talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON)terhadap Penggugat (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa sebelum memasuki ke pokok perkara, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan menjabat sebagai PemeliharaHalaman 3 dari 1 2, Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.CbnBarang Subbagian

gugatannya serta memohon agar Pengadilan AgamaCibinong menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita AcaraSidang yang merupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaanputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada padaUnit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, denganmenjabat sebagai Pemelihara Barang Subbagian

., NIP. 19720524 1998032010, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) ;Adapaun hal yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara iniadalah ;1.Bahwa PENGGUGAT pada saat dikeluarkannya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, adalan

Rini Handayani, SE.M.Si NIP 197205241998032010 dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan), dapat diperbaiki olehTERGUGAT mengacu pada diktum Surat Keputusan yang dikeluarkanapabila terjadi kekeliruan, sehingga tidak menyebabkan timbulnyakerugian yang dibebankan pada pihak lain dalam hal ini adalahPENGGUGAT ;10.Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a quo adalahmemenuhi syarat ketentuan yang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padatanggal 2 Juli 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam SKSekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 74/Kep/SET.MK/2012 dengan NIP 198710192010122001 ;Bahwa pada saat bekerja di Mahkamah Konstitusi, Penggugatawalnya bekerja di bagian Sekretaris SEKJEN MK RI pada SubBagian Tata Usaha Pimpinan, pada tanggal 1 Desember 2010setelah itu tanggl 28 Juli 2011 menjabat sebagai penyusun danevaluasi persidangan pada subbagian pelayanan persidangan

Tergugat melalui Kepala Subbagian PengembanganPegawai dengan itikad baik memberitahukan kepada Penggugat perihalsurat keputusan Tergugat tersebut dan meminta Penggugat datang keMahkamah Konstitusi untuk mengambil SK dimaksud melalui mediasosial WhatsApp, namun Penggugat tidak bersedia hadir (vide buktiT21).

Dengan mendasarkan padajanji Penggugat tersebut, pegawai dari Subbagian PengembanganPegawai atas perintah Kepala Subbagian Pengembagan Pegawaidatang ke tempat kost Penggugat, namun ternyata Penggugat tidakberada di kostnya (vide bukti T22);Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.b.

Kepala SubbagianPengembangan Pegawai kemudian menghubungi kembali Penggugatmelalui media sosial WhatsApp untuk bertemu dengan Penggugat gunamenyerahkan surat keputusan Tergugat a quo, dan pada akhirnyadisepakati Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kepala SubbagianPengembangan Pegawai bertemu di Rumah Makan Padang MinangSepakat karena Penggugat tidak bersedia datang ke MahkamahKonstitusi;Bahwa pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat (Kepala Subbagian

PengembanganPegawai) bertempat di Rumah Makan Padang Minang Sepakat Tergugatmelalui Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai menyerahkan suratkeputusan Nomor 23.1.1 Tahun 2016 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudari Vera Patricia MadannaPurba, S.H., NIP 19871019 201012 2 001, tanggal 31 Maret 2016kepada Penggugat, dan pada saat menerima surat keputusan Tergugata quo, Penggugat menandatangani tanda terima

. : 19621205 198201 1001.Jabatan : Kepala Subbagian Tata UsahaPUSJAKBANKUM BEN Achmad Harris Emawan, SH. NIP. : 19860728201012 1001. Jabatan : Penelaah Masalah Hukumpada PUSJAKBANKUM BEN ; Baryadi Sami Raharjo, SH., MM. NIP.19590414 198001 1001. Jabatan : Kepala BidangBimbingan ................ Bimbingan Teknis Kanreg Il BKN Surabaya ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Il BadanKepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan diJalan Letjend. S.

NIP: 19840502 200902 1 005 / Illc (Penata), Jabatan: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Klaten Alamat lengkap: Jalan Pemuda, Nomor 294,Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/297.1/08tanggal 25 September 2018;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaandiantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator TRI MARGONO, S.H.Hakimpada

., Kepala Subbagian PenyelesaianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;DARYATUN, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;ATIYAH S.H., Kepala Subbagian Legalisasi Produk Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;DYAH ARNIASITA, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/KPU/II/2013, tanggal7 Februari 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 3 BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian PenyusunanProduk Hukum ;Il.4 M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., M.H,Jabatan Pelaksana Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia ;5 OKTAVIANA SIBORO, S.H., Jabatan Pelaksana BantuanHukum dan Hak Asasi Manusia ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan diKantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Jalan Pangeran IndraKesuma Negara, Kotabaru.

MASURI;

FIF GROUP;

Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilHalaman 1 dari 18 halaman.

SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan Il.SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;IstimewaBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanperaturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanPelaksana Subbagian

BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Halaman 2 dari 18 halaman.

., jabatanKepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 101/SKU36.07.MP.02.02/XII/2019,tanggal 10 Desember 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 4 halaman.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Setda KabupatenKapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1Hal.1 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUNJKT.Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa KhususNomor : 181/1884/HUKUM tertanggal 12 Desember2015. 4. Dra. NURYANSIH., Jabatan Kabid.

., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMADILAGA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Hal 2 dari 15 Hal Putusan 96/B/2019/PTTUN.SBY15. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya) 16.

Departemen Penerangan Republik Indonesia,Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 1998 golongan/pangkat: III/bPenata Muda Tingkat dengan Jabatan: Kepala SubSeksi Produksi Pameran Kantor Departemen PeneranganRepublik Indonesia dilingkungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi JakartaSelatan, berdasarkan Surat Keputusan Mente riPenerangan Republik Indonesia Nomor:133/SK/BK/JB/1998 tanggal 31 Agustus 1998 ; Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2002 diangkat menjadiKepala SubBagian

., M.Si Kepala Subbagian Umum KPKNLMamuju ;AKHWAN PRAYOGI Kepala Seksi Piutang Negara KPKNLMamuju ;DELVI MANALU Pelaksana Pada Bidang KIHI KanwilDJKN Sulseltrabar ;RINA DAMAYANTI Pelaksana Pada KPKNL Mamulju ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama MenteriKeuangan Republik Indonesia yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Majene dengan Register Nomor : 54 / Pdt.G / HK / Vil / 2018 / PN.Mjn,tanggal 25 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT

,MM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah,beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianBantuan Hukum, Biro HWukum, Pemerintah Provinsi Jawa7. NAWANG ARDIANI, SH.M.Si. Jabatan Kepala Sub BagianPemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa8. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH. Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa9. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH. Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa10. ADI SARONO, SH.

Nama SUWANTO,S.H,M.HJabatan Kepala Subbagian Hukum KPU ProvinsiKalimantan SelatanKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Kantor KomisiPemilihnan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 212 KM 3,5, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 648/PL.01.9SU/63/Prov/X1/2019 Tanggal 1 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:53

Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Halaman 2 dan 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) ;Halaman 3 darn 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Prlaniah) jnnnnn ann nen neem nnmnnnnnnKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlIV. drh.

Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistivono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok)57. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, danGubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam lingkungan masingmasing (videlampiran P13);Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2009 tersebut dengan Pejabat Penilai bukanatasan langsung Penggugat, sehingga bertentangan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tanggal 7Desember 2006, BAB ILA.2.h. 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untukJenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian

Yang adaadalah: Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian), kegiatanwasdal (Pengawasan dan pengendalian) dilaksanakan melalui rapat bulanan ataumingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiripara Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiapkali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepadaKepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal iniPenggugat hanyalah pegawai biasa, tidak mempunyai jabatan sebagai KepalaBidang/Bagian, dan atau Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. SehinggaPenggugat tidak mempunyai kewajiban hadir dalam rapat bulanan ataumingguan.

PejabatPenilai adalah Atasan Langsung PNSyang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV(Kepala Subbagian/Subbidang/KepalaUnit/) dan padahal Tergugat bukanAtasan Langsung Penggugat, sertaPenilaian DP3 tahun 2009 dilakukankurang cermat pada pemberian tahunpenilaian.

Nama : Dr.Inra Surya, S.H, LL.MjPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanKepala Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianIAC TUT Tal F< aDr.ana, S.d Karika,'S.4, LL.M.jKepala Bagian Bantuan Hukum Ill pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Maria Lucia Clamameria, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Dewi Sri, S.H; Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada BiroBantuan Hukum Kementerian

Keuangan;Penghitungan Siagian, S.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H, M.H;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Ahmadi; = Kepala Subbagian Tata Usaha, Kantor PengelolaanTIK dan BMN Semarang;Ridwan Mukti Kencana.