleh Direktur Hery Budiharto, dalam hal ini memberikuasa kepada Dedy Dwi Yuliantyo, S.E.,S.H.,M.H.

Premium Consulting membayar ganti rugikepada pekerja Sdr. Mardanu A. terhitung Agustus 2015 sampai denganSeptember 2015 (51 hari kali Rp2.000.000,00 = Rp102.000.000,00);2. Agar masingmasing pihak memberikan jawaban secara tertulis atasanjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)hari kerja setelah menerima surat ini dengan catatan:a.

PA CONSULTING INDONESIA;

PA CONSULTING INDONESIA, berkedudukan di GrahaIskandarsyah Lt. 7, Jl.

PA Consulting, NPWP: 01.071.511.8058.000, tidak memperhatikanatau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.4.

PA Consulting (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukanHalaman 7 dari 20 halaman.

PA Consulting, NPWP: 01.071.511.8058.000, telah memenuhiketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggatelah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yangditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PA Consulting Indonesia, sehingga PPN yang lebih dibayar Rp.100.000,00sudah tepat dan benar.

CONSULTING INDONESIA;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DBI CONSULTING GROUP tersebut

PT DBI CONSULTING GROUP VS ERIKA SEFIANI,

PUTUSANNomor 782 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DBI CONSULTING GROUP, berkedudukan di Plaza SentralLantai 3 Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Gideon Adi Siallagan, S.E.

hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengakibatkan batalnya putusan sesuaisifat hukum acara karena tidak diatur maka tidak dapat ditafsirkan putusanmenjadi batal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT DBI CONSULTING

Management Consulting (Asia Pasific) Pte. Ltd

DBI CONSULTING GROUP >< PT. CINGGARINDO GALBA

OBI CONSULTING GROUP,Suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukandi Plaza Central Lt.3, JLn Jenderal Sudirman Kav. 47,JakartaSelatan yang dalam hal ini diwakili leh Gedeon AdiSiallagan,SE.Ak.CPA sebagai Direktur berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 117/PDT/LBHGN/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015diwakili oleh Yoyada Siallagan,SE.SH.MH, Dwi Atmoko,SH,Anwarsyah Tarigan,SH.MH, Al Mumin Tanjung,SH.MH, AdeFaisal,SH, Johorman Gultom,SH.MH.MBA, Hamdan Daulay,SH,Edward Sinambela,SH, Bistok Ledi.J

Bahwaantara Posita dan Petitum bertentangan dan tidak mempunyai kausalitassatu dengan yang lainnya, seperti misalnya disebutkan PENGGUGATtidak secara jelas mewakili Perusahaan Perseran yang mana, kecualihanya Kop Surat bertiuliskan Parker Randall, DBI Consulting, danPENGGUGAT hanya menawarkan jasa Audit Pajak yang ditandatanganioleh seorang Manager yang bernama Jovada Siallagan, yang tidakmempunyuai kapasitas hukum apapun untuk mewakili perusahaanperseroan, apalagi bertindak untuk dan atas nama perusahaan

DBI Consulting Group melayangkanGugatan Wan Prestasi terhadap TERGUGAT, padahal dari Surat TaxServices Yearly No.

DBI Consulting Group. Hal ini sesuai dengan ketentuanmengenai syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdata.. Bahwa suatu Perusahaan Perseroandalam menandatangani suatu perjanjian harus berdasar pada Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimanakewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat 17,berkewajiban menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

DBI Consulting Group, dan dalam surat tersebut tidak disebutkansecara jelas Saudara Joyada Siallagan mewakili perusahaan apa dan untuksiapa karena hanya tertera Kop Surat Parker Randall, DBI ConsultingGroup. Kewenangan Direksi dalam perusahaan Perseroan untukmelakuikan perikatan telah secara jelas diatur dalam Pasal 98 UU No 40Tahun 2007, dimana yang berhak untuk bertindak mewakili Perseroan baikdidalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi.7.

