solusiyang tepat ;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Penggugat yang tidak mauberbaikan kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak satu tahunyang lalu antaranya keduanya sudah pisah tempat tinggal, serta sikap Penggugat yangtetap tidak ingin berbaikan dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai telahmemenuhi unsurunsur dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenaPenggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalildalil gugatan, maka gugatanPenggugat tersebut dipandang beralasan dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka MajelisHakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baiksecara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugatdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperolehkekuatan

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 dan telah berpisahtempat tinggal sejak awal Mei 2017 sampai sekarang sudah 10 bulan tidakpernah kumpul kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

5 Wh loo 55 wlArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karenaTergugat tidak pernah datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang broken marriage dan sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 435/Padt.G/2015/PA Mrs.Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanyamajelis hakim berkesimpulan

Pemohon dan keluarga telah berusahamengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapiTermohon tetap tidak bersedia ; 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohonsudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karenasudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor Tahun 1974 joncto

telahberpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena Penggugat diusir olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang broken marriage dan sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto

pertengkaranyang tajam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuatdari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

Log Mh loo 56 lyArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

serta Surat bukti P5 yaitu putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 671 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010,telah menyatakan sah secara hukum surat bukti P1 dan P2 ;Menimbang, bahwa surat bukti P3, P4, dan P5 adalah merupakanPutusan Peradilan yang berwenang, maka surat bukti tersebut adalah buktioutentik yaitu bukti yang Sempurna menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 terbukti tanah seluas lebih kurang5.000 Meter bujur sangkar adalah sah milik Penggugat, berdasarkan suratbukti P5 joncto

Nomor1286/Kel.Damai dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel.Damai atas nama INADAMAYANTI adalah berada dalam areal tanah bukti PL yang telah disahkansecara hukum berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P6, adalah PenetapanEksekusi terhadap perkara Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.Bpp, yang di kabul kanpermohonan Eksekusinya, dan melihat pada gambar kedua dari sidangsetempat pada tanggal 14 Oktober 2014 juga berada dalam areal tanah yang5.000 meter bujur sangkar vide bukti P1 joncto

Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat Hak Mlik Nomor : 1286dan sertifikat Hak Milik Nomor : 1823 ,adalah berdasarkan alas hak yang tidakbenar dan cacat hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas menurutpendapat Pengadilan Tinggi bahwa objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor1286/Kel.Damai dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel.Damai atas nama INADAMAYANTI /Tergugat adalah berada dalam areal tanah Penggugat seluaslebin kurang 5.000 meter bujur sangkar, sesuai bukti P1 joncto

bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai & berpendapat bahwaantara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus secepatnya diakad nikahkandengan berpedoman Kaidah Figih yaitu mudlorot / bahaya itu harus dihindarkan terjadinya :J) 53 sosallMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanPemohon untuk menikahkan anaknya yang masih umur 17 tahun tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7tahun 1989 joncto

orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukupalasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto

orang saksiyang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak bercerai dengantermohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengantermohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

Bahwa Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1984 Joncto Putusan PT.Samarinda Nomor: 178/1983 tanggal 21 September 1983 Joncto PNSamarinda Nornor 96/1982 tanggal 5 Maret 1982 yang menyatakanbahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihakmaka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalambentuk Plurium litis Consortium;5.

Bahwa Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh YtrisprudensiMahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nornor 1125 K/Pdt/1984tanggal 18 Desember 1983 Joncto Putusan PT. BandungNomor/154/1982 tanggal 9 Juni 1983 Joncto PN Bandung Nornor:6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa Judex Factiesalah menerapkan tata tertip beracara yang tidak menyertakan pihakyang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatuperkara;6.

Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agartidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Tjgsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upayaperdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh

Penetapan Nomor 0540/Pdt.P/2017/PA.Sby.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,terbukti bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan syariatIslam dantidak ada halangan perkawinan, oleh karena itu sesuaidengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan

akanmempertahankan rumah tangganya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikanrumah tangga yang pecah yang terusmenerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidakmungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohontelah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan dalam penjelasanPasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor Tahun 1974, joncto

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, joncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harusdikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akanditentukan kemudian ;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dantidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon tidakberhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

orang saksiyang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak bercerai dengantermohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengantermohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rum ahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto