Ditemukan 16366 data
53 — 18
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraiantelah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum = Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
23 — 11
Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BITHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan
71 — 8
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
9 — 5
(telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih biihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam KitabAt Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alihsebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya
46 — 7
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
AGUNG WIBOWO, SH
Terdakwa:
ZAHRATUL LAILA ALIAS ELLA BINTI SYAHRANI
19 — 15
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RusnenHeldawati, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dan PenasihatHukumnya.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H.
ANTENG SUPRIYO, S.H,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bin..Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Bin..
53 — 11
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000.00 (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh ANDIAHKAM JAYADI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H danFERDI, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH
, S.E, Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, SP.SH,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.HFERDI, S.H Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.
24 — 18
perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh ANDI AHKAMJAYADI, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H dan ALVINZAKKA ARIFIN ZETA, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMADMAKASIDIK TASRIH
ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti, AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. Hal 10 dari 10. Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bln
13 — 9
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan danhal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonunhalaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang berbunyiArtinya : Sesungguhnya sebab~ diperbolehkannya melakukanperceraian adalah adanya
20 — 10
perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
28 — 17
a quo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikanPembanding dan Terbanding dengan menempuh jalan antara lain melalui prosesmediasi serta menunda persidangan guna memberi kesempatan Pembandingagar dapat menentramkan hati Terbanding akan tetapi ternyata Terbanding tetappada pendiriannya menuntut untuk diceraikan dengan Pembanding, maka dalamhal ini penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai Tasrih
27 — 19
suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih
26 — 15
olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
45 — 7
Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dantimbulnya rasa benci di antara suamiistri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah SWT;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih
Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.LKj " . > Lau aee as aie whe Lidl #)> : is fArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PeraturanPemerintah
27 — 12
selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka Jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Halaman 14 dari 18 Halaman Plitiican Nomor : 38/ Pat G/ 2021/ PA DneMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
20 — 9
olsArtinya : Maka Jika telah teryadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
15 — 9
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
MIFTAHUL JANNAH, SP., SH
Terdakwa:
LALU MUHAMMAD IHWAN als AMAT bin NASRUDIN
68 — 40
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMiftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.
Chahyan Uun Pryatna ,S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bin.
32 — 16
TASRIH, SE. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH , SP. SH.Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAGUSTA GUNAWAN, SH. IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.ANDI AHKAM JAYADI, SH.PANITERA PENGGANTI ,A.M. TASRIH, SE.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. BinFORM01/SOP/001/HKM/2016Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.BlinFORM01/SOP/001/HKM/2016
66 — 22
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 13 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen Rusnen Heldawati, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa.Hakimhakim Aggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H. ANTENG SUPRIYO, S.H.
,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.