Ditemukan 3405 data
41 — 29
Bahwa apabila terhadap tindakan pidana insubordinasi initidak diberikan sangsi yang tegas maka dikhawatirkan Terdakwa akanmelakukan perbuatan yang lebih berbahaya lagi karena Terdakwatidak lagi memiliki rasa hormat kepada atasan dan rasa takut untukmelakukan tindak pidana militer, karena pidana yang pernahdijatuhkan sebelumnya dalam perkara susila tidak menjadikanTerdakwa sadar dan memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik.7.
76 — 10
sedang si Penggugat yang menyetujuibersamasama Tergugat 1 membuat suratsurat dan keterangan palsu ko si Penggugatnyatidak samasama kena sangsi hukuman 7 bulan !!! padahal si Penggugat jelasjelas yangPutusan No.19/Pdt.G/2011/PN.Slw. Halaman 19 dari 3820menyuruh dan menyetujui membuat suratsurat palsu bahkan yang menggunakan suratpalsu itu bisa berangkat ke luar negeri juga si Penggugat? Tapi ko tidak menyadari ... !!!
45 — 26
Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menjual mobilToyota Avanza warna silver Nopol B1391HW yang tidak dilengkapidengan suratsurat yang syah seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansipembelian adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum danbagi pelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya.2.
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari fakta persidangan tidak semuasekolah menggunakan tim teknis' dari GAPENSI, dan halitupun tidak ada sangsi apapun dari Komite Kabupaten.Sebagai Staf, Pemohon Kasasi dan Sdr. Drs. PriyoNugroho telah menyampaikan masukan/ usulan kepadaKetua Komite Kabupaten untuk menelaah kembali untungruginya kebijakan Bupati tentang tim teknis SIGP dariGAPENSI, ternyata jawabannya "Itu~ kebijakan Bupati,harus diamankan";.
96 — 66
ST dkkyang beisi : Seluruh hasil Penilaian Rapat dicatat dalam daftar kekurangan danCacat sebagaimana terlampir dan merupakan tanggung jawabkontraktor untuk memperbaikinya ; Seluruh Cacat dan kekurangan wajib diperbaiki dengan baik danbenar sesuai ketentuan dalam kontrak ; 8) Apabila kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktuyang ditentukan dalam BAP ini, maka pemilik kegiatan memberikan sangsi denda ;Surat Keterangan dari Camat Muara Sabak Barat (Muhd. Tafsir, S.
harikamis tanggal 10 Desember 2009 yaitu ; Seluruh hasil Penilaian Rapat dicatat dalam daftar kekurangan danCacat sebagaimana terlampir dan merupakan tanggung jawab kontraktor untuk memperbaikinya ; Seluruh Cacat dan kekurangan wajib diperbaiki dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam kontrak ; Apabila kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktuyang ditentukan dalam BAP ini, maka pemilik kegiatan memberikansangsi denda keterlambatan dan black list (Daftar Hitam) kepadakontraktor sesuai Sangsi
Apabila kontraktor tidak melakaksanakan kewajibannya dalam waktu yangtelah ditentukan dalam berita Acara Pemeriksaaan ini, maka pemilikkegiatan wajib memberikan sangsi denda keterlambatan kepada kontraktor sesuai sangsi yang tertulis dalam kontrak.Bahwa isi rekomendasi dari Tim PHO adalah Rapikan Pekerjaan yangditandatangani oleh Afriboy. C, ST, Moh. Idris, SH, Moh. Amin, SE.3. Surat Pernyataan dari kontraktor (Rekanan).
