Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 11-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), PT. TEXMACO JAYA Tbk., diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKAR, ;SISCA BASALAMA
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 K/TUN/2006
    No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
    No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
    No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
    No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
    No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — YORDY PURNOMO vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, DK
270 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
120 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 165 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Kembali telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkansebuah Keputusan TUN yang mana permasalahan tersebut bukanlahpermasalahan keperdataan.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/201554.55.56.57.tersebut tidak pernah diterima oleh Sudiyanto dan Ny.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Vi.f.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2007
Tanggal 31 Agustus 2010 — PT. JAYA NUR SUKSES VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2007
    No.11 PK/TUN/20077.
    No.11 PK/TUN/2007Penggugat dan PT.
    No.11 PK/TUN/2007putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap ;6.
    No.484 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPT. JAYA NUR SUKSES tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yangditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusanHal. 16 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007Mahkamah Agung R.!.
    No.11 PK/TUN/20071. Me t Ff AQ bf vinte tee eee eens Rp. 6.000, ttd./2. Redak S$ lo waseeeceeeeeeeues Rp. 1.000. HasiamahDistiyawaty, SH.MH.3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,JumlahRp.2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara ( ASHADI, SH )Nip : 220000754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — GLADYS GUNAWAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, DK
108 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 175 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 175 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 KelurahanPekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1Syamsu Saladin, SH, ; dan2 Wahyu Utami, SH.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/20132 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S TubunNomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, KecamatanBanjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada kantor Advokat B.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidakdapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama ....
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran danBatasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat Posita No.2).
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — DIREKTUR UTAMA PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO), ; GATOT GARDJITO,. DIREKTUR UTAMA PT. KODJA TERRAMARIN,
88 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 17 K/TUN/2009
    No. 17 K/TUN/2009memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT. KodjaTerramarin untuk di tempatkan sebagai Staf Ahli Utama Direktur UtamaPT.
    No. 17 K/TUN/2009ll Kronologis diterbitkannya keputusan Direksi (halaman 3) ;Ill. Dasar gugatan (halaman 4 s/d 7) ;IV. Alasan gugatan (halaman 7 s/d 14) ;g.
    No. 17 K/TUN/2009yang modalnya terbagi di dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan.
    No. 17 K/TUN/2009Bahwa PT.
    No. 17 K/TUN/2009Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — M.U. KRISTINA Br. SEMBIRING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-01-2011 — Upload : 13-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 10 Januari 2011 —
812 — 469 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
    PutusanKasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo.Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11Juni 2004 (Perkara Tata Usaha Negara Pertama).Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, PemohonHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai TergugatIntervensi.2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUNBDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo.
    Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo.
    Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara PeninjauanKembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, putusan PeninjauanKembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 danPutusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001(vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 1 dan SURATBUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 2) telah diajukan dan diketahuiHal. 16 dari 30 hal. Put.
    No. 154 PK/TUN/2010jo.
    No. 166 K/TUN/1999 jo. No.40/B/1998/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.Essensi amar putusan :Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belumdapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUNobjek sengketa sebelum terlebin dahulu diuji SubstansiHak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang(Peradilan Umum).Perkara PKII : No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No.45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-05-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Mei 2014 — H.A. NAWAWI THALIB, B.A. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, DK
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dan Il dahulu Termohon Kasasi dan Il/Terbanding/Tergugat danTergugat II Intervensi
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014he8.c. Asas Transparansi.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014 Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalahpemilik tanah milik adat seluas 1.460 M?
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebutsudah dihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemiliksebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati,S.E.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Drs. SIMON OKTAVIANUS LIEM, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUS A NNomor.20 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs.
    No. 20 K/TUN/2008Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka secara Yuridis sengketatersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui LembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri).
    Hal ini Sesuai denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke PengadilanUmum karena merupakan sengketa Perdata.
    No. 20 K/TUN/20081.31.416Hak Milik No. 116 dan Sertifikat Hak Milik No. 117 atasnamanya, tidak mempunyai nilai apaapa. Hal ini dibuktikandengan walaupun belum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ia telah menjual tanah tersebutkepada pihak lain. Sehingga sangatlah nampak niat burukdari Marthen F.
    No. 20 K/TUN/200824ttd.Benar Sihombing, SH.MHBiayabiaya :Meterai ..............05 Rp. 6.000,RedaksSi ..............05 Rp. 1.000, Administrasi Kasasi ...... Rp. 493.000, Jumlah ........ccceeeeeeeeees Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs. JUSRI SIHOMBING, S.Si.
130 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
153 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 391 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 391 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/20144.2. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan olehTergugat a quo merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yangmemenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 angka b UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yakni:4.2.1.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/201410.Bahwa Penggugat telah menanam kelapa sawit seluas 4848 Ha di beberapatempat yang termasuk didalamnya HGU a quo serta telah membagikan kebunplasma kepada petani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor595.1/109/Hk.2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Nama Nama Petani PesertaPlasma Kebun Kelapa Sawit PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014PERTAMA:KEDUA:KETIGA:Menetapkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak seluas1.049,616 Ha (seribu empat puluh Sembilan koma enamsatus satu senam hektar ? atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA VS. PT. ARRTU AGRO NUSANTARA, DK
112 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 K/TUN/2010
    No.21 K/TUN/2010bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugatyang dengan sewenangwenang telah menerbitkan objek sengketaperkara a quo, yaitu dengan alasan yang dicaricari, dan adalah faktanyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan dalamwaktu. yang hampir bersamaan dengan pendirian PT.
    No.21 K/TUN/2010selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah objeksengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak cq.
    No.21 K/TUN/2010maupun materiil untuk dituangkan dalam putusan yang dijadikandasar memutus suatu perkara, oleh karena itu mohon agar putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan ;.
    No.21 K/TUN/2010dst ..... sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dst. ......
    No.21 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
159 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263/K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — ROMINAH MUSLIHAT; NENENG AL MISYKAH, ACEP FURQON, dkk.,; LURAH PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 263/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
136 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 131 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, vs. HERMANSYAH PAGALA, DK
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 551 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telahdiadukan oleh Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201513.14.15.16.17.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201522.23.24.29.pembatalan calon terpilin karena Pengadu (Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201532.pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 551 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
110 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255/K/TUN/2010
    No. 255/K/TUN/2010b.
    No. 255/K/TUN/20105.
    No. 255/K/TUN/2010f.
    No. 255/K/TUN/2010Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 255/K/TUN/2010