Ditemukan 575809 data
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., 3. dr. ARIS RAHMAN HAKIM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK., II. Hj. JUHAERIAH;;
20 — 1
150 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
dr. ELIZABETH A.P., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali vs 1. OTI PUSPA DEWI, dk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali; 2. RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU (RS. MPH), dk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. Dr. AURIZAN DARYAN KARIM, SP. B., sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat diJalan Antara, Nomor 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;Dan1. dr. AURIZAN DARYAN KARIM, SP.B, dahulu berpraktik diHalaman 17 dari 9 hal. Put.
RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU (RS MPH),berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 64,Jakarta Barat:.PT KHIDMAT PERAWATAN JASA MEDIKA (PT KPJM),berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 64,Sukabumi Ilir, Kebon Jeruk, Jakarta;. dr.
PT Khidmat Perawatan Jasa Medika(PT KPJM), 3. dr. Muzal Kadim, SP.A, Pemohon Kasasi Il: dr. ElizabethA.P, Para Pemohon Kasasi Ill: 1. Oti Puspa Dewi, 2. Muhammad Yunus;2.
Nomor 57 PK/Pdt/2021diterima tanggal 4 Mei 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (novum) berupa:1.Surat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi IntensifIndonesia Cabang Jakarta, ditujukan kepada dr. Elizabeth A. Poluakan,Sp.An perihal pendapat Perdatin Jaya atas kasus gugatan perdata dr.Elizabeth A.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali dr. ELIZABETH, A.P, tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembalisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
1263 — 1660 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
Anmad DahlanNomor 17 Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang,Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. M. Sayuti, M.Pd.,Gelar DT.
Menghukum Termohon , Termohon II, dan Termohon III untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
,HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus BudiSusilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.tid.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.Halaman 199 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Panitera Pengganti,ttd.Dr.
119 — 25
ROMANI5. dr. MUNADI6. CENDRI NAFIS MARIESTHA7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
ROMANI, lakilaki, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraanIndonesia, wiraswasta, beralamat di Jalan Sengeda, Dusun Mampak, DesaLot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat III;5. dr. MUNADI, lakilaki, umur 51 tahun, agama Islam, kewarganegaraanIndonesia, dokter, beralamat di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan TimangHalaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Padt.G/2015/PN.
Bahwa pihak TERGUGAT pada tahun 2008 meminta kepadaPENGGUGAT untuk dilakukan pemisahan sertifikat hak milik untuk 1pintu hak bersama yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 102tertanggal 12 September 2008 yang telah dijual kepada Dr. MUNADI(TURUT TERGUGAT IV) seharga Rp. 400.000.000. (empat ratus juta)dan telah diserahkan dp kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000. (Seratus juta) sedangkan sisa Rp. 100.000.0.
kepada TURUT TERGUGAT Illsebanyak 2 pintu tanah datas sebagian sertifikat hak milik Nomor 143tahun 2010 yang batasnya sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Tanah kosong (sertifikat hakmilik nomor 143 tahun 2010 Sebelah timur berbatasan dengansertifikat hak milik nomor 29tahun 2001 Sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat hak milik nomor 29tahun 2001 Sebelah barat berbatasan dengan Jalan KebayakanBahwa Tergugat telah memjual satu pintu bagunan ruko hak bersamakepadaT URUT TERGUGATIV (Dr
Akta Jual Beli Nomor: 265/KBY/2013 tanggal 4 Maret 2013 antaraNASRUN (Tergugat) selaku kuasa dari dr.
;bahwa setentang hal ini sebelumnya adalah milik sah dr.
JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE
Penuntut Umum:
-FACHRIZAL, SH
-RAMADHANI,SH.MH
-ADAM SAIMIMA, SH. MH
-LEDRIK V. M. TAKAENDENGAN, SH. MH
-YE AL MAHDALY, SH
-ROLLY MANAMPIRING, SH
-I GEDE WIDHARTAMA, SH
-IRWAN SOMBA, SH
-IRKHAN OHOIULUN, SH
-EKA YACOB HAYER, SH
282 — 366
Korupsi Pengadilan Tinggi berpendapat, keberatanHalaman 156 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPk/2018/PT AMBini tidak merupakan rana dari substansi pokok perkara, akan tetapi merupakanrana pada praperadilan, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam putusanMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, bahwa ketentuan Pasal 77huruf A KUHAP tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;Keberatan angka 2.2.Menimbang,bahwa ahli DR
2014 perihal Pembelian lahan dan gedung kantorcabang Surabaya sebesar RP.54.000.000.000, (lima puluh empat milyarrupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukanpembayaran dengan isi surat : Wohon pemindahbukuan ke rekening atasnama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabayaatas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesarRp.54.000.000.000, (lima puluh empat milyar rupiah).Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, saksi ARIEFBURHANUDIN, Ahli DR
TOULE, SH.MS., menerangkan :Halaman 160 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPk/2018/PT AMB bahwa transaksi pembelian telah dibuat secara administrasi seolaholahseharga Rp. 54.000.000.000, akan tetapi realisasinya hanya senilai Rp.46.400.000.000 kemudian kelebihan dananya dikembalikan oleh PT.Podojoyo ke HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas perintah IDRISROLOBESSY, SE., perbuatan itu adalah merupakan perbuatan melawanhukum, dan Ahli DR. ELSA R. M.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hariHalaman 207 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT AMBSelasa Tanggal 6 November 2017, oleh Kami, Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis, ABDUL HUTAPEA,S.H.
,M.H Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.PANITERA PENGGANTI,DANIEL N.MORIOLKOSSU,SH.MH.Halaman 208 dari 208 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPk/2018/PT AMB
306 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN SULIT AIR SEPAKAY (SAS) diwakili oleh DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, M.S., II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS SAMSUDDIN;;
1604 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc VS I. Drs. R. MOERDJOKO. HW., II. Ir. TONO SUHARYANTO;
64 — 53
Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut ;---------------------2. Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.
Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider ;-------------------------------------------------------4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dr.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, S.H., Terdakwa IV JERMIAS PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, S.H., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------------------------------------------------------6. Memerintahkan agar Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.
- dr. RINA SUTJIATI alias RINA - MUSTAKIM GEGER, AM.Com- JOSEPHUS AGUTINUS BOLLA, SH- JERMIAS PANIE- HERMANUS FOEH, SH
Perk. : PDS 06/RND/09/2012, tanggal 03 Oktober2012 sebagai berikut : PRIMAIR :Bahwa terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa IIMUSTAKIM GEGER,Hal, 3 dari 41 hal. Put.
Menyatakan Terdakwa I dr.
Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTIJIATI alias RINA, Terdakwa IIMUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa II JOSEPHUS AGUSTINUSBOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUSFOEH SH dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa I dr.
No. 06/Pid.Sus/2013/PTKMenetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dr. RINASUTJIATI alias RINA, Terdakwa IT MUSTAQIM GEGER AM.Com,Terdakwa II JOSEPHUS A.
AnugerahTimor Mandiri Nomor 126 tanggal 2 Apriltetap terlampir dalam berkasperkara ; 8 Membebani Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa IIMUSTAKIM GEGER, AM.
97 — 48
Andre Johanes Besare, dkk LawanDr. Marthen Luter Wattimena, MD, dkk
693 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanSaxophone Perum Bumi Palapa G5, RT.007/RW.006,Halaman 1 dari 6 halaman.
Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi,S.H., M.H., dan H.
Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2021Anggota Majelis:ttd/.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 10.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi Kasasi Rp 480.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
220 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si., M.S;;
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAYJEND TNI (PURN) DR. SYAMSU DJALAL, S.H., M.H VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA;;
151 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, SE., 3. MOKTAR ARUNDE PARAPAGA;
HEBER PASIAK, S.PI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Bambung, Kecamatan Gemeh,Kabupaten Kepulauan Talaud, yang sementara iniberdomisili di Jakarta, Taman Ratu Blok F9, Nomor 15,Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, JakartaBarat 11520, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Yanuar P. Wasesa,S.H., M.Si., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Yanuar P.
DR. ELLY ENGELBERT LASUT, ME,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBui Batu) Kompleks Perkantoran, Melonguane,Sulawesi Utara, pekerjaan Bupati KabupatenKepulauan Talaud;2. MOKTAR ARUNDE PARAPAGA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Bui Batu KompleksPerkantoran, Melonguane, Sulawesi Utara, pekerjaanWakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2021Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan Is Sudaryono, S.H.,M.H.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Untuk salinanBiayabiaya: Mahkamah Agung RI2. Redaksi Rp 10.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00Jumlah Rp 500.000,00Simbar Kristianto, S.H.NIP 19620202 198612 1 001Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2021
167 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. Drs. SPERRY VELMER TEROK, M.Th., DKK VS KERAPATAN GEREJA BAPTIS INDONESIA (KGBI)., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
179 — 77
Dr. Ir. H. ABJAN A. SOFYAN, MT alias Ir. ABJAN Hi. AHMAD SOFYAN, MT
PUTUSANNOMOR 13/PID.SUSTPK/2016/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap > Dr. Ir. H. ABJUAN A. SOFYAN, MT alias Ir. ABJANHi.
Pasal 64 ayat (1) KUHP;Halaman 37 dari 101 HalamanPutusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PT TTESubsidiair :Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. ABJAN A. SOFYAN.
NAMTO HUI ROBA BupatiHalmahera Barat agar Sekretaris Daerah memperhatikananggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dan atasperintah tersebut pada tanggal 24 April 2007 SekretarisDaerah Dr. Ir. H. ABJAN A. SOFYAN, MT. membuatdisposisi yang ditujukan kepada Drs. USMAN DRAKEL,M.Si yang berbunyi Keu. Pinjam 500 jt untuk operasionalsekretariat, selanjutnya Drs.
USMANDRAKEL, M.Si, dan setelah sampai di ruangan SekretarisDaerah, AHMAD ABBAS, SE diperintahkan oleh Dr. Ir. H.ABJAN A. SOFYAN, MT untuk membagi danmemasukkan uang tersebut dalam 13 (tiga belas)amplop, dan dihadapan Dr. Ir. H. ABJAN A.
USMAN DRAKEL, M.Sidengan bunyi bantusesuai dengan proposal Rp. 480 jt + Visa 20 jt total 500 jtdan dilengkapi administrasi pertanggungjawaban sesuaiketentuan kepmen, 24/04/2007;Bahwa setelah Dr. Ir. H. ABJAN A. SOFYAN, MTmenyerahkan disposisi tersebut kepada Drs. USMANDRAKEL, M.Si Drs. USMAN DRAKEL, M.Si selakuKepala Bagian Keuangan/BUD Kab. Halmahera Barat,untuk pelaksanaannya Drs.
68 — 8
372 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., Dk vs I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., Dk;;
389 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, diwakili oleh Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd, M.A selaku Ketua Umum, dk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali vs ZIAUDDIN AHMAD, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
PUTUSANNomor 188 PK/Padt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, yangdiwakili oleh Ketua Umum, Dr. Amiruddin Yahya, $S.Pd.l,M.A., dan Sekretaris Il, M. Mundzir YNS, M.Sos.
Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.Biaya Peninjauan Kembali:1. Meteral......... Rp 10.000,002. Redaksi......... Rp 10.000,003. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00Jumlah......... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung R.Ia.n. PaniteraPanitera Muda PerdataH. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.HNIP. 19621029 198612 1 001Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 188 PK/Pdt/2021