Ditemukan 5493 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Penelusuran terkait : Benny alamsyah Sh. Mh vs kepala kepolisian republik indonesia (kapolri);;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pemohon:
JUMAS RIANA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
33 — 8
  • Pemohon:
    JUMAS RIANA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD FARHAN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
22 — 6
  • Pemohon:
    MUHAMMAD FARHAN
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KAPOLSEK RAPPOCINI
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perjanjian
Register : 12-04-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 10/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 21 Maret 2018 — . - Terbanding : KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sulawesi Tenggara, Cq. Kapolres Buton, Cq. Kapolsek Kapontori.
96 — 34
  • .- Terbanding : KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sulawesi Tenggara, Cq. Kapolres Buton, Cq. Kapolsek Kapontori.
    Kapolri cq Kapolda Sultra cq Kapolres Buton sama sekali tidakpernah memerintahkan atau memberikan kuasa kepada Bapak LAAKIuntuk melakukan pembicaraan harga tanah Kantor Polsek KapontoriHalaman 8 dari 19 halaman putusan No. 10/PDT/2018/PT KDIkarena selama ini diketahui Kantor Polsek Kapontori dibangun di atastanah negara bebas yang mana sejak tahun 1970 s.d. 2008 tidak adapermasalahan apapun juga.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 20-06-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PN PALU Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 15 Juli 2024 — Pemohon:
Syarifah Puteri Rizkya
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
15 — 0
  • Pemohon:
    Syarifah Puteri Rizkya
    Termohon:
    Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI TENGAH
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-01-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon:
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
9 — 0
  • Pemohon:
    MUHAMMAD YASIN LUBIS
    Termohon:
    PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus
Register : 21-12-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb
Tanggal 19 Januari 2024 — Pemohon:
IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
16 — 14
  • Pemohon:
    IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
    Termohon:
    KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-07-2022 — Putus : 12-08-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2022 — Pemohon:
ELVIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapoldasu, Cq. Kapolrestabes Medan, Cq. Kasatreskrim Polrestabes Medan, Cq. Penyidik
19 — 3
  • Pemohon:
    ELVIS
    Termohon:
    Kapolri, Cq. Kapoldasu, Cq. Kapolrestabes Medan, Cq. Kasatreskrim Polrestabes Medan, Cq. Penyidik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Register : 19-03-2024 — Putus : 19-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbp
Tanggal 19 April 2024 — Pemohon:
EDY SURANTA GURUSINGA
Termohon:
Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. KAPOLRESTABES Medan
11 — 13
  • Pemohon:
    EDY SURANTA GURUSINGA
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. KAPOLRESTABES Medan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 29 September 2020 — Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
32 — 9
  • Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
    KUHAP sehingga penangkapanPemohon sah menurut hukum.Bahwa Penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 21ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sahmenurut hukum.Bahwa penyidikan perkara dugaan melakukan tindak pidanaPenganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon telah sesuaiketentuan Peraturan Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 14 Februari 2019 — Pemohon:
PUTRI NURNADIA HEDRAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
242 — 135
  • Pemohon:
    PUTRI NURNADIA HEDRAH
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus
Register : 28-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 29-09-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Byl
Tanggal 14 Februari 2022 — Pemohon:
SIGID HIDAYAT
Termohon:
Kapolri cq Kalpolda Jateng cq Kapolres Boyolali cq Kasat Reskrim Boyolali
40 — 6
  • Pemohon:
    SIGID HIDAYAT
    Termohon:
    Kapolri cq Kalpolda Jateng cq Kapolres Boyolali cq Kasat Reskrim Boyolali
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN MALANG Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Mlg
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
ILHAM NAHYUDI HASAN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sukun Kota Malang
33 — 7
  • Pemohon:
    ILHAM NAHYUDI HASAN
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sukun Kota Malang
    Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 3huruf d;3).
    Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri, Pasal 6 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal10 huruf a, e dan f, Pasal 11 huruf b, Pasal 13 ayat (1) hurufb, Pasal 14 huruf a dan g;4). bertentangan dengan Tribrata dan Catur Prasetya.Oleh karenanya, perlu TERMOHON jelaskan disini, mengingatPEMOHON dalam permohonan atau positanya ingin mengujikeabsahan Penyidik TERMOHON dalam menerbitkan SuratPerintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, makadapat TERMOHON jelaskan bahwa
    Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yangcukup.Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN MIgSelanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah tersirat terkaitprosedur maupun syarat penangkapan antara lain sebagaiberikut:a). penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau PenyidikPembantu atau oleh Penyelidik atas Perintah Penyidikterhadap Tersangka;b). penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat PerintahPenangkapan dan Surat
    (vide Alasan Permohonan Praperadilan Angka3 s/d Angka 4 hal. 2), yang kesemuanya adalah dalil dalil PEMOHONyang tidak berdasar dan tidak benar, maka terhadap dalildalil tersebutTERMOHON akan berikan penjelasan / keterangan sebagai berikut :a. bahwa aturan yang digunakan sebagai dasar PEMOHON syaituPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana sudah tidak berlaku dan telah diganti denganPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana.b. bahwa
    Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah penggunaan dasar hukumyang salah, mengingat Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana ini telah dicabut dan tidak berlakuoleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187K/PDT/2007
Tanggal 29 Februari 2008 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 26 Februari 2024 — Pemohon:
ILHAM ALIFIANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA
19 — 7
  • Pemohon:
    ILHAM ALIFIANSYAH
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DELITUA
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 263/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 8 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : IMRON SADEWO Diwakili Oleh : Arifin Purwanto,SH
Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
133 — 16
  • Pembanding/Penggugat : IMRON SADEWO Diwakili Oleh : Arifin Purwanto,SH
    Terbanding/Tergugat I : Kapolri Cq Kapolda JAtim Cq Kapolres Magetan
    Terbanding/Tergugat II : Presiden RI Cq Kapolri
    Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 18-07-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN Dobo Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dob
Tanggal 10 Agustus 2023 — Pemohon:
Supardi Arifin
Termohon:
Negara Republik Indonesia, cq Kapolri, cq Kapolda Maluku, Cq. Kapolres KEPULAUAN ARU
48 — 14
  • Pemohon:
    Supardi Arifin
    Termohon:
    Negara Republik Indonesia, cq Kapolri, cq Kapolda Maluku, Cq. Kapolres KEPULAUAN ARU
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-06-2018 — Putus : 13-07-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 13 Juli 2018 — SIAHAAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
8 — 6
  • SIAHAAN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-05-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2023 — Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
6 — 2
  • Pemohon:
    FADLINA RAYA LUBIS
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tar
Tanggal 7 Desember 2022 — Pemohon:
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
14 — 10
  • Pemohon:
    SULFIKAR
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
66 — 27
  • Pemohon:
    I Ketut Suardita Alias Toyik
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
    Bahwa atas kejadian ini, Pemohon sangat dirugikan baik moriil ataupunmateriil.TENTANG HUKUMNYABahwa berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan aturan didalam HukumAcara Pidana dan peraturan terkait lainnya, jelaslah Termohon telah melakukanmal Prosedur terkait tata cara penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalamKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yangberakibat proses penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka danpenahanannya menjadi tidak sah.I.
    Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasukidan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannyadisampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnyayang bersangkutan.Jadi jika mengacu pada KUHAP dan Peraturan Kapolri, jelas Termohon telahmelakukan pelanggaran hukum yang berakibat tindakan penggeledahantersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah.ll.
    Tanggal 25 September 2018.Laporan Model A berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 tahun2009 adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanyatindak pidana.