Ditemukan 125689 data
79 — 42
260 — 115
Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan atas dasar Surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri GorontaloNomor : Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-71/R.5.11/Fd.1/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya2 (dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula, yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11Januari 2016:b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 03Februari 2016 :7.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya 2(dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.IV/Fd.V01/2016 tanggal 11Januari 2016;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.V/01/2016 tanggal 03Februari 2016.7.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi,nomor : B203/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03 Febnrari 2016,b. Surat Perintah Penyidikan nomor : Print03/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03Februari 2016.c.
Menyatakan seluruh proses Penyidikan yang dilakukan TermohonterhadapPemohon adalah salah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
MUHAMMAD HASBULLAH NASUTION
Termohon:
1.Kepala Kepolisi Daerah Cq Kepala Resor Kota Deli Serdang
2.kepala Kejakasaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut
43 — 0
ASEP HARI KURNIA
Termohon:
Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung
14 — 6
RAMLI ALIAS ACIAM
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU
79 — 20
Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorSPDP/568/XII/2011/Reskrim, tanggal 06 Desember 2011 kepadaTermohon Ill.
Tap /568.a/VII /2016/ Reskrim, tanggal 22Juli 2016, tentang penghentian penyidikan terhadap LaporanPolisi Nomor: LP/656/IV/2011 /SU/RESLBH, tanggal 27 April2011, an. pelapor RAMLI alias ACIAM (ic. Pemohon);3. Memberitahukan perkembangan penyidikan perkara melalui SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepadaPelapor RAMLI alias ACIAM (ic. Pemohon), yaitu antara lain :a. SP2HP Nomor : B/441/ V / 2011 / Reskrim, tanggal 04 Mei2011;b.
Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/568/XII/. 2011/Reskrim, tanggal O06 Desember 2011.
Mengadakan penghentian penyidikan;i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasiyang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaanmendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orangyang disangka melakukan tindak pidana;k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawainegeri sipil Serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negerisipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;.
tetapi Termohon II telah melakukantindakan serangkaian Penyidikan namun ternyata dari hasil tindakanTermohon Il, Termohon II berkesimpulan laporan yang dilaporkan Pemohontidak cukup alat bukti maka Penghentian Penyidikan yang dilakukan olehTermohon Il sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SPPP/568.b/VII/2016/Reskrim tanggal 22 Juli 2016 dan Surat KetetapanNomor : S.
HINDRODJOJO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
96 — 2
M IDRIS IRAWAN
Termohon:
KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
8 — 0
TIOMINAR BORU TAMBUNAN,
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
10 — 0
MENGADILI
Tentang Eksepsi
- Menolak Eksepsi Termohon;
Tentang Pokok Perkara
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan Penyidikan atas perkara A-quo terhadap Terlapor Magdarentha Nainggolan sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/92/1/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor TIOMINAR BORU TAMBUNAN berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum
- Memerintah Termohon Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Pemohon dengan Laporan Polisi No. LP/92/I/218/SPKT II tertanggal 23 Januari 2018 atas nama Tersangka MAGDARENTHA NAINGGOLAN;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
Nurmalena
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BINJAI
68 — 46
SUHARMAN
Termohon:
Kepala Keplisian daerah jambi cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi
109 — 34
PENGHENTIAN PENYIDIKAN AN.
);Bahwa benar sebelum dilakukan Penghentian Penyidikan olehTermohon, Sdr.
denganPENGHENTIAN PENYIDIKAN A/N TERSANGKA Sdr.
dasar penghentian penyidikan.
dalam hak penyidik melakukan tindakanPENGHENTIAN PENYIDIKAN A/N TERSANGKA Sdr.
HOLIK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
103 — 24
Laporan hasil Penyelidikan tanggal 27Juli 2016, selanjutnya melakukangelar perkara sesuai Perkap no 14 tahun 2012 tentang menejemenpenyidikan tindak pidana, dengan hasil gelar perkara meningkatkan dariPenyelidikan ke Penyidikan.3. Dasar penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quoadalah :a.
Surat Perintah Penyidikan Nomor. : SPRINSIDIK/1201./VII/ 2016/Satreskrim, tanggal 29 Juli 2016.c. Surat Perintan Penyidikan Nomor. : SPRINSIDIK/1201.A/ 1/2017/Satreskrim, tanggal 23 Januari 2017.d. Surat Perintah Penyidikan Nomor. : SPRINSIDIK/1201.B/III/2017/Satreskrim, tanggal 16 Maret 2017.4.
Bahwa dalam proses Penyidikan yang di lakukan oleh Termohon, perkara aquo ada gugatan keperdataan dengan nomor perkara: 203 / Pdt / 2014PT.Sby jo Nomor: 847 /P.dt.G/ 2012 /PN.Sby dan putusan sudah inkrah.6.
Bahwa berdasarkan dari hasil gelar perkara a quo Termohon menerbitkanSurat PerintahPenghentian Penyidikan nomor : SPPP/126/ III / 2017 / Satreskrim tanggal31 Maret 2017 danSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : STap / 131 /I1I/2017/Satreskrim tanggal 31Maret 2017. dan surat telah di kirim kepada Pemohon.Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakimpemeriksa perkara a Quo, berkenan memutuskan dengan amar putusansebagai berikut:1.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/126/ Ill / 2017 /Satreskrim tanggal 31 Maret 2017 adalah syah dan mengikat.3. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : STap / 131 / III/2017/Satreskrim tanggal 31 Maret 2017 adalah syah dan mengikat.4.
BERNANDUS FINANTA
Termohon:
KAPOLRESTABES SURABAYA
130 — 98
Drs. Romulus Tindaon, SH
Termohon:
Bawaslu RI cq. Bawaslu Daerah Sumut cq. Bawaslu Kab. Batu Bara
115 — 47
Kusnan Hadi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
72 — 23
JACKSON PURBA
Termohon:
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
60 — 2
Ray Ronald Mambu
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulut Cq. Kepala Kepolisian Resort Minahasa
68 — 0
AMIR BIN DAWI
Termohon:
1.AIPDA SYAHRULLAH, S.H.
2.BRIPKA ANDI AZIS K, S.H., M.H.
3.IPTU BUSTAN TARIKA, S.M.
35 — 10
CIONG BOEN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
102 — 76
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumsel
115 — 44
MELISA
Termohon:
1.NEGARA RI CQ.PEMERINTAH RI CQ.KAPOLRI CQ.KAPOLDA SULSEL CQ.KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ.KAPOLSEK TAMALANREA
2.NEGARA RI CQ.PEMERINTAH RI CQ.KAJAGUNG RI CQ.KAJATI SULSELBAR CQ.KAJARI CQ.KASIPIDUM KAJARI MAKASSAR
42 — 8