Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-12-2010 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219/B/2009/PT.TUN. JKT
Tanggal 15 Desember 2010 — KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI); PT. QUANTUM FUTURES
11462
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 4. SUHENDRO, S.E., Jabatan Kepala Sub BagianPelanggaran Transaksi I, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 5. TENGKU BAYU NASRUL SJAH, S.H.LL.M.,jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 0n nn nnnnn aneHim. 1 dari 7 him. Put. No.219/B/2009/PT.TUN.JKT.6. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.M.H., Staf BiroHukum Departemen Perdagangan.7.
Putus : 23-01-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 457/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 23 Januari 2014 — ACHMAD FAUZAN ASHARI, dkk melawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBK. JAKARTA CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBK. WILAYAH JAWA TENGAH CQ. PT.BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBK KANTOR CABANG SOLO KARTASURA, dkk
4641
  • ., Kepala SubBagian Umum;4. GUNAWAN HARTANTO, SH., Kepala SeksiPiutang Negara ;5. INDRIANI ROSITOWATI, SH.MH., Pelaksana ;6. EKO YULI HARIMAWAN, SH., Pelaksana ;7.JOKO HADI SUGONDO, SH., Pelaksana ;8. ARFIAH NURUL FAJARINI, SH., Pelaksana ;Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt/2013/PT.Smg9, SANTOSO , Pelaksana10. AGUS DWI MARTONO, SE.MM.,Pelaksana ; 11. TRIYANTO, SH.MM., Pelaksana ;12.
Register : 14-01-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 03-06-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 9 April 2013 — CV. PRIHATINI CIPTANING, KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN
16552
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,
Register : 28-06-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/G/KI/2019/PTUN.YK
Tanggal 4 September 2019 — * TUN - PEMOHON : KEPALA DESA WEDOMARTANI - TERMOHON : PURWANTO
353320
  • ,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.3. Nama : Hendra Adi Riyanto,S.H.,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian PeraturanHalaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 1/G/KI/2019Perundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman.4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.5.
    Nama : Andre Veriangga, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.6. Nama : Drs. SiswantaJabatan : Kepala Seksi Pemerintahan,Desa WedomartaniKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Nomor 15 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Sleman,beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman.
Register : 04-05-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 114/B/2015/PT.TUN.JKT.
Tanggal 1 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA.; PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA.;
13061
  • ., Kepala SubBagian Penelahaan dan Bantuan Hukum,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;8. Indra Maulana, S.H., LLM, Kepala Sub BagianPenyusunan Rancangan Peraturan,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;9. Malkan, S.H., Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum, Biro Hukum;10. Heri Sunarto, S.H., Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum, Biro Hukum:;11.Muhammad lImaduddin, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;12.
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 135/B/2017/PT.TUN.SBY.
Tanggal 11 Oktober 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT. 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT vs H. JUNAIDI
7623
  • Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum padaBagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;7. M. SOFIAN HADI WIWAYA, S.H., Jabatan PelaksanaHalaman 2 , Putusan Nomor : 135/B/2017/PTTUNSBY.Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenLombok Barat; 2222222 nnn ene Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWANH. JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, KecamatanKuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat. Berdasarkan.
Register : 19-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2014/PTUN.Mks.
Tanggal 12 Nopember 2014 — 1. BAKRI ARSYAD, S.I.P. dkk (Para Penggugat) Melawan : BUPATI JENEPONTO (Tergugat)
7021
  • ., tanggal 22 September 2014,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; 6 Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima melalui SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2014 ;Halaman 3 dari 5 Halaman No. 73/G/2014/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Nopember
Register : 26-01-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/B/2011/PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 April 2011 — B U D I O N O; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
2540
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.LIMAR MARPAUNG, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum J, Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.HASYA ILMA ADHANA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan
Register : 22-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 200/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Desember 2020 — GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos. vs BUPATI SUMENEP
13382
  • ., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.
Register : 02-04-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 64/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2014 — I. PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELAP KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN. 2. AGUS SYAIFUDDIN vs BUPATI LAMONGAN
5216
  • FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
Register : 02-05-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 69/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2013 —
8128
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL
Register : 27-08-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor : 38 / G / 2010 / PTUN. Smg
Tanggal 20 Januari 2011 — - KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos; - BUPATI DEMAK
7335
  • Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
462370
  • ., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.
    ., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.
    Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).
    Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.
    Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.
Register : 24-09-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 165/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4012
  • Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
Register : 22-06-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 166/B/2017/PT.TUN.JKT.
Tanggal 18 September 2017 — KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK; DANI KARTIKA ISMAIL;
57156
  • ,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr. Sutomo 68, Jakarta, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RepublikIndonesia, bertempat tinggal Town House TanjungHim.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel.
Register : 27-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 03/G/2016/PTUN.KDi
Tanggal 11 Mei 2016 — ANWAR, S. Sos. , Dk (Para P) Vs 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara (T), 2. Ir. RUKSAMIN, M.Si, Dk (T II Intv)
13767
  • gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian
    KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.
    Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian
    SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.
    Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK VS PT. HARAPAN MAJU INDAH;
3325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — 1. Prof. Dr. IKA MUSTIKA, S.U, dk lawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
6949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Hendrykris (Drs.Hendrykris, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan danPerlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Edy Nugroho (EdiNugroho, S.Sos. Kepala Subbagian Pemanfaatan dan PenghapusanKementerian Pertanian Republik Indonesia), Posman (A. Posman Sianturi,S.H.
Register : 06-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 101/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 24 Mei 2016 — CARKAM vs BUPATI BANYUMAS
3910
  • NamaETIKPRASODJO,SH j swan NIP19690706 199803 Pangkat/Gol JabatanKepala SubBagian BantuanHukum padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 3. NamaARIF ROHMAN,SH 5 220222002= NIP19750531 200903 Pangkat/Gol Jabatan Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 4. NamaENY SRIYANI,SH; NIP Pangkat/Gol JabatanStaf pada BagianHukum SetdaKabupatenBanyumas ; 5.
Register : 06-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 04-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 04/B/2011/PT.TUN.JKT.
Tanggal 11 April 2011 — HIDIR IBRAHIM, S.Ag., M.Si.,; I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA; II.M. SOLEH BAJURI, S.H.I.,;
6926
  • ., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.