EARINDO CONSULTING

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WOORI CONSULTING tersebut;

PT WOORI CONSULTING VS JEREMIA ALDO KATUUK, S.H

PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING

PT TUNAS MOBILINDO PARAMA vs PT IFCA CONSULTING INDONESIA

., dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda,Kav. 61 Nomor 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Mei 2017:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/TurutTermohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I:LawanPT IFCA CONSULTING INDONESIA, berkedudukan di JalanSultang Agung, Nomor 58 AB, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;DanPT BMW INDONESIA, berkedudukan di The Plaza 21 Floor,Jalan M

Nomor 744 PK/Pdt/2017IFCA Consulting Indonesia, maka Tergugat II mohon kepada MajelisHakim untuk menyatakan Gugatan Pengguat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard);E.

GML PERFORMANCE CONSULTING

GML PERFORMANCE CONSULTING, yang diwakili olehDirektur Utama Suwardi Luis B.Psy,MBA, berkedudukan di GrahaGML 4th5th Floor, Artha Gading Niaga Blok B Nomor 2425,Jalan Bulevar Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H.,dan kawankawan, para Advokat, beralamat di Royal Palace BlokA19, Jalan Prof. Dr.

GML Performance Consulting (Penggugat) yang disesuaikandengan kebutuhan dari Komunitas Sumber Daya Manusia di Indonesia,sehingga terciptalah program GML Performance Consulting Certified HumanResources Professional.

GML Consulting Performance (ic.Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) meluruskanpandangannya dan lebih memahami UU Nomor 15/2001;Sejarah Dan Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Dilihat secara historis, undangundang mengenai HKI pertama kali ada diVenice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470.

GLC CONSULTING; MERDY MAXI WAYONGKERE, SH.

GLC CONSULTING, diwakili oleh Teruhisa Goto selakuDirektur PT. GLC Consulting, berkedudukan di Intiland Tower Lt.12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Philo Dellano, S.H., dkk, Legal PT.

GLC Consulting Nomor: 107tanggal 31102008, yang dibuat oleh dan dihadapan IswandonoPoerwodinoto, S.H.

GLC Consulting Nomor: 107 tanggal 31102008,dibuat oleh dan dihadapan Iswandono Poerwodinoto, S.H.,Notaris DKIJakarta dan PPAT Kotamadya Jakarta Timur, beralamat di Jalan RayaMalaka No.150, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, dan Kartu namasebagai Direktur dari : PT. GLC Consulting dan PT. GLC Communications,(Bukti: T3 , T4, T5);c.

Ebara Indonesiaberhadapan dengan Serikat Pekerja;6) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama bekerja di PT.GLC Consulting, mempelajari standard audit dan strategi negosiasidengan Serikat Pekerja, akan dibantu oleh Saudara Sylvia Novita, SHsebagai Legal Supervisor di PT. GLC Consulting yang melaksanakanpekerjaan utama dan rutin di PT.

GLC Consulting dan selamaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja d P.GLC Consultingatau pindah bekerja menjadi kayawan Klien, maupun berakhir/ditariknyaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak akan mempengaruhi jalannyakegiatan PT.GLC Consulting;7) Bahwa apabila Klien sudah memerlukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bekerja ditempat PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUDARTA CONSULTING, tersebut;

PT SUDARTA CONSULTING VS 1. MAMAT RAHMADI, DKK

PA CONSULTING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PA CONSULTING INDONESIA, NPWP: 01.071.511.8063.000, tempat kedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 23, Jakarta 12950,(sekarang PT. CASTLEROCK CONSULTING, NPWP:01.071.511.8064.000, tempat kedudukan di GrahaIskandarsyah, Lantai 7, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 66C,Jakarta 12160), dalam hal ini diwakili oleh Michael RobertCrosetti, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan DirekturPT. PA Consulting Indonesia sekarang PT.

bahwa amar PutusanPut.25869/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 21berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorSeptember 2010 yang telah Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP949/WPJ.04/2009 tanggal 5Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.dDesember 2006 Nomor 00029/207/06/012/08 tanggal 22 Oktober 2008, atasnama: PT PA Consulting

PA CONSULTING INDONESIA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauankembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yangkalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

PA CONSULTING INDONESIA tersebut;Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2013Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

PT.DBI CONSULTING GROUP >< PT.JETEC INDONESIA CS

PUTUSANNomor 738/PD1/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 2222222 22220 220 2PT DBI CONSULTING GROUP, Suatu. Badan Hukum berbentuk PerseroanTerbatas beralamat di Plaza Sentral Lt. 3 Jl. Jend.

DBI CONSULTING GROUP(Pembanding/Penggugat) dengan PT. JETEC INDONESIA/TERBANDINGVTERGUGAT (vide Bukti T11) dan Bukti P2 antara PT.

GML PERFORMANCE CONSULTING, tersebut;

GML PERFORMANCE CONSULTING VS BOY TINUS GARNIDA

PT BOSTON CONSULTING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3646/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BOSTON CONSULTING INDONESIA, beralamat diSampoerna Strategic Square Tower A Lantai 19, JalanJenderal Sudirman Kav. 4546, Karet Semanggi, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, yang diwakili olehYulius, jabatan Direktur,;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00088/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2014, atas nama PT Boston Consulting Indonesia,NPWP: 01.071.000.2058.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum; danc.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT BOSTON CONSULTING INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BOSTON CONSULTING INDONESIA;;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT RENOIR CONSULTING INDONESIA tersebut;

PT RENOIR CONSULTING INDONESIA VS MATTHIAS CHRISTIAAN VAN DER POLS,

PUTUSANNomor 143 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapeninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT RENOIR CONSULTING INDONESIA, yang diwakili olehHerry Alexander Rindengan (Direktur), berkedudukan diGedung Ariobimo Central, Lantai 4, Jalan H.R.

selama proses penyelesaianperselisihan;Menghukum Tergugat membayar upah selama proses kepada Tergugatsebanyak upah pokok dikali 12 (dua belas) bulan dengan nilai nominal :GBP 14.583,33 upah pokok x 12 bulan = GBP 175.000,00 (seratus tujuhpuluh lima ribu Poundsterling);Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Contract of Employment tanggal 1 Maret 2012, tanggal 31Juli 2013 dan tanggal 1 Juni 2014 antara Matthias Christiaan Van DerPols (Penggugat) dan PT Renoir Consulting

Nomor 143 PK/Pdt.SusPHI/2018HSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 30 Januari 2015berikut terjemahannya, PK3 berupa bukti transfer asli dari PemohonPeninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada Februari2015 sebesar GBP 11.666,67 berikut terjemahannya, PK4 berupa AccountStatement (rekening koran) Bank HSBC atas nama PT Renoir ConsultingIndonesia pada 27 Februari 2015 berikut terjemahannya, PK5 berupa buktitransfer asli dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada TermohonPeninjauan

Kembali pada Maret 2015 sebesar GBP 12.559,40 berikutterjemahannya, PK6 berupa Account Statement (rekening koran) BankHSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 31 Maret 2015berikut terjemahannya, PK7 berupa bukti transfer asli dari PemohonPeninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada April 2015sebesar GBP 11.409,34 berikut terjemahannya, PK8 berupa AccountStatement (rekening koran) Bank HSBC atas nama PT Renoir ConsultingIndonesia pada 30 April 2015 berikut terjemahannya, PK9

Indonesia tertanggal7 Maret 2015, PK15 berupa Surat Setoran Pajak PPh 26 atas nama PTRenoir Consulting Indonesia tertanggal 7 April 2015 dan PK16 berupa SuratSetoran Pajak PPh 26 atas nama PT Renoir Consulting Indonesia tertanggal7 Mei 2015, kemudian memohon putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.