Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs. BAMBANG HERMANTO
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 20132018;5.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor 85/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014, tertanggal 19Juni 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar Waktu Anggota Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau atas nama Ir. Fahrur Razi;4.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum JudexFacti dalam Putusannya.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015tertera dalam surat keputusan dimaksud.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN TANGERANG (DPK APINDO, DK Kabupaten Tangerang), VS GUBERNUR BANTEN
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 178 K/TUN/2012
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201214DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201216dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:I.
    Denganargumentasi hukum ini patutlah dinyatakan bahwa pertimbangan HakimTinggi Pengadilan TUN Jakarta telah sangat keliru;Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, maka Keputusan berupa obyeksengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugatharuslah disimpulkan sebagai suatu Keputusan TUN yang telah memenuhisyarat individual. Kriteria yang lain yang diisyaratkan Pasal (3) UU No. 5Halaman 17 dari21 halaman.
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/201218Tahun 1986 yo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang meliputi kriteria konkrit dan final juga secara nyata telahterpenuhi;Bahwa dengan dalildalil tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa obyeksengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan TUN dan menjadiwewenang Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengujinya;Bertitik tolak dari dalil hukum tersebut diatas, maka putusan Hakim TingkatBanding yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugattidak
    Putusan Nomor. 178 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Dra. TETI GEMINIAWATI, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 396 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. Dra. TETI GEMINIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria No. 11,Denpasar, Bali ;2.
    ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;3.
    Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangatberkeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Banding (Judex Facti) yang menyatakan bahwa pertimbangan danputusan Perkara ini pada Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanyaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alin seluruhpertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/20144.
    BAMBANG SUBAGYOtersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG vs. LEODY HARYMAN
67 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, tempatkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja Bali; Selanjutnyamemberi kuasa kepada:1. Wayan Minarta, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflikdan Perkara :2. Gede Susana, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ;3.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Sebelah Utara: Jalan Umum ;Sebelah Selatan : Hak Guna Bangunan No. 2 ;Berdasarkan bukti pelepasan hak atas tanah pada tanggal 29 Mei 1995,sehingga telah jelas dan nyata Penggugat adalah pemilik sah tanah a quo ;. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat yang terletak di pelemahan, DesaPejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 2Sertipikat yang samasama diterbitkan oleh Tergugat yaitu :1.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Penggugat tidak dapat mencantumkan tanggal terbitnya objek gugatanberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00007 /Desa Pejarakanatas nama Augustina Juwono Penggugat hanya menguraikan tanggal dannomor surat ukur yang diterbitkan Tergugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor27/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 09 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 448 K/TUN/2013Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 9 dari8 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 25 K/TUN/20151. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah yangmemeriksa sengketa informasi publik tidak mempertimbangkan seluruh faktahukum yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah:a.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) memperoleh informasi daribeberapa rekan Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Tegal yangmengeluhkan tindakan Pemohon (Jusri Sihombing) yang memintasejumlanh uang dengan modus meminta informasi publik berupaSPJ Penggunaan dana BOS untuk keterbukaan informasi publik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015informasi a quo justru memberikan pertimbangan tentang kriteria itikadbaik mendasarkan pendapat akademisi, bukan pada ketentuan hukumyang telah ditetapkan (Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik).
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015permohonan informasi yang dilakukan tidak dengan sungguhsungguhdan itikad baik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2010
Tanggal 11 Januari 2011 — ADI PONTJO NOEGROHO, ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2010
    No. 348 K/TUN/2010pemberhentian dengan tidak hormat dengan amar keputusan sebagaiberikut :MemutuskanTerperiksaNama : ADLPONTJO NOEGROHO ;PangkatNrp :KOMPOL / 69120504 ;Jabatan : Pamen Itwasda ;Kesatuan : Polda DIY ;1.
    No. 348 K/TUN/2010keberatan hukuman disiplin No. Pol. : Skep/103/IV/2009 tanggal8 April 2009 yang isinya :1) Menerima seluruh keberatan keberatan yang diajukanPenggugat ;2) Membebaskan terperiksa dari segala tuntutan persangkaanpelanggaran disiplin No.
    Sehinggadengan ketidakjelasan penulisan pekerjaan dan alamat Penggugatberakibat Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud tidak dapatditerima atau ditolak. (Vide Pasal 56 UndangUndang 5 tahun 1986) ;2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan olehPenggugat dengan menyebutkan bahwa selaku Tergugat adalah :Kepala Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta (Kapolda DIY) selakupejabat yang bertanggung jawab terhadap Surat Keputusan No. Pol.
    No. 348 K/TUN/20103 Juli 2009 sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kapolda DIYNo. Pol. : Skep/264/VII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 adalah cacathukum ;Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami secarakomprehensip terhadap kausalitas diterbitkannya Surat KeputusanKapolda DIY No.
    No. 348 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — H. AKHMED REZA FACHLEVI vs. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK
327 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 11 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:H. AKHMED REZA FACHLEVI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan AW. SyahraniGg. Barokah RT 24, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinta Utara, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten/Kota;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Atau:Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Exceptie kompetentie absolute/kewenangan badan peradilan;2. Tidak ada lagi kKepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;3. Gugatan prematur/terlalu dini;4.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — Dra. SORTA HENNY LUMBANTORUAN (sebagai istri dari almarhum HALOMOAN SIMARMATA VS BUDY RADJAMANGGALA PURBA, M.Sc
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 370 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.3 Hj.
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.32kebenaran sehingga harus diuji kekuatannya di PengadilanPerdata pada Pengadilan Negeri, dan keterangan saksiMulden Simarmata dan Djulfikar yang menerangkanHalomoan Simarmata bukan anak RME Simarmata danDL Br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN, KABUPATEN MALANG VS RENOADI, DK
132 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 359 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN,KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Medan Nomor67 Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang;BARUNA FIRMANSYAH, S.H., Kasubag
    Putusan Nomor 359 K/TUN/20142 HENDRO WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Krajan RT.022/RW. 006. Desa Kromengan,Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, pekerjaan Wirausaha,yang dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Panitia PembangunanTempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) PepanthanKromengan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 A. WAHAB ADHINEGORO, S.H., M.H.;2 ACHMAD RIVANY, S.H.
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014rekomendasi tertulis dari lurah/kepala desa sebagai salah satu persyaratan untukmendapat ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumahibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan,Kabupaten Malang dari Bupati Malang, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3huruf (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I.Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006;Bahwa permohonan ijin sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014222425Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan jemaat GKJW Kromengan), dan iniakan kami laporkan tersendiri ke Kepolisian;Bahwa Tergugat melanggar azas kepentingan umum karena dengan sikap dan/atau tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka hakhak warganegara yang dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanyaatau kepercayaannya menjadi terhalang, sehingga kepentingan umum dilanggar;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
    Putusan Nomor 359 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. HASUDUNGAN BUTARBUTAR, MSi vs. NEGARA R.I cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2014
    Melanggar sumpah/anji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpahjanji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014b. Melakukan penyelewenganterhadaps ideology Negara,Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibat dalamkegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau;c.
    Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai PegawaiNegeri SipilMemerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat,martabat serta nama baik Penggugat dan mempekerjakan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil serta menempatkan Penggugat kembaliHalaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014ketempat kerja semula sebagai dosen pada Fakultas Pertanian UniversitasSumatera Utara;5.
    MDNtanggal 5 Februari 2010;Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014 73: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010;5. Bahwa bukti T s/d T3 merupakan putusan perkara pidana atas namaIr.
    Mdn tanggal 7 Desember 2009, PutusanHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014Pengadilan Tinggi Medan No. 05/Pid/2010/PT.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
123 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — JAMES DJORNANG SIAGIAN alias DJORNANG PANGIHUTAN JAMES SOALOON vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebutadalah :a.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015g.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015c. Rusak.e.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015b. Hilangc.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 439 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 439 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A.
    Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPAperiode 20122016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret, karena merupakan objek gugatan yang berwujudmemenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — YUSPIANSYAH, S.T. vs. DJOKO SUMANTRI, S.E, DK
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 365 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 365 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YUSPIANSYAH, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 048/RW 018,Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Sampit, Kalimantan Tengah, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanDJOKO SUMANTRI, S.E., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan RTA Milono
    Putusan Nomor 365 K/TUN/20192. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 571/PasirPutih, tanggal 29 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 225/PasirPutih/2012, tanggal 28122012, luas 18.469 m2, atas namaSyahriansyah, yang terletak di Pasir Putih, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Semula Tergugat IlIntervensi/Terbanding);2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 51/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal28 Maret 2019;3.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr.Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Muhammad AlyRusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr.
    Putusan Nomor 365 K/TUN/2019H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 365 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SYAMSUDIN Bin DJISAN, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
57 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20151624/2010 yang dibuat dihadapan Yatni Sudiyatni, S.H.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015April 2011 Nomor 238/RAWAKALONG/2011 luas 100 m?
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20153.5.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 —
115 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah terjadi tumpang tindih/overlapping hak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKK VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 198 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 198 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1YD UN fF WY WNoo1011121314151617181920DlDe,DAMIANUS NAU DASNAN, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenggolo Perum PucangIndah Blok J Nomor 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo;YAKOBUS POLU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani;ANTONIUS REO
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Direktorat Agraria atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Nusa Tenggara Timur cq.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014ANSELMUS JERA, 5. PELIPUS LI, 6. PATRIANUS MANGO, 7. SIPRIANUSDHALU, 8. THOMAS TODA, 9. ANTONIUS PODI, 10. BERNADUS BUSATASO, 11. TITUS RAJA TEI, 12. MAXIMA WULANG, 13. ANDREAS NUGA,14. PETRUS LOBO NAZU, 15. FLORENTINA BAT, 16. SIPRIANUS NALE, 17.DOMINIKUS NGARO, 18. NIROHIMUS LINGGU, 19. FRANSISKUS MEMA,20. SILVESTER TUPA, 21. LEONARDUS PAPU, 22. LUSIA MAU, 23.ANASTASIA ANING, 24. LORENSIUS DEMA, 25. FITALIS PI, 26. HERMANUSDHAWE, 27. MELKHIOR KESA, 28.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDI LAJALANTE, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
76 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 470 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KelurahanPekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,2.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat inidipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di KampungHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20142Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, SulawesiBarat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk.
    Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena parapihak yang diperatunkan tidak lengkap);Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20144.Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hakpakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang atas nama Pemerintah
    /1993 tanggal 7 September 1994 yangmenegaskan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/20145.waris dari almarhum A.Samaili Bin A.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADTI, SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754