Ditemukan 269 data
135 — 22
Medan atas nama Ir HARMES JONI dengan Jabatan baru Pj.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ;3 (tga) lembar dokumen mutasi pendebetan rekening PT Asaka Alif Enginering dari BankDanamon ke rekening bank Danamon ;Foto Copy yang dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha MilikNegara RI Nomor: KEP101/MPBUMN/1999 tanggal 12 januari 1999 tentang pemberhenthat danpengangkatan anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indah karya;Laporan Vision plan yang terdini
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdini
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undangundangtersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda denganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdini
124 — 20
Selanjutnya diberi tanda Tl, TIl.2f ;Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Para Penggarapdiatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (3), yang terdini dari: Sdr. Jaskara, Sdr. Hasda, Sdr. Amsir, Sdr. M. Nur Sahid, S.Pd., Sdr. Saman,Sdr. Daman Luh, Sdr. Suanta, dan Sdr. Mahdi.
54 — 19
mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdini
91 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdini
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
121 — 41
Penyedia Jasa sebagai pihakyang akan diberi pekerjaan tersebut.Pasal 58 Ayat (1) berbunyi :Usaha Penyediaan Bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dapa dikerjakansendin atau oleh pihak lain.Pasal 58 Ayat (2) berbunyi :Dalam hal dikerjakan oleh pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan UsahaPenyediaan Bangunan dilakukan melalui peranjian penyediaanbangunan.Pasal 58 Ayat (3) berbunyi: Para pihak dalam penanjianpenyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdini
273 — 371
dengan posisi blok lahanKelompok Tani Harapan dan Kosapan;Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah perjanjian pada tahun 1996 telahdicabut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umummengajukan barang bukti berupa:6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;2 (dua) unit gerobak merek ARTCO wama merah;2 (dua) buah agrek yang terouat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter;2 (dua) buah dodos yang terouat dan besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (duasetengah) meter;1 (satu) rangkap terdini
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
505 — 563
berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah diatur mengenai upaya administasiyang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat TUN.Pasal 75(1)Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdini
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang atas nama Yenny Aman, SH yang terdini dari : Hal. 27 dari 119 hal. Put. No. 1001 K/Pid.Sus/2012 a.
74 — 31
Mutiara Jaya;Dokumen pendukung pencairan belanja modal pengadaan mesin dan tempatpenyimpanan Incenerator di Puskesmas Karang Sambung yang terdini dari : Surat Perintah Pencairan Dana Daftar Pengantar SP2D Kuitansi/Bukti Pembayaran LS Surat Perintah Membayar (SPM) LS Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPPLSHim 46 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN. Bdg338.339.
Bdg Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Faktur Barang Tanda Terima Barang/Jasa/ Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ringkasan Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)363 Dokumen pendukung pencairan belanja modal pengadaan mesin dan tempatpenyimpanan Incenerator di Puskesmas Sukatani yang terdini dart: Surat Perintah Pencairan Dana Daftar Pengantar SP2D Kuitansi/Bukti Pembayaran LS Surat Perintah Membayar (SPM) LS Surat Permintaan Pembayaran
168 — 32
Jepara(paket 22) senilai Rp.81.866.000, kepada CV.Agung Putera Jepara ;55) 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.Keling Paket 1 yang terdini dari :a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10870/LS tanggal 21 Desember 2010 ;b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 46/KONTRAK/ PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaanPemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.Keling Paket 1 senilaiRp.80.982.000, , Kontraktor Pelaksana CV.Sidodadi Jepara ;56) 1 (satu
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
350 — 207
Melaksanakan Kontrak (SPMk).Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untukmengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaranbelanja daerah.Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdini
156 — 105
Membebankan Hak Tanggungan No 16tanggal 07 Juni 2011 Notaris atas nama Risfitriani Alamsyah, SH (fhoto copy disamakan);4. 1 (satu) berkas terdiri dari :a. 11 (sebelas) halaman Perjanjian Kredit No 15 tanggal 07 Juni 2011 atas nama Dr Amahdan PT Bank Mega Tbk cabang Bengkulu (ash salinan);b. 13 (tiga belas) halaman lampiran Perjanjian Kredit (ash salinan);5. 1 (satu) berkas terdiri dari 5 (lima) Ilembar Memo Keputusan Kredit No MKK.267/WilMdn/Cons/V/11, tanggal 31 Mei 2011 (ashi);6. 1 (satu) berkas terdini
58 — 13
tanggal 25 Juli 2010;d. 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi KesenianApeksi ke Bandung tanggal 26 Juli 2010;e. 1 (satu) lembar salinan Daftar Hadir Seniman Pengiriman Misi KesenianApeksi ke Bandung tanggal 27 Juli 2010;1 (satu) bendel salinan Bukti Kas Pengeluaran Honorarium Seniman LatihanPersiapan Tari Apeksi di Bandung tanggal 9,11,13,16,18 Juli 2010 KegiatanPembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya (20 x 10.000, x 5 kali )seyumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang terdini
120 — 46
BiometrikCitra Solusi P.O No. 01 053334 tanggal27 Oktober 2011, yang terdini dari :1 1 (Satu) lembar foto copy Nota (Berlaku Sebagai Faktur Pajak Sedehana No. Faktur 15 tanggal 31Oktober 2011. 38.1 (Satu) berkas foto copy pembelian barang 18 PORTS 10/100TX (RJ45) UNMNG, dari PT.
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXX : AGUS SOLIHIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIX : AHMAD ANDAP FAUZI
Terbanding/Pembanding/Penggugat VIII : DIAN MAWARDI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVIII : BOIJAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XVII : AYOM SUSENO
Terbanding/Pembanding/Penggugat VI : SUNARTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVI : SARNI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XV : RIAMAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : GUNAWAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXIV : KUNCORO ANTOK PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIII : KARMIYANTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : BUDI PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXIII : LUKMAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXII : TARMIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XI : SUTONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXI : SARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XX : SUGIARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat IX :
41 — 29
petanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentangketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dandipergunakan untuk mencatat perubahanperubahan yang terjadi, baikterhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenaistatus buku tanah dan halhal lainnya, meliputi antara lain peralihan hakpembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan pencatatanlainnya, terdini
177 — 98
Mouse dalam kondisi rusak1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari:e Monitor dalam kondisi rusake Keyboard dalam kondisi rusak4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yangterdiri dari :e 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusake 1 (satu) unit Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakane Keyboard dalam kondisi rusake Mouse dalam kondisi rusak4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdini
164 — 39
Wakil Kepala Daerah (WKDH) + sebesar Rp.362.856.000, (tiga ratus enam puluh dua jutadelapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan WKDH yang terdini dani :e Tahap tanggal 15 April 2016 sebesar Rp.315.336.000, (tiga ratus lima belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk belanja makanan dan minuman rapat / Makanandan minumam harian non pegawai WKDH;e Tahap tanggal 15 April 2016 sebesar Rp.47.520.000, (empat puluh tujuh juta lima ratusdua puluh ribu rupiah) untuk belanja makanan
754 — 1375
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidanatambahan antara lain berupa pencabutan seluruh atau sebagian hakhakHalaman 225dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBgltertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yangtelah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, sebagaimanadiatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalahsebagai berikut :Pasal 10 huruf b angka (1) KUHP ;Pidana terdini