Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No. BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSurat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No.

BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

SPECTRATAMA PERKASA diwakili oleh MURDA ASBAI
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT JANTUNG TERPADU(PJT) RSUPDR. M.DJAMIL PADANG

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) PekerjaanLanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( PJT )RSUP DR. M. Djamil Padang, nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GedungPusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. Djamil Padang,nomor BN.01.02/I.

SPECTRATAMA PERKASAkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:047/SP/RSUPDJ/PD/2/2019 tanggal 25 Februari2019 perihal Surat Permintaan Final AddendumQuantity ( fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepadaKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor:BN.01.02/I.APBN/2814/2018 tanggal 30 Desember2018 perihal Permohonan Persetujuan PemberianKesempatan ( fotokopi sesuai dengan scan) ;Surat Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:KR.02.01/XVI.1/1125

Bukti T 13antara Pejabat Pembuat Komitmen denganPT.PINANGSIANG PUTRA CEMERLANG (fotokopisesuai dengan asi) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT. SPECTRATAMA PERKASA NomorBN.01.02/I1.PPK/2196/2018 tanggal 15 Oktober 2018perihal Surat Peringatan (Pertama) (fotokopi Sesuaidengan pertinggal) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT.

Pinangsiang PutraCemerlang Nomor: 36.a/SP/MKPPC/RSUPDJ/PD/I/2019 perihal SuratPernyataan yang ditujukan kepada PPK dimana Tim leader PT.

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP DR. M.DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari2019, Perihal Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu(PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;4.

Keuangan Bulan Januari Tahun 2018 PPK Tanantovea Kabupaten Donggala;

Mei Tahun 2018 PPK Tanantovea Kabupaten Donggala;

Sindue Tombusabora Bulan Januari 2018;

Sindue Tombusabora Bulan Juni 2018;

Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPK) PPK Kecamatan Sojol Utara Bulan Juni 2018;

Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012;PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH

PUTUSANNomor : 74/B/2013/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DANPESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012,berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ); Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di KantorDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianKementerianPertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012,tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING,; MELAWANPT.

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;7 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

PULAU BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;17 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;20 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;30 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;31 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;32 SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;33 Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;34 Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan; 35 Agenda Surat keluar Tahun 2014;36 SPJ TU

SINAR AKBAR UTAMA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kana Surya Sejahtera melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) Unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Perubahan Anggaran Tahun 2013

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19: Februari 201 4 jesse ceterisPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan TruckUrinoir 2 (dua) Unit Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Semarang Perubahan AnggaranTahun 2013. Tempat kedudukan JI. Supriyadi No. 30SeMarang j wen nnn nee nen nnn nee nae cence needalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Abdul Haris, SH,MM.;2. Adie Siswoyo, SH,MH.;3. Kun Wijiastuti R,SH.;4. Drs. Mustohar,SH,M.Hum.;5. Umar Sidik,SH..56.

menerbitkansurat keputusan obyek sengketa yang berakibat tidak terbayarnyapaket pekerjaan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memuatketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 93 Ayat (1) berbuny):0PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batasberakhirnya kontrak;a.1. berdasarkan penelitian PPK

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalamjangka waktu yang telah ditetapkan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK hanya dapatmemutuskan kontrak apabila kepada penyedia barang / jasa telahdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya masapekerjaan.

sah makaTergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa aBahwa melalui pengadilan ini, Penggugat memohon agar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusansebagai berikut:12.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat berupa Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK

) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaSemarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan Kontrak; 20 20220 non noe en nnn nnnMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaSemarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan KOntrak; nn nnn nnninnn nnn nnninnennnnnnnMenghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamHal. 12 dari 76 hal.

Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : MOH RAFLI
Terbanding/Penggugat : CV.Kita Loko

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUK URINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013 VS CV. KANA SURYA SEJAHTERA

PUTUSANNomor : 08/B/2015/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalamsengketa antaraPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUKURINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANANKOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013, tempatkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30, Semarang, yang dalam sengketa iniberdasarkan Surat

Bahkan Penggugat telah menyerahkan uang jaminansebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013, akan tetapi pada masapenyempurnaan paket pekerjaan, Tergugat menerbitkan obyek sengketa yangberakibat tidak terbayarnya paket pekerjaan kepada Penggugat ; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, memuat ketentuanketentuan sebagai berikutwn Pasal 93 ayat (1) : PPK dapat memutuskan

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang / jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatansampai dengan 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia barang / jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; b.

Penyedia barang / jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PPK hanya dapatmemutuskankontrak apabila kepada Penggugat telah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan selama 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya masapekerjaan. Sehingga apabila dihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 harijatuh pada tanggal 14 Februari 2014.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Kebersihan danPertamanan .............Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan Kontrak ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak ; 4.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,

Atas Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AirmadidiNomor : 66/SK/2017/PN Arm tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;LAWANKEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Kota Manado, SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung, selanjutnya disebut TERMOHON ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan.Bahwa dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012).Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal).Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan;Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012);Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal);Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG I,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLMANADOBITUNG I, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan tanggal 3 Januari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAirmadidi pada tanggal

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan JalanTol Manado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah TolHalaman 6 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.ArmManado Bitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku; mengenai kKewenangan dari PPK dalam tahapanPelaksaan Pembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan oprinsipKelayakan dan rasa Keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa dalam keberatan Pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengannilai ganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yangbersebelahan atau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari KetuaPelaksana Pengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian JasaPenilai (APPRAISAL);10.Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugiansangat jelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasapenilai atau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), danHalaman 7 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.Arm11bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN PropinsiSulawesi Utara selaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado

sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (Appraisal) yang masingmasing bidang berbedabeda, merugikanpihak Pemohon;13.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat 2 UU no 2 Tahun 2012dalam Acara Persidangan Termohon meminta agar pihak Pemohonmenghadirkan Appraisal Pembanding, sehingga memperjelas dan dapatdilihat Pembanding dalam proses penilaian yang dilakukan;14.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran, dalamtahapan pemberian ganti kerugian PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung I, ;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol ManadoBitung ,dengan alamat Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara;Selanjutnya disebut TERMOHON I ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim danpenetapan tentang hari sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN ArmTelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti dan mendengar keterangansaksisaksi dari kedua belah

,MH dan Nurkhalisah Ismail SH, sebagaimana surat kuasaNo 81/SK71.600/IV2017 dan untuk Termohon Il hadir kuasanya yaitu WeyniPaulce Davidson Mawey, ST, selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitungsebagaimana Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 587/KPTS/M/2016, tanggal 10 Agustus 2016;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut selanjutnyaTermohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Termohon menolak seluruh dalildalil yang diajukan

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanHal 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN ArmPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, danPerpres

Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(APPRAISAL).Hal 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Arm7. Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh KetuaPelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasa penilaiatau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), dan bukan ataspenetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua Pelaksana PengadaanTanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Utaraselaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado Bitung selaku Termohon Il.8.

LESTARI CIPTA ANUGERAH VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012;

Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan PaketPekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/V1I/2012, tanggal 22 Juni 2012;.

Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Pejabat PembuatKomitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012,bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama KontrakPengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk HayatiPadat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 sampai adanya Putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap dalam perkara ini;II. Dalam Pokok Perkara ;1.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan danPenyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarJawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/ 2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 melanggar UndangUndang dan/atau AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SuratPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan KontrakKerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padatdan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 /181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;4.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen DirektoratPupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan danPenyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarJawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012;5.

EDWARD LIENARDOlawan1.MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA2.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK CQ PEJABAT PEMBUAT OMITMENT PPK3.DIREKTUR PT. WIDHA

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahui berdomisili/oeralamatdi Jalan Achmad Yani Pontianak 78124, Kalimantan Barat selanjutnyaakan diS@DUt ........... cece cee ee cece eee eeeeeeeeeees TERGUGAT Il;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberi kuasa kepada BAMBANGTULUS WAHYONO,SH, Advokat /Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dikantor Advokat /Legal Consultant BAMBANG T.W & Partners, beralamat dijalan Tabrani

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah)..Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGAT mengajukanAddendum Perpanjangan waktu kepada TERGUGAT Il, atas dasarPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

BRI (persero)Tok dan TERGUGAT Il (PPK Politeknik Negeri Pontianak) senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah) dicairkan oleh TURUT TERGUGAT dandisetorkan kepada Kas Negara, sehingga PENGGUGAT mengalamikerugian materiil.Bahwa dengan di tolaknya addendum perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud Pasal 93 juncto Pasal 120, Perpres No. 54 Tahun 2010 yangterakhir di ubah melalui Perpres No. 70 Tahun 2012 dan sejak berakhirnyakontrak sampai

Merujuk pada ketentuanPerpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2 yang terakhir diubah denganPerpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa JAMINANPELAKSANAAN DARI PENYEDIA JASA DI CAIRKAN' APABILADILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah di berikankesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalendersejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasatidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.Hal 5

:::ceceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tandabukti P6;Foto copy Surat Bertanggal 18 Desember 2013 Nomor:099/DIPPTK/X1/2013,Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan WaktuPelaksanaan yang ditujukan kepada TERGUGAT Il Selaku PejabatPembuat Komitmen(PPK) beserta lampiran........... diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bertangggal 27 Desember2013, Nomor: 2397/PL16/2018, .......... cc ccc eeeeee cena ee diberi tanda bukti P8 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2. MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN tersebut

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, DK VS MAMAN RUKMANA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN' PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, berkedudukan di Kantor PusatKementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9 Jalan HarsonoRM Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Suharyanto, S.H., (Kepala Biro Hukum danInformasi Publik, dan kawankawan, memilih domisili tetappada kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanianKementerian Pertanian

hal ini terbukti dari hasil rekomendasi InspektoratJenderal/Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepadaLKPP dan penjelasan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP)tanggapan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa (KPP) tanggal3 Agustus 2012 dinyatakan masa lelang dinilai menjalani prosedur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEUABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK

Nomor 1849 K/Pdt/2017 Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2.

Penggugat:
Binaris Hutajulu
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Program kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten
2.Bupati Kabupaten Simalungun cq Dinas Pekerjaan Umum Kab Simalungun

Jonner Simanjuntak
2.PPK Pengadaan Jalan Tol Medan-Binjai dan Binjai-Langsa
3.BPN Propinsi Sumatera Utara

Penggugat:
CV.BINTANG SEJATI
Tergugat:
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M. Sholeh SAG MPd, I (PPK Grati), Budiarjo SPd (PPK Beji).

(PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo, sedangkan dari para PPK yang hadir antara lain Sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), Sdr. Budi( PPK Beji), Sdr. Sujarwanto (PPK Bangil), Sdr. Imam (PPK Purwosari), Sdr. Sholeh (PPK Grati), terdakwa Sdr. Endang (PPK Winongan) , Sdr. Edy (PPK Pohjentrek), Sdr. Mustain (PPK Gondang wetan) , Sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. LUTFI (PPK Lekok) dan sdr ANSORI (PPK Kraton), Sdr.

- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan tanggal 12 Maret 2012 adalah 11 PPK yaitu Sdr. Moch. Taukhid (PPK. Prigen), sdr. Imam Taufik (PPK Purwosari), sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), sdr. Budi (PPK Beji), sdri. Endang (PPK Winongan), sdr. Mustain (PPK Gondangwetan), sdr. Lutfhi PPK Lekok, sdr. Sholeh PPK. Grati, sedangkan untuk dua PPK tidak ikut yaitu sdr. Sudjarwanto (PPK. Bangil) dan sdr. Anshori (PPk Kec. Karton).

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)