Pst.pada perkara Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 September2011 jo Nomor 180/Pdt/2012/PT DKI tanggal 5 September 2012 joNomor 1289K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 jo Nomor59PK/Pdt/2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk kepentingan dirinyasendiri.PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIBahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik

Bahwa objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masihmerupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dandipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat ;4. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.5.

Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang MilikNegara, maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 410/Padt.G/2018/PN. Jkt.

Bahwaterhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya dari AnggaranPendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.Bahwa objek sengketa tersebut Sampai dengan saat ini masih merupakanBarang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat I;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang

pembangunan di atas tanahsengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatipermohonan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini,pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukankegiatan apapun pada objek sengketa sampai putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap, dengan alasan: Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK

Para Penggugat Tidak Menyertakan Menteri Pertahanan RIsebagai Pihak.1) Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, asettersebut telah dicatatkan dalam Inventaris KekayaanNegara sebagaimana Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor8 dan Tercatat dalam SIMAK BMN No.

KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal 02Agustus 2018.4) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.

Pencatatan.Saat ini tanah dan bangunan tersebut telah dicatatkan sebagaiInventaris Kekayaan Milik Negara berdasarkan Kartu IdentitasBarang (KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal02 Agustus 2018.g.

KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang(KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor2.01.01.01.002.84 tanggal 02 Agustus 2018.b) Bangunan Milik TNI AD hasil Pembangunan5) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.

Bahwa dalam rangka pengamanan dan tertib administrasisecara kedinasan, maka Penggugat II d.R/Tergugat II d.K telahmencatatkan obyek perkara sebagai Inventaris Kekayaan MilikNegara (IKMN) berdasarkan Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069 sertaKode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84tanggal 02 Agustus 2018.j.

Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehTerdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :e Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakuikesalahan serta menyesali perobuatannya ;e Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana ataupunpelanggaran disiplin ;e Seluruh Perwira dan seluruh Anggota Lanud Padang menilai Terdakwasudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Terdakwa masihdibutuhkan di TNI AU Khususnya

tidak benar, Surat Kesepakatan Pegang Gadai dibuat dan dtandatangani masing pihak pada tanggal 13 Maret 1935, akan tetapiyang benar adalah tanggal 28 Oktober 1925.Bahwa tidak benar, setelah Ainsyah penerima gadai meninggal dunia,rumah dan tanah tersebutditempati dan di kuasai atas si izin tertulis dariHalaman 6 dari 14 halaman Putusan No.73/Pdt.G/2015.PN.Pdg6.7.9.anak kandung penerima gadai yaitu dalam bentuk Surat Pernyataanmenyerahkan hakhak nya atas tanah pagang gadai tersebut.Bahwa, kalau di simak

DesaMenamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman kepada PT.Hamparan Sentosa, (Seluas 15.800 Hektar (lima belas ribu delapan ratus hektar)dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan obyeksengketa pertama yakni diterbitkan oleh penjabat bupati ( bukan bupati difinitif)maka dianggap tidak mempunyai kewenangan sehingga obyek sengketa yangdipertimbangkan mengikuti obyek sengketa pertama tersebut dinyatakan batal danagar tergugat/pembanding mencabutnya; Menimbang bahwa kalau kita simak

sajamenyebutkan bahwa kerugian meteriil Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000, dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci,dan konkrit, serta individual tentang kerugian materil Penggugat adalahmerupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamentalyang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat, (simak

Kuasa untuk menjual ini dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat yang pada point khusus berbunyi sebagaiberikut::Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas menjual memindahkandan menyerahkan dengan harga yang akan ditetapkan tersendiri oleh yangdiberi kuasa yaitu Tergugat (Harry Jansyah Limantara) sekarang Pelawanatas sertifikat hak Milik dari Nomor 2498 sampai dengan sertifikat hak MilikNomor 4460 semuanya atas nama Insinyur Donny Witono sebanyak 13(tiga belas) lembar sertifikat;Bahwa bila kita simak

Basri.B (Sekretaris Dikpora) yang merupakan atasan Pemohon, bahkansecara kelembagaan mulai dari Pemerintah Tingkat Desa, Kecamatan, Inspektorat Kabupaten,Termohon bersih kukuh tidk bersedia lagi memperbaiki rumah tangga bahkan Termohon tidakmau berhadapan langsung dengan Pemohon (simak Surat Termohon yang diajukan kepadaKadis Dikpora Kab.

