Ditemukan 8923 data
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG;
REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102129.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yang
Divisi Regional RiauPerum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001, beralamat di Jalan Cut NyakDien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, danmenetapkan perhitungan PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januari 2011menjadi sebagai berikut : Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 34.493.650,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp. 689.873,00Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp. 689.873,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
Divisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP01.003.148.2218.001, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 24,Tanah Datar Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1793/B/PK/Pjk/2019perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PRM DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3635/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPRM DIVISI REGIONAL
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP53/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011 Nomor00034/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien No. 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG;
REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut102126.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP038/WP4J.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2011 Nomor:00030/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien No. 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang
54 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PRM DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien No. 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Triyana, jabatanDirektur Keuangan;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka SusiaJustika, kewarganegaraan Indonesia, jabatan KasubdivPerpajakan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorK126/DK.302/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
Divisi Regional Riau PerumBulog, NPWP 01.003.148.2218.001, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.24, Tanah Datar Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, dan menetapkanHalaman 3 dari 9 halaman.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP42/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2011 Nomor00028/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG;
REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien No. 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102130.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yang telahberkekuatan
Divisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP01.003.148.2218.001, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 24,Tanah Datar Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1794/B/PK/Pjk/2019perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
- Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah ... [Selengkapnya]
Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan(beleidsregel/pseudo wetgeving), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
b.
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA
Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1667/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELKOM DIVISI REGIONAL
adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00794/KEB/WPUJ.19/2017tanggal 19 Oktober 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 21 Masa Pajak Januari sampaiDesember 2012 Nomor 00002/243/12/093/16 tanggal 03 November 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00056/NKEB/WPVJ.19/KP.04/2017 tanggal 12 Juli 2017, atasnama: PT Telkom Divisi Regional
Putusan Nomor 4896/B/PK/Pjk/20203.3.3.4.Atau:sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00056/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional II Jakarta,NPWP. 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah
sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai Desember2012 Nomor 00002/243/12/093/16 tanggal 03 November 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00056/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional Il Jakarta,NPWP. 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan alamatkorespondensi
101 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA VS ANTHONI LUTHFI;
89 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA;
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1646/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELKOM DIVISI REGIONAL
Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 12 Juli 2017,atas nama PT Telkom Divisi Regional II Jakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 52 KebayoranBaru Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di Jalan Japati Nomor 1,Bandung, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Januari sampai dengan Desember
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00796/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017tanggal 12 Juli 2017, atas nama: PT Telkom Divisi Regional IlJakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 Nomor 00013/240/12/093/16 tanggal 03 November2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00059/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017tanggal 12 Juli 2017, atas nama PT Telkom Divisi Regional IlJakarta, NPWP 01.000.013.1093.004, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 52 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, danalamat korespondensi di Jalan Japati
130 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTHONI LUTHFI VS KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;;
121 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDY SUD, DKK vs KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN BANJARMASIN DAN 1. HENRY MANGOPO., 2. DIAN UMUI MUJIANTI;
. & Partners, beralamat diKabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01.K/SKKADV/HMRRH/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR REGIONAL Vill BADANKEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN, tempatHalaman 2 dari 11 halaman.
Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah:Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian NegaraBanjarmasin Nomor 249/K/KR.VIII/V/I/2015, tanggal 11 Juni 2015yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Penajam PaserHalaman 3 dari 11 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1)Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian NegaraBanjarmasin Nomor 249/K/KR.VIII/MV/I/2015, tanggal 11 Juni 2015yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Penajam PaserUtara Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP TenagaHonorer Kategori 2 yang TMS di Lingkungan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara, sepanjang atas nama:1.2.3:4Edy Sud;Siti Fatimah;Nur Aini Haas:Muawanah;Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 609 K/TUN/20195.
Krismianto;1) Surat Kepala Kantor Regional VIIl Badan Kepegawaian NegaraBanjarmasin Nomor 249a/K/KR.VIII/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Penajam PaserUtara Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP TenagaHonorer Kategori 2 yang TMS dilingkungan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara, sepanjang atas nama:1. Maryam;2. Siti Julaiha;3. Dewi Sri Sari M.;4. Tasinah;5. Romy Aprilandau;6.
Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian NegaraBanjarmasin Nomor 249/K/KR.VIII/VI/2015, tanggal 11 Juni2015yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Penajam PaserUtara Perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan NIP TenagaHonorer Kategori 2 yang TMS di Lingkungan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara;Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian NegaraBanjarmasin Nomor 249a/K/KR.VIII/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Penajam PaserUtara Perihal Pengembalian
80 — 42
NURQALBI SALAMlawanPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TAKALARPT.BALAI LELANG STAR (STAR ACTION REGIONAL MAKASSAR
PT.BALAI LELANG STAR (STAR ACTION REGIONAL MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Gunung Latimojong No. 125 C Makassar ;Selanjutnya disebut sebagai Para TERGUGAT /TERBANDING Pengadilan Tinggi tersebut ; 220022 2ne nono ne econoSetelah MeEMbaCa : n nen n enn nnn nnn nnn nn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2010Nomor : 290/Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;2.
184 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MAKASSAR cq. PIMPINAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PROVINSI SULAWESI BARAT;
Andri, beralamat di TokoPolemaju, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Simboro, KecamatanMamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MAKASSARCq.
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KASWARI UNGGUL REGIONAL OFFICE; SUNGKIMIN, DKK.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAHOR TALOIM, ; PERUM BOLOG DIVISI REGIONAL NTT,
39 — 11
Pemimpin Regional PT. Bank Mega TBK MakassarIV. Pemimpin Cabang PT. Bank Mega TBKV. CITAMIAH
Pemimpin Regional PT. Bank Mega TBK Makassar, yangberkedudukan/berkantor di Menara bank MegaMakassar, Kompleks Trans Studio, jalan MetroTanjung Bunga, Kelurahan Maccini SombalaTamalate Makassar, sebagai TERBANDING IIIsemula TERGUGAT III ; IV. Pemimpin Cabang PT. Bank Mega TBK, yang berkedudukan /berkantor di jalan Bau Maseppe, KotaParepare, sebagai TERBANDING IV semulaTERGUGAT IV ;Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV diwakili oleh kuasanya yang bernamaIWAN KURNIAWAN.
62 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAID TOSARIS; PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KUPANG-NTT
898 K/PDT.SUS/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :SAID TOSARI, bertempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, KotaKupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada LORENSIUSMEGA MAN, SH. dk. para Advokat berkantor di Jalan El Tari IILillba Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Mei 2008 ;Pemohon Kasas dahulu Penggugat ;melawan:PERUM BULOG DIVISI REGIONAL
NTT, berkedudukan diJalan Palapa No.14, Kota Kupang yang diwakili oleh S.ARIYANTO, Kepala Divisi Regional Nusa Tenggara TimurPerum BULOG, dalam hal ini memberi kuasa kepadaPHILIPUS FERNANDEZ, SH. dkk. para Advokat/PenasehatHukum, berkantor di Jalan Eltari II Liliba Kota Kupang, NTT,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2008 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
Gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihakBahwa dalam gugatannya, Penggugat menempatkan PERUM BULOGDIVIS REGIONAL NTT selaku Tergugat tunggal dalam perkara atausengketa ini ;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai akibatPemutusan dan pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor KD208/DS101/07/2005, Tentang Pengalihan Pengelolaan Tenaga KeamananPengemudi PKWT PERUM BULOG kepada Koperasi Pegawai BULOGSeluruh Indonesia
REGIONAL KUPANGNTT) dan benar pulaPenggugat/Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat sepihak tanpadidukung suatu bukti yang autentik menurut hukum, hal ini terbukti selamaproses dari tingkat mediasi hingga proses persidangan yang berhadapan sertaberkepentingan dalam perkara ini Penggugat/Pemohon Kasasi selaluberhadapan dengan Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal ini BULOG DIVISIREGIONAL KUPANGNTT, dan yang menandatangani suratsurat keputusan,berita acara, dan surat lainnya sehubungan perkara ini BULOG
No. 898 K/Pdt.Sus/2008KOPELINDO merupakan bagian dari BULOG DIVISI REGIONAL KUPANGNTT, dengan tegasnya Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa apabila tidakadanya BULOG DIVISI REGIONAL KUPANGNTT maka jelas tidak adaKOPELINDO, karena KOPELINDO merupakan Koperasi BULOG DIVISIREGIONAL KUPANGNTT, dengan demikian gugatan Penggugat/PemohonKasasi sudah benar dan tepat menurut hukum, BULOG DIVISI REGIONALKUPANGNTT sebagai subjek dalam perkara ini ;Bahwa temyata Penggugat/Pemohon Kasasi adanya hubungan kerjadengan
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KASWARI UNGGUL REGIONAL OFFICE JAMBI
JambiSelatan Kota Jambi, berdasarkan surat khusus tanggal 07September 2009;Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahuluPara Penggugat/para Pekerja;LawanKASWARI UNGGUL REGIONAL OFFICE JAMBI,berkedudukan di Jin. Kaswari Ill, Rt.01, No.30, Kel. PalMerah Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasakepada : H. Refman Basri, SH., MBA., Zulchairi, SH.
