: 10.00 WIB Selesai ;

Tempat : Shangri-La Hotel ;

Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya 60256 ;

Bahwa jika pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas belum dapat mengadakan RUPS

Panca Logam Makmur dengan alasan adannya wabah virus Corona atau Covid 19 maka paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini ditetapkan Pemohon harus melaksanakan RUPS Luar biasa PT. Panca Logam Makmur ;

3. Menetapkan bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Panca Logam Makmur dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS	RUPS LB
Mata Acara	Ratifikasi Direktur lama ; Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan periode, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; Pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Semestanustra Distrindo atau yang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

saham pada RUPS dapatdilihat dari fakta dimana keputusan RUPS yang diambil tanpa didahuluipemanggilan secara benar sesuai dengan hukum dan anggaran dasar (baikmelalui surat tercatat atau surat kabar atau cara lain) tetap sah, jika semuapemegang saham perusahaan memang menghadiri RUPS sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT;Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas tidak diartikansecara substantif untuk menjamin kesempatan dari pemegang saham untukmenghadiri RUPS, melainkan diartikan

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

Sangat pentingnyapartisipasi pemegang saham dalam RUPS sampaisampai dalam UUPTdiatur secara ketat kuorum kapan RUPS dapat diselenggarakan dan dapatmengeluarkan Keputusan yang sah;Bahkan, untuk memudahkan Pemegang Saham yang berdomisili jauh darikedudukan Perseroan berpartisipasi dalam suatu RUPS ketentuan Pasal 77Ayat (1) UUPT memperbolehkan dilakukannya RUPS melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

masyarakat termasuk terhadap hak suara dalam RUPS yang dimilikiPenggugat;B.

Praktik pemanggilan RUPS melalui iklan di suratHal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 2000 K/Pdt/2013kabar oleh perseroanperseoran (kecuali perseroan terbatas guna memenuhipersyaratan di bidang pasar modal) yang beritikad baik sangat tidak lazimditempuh. Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan melalui surat tercatatdemi menjamin sampainya undangan RUPS ke masingmasing pemegangsaham perseroan;.

Muroaji Makariki Mandiri pada tanggal 14 Pebruari 2012 telahmelayangkan panggilan RUPS yang dilakukan dengan Surat Tercatat yangmasingmasing ditujukan kepada Saudara Suasan selaku Komisaris denganSurat bernomor: 178/PT.M3/11/2012 dan saudara Lie Tjiau Hok selakuDirektur dengan Surat bernomor: 179/PT.M3/11/2012, akan tetapi panggilansebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telahditentukan yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS pertamasehingga dengan demikian, korum RUPS

Menentukan RUPS tahunan PT. Muroaji Makariki Mandiri;3. Menentukan mata acara RUPS adalah:Hal. 4 dari 27 hal. Put.

Menentukan jangka waktu pemanggilan untuk menghadiri RUPS adalahselama 14 (empat belas) hari;5. Menentukan korum kehadiran adalah 1% (satu per empat) saham atau25% dari jumlah total saham PT. Muroaji Makariki Mandir;6. Menentukan pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarahuntuk mufakat;7. Menentukan Ketua Rapat dalam RUPS adalah Tuan Victor NG, DirekturUtama PT. Muroaji Makariki Mandiri;8. Memerintahkan Komisaris dan Wakil Direktur untuk hadir dalam RUPStersebut;9.

Yang kemudian diikuti dengan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 bertempat di PT. MuroajiMakariki Mandiri, dimana Direktur Utama diundang secara sah olehKomisaris untuk mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut, namun yangbersangkutan tidak hadir maupun tidak memberi kuasa untukmenghadirinya. Dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah menguatkankeputusan Komisaris Utama dengan memberhentikan Direktur SaudaraVictor NG secara tetap dan mengangkat Direktur PT.

Faktafakta tersebutterkait dengan kehadiran Penerima Kuasa dari para Termohon pada saatpelaksanaan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012.

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

melalui kKeputusan RUPS.

Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

Syaifuddin dan Deny Mardani hadir dalam RUPS dan turut menandatangani catatan atau notulen RUPS yang dibuat sendiri oleh Hendrik Hakimitu.

Butir No. 7: tentang RUPS tanggal 8 Juni 2004Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam butir ini yang mengatakan bahwadalam RUPS luar biasa PT.

Bahwa RUPS PT.

RUPS tahunan2.

RUPSRUPS lainnya, yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa ;Bahwa RUPS tahunan yang dilaksanakan selambatlambatnya enam bulansetelah tutup tahun adalah untuk mengetahui, menyetujui laporanpertanggungjawaban tahunan, jika disetujui maka direksi akan mendapatpembebasan tanggung jawab dari penguasaan direksi selama tahun berjalansejauh terjamin dalam laporan pertanggungjawabannya ;Bahwa RUPS lainnya misalkan untuk mengambil kredit memerlukanpersetujuan RUPS, maka direksi wajib mengadakan RUPS ;Bahwa RUPS

ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1)..

Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dimaksudkanuntuk melakukan agenda sebagai berikut :7.1... Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran5,69% dan atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesualUndang undang perseroan terbatas;7.2. Mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;7.3.

Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS )3.

Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :Suds3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Subsidair :Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% danketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai Undang undang perseroanterbatas;Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatanberakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masajabatan

) serta Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut : Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuantentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapatsesuai Undang undang perseroan terbatas;Halaman 9 dari 13Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS; Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir padatanggal 22 Januari

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

Putusan No. 54/PDT/2015/PT.PLKmenyerahkan semua hal terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS) atas perseroan tersebut kepada Tergugat Ill.

Saya Tergugat II, perlu dipertegaskan kembali bahwa ketidakhadiran HernalisEncu Dehen pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. AnugerahAlam Katingan, hari Kamis 31 Desember 2009, karena sudah meninggaldunia. Maka dengan kehadiran Penggugat II ( Isteri dari Alm. Hernalis EncuDehen), hadir sebagai ahliwaris.4. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa Akta Berita Acara RUPS,Nomor : 109 tanggal 23 Nopember 2010yang menjadi dasar gugatan pada penggugat sebenarnya merupakan AktaPenegasan kembali terhadap Akta Berita Acara Rapat RUPS Nomor : 101tanggal 31 Desember 2009 yang telah diadakan dan dibuat akta beritaacaranya sebagaimana diuraikan diatas, dengan penjelasan sebagai berikut :1. Bahwa PT.

ANUGERAH ALAM KATINGAN melakukan perubahan anggarandasar dan perubahan selurun anggaran dasar, maka perseroanmelakukan RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar dan merubah seluruhAnggaran Dasar menurut/menyesuaikan dengan UndangUndang Nomor :40 Tahun 2007.Jadi atas permintaan perseroan dibuatlah akta Berita Acara RUPS aktano. 101 tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dijelaskan diatas.Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 54/PDT/2015/PT.PLK4.

akta baru, yaitu Akta Berita Acara RUPS tanggal 23 Nopember2010, Nomor 109 dengan isi yang sama tidak ada perubahan apapun.

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

Bahwa terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)terakhir, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) di atas sampai dengansaat ini, Termohon dan Termohon II tidak pernah mengadakan RUPS baikRUPS Tahunan dan/ataupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud padaPasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas(UU PT);Pasal 78 UU PT.(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;Hal 2 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat(2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan;4.

(bukti P9);Pasal 79 ayat (6) UU PT.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;10.

Soft Play KGJ melalui Kantor Pos Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P11berupa: Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat NomorS002/SPIPSP/0119, tanggal 11 Februari 2019, terbukti Pemohon (PT.SoftPlay Indonesia) telah melakukan pelacakan terhadap pengiriman Surat NomorS002/SPIPSP/0119, tanggal 11 Februari 2019;Menimbang, bahwa Pasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya

Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

(BT.8).Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidaksah karena Pengurus PT.HIA tetap memaksakan kehendak nyauntuk tetap menggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dantidak setuju digelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaituTerdakwa, dr.

Pasal 94 ayat (7): Dalam hal teradi pengangkatan penggantiandan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.Bahwa alasan tersebut adalah hal yang menjadi dasar yang palingurgen bagi terdakwa untuk menolak RUPS 27 Februari 2008,karena RUPS tanggal 27 Februari 2007, Akta No. 18 tanggal 27Februari 2007 adalah tidak sah karena semua ketentuan

ketentuandan pasalpasal hukum mengenai PT di dalam RUPS tersebut tidakdipatuhi dan ditaati oleh Pengurus PT.HIA, dengan tidakdipenuhinya pasalpasal hukum yang diatur dalam UndangUndangPT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27Februari 2007 tidak diperbolenkan melaksanakan RUPSselanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008,Akta No. 5 yang berakibat semua keputusankeputusan yangdiambil oleh Pengurus PT.HIA

HIA yang sah.Bahwa demikian juga RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakanoleh Pengurus PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sahdan cacat hukum serta tidak berlaku lagi, sehingga keputusan keputusan yang diambil dalam RUPS adalah cacat hukum atau bataldemi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalah RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UU No.40 Tahun2007 dan UU No.3 Tahun 1982 serta Surat Keputusan

Sebab, untuk melakukan auditinvestigasi harus ada persetujuan RUPS dan ada permohonan kePengadilan Negeri setempat.

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.