Bantaeng tanggal 1 Desember 2009, atasan langsung Pemohon).JAWABAN DALAM REKONVENSISehubungan dengan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugatmengenai nafkahnafkah dan biayabiaya, dengan mi Tergugat perlu menyampaikan halhalsebagai berikut :L.Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena tindakan Penggugat sendiri yang mengusirTergugat (simak kejadian tanggal 24 Juni 2009 dan 27 Juni 2009 ketika Tergugatmencoba kembali kerumah namun Penggugat tidak mau menerima lagi Tergugatkembali kerumah

Kemendikbud tanggal 9 Juni 2015, akan tetapi semuanyagagal setelah dilakukan rekonstruksi/ pengukuran ulang, karena kedua suratTergugat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan TurutTergugat Il, sebab kedua surat Tergugat tersebut selalu mengacu kepadaaturan Penatausahaan Barang Milik Negara PMK No. 120/PMK.06/2007, danPencacatan /Pembukuan Aset Negara ke dalam Sistem Aplikasi SIMAK BMN,sehingga PenggugatPenggugat tidak mampu lagi melakukan halhal untukmenyelesaikan proses permohonan

Foto Copy Simak BMN tanah bangunan dan Material Zeni KodamXIV Pattimura, selanjutnya diberitanda T VIII ;.

Dalam EKSEPSI1 Bahwa sungguh sangat lucu bila kita simak dasar gugatan pada perkaraNo. 70/Pdt.G/2012/PN.Mlg pada poin 11 dimana para PENGGUGATyang di dalam dalilnya telah dipecat oleh pihak manajemen PTAREMAINDONESIA yang telah ditandatangani oleh Bapak WINARSO padatanggal 23 Desember,tetapi dalam gugatan tersebut para penggugatmeminta PEMBATALAN PENETAPAN No. 140/Pdt.P/2011/PN.Mlg,yang dilakukan oleh tergugat.Padahal hakekat dari perkara iniadalah ketidakpuasan para PENGGUGAT tas dipecatnya paraPENGGUGAT

tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telahmemberikan jawabannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa setelah tergugat pelajari apa disampaikan pihak dalam dalil padaprinsipnya tergugat menolak untuk seluruhnya, kecuali untuk halhal yang sudahdi benarkan;e Bahwa sangatlah dapat tergugat pahami bahwa keinginan penggugat untukbercerai tidak muncul dari keinginannya sendiri, hal ini dapat di simak

Kementerian KesehatanRI;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIManado Nomor: PL.01.01/VII.17/1096/2014 tanggal 6 September 2014tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimanaSertifikat Hak Pakai Nomor 01/2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor:04/2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Manado sebagai Aset Pemerintah RI c.g.

Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris ;3. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota4. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselakuAnggota5. Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku AnggotaBahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.

Belitungselaku Ketua Tim2.Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris3. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota4. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselaku Anggota5.Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku Anggota23Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.

Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota384. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselaku Anggota5. Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku Anggota Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.

Antares SinarKarunia, maka Hotel Grand Antares Indonesia tidak dapat bertindak sebagaipersoon di forum peradilan hubungan industrial;Bahwa yurisprudensi stare decisis telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap badan hukum (mohon simak : Putusan MahkamahAgung RI Nomor 491 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);Bahwa oleh sebab itu, dengan merujuk secara persuasive effect padayurisprudensi stare decisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1988 tersebut, maka subjek

Apabila kita simak Pasal 32 ayat 2 PPNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hanya memberikanHal. 11 dari 13 hal. Put.

Bahwa judex factie telah menyatakan yang dimaksud dengan pihak yangberkepentingan didalam pasal 71 ayat (4) tersebut diatas dalam perkaraaquo adalah Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan BhaktiSosial Surakarta sebagaimana termuat didalam putusan perkara No.141/Pdt.G/2010/PN.Ska pada halaman 78 yang menyatakan : Menimbangbahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam YayasanBhakti Sosial Surakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagaiKetua atau pun anggota Badan Pengurus sebagaimana

Sebagaimanaputusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnya padahalaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnya apabilakita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakartatersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggotaBadan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasukHal. 36 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012pihak yang berkepentingan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatanpembubaran

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dari Judex Factisesuai putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnyapada halaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnyaapabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti SosialSurakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua ataupun anggota Badan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka termasuk pihak yang berkepentingan, sehingga memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknyamengajukan gugatan

Apabila memperhatikan isi SEMA Nomor : 21Tahun 1983 tanggal 8 Desember, batas waktu pengiriman putusan padaJaksa Penuntut Umum yaitu untuk perkaraperkara tolakan (biasa) palinglambat 1 (satu) minggu dan untuk perkara singkat batas waktu palinglambat 14 (empat belas) hari.Maksud dari SEMA di atas adalah agar para pengguna upaya hukummempunyai kesempatan yang cukup untuk mempelajari putusan tersebutsehingga dapat menggunakan haknya dengan sebaikbaiknya.Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatanPenggugat tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut , paraTergugat telah mengajukan bantahannya/Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikutDalam EKSEPSI1 Bahwa TergugatI dan Tergugat II Menolak dengan Tegas seluruh dali dalil dari Para penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;2 Bahwa setelah kita simak

persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaanterpisah dari kekayaan rechtspersoonnya (incasu PT PLN (Persero),sehingga oleh karenannya organ substratum dari rechtspersoon tidak dapatbertindak sebagai person di forum peradilan perdata, immers SektorPembangkitan Belawan selaku organ substratum PT PLN (Persero)sesungguhnya hanyalah merupakan alat dari rechtspersoon PT PLN(Persero);Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak