izin bangunanadalah alasan yang dicari cari oleh Pembanding, karenabangunan milik Pembanding telah ada IMB nya telah dilakukanrevisi terhadap tambahan bangunan milik Terbanding tersebut.Jadi tidak ada Perda yang dilanggar dalam masalah ini ;e Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembandingkepada Pihak Dinas Tata Kota Palembang telah ditindak lanjutiyaitu dengan rapat yang dilakukan di Kantor WalikotaPalembang pada tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri olehpara pejabat terkait yaitu Kepala KPPT

Foto copy Surat Izin Walikota Palembang, Nomor 503/IG.R/2178/KPPT/2014 tanggal 7 April 2014. selanjutnya foto copy tersebut diberi tandaP2G jesse7. Foto copy Kwitansi Pembelian alat berat Hydraulit Excavator merekCaterpilar Type E110 Serial No.MJ00380 tanggal 9 Juli 1990. selanjutnyafoto copy tersebut diberi tandaa8.

Fotokopi sesuai asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 150/2009 tertanggal 13Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi tanpa asli berupa Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:185/IMB/KPPT/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, selanjutnya diberi tandabukti P3;Fotokopi sesuai asli berupa Kwitansi tambahan pelunasan pembelian atastanah dan bangunan SHM No: 277/Desa Airmadidi Atas dengan luas 393m?

Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah beserta tanah dengan IMB No. 503.5/149/KPPT/2014 tertanggal 08 April 2014 beserta tanahnya yang terletak di Jalan Kihajar Dewantara Lorong Hasanudin, RT. 15, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan SHM No. 00281 tahun 2015 dengan luas tanah 296 m2 dibeli pada Oktober 2016 dari Yanto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

• Utara berbatas dengan tanah H.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:683/KPPT/DISNAKERTRANS/2018 tentang Upah Minimum KabupatenBanyuasin Tahun 2019 tanggal 30 Nopember 2018 upah minimum KabupatenBanyuasin adalah sebesar Rp.2.849.446,Maka Penggugat berhak atas :1. Uang Pesangon 2x 9 x Rp.2.849.446 = Rp.51.290.0282. Vang Penghargaan masa kerja 6 X Rp.2.849.446 =Rp.17.094.6763. Uang Pengobatan,perumahan,perawatan15% X (Rp.68.386.704) = Rp.10.258.0064.

TRIPUTRA KARYA AGUNG Nomor09 tanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat di Notaris APSARI SRIEKOWATI, S.H. yang berkedudukan di Ruko Paris Square blok B2/48 Sektor Ill BSDKota Tanggerang Selatan (Disita dari ERWINUNTARIO);4) 1 (satu ) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Walikota Cimahi Nomor:503.4/0105/1220/KPPT/2011 tanggal O06 Juli 2011 tentang jinMendirikan Bangunan atas nama PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG(disita dari Sdr. Drs. DODI MULYOHADI);Dikembalikan kepada PT TRIPUTRA KARYA AGUNG;6.

KepulauanSangihne melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten KepulauanSangihe sehingga usaha atas penginapan Wisma Melia tersebut PemerintahKabupaten Sangihe melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu telahmengeluarkan Surat Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda DaftarPerusahaan 18.04.5.55.02668 atas nama penanggung jawab/pemilik BryanMontana (Penggugat) yang dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 7 November 2013dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 503/81/3/SIUPK/KPPT

PT.Anugerah Kreasi Karya, tanggal 16 Agustus 2017(fotokopi sesuai dengan asli);Surat Izin Tempat Usaha/Domisili Nomor:503/SITU.0681/KPPT/IV/2016, Mengizinkan PT.Anugerah Kreasi Karya, tertanggal 27 April 2016(fotokopi sesuai dengan asli);Surat Izin Gangguan/HO Nomor:503/HO.105/KPPT/ IV/2016, mengizinkan PT.Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 27 April 2016(fotokopi sesuai dengan asii);Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/P TUN. PLK15. Bukti Til Int3i16. Bukti Til Int3)17.

Bukti TIl Int4cSurat Izin Pemasangan Reklame, Nomor503/R.256/ KPPT/IV/2016, mengizinkan MiloAdinuso, Tanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuaidengan asili);Izin Mendirikan Bangunan (IMB)(640/15/BANG/2016) Bangun Kantor Swasta An.Milo Adinuso, Jl.

Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN Pbumenanyakan kepada JUMRIANTO dan menurutnya padawaktu itu ada 2 (dua) orang masuk ke dalam rumah;Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan JUMRIANTOpergi ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)Kotawaringin Barat, dimana saksi bertugas jaga malam ditempat tersebut;Bahwa saksi baru tahu ada kehilangan laptop di kantortersebut pada pagi hari setelah saksi jaga malam.

Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yangdikembalikan kepada Pemerintah seluas + 125.000 Hasebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/AgrTanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintahmembentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT)dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur ..

Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkanmenjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akandijadikan tanah pemerintah (ic. dikeluarkan).Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi PemakaianTanah Sumatera Timur maka tugastugas yang selama inidilaksanakan KPPT yang bekerja dibawah Pimpinan ResidenSumatera Timur beralin menjadi tugas Kantor tersebut diatas.9.

Dikeluarkan).Bahwa untuk melaksanakan pembagian tanah yang dikembalikan kepadaPemerintah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam suratkeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September1951 tersebut diatas, Pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara PembagianTanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.Bahwa Tata cara membagikan tanahtanah seluas lebih kurang 125.000

Dikeluarkan).Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timurmaka tugas tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekeija dibawahkepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugas KRPT tersebut diatasBahwa Keputusan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, MenteriPertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KehakimanNo. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 merupakan penetapan "Garisgaris pokok daripenyelesaian soal pembagian tanah perkebunan oleh rakyat di Daerah

dan badanbadan hukum, yang tidakditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21ayat 2 sejak mulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hakguna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangkawaktu 20 tahun .Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang PelaksanaanBeberapa Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria tanggal 10Oktober 1960, pada pasal 4 dinyatakan sebagai berikut : Hakhak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebutpada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KPPT

atau yangpemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa iaberkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KPPT di catat padaHalaman 15 dari 49 Putusan Nomor 22/Pat.G/2016/PT.AMB.6)asli aktanya sebagai konversi menjadi hak guna bangunan denganjangka waktu 20 tahun.Surat Departemen Dalam Negeri RI kepada Para Gubernur danPara Bupati / Walikotamadya No.Btu.8/356/8/79 tanggal 30 Agustus1979 perihal Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 danPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, yang dalamBab .

Lombok Utara Nomor : 50/KPPT/IMB/IX/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan yang sudah dileges.f. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Nomor : 01/Kep-REI/19/2013, tentang Pengesahan Keanggotaan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Atas Nama PT. Nusafara Property yang sudah dileges.g. 1 (satu) gabung Surat Kesepakatan Kerja No : 65/SKK/ PT.NFP/III/2013.h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Karyawan Sementara 2013 an.

Lombok Utara Nomor : 50/KPPT/IMB/IX/2013, tentangIzin Mendirikan Bangunan yang sudah dileges.f. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Nomor : 01/KepREI/19/2013, tentang Pengesahan Keanggotaan PersatuanPerusahaan Realestat Indonesia (REI) Atas Nama PT.

Lombok Utara Nomor : 50/KPPT/IMB/IX/2013, tentangIzin Mendirikan Bangunan yang sudah dileges.f. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Dewan Pengurus PusatPersatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Nomor : 01/KepREI/19/2013, tentang Pengesahan Keanggotaan PersatuanPerusahaan Realestat Indonesia (REI) Atas Nama PT.

strong>

terhadap Pengadaan, Peredaran dan PenjualanMinuman beralkohol dan peraturan Menteri Perdaganga Nomor: 06/MDAG/PER/1/2015 perubahan kedua atas Peraturan MenteriPerdagangan Nomor: 20/MDAG/4/2014 tentang Pengendalian,Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan MinumanBeralkohol bahwa izin Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapatdijual di Hotel, Restoran, bar, supermarket, dan hypermarket;Ahli menjelaskan bahwa mekanisme pelaku usaha dalam membuatSurat izin berupa SIUP dan TDP pada kantor KPPT

/2012 tanggal 12 Maret 2012 1 lembar80) Fotokopi Surat jin Usaha Perdagangan nomor503/STUP.M/0973/KPPT/2012 tanggal 22 maret 2012 1 lembar81 Fotokopi Tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer nomorTDP 060634617969 sebanyak 1 lembar82 Fotokopi akta notaries Husnawaty, SH nomor 635 tanggal 27 Januari2012 sebanyak 6 lembar Untuk CV.

PEM383/WPJ.03/ KP.0203/2008 1025 sebanyak lembar1026 Fotocopy Ijin Gangguan No. 503/IG.R/0480/KPPT/2013 sebanyak 1lembar1027 Fotocopy SIUP Besar No.503/SIUP.B/0054/KPPT/2011 sebanyak 1lembarFotocopy SIUP Menengah No.503/SIUP.M/0605/KPPT/20131028sebanyak lembar1029 Fotocopy TDPPT No.060615103829 sebanyak 1 lembar1030 Fotocopy Angka Pengenal Impor No.061203627B sebanyak 1lembarFotocopy Angka Pengenal Impor Khusus No.3.16.71.07.096201031sebanyak lembar1032 Fotocopy Nomor Indentitas Kepabeanan No.01.018823

AHU15557.AH.01.02 Tahun 20102208sebanyak 1 lembar2209 Fotocopy SIUP BESAR No.503/SITU.B/0054/KPPT/2011 sebanyak1 lembar 2210 Fotocopy SITU/HO No. 503/SITU.R/2607/KPPT/2010 sebanyak 1 lembar 2211 Fotocopy NPWP PT INA BESTEEL sebanyak lembar2212 Fotocopy TDP No.060615103829 tgl 7 Januari 2011 sebanyak 1lembar2213 Fotocopy SKT NPWP No. PEM49/PB/WPJ.03/KP.0203/2008 sebanyak 1 lembar 2914 Fotocopy Surat Pengukuhan PKP no.