kamis tanggal 10Desember 2009 yaitu ; Seluruh hasil Penilaian Rapat dicatat dalam daftar kekurangan danCacat sebagaimana terlampir dan merupakan tanggung jawabkontraktor untuk memperbaikinya ; Seluruh Cacat dan kekurangan wajib diperbaiki dengan baik dan benarsesuai ketentuan dalam kontrak ; 43 Apabila kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu yangditentukan dalam BAP ini, maka pemilik kegiatan memberikan sangsidenda keterlambatan dan black list (Daftar Hitam) kepada kontraktor sesuai sangsi
1.ROBIN SUDARMANSYAH
2.SABIRANSYAH
3.AMUNSERI
4.JONI AHMAT YOPI
Tergugat:
KEPALA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
197 — 82
Saya Masih Meragukan/Sangsi terhadap keabsahan Surat Keputusan(SK) Sdr. Robin Sudarmansyah selaku Sekeretaris Desa Tanjung Agung,hal ini di karenakan jabatan Seketaris Desa Sebelumnya dijabat oleh Sdr.
74 — 28
Bahwa sepengetahuan Saksi disetiap kesatuan pernah diadakanpenyuluhan hukum termasuk diantaranya larangan terhadappenyalahgunaan narkotika dan telah diberitahukan jika terhadappelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas/ berat.2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WibSaksi bersama dengan Kopda E. Karokaro diperintahkan olehDansubdenpom 1I/52 (Kapten Com Nanang HS) mendampingi Terdakwamenjalani test urine di Labfor Polri Cab.
97 — 23
Putusan No.88/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg. 12 telah terpenuhi e Peralatan UKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa dalam hal yang membuat Rencana Anggaran Pendapatan BelanjaSekolah (RAPBS) tersebut adalah pihak Sekolah kemudian apabila pihaksekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluar RAPBSmaka pihak sekolah harus merubah terlebin dahulu RAPBS tersebut apabilatidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah
Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi * Pevalstan MKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluarRAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahulu RAPBS tersebutapabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah;Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok tidak sesuaidengan
Biaya lainnya jika e Alat peraga / media Bagi SMA/K Negeri yangseluruh komponen pembelajaran mendapatkan DAK (Danasatu sampai dengan Sate G Ks Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa tidak diperkenankan pihak sekolah menggunakan danatersebutuntuk kepentingan lain, tetapi mengenai sangsi apabila pihak sekolahmenggunakan dana FP2SMAK diluar ketentuan perwal Nomor : 25 Tahun2012
oleh pihak sekolah,maka pihak sekolah harus memasukkan dana tersebut ke dalam RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat Laporan dalambentuk Surat Pertanggung Jawapan (SPJ) yang ditandatangani oleh KepalaSekolah.Bahwa apabila pihak sekolah ingin menggunakannya diluar RAPBS makapihak sekolah terlebih dahulu harus merubah RAPBS tersebut, apabilaperubahan tidak dilakukan maka penggunaan dana tersebut tidak bolehdilakukan dan akan ada sangsi
Bag.3. 18 April 2013 sebesar Rp.157.051.000, secara tunai;4. 3 Juni 2013 sebesar Rp.773.247.000, dengan menggunakan cek.Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluarRAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebin dahulu RAPBS tersebutapabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah;Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok tidak sesuaidengan semestinya yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala
53 — 31
Unsurdengansengajadanmelawanhukummenghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum* adalahbahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidakmenindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukumyang ada sangsi
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
169 — 1116
.> Sangsi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan paling lama4(empat) tahun dan/atau Denda paling sedikit Rp. 10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,(Empat ratus juta rupiah),Tindak Pidana dimaksud merupakan Tindak Pidana Pelanggara.> Diminta untuk melaksanakan paling lambat 14 hari kerja.10.
Terbanding/Tergugat III : RIAN PRATAMA,SH.,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : PT. RAKA MEDIA SWATAMA
Terbanding/Tergugat II : JANUAR ARIFIN KOSASIH
69 — 41
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam butir ( 14 ) tidakberalasan dengan mengedepankan pasal 1320 KUHP tentangsyaratsyarat perjanjian , perjanjian yang dibuat oleh Tergugat IIadalah sah menurut hukum dan memenuhi empat syarat perjanjian,dengan dibuatnya surat pengakuan hutang yang dilakukan olehTergugat Il kepada Tergugat mengakibatkan adanya kejelasanberapa nilai hutang dari Tergugat , yang tadinya nilai hutang selaluberubahubah dan mengenai kenapa tidak ada sangsi denda dalamperjanjian
43 — 21
Pili.pretelan tanpa No.Pol adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk membeliNarkotika jenis sabu dari sdr ABUK, sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihakkepolisian Tambang Ulang ;Bahwa terdakwa pemah mengisap atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui perouatan Terdakwa memiliki,mengkonsumsi maupun menjadi perantara, narkotika jenis sabu tersebut adalahperobuatan melanggar hukum, dan dapat di kenakan sangsi Pidana, Terdakwamenyesali perouatan Terdakwa tersebut
157 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuatpara calon pembeli menjadi sangsi atas perjanjian kesepakatan sewajual tersebut, termasuk juga terhadap kuasa jual yang dimilikiPenggugat dimana para calon pembeli selalu menanyakan keberadaansurat asli girik atas tanah tersebut apakah sudah ada di tanganPenggugat sebagai bukti pelaksanaan kuasa penjualan dari H.
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonvensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Serli Patulak, S.H
Terdakwa:
MULYADI Bin DARISA
77 — 8
WiayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Bahwa ahli jelaskan bahwa wilayah Perairan sebelah selatan TakaBulango, kecamatan liukang tupabbiring utara, Kabupaten Pangkep, padatitik koordinat 1190 17 000 E, 040 30 000 S, merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa menurut sepengetahuan ahli hal tersebut sangat di larang, karenasemua itu Sudah diatur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanUU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang penjelasannya di Pasal 9dan sangsi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : MUHADIR, S.H.
97 — 57
bukti ialan apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili dan memutusperkara atas nama terdakwa Muhammad Anwar alias Wan bin Adam telahtepat dalam mengambil keputusan atau pertimbangan hukum yang benardengan menggunakan alat bukti Keterangan Saksi sebagai dasarpertimbangan dalam menjatuhkan putusan.Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prosesuntuk menjatuhkan sangsi
70 — 8
Akibat pemukulan dan ancaman dari PENGGUGAT menyebabkan IlhamNur Fathoni tidak melaporkan ke bagian penindakan, sehingga membuatkelakuan PENGGUGAT semakin menjadijadi yaitu menceritakan kepada rekan17kerjanya bahwasannya atas tindakannya merokok pada jam dan tempat yangdilarang tidak mendapatkan sangsi dari TERGUGAT.Atas tindakan PENGGUGAT yang mengatakan kepada rekanrekan dimanaPENGGUGAT merokok pada saat jam kerja dan tidak mendapatkan berupa SuratPeringatan dari TERGUGAT, Namun Ilham Nur Fathoni
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah seluas 31.350 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.732 Desa Manggisatas nama Pedanda Nyoman Sangsi dengan harga jual Rp.65.000.000, enam puluhlima juta) per areBahwa untuk penyewaan dan pembelian tanah seluas 97.730 m2 tersebutPenggugat telah mengirim uang sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat I melaluirekening valas (USD) atas nama Tergugat II pada Bank Permata Cabang SanurNo.5802143100 serta bertahap sebagai berikut :1 Melalui Konsultan Penggugat yang bernama Simon Jenour, yaitu :e
77 — 28
Karena bertahuntahun menjadi istri kedua dari seseorang tanpa surat nikahmaka dikenakan sangsi sesuai pasal 106 ayat 1 huruf e Pergub 148 tahun2008, yaitu melanggar pasal 106, ayat 1 huruf e pelanggaran sikap danbudi pekerti yang sangsinya adalah pemberhentian dari calon pegawai BPRBKK, (prosedure pengiriman sudah sesuai SOP tentang surat menyurat diHalaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMGBPR BKK Ungaran).
210 — 126
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi