Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

saham yang bersamasama mewekili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT: (1) RUPS terdin dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Dengan

RUPS dari ketua Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

RUPS TERGUGAT (PT.

Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham melalui suratkabar pada tanggal 26 Oktober 2015; tanggal 01 Desember 2015;dan tanggal 05 Desember 2015;Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undangundangnomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : Pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilandan tanggal RUPS; dan ayat (2) yang berbunyi : Pemanggilan RUPSdilakukan dengan Surat Tercatat dan

/atau dengan iklan dalam SuratKabar; Maka pemanggilan RUPS tersebut telah sah secara hukum;.

Bahwa benar dalam RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh :a. TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan, sertasebagai pemilik dan pemegang hak suara atas 552 (lima ratus lima puluhdua) saham, atau sebesar 60 % (enam puluh perseratus) darikeseluruhan 920 (sembilan ratus dua puluh) lembar saham yangditerbitkan PT. EMRINDO, selanjutnya sebagai pihak yang membuka danbertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;b.

iklan koran yangtelah ditunjukkan dalam RUPS LB tersebut, sehingga pelaksanaan RUPStelah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor 40tahun 2007;.

EMRINDOtidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri RUPS LBtersebut, akan tetapi oleh karena jumlah kehadiran 60% (enam puluhperseratus) hak suara dianggap memenuhi kuorum berdasarkan ketentuanAnggaran Dasar perseroan serta Undangundang nomor 40 tahun 2007,maka pelaksanaan RUPS LB tersebut dapat dilanjutkan serta sah mengambilkeputusan sesuai agenda rapat, yakni pemberhentian dan pengangkatandireksi perseroan;.

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;

Bali Semesta Agung ( PT.BSA );

Bali Semesta Agung);

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.

;(4).RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama;(5).RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dariHal. 40 dari 58 Put.

Rudhi Prasetya, SH.tentang : Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham harus dilandasi etikadHal. 50 dari 58 Put.

melakukan terobosan hukum untuk menyatakan tidaksah RUPS yang pemanggilannya dilakukan tidak etikad baik walaupunpemanggilan RUPS tersebut telah dilakukan benar secara legal formal;3.

Bahwa etikad tidak baik Tergugat dan Tergugat Il terbukti lagi dalampenyelenggaraan RUPS PT. KLI tanggal 8 Desember 2009, karenadalam penyelenggaraan RUPS tersebut Para Penggugat/Para PemohonKasasi melalui kuasanya mencoba hadir dalam RUPS yangdiselenggarakan di Kantor PT.

KA YU LAPIS INDONESIA dan berniatmengikuti RUPS tersebut, tetapi ternyata dihalanghalangi dandiperlakukan tidak sepantasnya sebagai pemegang saham yang hendakmemenuhi undangan RUPS ' dengan cara dipersulit masukdalam ruang rapat (buktibukti terlampir sebagai tambahan bukti ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dan merupakan bagian takterpisahkan dari Memori Kasasi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasiini) ;3. Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS PT.

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (Bukti P14) menyatakan :Pasal 79:1)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Pasal 80 :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan

RUPS ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusansebagai berikut :1.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham. Bahwa pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang sahamadalah tidak dilakukan karena faktanya Penggugat sebagai pemegang50% saham PT.

PENGGUGAT MENINGGALKAN TEMPAT RUPS ke 1;2. PENGGUGAT TIDAK MAU HADIR DALAM RUPS KE DUA PT.

RUPS ke 2 adalah sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8karena dilakukan satu hari setelah RUPS ke 1 yakni tanggal 2 Oktober2019 sedangkan RUPS ke 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober2019 jadi satu hari setelah dilaksanakan RUPS ke 1, sebagaimana diaturdalam UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8:Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan.Bahwa pelaksanaan RUPS

sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 8dan pelaksanaan RUPS RUPS ke 2 adalah sah dan bersesuai ketentuanUU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 9 karena itu Panggilandan Pelaksanaan RUPS ke 2 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum; RUPS KE 2 PT.

Bahwa RUPS ke 2 PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiritersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018:4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal mengajukan pencabutanizin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanoa melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/20194.

),oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku direktur utamayang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PTMulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, sehingga Keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 danKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 adalah sah;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018:4.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;8. Menyatakan pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putra TJINDRIJAWATItertanggal 14 November 2016 tentang Permintaan diadakan RUPS., telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 4;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT. PERTAMINA tanggal 24 November 2017, Nomor079/BHP/LPG/XI/2017 tentang Undangan RUPS., telah bermateraiselanjutnya di beri tanda P 5;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT.

PERTAMINA tanggal 16 November 2018, Nomor0134/BHP/LPG/X1I/2018 tentang Undangan RUPS., telah bermaterai cukupselanjutnya di beri tanda P 6;Fotokopi NOTULEN RUPS PT. BINTANG HASTA PUTRA tanggal 27Desember 2016, Fotokopi tersebut disahkan oleh IRWAN ISMURATNO, S.E.,S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Pacitan tanggal 28 Desember 2016, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 7 ;Fotokopi NOTULEN RUPS PT.

Bintang HastaPutra adalah RUPS sebelum RUPS tanggal 20 Desember 2015 yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

: 10.00 WIB Selesai ;

Tempat : Shangri-La Hotel ;

Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya 60256 ;

Bahwa jika pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas belum dapat mengadakan RUPS

Panca Logam Makmur dengan alasan adannya wabah virus Corona atau Covid 19 maka paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini ditetapkan Pemohon harus melaksanakan RUPS Luar biasa PT. Panca Logam Makmur ;

3. Menetapkan bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Panca Logam Makmur dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS	RUPS LB
Mata Acara	Ratifikasi Direktur lama ; Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan periode, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; Pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Semestanustra Distrindo atau yang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

Utr.Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

RUPS LBselaku pemegang saham di PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Menyatakan batal Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat III) sebagaimana Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT) Mitra Sani Lestari No.15, tanggal 19 Nopember 2002, Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. Sani Mitra Lestari No.2, tanggal 2 Desember 2002, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Sani Mitra Lestari No. 4, tanggal 3 Nopember 2003, akte berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sani Mitra LestariNo. 1, tanggal 1 Juli 2008 yang semuanya dibuat oleh Turut Tergugat dan rapat-rapat atau RUPS. Yang diselenggarakan setelah adanya Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/P.N..SBY. ; -------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Teregugat I adalah segenap pemegang saham PT. Sani Mitra Sani Lestari (Tergugat III) yang sah sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian PT.

Oleh Karena RUPS Dan Berita Acara RUPS Yang Menyertai MasingMasing RUPS SahMenurut Hukum, Pada Prinsipnya Tidak Memerlukan Penetapan Pengesahan Dari PengadilanNegeri Surabaya.Bahwa pada prinsipnya atau pada hakikatnya, tanpa Penetapan Pengesahan dariPengadilan Negeri Surabaya, semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karenatidak ada yang bertentangan/ melanggar AD PT.

Bahwa, sebelum RUPS (pertama) P.T.

Bahwa, dalam RUPS (pertama) dan RUPS kedua (2) sebagaimanatersebut di atas merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, olehkarena korum (pertama) tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS (2),mengingat persyaratan RUPS kedua (2) telah memenuhi korum apa yangdipersyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 73, maka tidak ada alasanhukum lain RUPS kedua (2) tetap bejalan sebagaimana ketentuan yangberlaku, dan oleh karenanya oleh Turut Tergugat Berita Acara RUPS PT.

Bahwa Pengadilan Negeri terkait dengan RUPS sebuah Perseroan Terbatas dapatmemberikan ijin dilaksanakannya RUPS dalam hal :6.

LIE THIEN PING, Perihal : Undangan No.1262/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LIL,II13 ;13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN, Perihal : UndanganNo. 1263/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LII,III14 ;14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. LIE THIEN PING, Perihal : Undangan ke 2No. 1322/RUPS/02, tertanggal 19 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.I,U,TU15 ;15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr.

Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

1. Berita Acara Rapat :
   1. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
   2. Daftar Hadir Rapat PT.

RE Martadinata, Jakarta Utara;