Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, vs PT. MINERINA BHAKTI,
88 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2010
    PerkaraNomor : 27 K/TUN/2010, telah nyata keliru dan khilaf serta tersesatdalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sehingga sangatmerugikan Pemohon ;.
    No. 117 PK/TUN/2010.
    No. 117 PK/TUN/2010dimohonkan Termohon haruslah ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima bukan malah dikabulkan ;i.
    No. 117 PK/TUN/2010 Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Tengah/Pemohontentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) EksploitasiNikel atas nama PT.
    No. 117 PK/TUN/2010Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 117 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2009
Tanggal 5 Maret 2012 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA VS PT. SUPRAWIRA FINANCE
179 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2009
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUKMENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empatratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;6.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.10berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.12e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :1 Nomor : PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2008.-
Tanggal 3 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, vs PT. RIA STAR INDONESIA
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 290 K/TUN/2008.-
    No. 290K/TUN/2008.dan Temuannya terhadap PT. Ria Star Indonesia,telah mengajukan permohonan penelitian ulang atasAudit Kepabeanan dan temuannya karena adanya temuanbaru (NOVUM) yang diajukan oleh Penggugat' yaituyang menyangkut mengenai prosedur, subtansi danpenerapan hukum dalam UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;18.
    No. 290K/TUN/2008.16(mohon diperiksa), Ketua Auditor, Pengendali TeknisAudit dan Pengawas Mutu Audit ketiga tiganya samamembubuhkan tanda tangan, sedangkan PT. Ria StarIndonesia tidak ada yang tanda tangan, hal ini tidakada bantahan dari Pihak Tergugat/Terbanding ;. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartatersebut telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku.
    No. 290K/TUN/2008.22Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PTTUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;28.
    No. 290K/TUN/2008.2436. Bahwa Termohon' Kasasi tidak pernah dan tidakmempunyai bukti baru yang berkaitan dengan hasil TimAudit. Bahkan Judex Factie pada PTTUN Jakartapuntidak dapat menunjukkan adanya bukti baru tersebut ;37.
    No. 290K/TUN/2008.3. Administrasi28Kasasi......Rp.489.000 , Jumlah ..... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — MASRAN bin SATAR, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, SITI ZUBAIDAH binti HAJI ASERI,
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2009
    No. 121 K/ TUN / 20092 b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986) ;c. Bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;d.
    No. 121 K/ TUN / 2009gambar situasi Nomor : 184/1996 dengan luas 1.180 m? yang terletak di JalanSudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat HakMilik No.108/Hamlau a.n.
    No. 121 K/ TUN / 2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usah NegaraBanjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/G/2008/PTUN.BJM.tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.
    No. 121K / TUN / 2009PHP.
    No. 121K /TUN / 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — BUPATI RAJA AMPAT, DK vs. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — ANDREAS TAN SIAUW AN, ; WALIKOTA BANDUNG
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SANDRAFINE GARMENT VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN,
148 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2008 — PT. BANGUN MAYA INDAH, ;vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/TUN/2008
    No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
    No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
    No. 140 K/TUN/200820.
    No. 140 K/TUN/200822.
    No. 140 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2007
Tanggal 23 Juli 2009 — YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA), ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT, Drs. H. YUDA MASYUDI,
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 /B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 September 2012 —
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
112 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR vs BASTIAN PRABOWO
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 358 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf padaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di JalanBratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Sudiro Husodo, SH.;2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;3 Erry Meta, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, vs. HERMANSYAH PAGALA, DK
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 551 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telahdiadukan oleh Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201513.14.15.16.17.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201522.23.24.29.pembatalan calon terpilin karena Pengadu (Drs. Abd.
    Putusan Nomor 551 K/TUN/201532.pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37).
    Putusan Nomor 551 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 551 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
110 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255/K/TUN/2010
    No. 255/K/TUN/2010b.
    No. 255/K/TUN/20105.
    No. 255/K/TUN/2010f.
    No. 255/K/TUN/2010Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 255/K/TUN/2010
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
149 — 91
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret