daerah lain ; 11Bahwa dalam data Base terdakwa mempunyai pekerjaan sebagaiKepala Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, KabupatenMojokerto ; Bahwa jika seseorang pindah penduduk ke wilayah Kabupatenlain, maka harus ada Surat Pengantar dari Dinas Kependudukandan Surat Pengantar dari Kepala Desa ;Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 makatidak dimungkinkan seseorang mempunyai Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga ganda jika hal tersebut terjadi maka orangyang bersangkutan dapat dikenai sangsi

terdakwa telah tercatat dalam data Base Sidoarjo sebagaiPenduduk Sidoarjo ; 222222Bahwa untuk penduduk asli Sidoarjo dapat dilihat data di Desa danKecamatan dan bio datanya di Dispenduk Capil ;wane n nanan nnn nanan nana a Bahwa dimungkinkan kepindahan terdakwahanya melapor ke Kecamatan sesuai aturan lama yaitu PerMendagri No.28 Tahun 2005 ;Bahwa seseorang tidak dimungkinkan mempunyai 2 ( dua ) dataBase Kependudukan ;13e Bahwa jika seseorang mempunyai 2 ( dua ) data Base maka adasangsi hukum yaitu sangsi

bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah berusaha mengajukan izin perceraian namun sampai batas waktu yangtelah ditentukan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang yang dalam hal ini adalah Bupati Ngawi;Menimbang, bahwa terkait masalah izin perceraian dari pejabat yangberwenang yang belum turun tersebut, Penggugat telah mengajukan suratpernyataan bertanggal 14 April 2016 yang isinya, bersedia dan sanggup untukmempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berupa sangsi

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namunPenggugat menyerahkan surat pernyataan siap menanggung semua akibat(Sangsi administrasi) dari perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukupberalasan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UndangUndang NegaraRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

kekeliruan yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung di dalam menerapkan sangsi

Melakukan mogok kerja tanpa proseduryang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturanperundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak jugadiwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapatdilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwaselanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB);1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKBtetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yangtidak sah telah diatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan MenteriNo.

Majelis Hakim berpendapat bahwaperselingkuhan yang dimaksud disini bukan hanya terletak pada alasan apakah Tergugat danYoas sibua telah melakukan perzinahan atau tidak tetapi terdapat juga alasan bahwa denganadanya hubungan pacaran antara Tergugat dan Yoas Sibua selama dua bulan dan pernahberboncengan dari Kao ke Tobelo dapat dikategorikan mereka telah melakukanperselingkuhan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Yoas Sibua tertangkap basah olehPenggugat telah berselingkuh maka secara adat sangsi

yang diberikan bagi lakilaki yangberselingkuh adalah membayar sejumlah uang denda kepada pihak yang dirugikan ataudikorbankan sedangkan bagi perempuan yang berselingkuh sangsi yang diberikan cukup beratyakni, bisa dibunuh, sampai dipulangkan kepada orang tua.

Bahwa sangsi seperti demikianmengandung nilainilai adat yang sakral yang mengatur dan mengikat masyarakat adatsetempat dan masih berlaku serta ditaati sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menjadiyakin bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Yoas Sibua tergolong berat sehingga sangsiatau hukuman adat itu diberikan oleh para staf di Desa Gagapok kepada Tergugat dan YoasSibua;Menimbang, bahwa selanjutnya Yoas Sibua dalam keterangannya telah menerangkania menandatangani Surat Pernyataan pembayaran

denda kepada Penggugat sebagai sangsi adatdengan dibawah paksaan dan acaman Penggugat karena ia sendiri beranggapan bahwaPenggugatlah sejak dari awal menjebaknya.

Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara inisecara sukarela agar dinyatakan mendapat sangsi moral dari seluruh rakyat/masyarakat Kabupaten Pekalongan terhitung mulai sejak putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampaidelaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya ;6.

Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusandalam perkara ini secara sukarela mereka harus menerima sangsi moral dariPara Penggugat; Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan MasaBhakti 1999 s/d 2004 ; dan dari Rakyat / Masyarakat Kabupaten Pekalonganterhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkracht van gewijsde) sampai dlaksanakan isi putusan dalam perkaraini untuk seluruhnya ;6.

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNIAU telah mengetahui danmemahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yangbewenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pulajika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya.3.

Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNIAU telahmengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak bolehmeninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari KomandanKesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula denganTerdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggarakan ada sangsi hukumnya2.

Akhirnya saya sebagai istri tidak ingin keluarga yang saya binahancur, saya mengajukan surat ke kantor pusat Surabaya, supayasuami saya diberi sangsi oleh perusahaan, dimana saya mengajukansurat tanggal 22 Januari 2013, kepada Direksi Bank Jatim diSurabaya, dari hasil pertemuan dengan Pimpinan divisi SDM kantorpusat, menginginkan supaya saya dan suami untuk bersatu kembaii,tetapi suami saya menolak dan mendapat sangsi dari kantor, dipindahtugaskan ke Bank Jatim Cabang Kangean.

Tergugat dihukum agar dijatunkan sangsi disiplin pegawai karenaTergugat telah melanggar disiplin pegawai, yakni Penggugat telahmenikah tanpaizin dari Tergugat;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatankepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk mengajukan replikkonvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;DALAM KONVENSI1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalildalil termohon,kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon,2.

Dijatuhkan sangsi disiplin pegawai;Kemudian, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisandalam konvensi Termohon menyatakan bahwa ia menyerahkansepenuhnya pada pertimbangan kepada Majelis Hakim, dan mengenaigugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi menyatakan bahwaia tetap menuntut sebagaimana tuntutannya tersebut kecuali terhadaptuntutan yang ia sepakati, sebagai berikut;Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan No.0124/Pdt.G/2015/PA.KAG1.

Sangsi disiplin pegawai yang melakukan poligami tidak sahberdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 Tentangizin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;7.

Tentang Sangsi Disiplin PegawaiMenimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 6 mohonkepada pengadilan agar Tergugat dihukum dan dijatuhkan sangsi disiplinpegawai karena Tergugat telah melanggar Pasal 10 Peraturan PemerintahTahun 1983 karena Tergugat telah menikah lagi (poligami liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya

terhadap bawahannya yang telah melanggarketentuan tersebut dari sangsi ringan sampai sangsi berat sepertimemberhentikan pejabatnya dari jabatan baik jabatan struktural maupunfungsional harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu yakni prosestersebut harus memenuhi syarat asas prosedural.

masingmasing bernama;e perempuan, lahir di Depok pada tanggal 3April 2009;e lakilaki, lahir di Depok pada tanggal 7Maret 2012;Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, tetapi semenjak bulan Juli 2009 sampai sekarangantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;e Bahwa, Tergugat telah berselingkuh beberapa kali sejak bulan Juli2012 sampai dengan sekarang dengan orang yang berbeda;e Bahwa, Tergugat terkena sangsi

dengan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 per bulan, saya tidak yakindan tidak mau kalau tidak ada sangsi yang tegas kepada Pemohon, apalag!jangka waktunya sampai anak dewasa, saya mohom ada sangsi yangtegas karena menyangkut masa depan dan hidup anak saya;1. Kalau Pemohon benar, buat apa bawa pengacara dan ngoyakperempuan bodoh seperti saya;2.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denjasa Kompi Angmorkebetulan dipiketan ada Dandenjasa (Letkol Cba Arief Budianto)dan diperintahkan keruangan Dandenjasa untuk dimintaiketerangan, selanjutnya Terdakwa diberikan Sangsi berupapenahanan Kantor selama satu Minggu tidak boleh meninggalkanKesatuan, melaksanakan lari siang dan korve' dimarkasMabekangdam XII/Tpr sampai pencabutan5, Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014Terdakwa diperintahkan oleh

Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan padatanggal 9 September 2014 lalu diberi sangsi berupa penahananKantor selama satu minggu dengan kegiatan korve dan pada hariSenin tanggal 16 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomuntuk diproses.Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 54K/PM.I05/AD/X/2014MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidakpernah memberitau Satuan tentang keberadaannya dan Terdakwatidak membawa barang inventaris.10.

sangatsangat meresahkan Pelawan yang berakibatmerugikan secara moral kepada Pelawan ; Bahwa kerugian moral Pelawan secara materi sesungguhnya tidak dapat dinilai besarannya, akan tetapi karena untuk memperjelas gugatan makakerugian moral itu dihitung sebesar Rp.100.000.000.000, ( seratus milyarBahwa untuk memperjelas hukum pada kerugian moral Pelawan, makaperlu diletakkan sita jaminan atas harta Terlawan berupa rumah dan tanahmilik Terlawan di Jalan Pemuda Nomor 6070 Surabaya ;Bahwa tidak cukup hanya sangsi

kerugian moral saja akan tetapi olehkarena perbuatan Terlawan telah nyatanyata bertentangan dengan hukumdan nyatanyata meresahkan Pelawan maka sudah seharusnya Terlawanjuga mendapatkan sangsi aatas perbuatannya dengan menyatakan gugursuratsurat atau dokumendokumen milik Terlawan yang berhubungandengan Pelawan, khususnya suratsurat atau dokumen obyek yangdiajukan permohonan eksekusi ;e Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Pelawan dengan dasar hukumyang jelas, maka Pelawan mohon putusan dapat

Dengan adanyapemberian identitas yang direkayasa dan mengatas namakan Kepala DesaTergugat harus diberi sangsi hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku(terlampir ; bukti SKT yang direkayasa, photo penanaman sawit, photokopi KTP Ibu Liana);Berdasarkan dalildalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas,maka dengan ini izinkanlah penggugat pengajukan permohonan kepada yangmulia ketua pengadilan Negeri Bengkayang agar berkenan kiranya memanggilpara pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan

Jika Tergugat tidak dapatmembayar maka harus diberikan sangsi hukum kurungan sesuai denganHukum yang berlaku di Negara NKRI ini;Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Ketua PengadilanNegeri Bengkayang cq.

petak sawah pada bulanJuni 2018 dan oleh karena Tergugat menanam 5 (lima) batang pohon sawitdiatas petak sawah yang merupakan milik Penggugat maka perbuatan tersebutadalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka petitum ke 2Penggugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 untuk Menyatakan/menetapkan SKT yang dimiliki Tergugat adalah palsu, kerena adanyaperbedaan nama dan nomor induk KTP di SKT dengan kartu tanda pendudukyang sebenarnya, maka tergugat harus diberi sangsi

Bahwa para ahli waris menyatakan juga tidak ada ahli waris lain lagi selain ahli waristersebut di atas, dan apabila keterangan ahli waris tidak benar maka kami bersediadituntut kepada pihak yang berwajib/berwenang menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku serta siap menerima sangsi hukumnya ;5. Bahwa dengan demikian yang berhak atas ahli waris dari almarhum PEWARISadalah :1. PEMOHON I;2. PEMOHON II;,3. PEMOHON III;4. PEMOHON IV;5. PEMOHON V;6. PEMOHON VIL7. PEMOHON VII;6.

Sulistye Bin Kasum@i serta Mapge (bsluntertangkae) 37 SMingge tonge*l 6 Sesteeber 20099 sekirs jon 0%.00 Wibtideknys eos cucte wartu lein olom Tahun 2009 Sangsi kone tige Bulwh Deling Deso Suredadi Kecawatanx peseten Demek ;r,ecdo hori Sabtu tenegesl 5 Sesetenber 2009 sekirn jaw$id i runch Marge, terdokwa 1. Ahad? Ghefur bin Suesren:p untuk Weng tebil tiwsh pemberat joring ikan selaniein.a& terten 2.

Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukumsecara maksimal.

Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secaramaksimal.

Trenggalek belum ada areal pertambangan ;bahwa jika daerah tersebut sudah dinyatakan daerah pertambangan maka jika adaperusahaan yang akan menambang harus disertai ijin pertambangan ;bahwa kegiatan pertambangan bisa dinilai ekonomis sebab hasil tambang bisa dijual ;bahwa sangsi jika seseorang melakukan pertambangan tanpa ada ijinnya adalah kurunganatau denda kepada siapa saja yang melakukan pertambangan yang tidak punya ijinpertambangan baik itu pertambangan rakyat maupun bukan pertambangan rakyat

Bahwa sangsi jika seseorang melakukanpertambangan tanpa ada ijinnya adalah kurungan atau denda kepada siapa saja yang melakukanpertambangan yang tidak punya ijin pertambangan baik itu pertambangan rakyat maupun bukanpertambangan rakyat ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa batu merah setelah dilakukanpengujian diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Beritacara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

melainkan dari cerita Pemohon saat samasama bekerja di kebun ;Bahwa, menurut Pemohon yang menjadi penyebabpertengkaran keduanya adalah karena Termohonpemalas, tidak mau mengurusi rumah tangga, seringpergi dari rumah tanpa pamit ;Bahwa, selain dari sebab sebab tersebut di atassekitar tahun 2011 Termohon telah ketahuanselingkuh dengan laki laki lain yang bernama xxx,dan atas pengakuan Termohon dan laki laki tersebutsaat diproses di kepolisian keduanya mengaku telahberzina, sehingga akhirnya dikenakan sangsi

Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yangmenerangkan dibawah sumpah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karenadesakan warga masyarakat sebagai sangsi/hukuman moral atas pelanggaran normabagi Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan termohon menjalani permnikahantersebut dengan keterpaksaan bukan atas dasar rasa senang dan cinta, maka setelahpernikahan Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya, hingga saat ini sudahberpisah

Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebutHim. 7 dari 19 him, Penetapan Nomor 107/Padt.P/2020/PA.MbImempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehinggaakibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungandi luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telahhamil 7 (tujuh) bulan;Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akandikenakan sangsi

8 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Padt.P/2020/PA.MbIBahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebutmempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehinggaakibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungandi luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telahhamil 7 (tujuh) bulan;Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akandikenakan sangsi