PEM383/WPJ.03/ KP.0203/2008 sebanyak 1 lembar 102Fotocopy Ijin Gangguan No. 503/IG.R/0480/KPPT/2013 sebanyak 1 lembar 102Fotocopy SIUP Besar No.503/STUP.B/0054/KPPT/2011 sebanyak 1 lembar 102Fotocopy SIUP Menengah No.503/SIUP.M/0605/KPPT/2013 sebanyak 1 lembar 102Fotocopy TDPPT No.060615103829 sebanyak 1 lembar 103Fotocopy Angka Pengenal Impor No.061203627B sebanyak 1 lembar 103Fotocopy Angka Pengenal Impor Khusus No.3.16.71.07.09620 sebanyak 1 lembar 103Fotocopy Nomor Indentitas Kepabeanan No.01.018823

AHU15557.AH.01.02 Tahun 2010 sebanyak 1 lembar 220Fotocopy SIUP BESAR No.503/SITU.B/0054/KPPT/2011 sebanyak 1 lembar 221Fotocopy SITU/HO No. 503/SITU.R/2607/KPPT/2010 sebanyak 1 lembar 2211Fotocopy NPWP PT INA BESTEEL sebanyak 1 lembar 221Fotocopy TDP No.060615103829 tgl 7 Januari 2011 sebanyak 1 lembar 221 Fotocopy SKT NPWP No. PEM49/PB/WPJ.03/KP.0203/2008 sebanyak 1 lembar Hal. 181 dari 249 hal. Put. No. 1109 K/PID.SUS/2016 221Fotocopy Surat Pengukuhan PKP no.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKab.Lombok Utara No.48/IX/KPPT/2014 tentang Pemberian Izin Gangguan,selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKab.Lombok Utara No. 118/KPPT/IMB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014,selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT),selanjutnya diberi tanda P8;9.

MtrNo.48/IX/KPPT/2014 tentang Pemberian Izin Gangguan, Surat KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) Kab.Lombok Utara No.118/KPPT/IMB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Surat Tanda Daftar PerusahaanPerseroan Terbatas, selain tergolong sebagai Akta autentik karena dibuat danditerbitkan oleh pejabat yang berwenang surat tersebut menjelaskan jika segalausaha yang dijalankan oleh PT.

Cianjur adalah kegiatan cut and fill yang dilakukan oleh CV UBERSAMsesuail dengan persetujuan pengesahan site plan resort palasari cottagedan village 678 Nomor 503/1914/KPPT & PM tanggal 27 Juli 2011 yangdikeluarkan oieh Bupati Cianjur dengan isi "mengizinkan pelaksanaanpematangan lahan dengan mengacu ketentuanketentuan yang telahditetapkan dan dituangkan dalam dokumen UPL dan.

UKL";Bahwa saksi terlibat dengan kegiatan yang dilakukan oleh CV UBERSAMmelakukan kegiatan cut and fill namun saksi bekerja di PT Pondok TirtaSentosa sebagai enginer yang tugas dan tanggung jawabnya adalahmelakukan konsultasi teknis dengan KPPT & PM Kab.

USAHA MAJU SETIA,telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan denganfotocopynya, diberi tanda bukti P6 ;Photo Copy SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ) Kecil Nomor :137/KPPT/SIUPK/2012/8, atas nama CV. USAHA MAJU SETIA, telah dicappos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan foto copyinya, diberitanda bukti P7 ;Photo Copy ljin Operasional/ljin Peruntukan Bidang Usaha Nomor :137/KPPT/SITU/2012/12 atas nama CV.

(Novum 2);Bahwa selama proses perkara berjalan ternyata Dinas Tata KotaPalembang telah memberitahukan kepada Anwar Sailani dengan SuratNomor 1099/KPPT/2015, tanggal 21 Agustus 2015 yang menyebutkanberdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 201220132Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No. 46 PK/Pdt/2016bahwa peruntukan pada lokasi tersebut adalah Bangunan Rumah Tinggalatau Bangunan Non Rumah Tinggal (B.RT/B.NRT).