KASWARI UNGGUL REGIONAL OFFICE JAMBI,tersebut harus ditolak ;Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasidikabulkan meskipun karena nilai gugatan dalam perkara a quo diatas Rp.150.000.000,, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 UndangUndang Nomor :2 Tahun 2004 para Pemohon Kasasi /para Penggugat dihukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004,UndangUndang No. 4 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana
KASWARIUNGGUL REGIONAL OFFICE JAMBI, tersebutMengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. SUNGKIMIN., 2. ARFAN JAYA, SH ., tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi No. 15/G/2009/PHI.Jbi tanggal 27 Agustus 2009 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak akhir bulan April 2009;3.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
PUTUSANNo.213 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :JULIUS MEKA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Solo Km9 Gang Perdana No.1 A RT.03, RW.60 Karang Ploso,Maguwoharjo, Depok, Sleman ,Yogyakarta, Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanading ;melawan:KEPALA KANTOR REGIONAL BKN YOGYAKARTA,berkedudukan di Jalan
Sipil Pasal 8 huruf b yangberbunyi " Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebihtinggi apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah lima tahun dalampangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandengan nilai ratarata cukup ;Bahwaterlepas dari hak Penggugat untuk memperoleh kenaikan pangkatotomatis sejak Desember 1992 hingga Januari 1993 Penggugat telahmendatangi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Yogyakarta danKepala Kantor BKN Regional
periode selanjutnya tidak perlumemakai data usulan karena sudah langsung atau otomatis sebagaimana,diatur dalam Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1991 serta terhitung 1 April1993 sampai dengan 1 April 1997 Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasitelah mendapat surat keputusan kenaikan gaji berkala kurang lebih 2 (dua)kali dari pimpinan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepala inspeksiDitien Bea Cukai Yogyakarta serta, tembusan SK berkala tersebut telahdikirim ke Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Kepala Regional
Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding mengenai gugatanPenggugatterhadap obyek sengketa ketiga ini harus dinyatakan ditolak.Bahwa pada saat Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepala regional BKN Yogyakarta menolak berkasberkas/datadata usulan atas namaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibawah langsung olehPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun dikirim oleh pimpinanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Kepala Kantor Wilayah VI DitjenBea Cukai Semarang) untuk periode usulan kenaikan
71 — 19
NEKA NEGRA MelawanKepala Kantor Wilayah Regional XII Pekanbaru
KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIANNEGARA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan HangTuah Ujung No. 148 Pekanbaru ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Drs. FRIDOLINYPSNIP : 19580203 197810 1 001Jabatan : Kepala Bidang Status Kepegawaian danPISNISIUIN; =ssese+eeennsasnssnscnrnecsmascenennisenee2. Nama : WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H.
NIP : 19860320 200912 1 001Jabatan : Pemproses Mutasi KepegawaianKeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional XI BadanKepegawaian Negara Pekanbaru, yang berkedudukan diJalan Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 114/K.XII/I/62012 tertanggal 01 Juni 2012;Selanjutnya disebut Sebagdi.............:::ccee TERGUGAT;2.
Adalah benar Kepala Kantor Regional XII BKN telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012, tanggal 4 April2012 yang mencabut Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 00006I/Kep/MT/213777/11 dan Nomor : 00006II/cpt TA Sir aT ig ana aaa ana2. Bahwa surat keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal4 April 2012 dikeluarkan untuk memperbaiki Surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0O0006I/Kep/Putusan Nomor : 22/G/2012/PTUNPbr.
dalamSurat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor :00006I/Kep/MT/21377/11 dan Nomor : 00006II/Kep/MT/21377/11terdapat kekeliruan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengandikeluarkan Surat keputusan Nomor 00003/KEP/21377/PC/2012;Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 00003/KEP/21377/PC/2012 tanggal 4 April 2012 Tergugat telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengaturPensiun dan telah memperhatikan asas KEPASTIAN HUKUMkarena pemberian Pensiun PNS, Kantor Regional