Duta Balai Lelang telahmengirimkan Surat No. 132/DBLJKT/IV/2015 Kepada PenggugatPerihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pra Lelang, JKT/IV/2015Kepada Penggugat Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PraLelang yang pada intinya menyatakan, ...Tergugat Il telahmemerintahkan PT.

dan Duplik tersebut tidak dimuat dalamputusan ini, namun termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalildalil gugataperlawanannya tersebut oleh Pelawan telah diajukan suratsurat bukti berupa :1 Fotocopy aplikasi setoran tertanggal 1452012 (P.1) ;2 Fotocopy aplikasi setoran tertanggal 3052012 (P.2)3 Fotocopy aplikasi setoran tertanggal 1772012(P.3)4 Fotocopy Pemberitahuan Kerjasama jasa pralelang

Biaya akomodasi transportasi Penggugat pralelang sampaidengan adanya gugatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).c.

Foto copy Pemberitahuan pralelang tertanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P3.1;5. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 14Nopember 2018, diberi tanda P3.2;6. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 23Januari 2019, diberi tanda P3.3;7. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 5Juli 2019, diberi tanda P3.4;8. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 6Agustus 20195 Juli 2019, diberi tanda P3.5;9.

Tim.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakimmeneliti Surat Gugatan Penggugat tersebut adapun alasan Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Tergugat antara lain sebagai belikut: Poin 4 dikatakan pada tanggal 17 Juli 2018 surat Pemberitahuan PraLelang Nomor 621/DBLJKT/VII/2018 dari Turut Tergugat II akanmelaksanakan Tahapan Lelang dan Proses Lelang Eksekusi HakTanggunan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 (UUHT) melalui TurutTergugat atas Asset Sertifikat Hak Milik No.573/Balekambang, sebidangtanah

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) dan (b) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 Tentang Balai Lelang,menyatakan, jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tapi tidakterbatas pada:a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumenbarang yang akan dilelang;b. meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;il41.

Balai LelangBatavia untuk melakukan pralelang dan meminta bantuanPejabat Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang atasjaminan kredit Penggugat yang telah macet dengan SuratPerintah Kerja (SPK) No.PLC/07/1735 tanggal 27/07/2010;24j.Selanjutnya pada tanggal 27/07/2007 dengan suratNo.PLC/07/1737 Tergugat menyurati KPKNL Palembangyang intinya berupa permohonan dilakukan lelang danpermohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)yang diikuti dengan penyerahan berkas sebagaimanalampiran surat No.PLC/07

2009 Penggugat telah lalai(wanprestasi) membayar kewajibannya kepada Tergugat sehinggaTergugat telah beberapa kali mengirimkan surat teguran kepadaPenggugat yakni dari Surat Teguran tanggal 13 Desember 2009Sampai dengan Surat Teguran VI (terakhir) tanggal 05 Juli 2010 untukmenyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat ;Bahwa benar oleh karena surat teguran tersebut tidak diindahkan olehPenggugat maka Tergugat meminta bantuan mitra kerjanya yakni PTBalai Lelang Batavia (Tergugat II) untuk melakukan pralelang

Sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) dstb) Pasal 10 ayat (1) Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukanpenjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukansurat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untukdimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratanlelang sesuai dengan jenis lelangnya.c) Pasal 10 ayat (3) berbunyi Penjual/Pemilik Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Balai Lelang untukmemberikan jasa pralelang

terhadap jumlah utang menurut perhitungan TERGUGAT I.Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkanpencantuman/ pembebanan biaya Balai Lelang Swasta sebesar Rp.32.894.150 di dalam rincian outstanding utang fasilitas KPPRdengan alasan penyelenggara lelang adalah KPKNL Lahat, makadapat TERGUGAT sampaikan bahwa :Lelang eksekusi atas Objek Jaminan memang dilaksanakan olehKPKNL Lahat, namun dalam proses pengurusan persyaratanlelangnya TERGUGAT dibantu oleh Balai Lelang Swasta selakupenyedia jasa pralelang

, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.06/2019 tentangBalai Lelang, yang menyebutkan :Balai Lelang dapat melakukan kegiatan usahaselainkegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)yaitu jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenislelang.Adapun pembebanan biaya jasa pralelang oleh Balai Lelang Swastakepada PENGGUGAT selaku debitur faktanya juga telah disepakatidan diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit Modal Kerja sertaPasal 12 Perjanjian

Foto copy Pemberitahuan pralelang tertanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P3.1;5. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 14Nopember 2018, diberi tanda P3.2;6. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 23Januari 2019, diberi tanda P3.3;7. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 5Juli 2019, diberi tanda P3.4;8. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertangal 6Agustus 20195 Juli 2019, diberi tanda P3.5;9.

Tim.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakimmeneliti Surat Gugatan Penggugat tersebut adapun alasan Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Tergugat antara lain sebagai belikut: Poin 4 dikatakan pada tanggal 17 Juli 2018 surat Pemberitahuan PraLelang Nomor 621/DBLJKT/VII/2018 dari Turut Tergugat II akanmelaksanakan Tahapan Lelang dan Proses Lelang Eksekusi HakTanggunan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 (UUHT) melalui TurutTergugat atas Asset Sertifikat Hak Milik No.573/Balekambang, sebidangtanah

;Bahwa disamping itu Tergugat yang telah melakukan tindakan manipulatifserta perbuatan yang telah menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstandigheiden) dimana melalui perusahaan jasa pralelang Balai LelangStar cabang Surabaya untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelanghak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surabaya pada saat Para Penggugat selaku pihakDebitur/Nasabah Beriktikad Baik dan masih sedang dalam prosesnegosiasi guna penyelesaian perkara Perjanjian Kredit

BalaiLelang Mandiri Prasarana sebagai jasa pralelang Hak Tanggungan atasobyek berupa SHM No. 244/cilangkap Seluas 2.089 M2, yang terletak di Jl.Swadaya VI / 54 Rt.004/Rw.05 Kel.Cilangkap, Kec. Cipayung Jakarta Timur;Bahwa pedoman pelaksanaan lelang mengacu pada pasal 16 dan pasal 17Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 yang secara khususmengatur mengenai kegiatan jasa pralelang yang meliputi halhal sebagaiberikut yaitu :a.

Bahwa, Pelawan (Ic.Anton Sujono) Tidak Terima setelah Mendapatpemberitahuan dari TERLAWAN Perihal Pemberitahuan Kegiatan PRALELANG Milik PELAWAN yang Disampaikan Via surat Pada tanggal 16 Juli2018, dengan alasan adanya surat Penetapan Lelang dari TERLAWAN(BALINDO:Balai Lelang Indonesia) yang sudah dikeluarkan/diterbitkan.3.

Sinar Karya Lelang (ic.Turut Tergugat) sebagaiPelaksana Pralelang j 272222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee =Maka:Berdasarkan halhal yang telah di kemukakan tersebut diatas Mohon kiranyamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut :. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Nh. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;3.

KASMARDIN, SE.Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan (PraLelang), Terdakwa telahberkomunikasi dengan saksi PANUT PANUJU dan meminta kepada saksiPANUT PANUJU agar mencarikan perusahaan yang bisa dipinjamnya untukdidaftarkan dalam pelelangan, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksiPANUT PANUJU kemudian menghubungi Direktur PT.

Redo Setiawan (DPO);Bahwa sebelum dimulainya pelelangan (Pralelang), Hermantoni (selakuPPK) melakukan pertemuan dengan Imran Rosyadi, SP.(selaku Ketua TimPokja) dengan Terdakwa Redo Setiawan (Kuasa Direktur PT.

Lambok Ulina.Di kirimkan oleh John Simbolon ke alamat email Panut Panuju/datadatatersebut juga sudah pernah ada sama saksi Panut Panuju dan oleh saksi PanutPanuju datadata tersebut dikirim ke alamat email Tri Nuryoko dan oleh TriNuryoko dikirimkan ke alamat email Terdakwa Redo Setiawan;Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pelelangan (Pralelang),Terdakwa Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina melakukanpertemuan dengan saksi Imran Rosyadi, SP.

RCR.SMG/323/2008 tanggal 29Mei 2008;Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Il dan Tergugat Ill dalamKonvensi dengan perantaraan Tergugat dalam Konvensi dan melalui jasa pralelang Tergugat IV dalam konvensi telah sesuai dengan ketentuan di dalamperjanjian kredit dan addendumaddendumnya maupun ketentuan yang berlakusebagaimana diatur di dalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan berikut Peraturan Pelaksanaannya serta

membuktikantentang keabsahan / kebenaran atas datadata yang dipegang oleh Tergugat Ilnamun sebaliknya atas temuan ketidakbenaran datadata tersebut sebagaimanasuatu syaratsyarat kelengkapan dokumen yang sah didalam proses pengajuankredit kepada suatu Bank, Tergugat Il bukannya meminta maaf atas kelalaianyang dilakukannya, namun Tergugat Il bersikap sebaliknya dengan sikapnya yangarogan meminta melalui surat yang dibuat oleh Tergugat Ill untuk melakukantegoran terhadap Tergugat melalui surat No. 595/TLM/PraLelang

KPKNL.Bahwa pada poin mengenai hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat Ill dijelaskan dalam gugatan Penggugat disebutkan sebagaiPelaksana Lelang adalah keliru dan tidak tepat karena Balai Lelang Indonesiamerupakan suatu Perusahaan yang menjalankan pekerjaan Pralelang saja,dalam hal ini karena berkenaan dengan eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 HakTanggungan Nomor 4 tahun 1996 dan Tergugat III dalam menjalankan Tugasbertindak menyelenggarakan Jasa Pralelang dengan didasari oleh suatuhubungan atas

perundangundangan yang berlaku.Faktanya, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalildalil yangdikemukakan oleh Para Pelawan/Para Pembanding, sekarang ParaPemohon Kasasi, yang nyatanyata telah membuktikan bahwa telah terjadicacat dan pelanggaran hukum yang serius pada Lelang Eksekusi HakTanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2006 olehTerlawan I/Terbanding , sekarang Termohon Kasasi dengan perantaraanTerlawan Il/Terbanding Ill, sekarang Termohon Kasasi Ill melalui jasa pralelang

disepakatinya, dengan bertitik tolak pada penerbitan sertifikatsertifikat hak tanggungan (buktibukti P9 dan P11), juncto aktaaktapemberian hak tanggungan (buktibukti P8 dan P10), yang menjadidasar pengikatan atas jaminan kredit (objek sengketa) terkait berupaSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Prajuritkulon (bukti P7);Pihak Turut Terlawan Ill sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam halini) yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaanpelelangan terkait sebagai pihak pemberi jasa pralelang

ayat (3) dan Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 93/PMK.06/ 2010 yaitu:e Pasal 10 ayat (1):Penjual / Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barangsecara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelangsecara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaanlelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.e Pasal 10 ayat (3):Penjual / Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang

Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.e Pasal 16 ayat (3):Penjual / Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumenpersyaratan lelang.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang BalaiLelang mengenai Jasa Pra Lelang adalah sebagai berikut:e Pasal 11:Balai Lelang dapat memberikan Jasa Pralelang

Eksekusi, termasuk lelang atas barang yang dikuasai negarae Pasal 12:1) Jasa Pralelang oleh Balai Lelang meliputi:a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barangyang akan dilelang;Hal 27 dari 84 halaman putusan perk No. 635/PDT/2015/PT.DKI28b. melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dandokumen barang yang akan dilelang;c. menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpanbarang yang akan dilelang;d. menguji kualitas dan menilai harga barang

lelang eksekusi yang akan dilaksanakan sebagaimana yangakan Tergugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.DALAM EKSEPSI:GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSOTIUM).1.Bahwa gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan Eksekusi HakTanggungan terhadap objek yang dijadikan Jaminan Hutang sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Kredit Lokal dan Perjanjian Kredit Refinancingmerupakan gugatan yang kurang pihak.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagianPendahuluan di atas, bahwa pelaksanaan pralelang