Ditemukan 1848 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2006
Tanggal 20 Februari 2008 — KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERIS GALERY ESPRIT, diwakili oleh HANDIATO TJOKROSAPUTERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTI TARA MAKMUR vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Siregar, SH.Keselurunhan kewarganegaraan Indonesia, dengan jabatan/pekerjaan selaku Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Juli 2004 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi , ll dahulu sebagai Penggugat , Il telah menggugat
    No. 32 K/TUN/2011Bahwa Putusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai PejabatPanitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkanUndangUndang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerjadi Perusahaan Swasta yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negarasehingga harus diselesaikan melalui upaya administratif yang ada,sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 tahun 1986 yang mengatur bahwa :Pasal 48 :(1).
    Inti Tara MakmurlPenggugat Il,Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatmengeluarkan Putusan No. 169/97/32/XVIVPHK/22004 tanggal 16Februari 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN :I. Menyatakan hubungan kerja antara pengusaha PT. Hasil Deliberty,Jl. Raya Wajok Hilir, Siantar, Pontianak dengan Pekerja Sdr. Muslandkk (422 orang) d/a kuasanya Sdr. Affendy Y, SH. Jl. Merdeka BaratNo. 370 C, Pontianak dan antara PT. Inti Tara Makmur Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2009 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NICE WEATHER VANE METALLIC INDUSTRIAL ;
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NICE WEATHER VANE METALLIC INDUSTRIAL ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2007 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2002
Tanggal 27 September 2007 — HERMAN JUWONO & REKAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN JUWONO &REKAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265K/TUN/2006
Tanggal 18 Juni 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, sudah jelas kesewenangwenangan Tergugat dalam mengambil keputusan yang merupakansuatu perbuatan melawan hukum dari Penguasa (Pejabat/Badan TataUsaha Negara), sehingga mengakibatkan Putusan Tergugattersebut diatas cacat hukum dan sangat merugikan Penggugatsehingga Putusan aquo Tergugat harus dibatalkan;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 2451/2392/4811/IXPHK/122004 + tanggal 30 Desember 2004 dan Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Peroburuhan Daerah Propinsi DKIJakarta No. 688/P331/01/IX/PHK/X2004 tanggal 11 Oktober 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SuratKeputusan baru yang berisi :a.
    Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi DKI Jakarta No. 688/P.331/01/IX/PHK/X2004 tanggal11 Oktober 2004 (Bukti P3 halaman 12), yang menyatakan :Bahwa dari buktibukti yang ada yaitu Surat Perjanjian Kerjayang ditandatangani oleh Pengusaha dan masingmasingPekerja pada tanggal 1 November 2000 pada Pasal 3 jelasPerjanjian Kerja ini berlangsung untuk jangka waktu 1 tahunsejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak, namunsetelah itu tidak diperpanjang lagi, padahal perjanjian
    No. 265 K/TUN/2006Pasal 5 ayat (1)Pasal 5 ayat (2)Pasal 10UndangUndangKetenagakerjaan :Panitia Penyelesaian PerselisihanPeroburuhan Daerah (Panitia Daerah),termaksud dalam pasal 5 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan(Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42)bagi pemutusan hubungan kerjaperseorangan, dan dari PanitiaPenyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat (Panitia Pusat) termaksud padapasal 12 UndangUndang tersebut diatasbagi pemutusan hubungan kerja secarabesarbesaran.Permohonan
    Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNo. 188/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2005 amarnyamenolak gugatan Pekerja (Penggugat/Pemohon Kasasi) dalamPerkara Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat No. 2451/2392/4811/IXPHK/122004 tanggal 30 Desember 2004 (Bukti P2) yangamarnya menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 688/P331/01/IX/PHK/X2004 tanggal 11 Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227K/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELILISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BANK UFJ INDONESIA
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELILISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BANK UFJ INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2009 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387K/TUN/2005
Tanggal 26 Februari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RUSTAM EFFENDI
20 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; RUSTAM EFFENDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — ANANG SAIFUDIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GENERAL MOTORS INDON
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANANG SAIFUDIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. GENERAL MOTORS INDON
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128K/TUN/2006
Tanggal 19 Februari 2008 — PURWOTO ; HARI ISMAN, Dkk ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. NESTLE INDONESIA
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURWOTO ; HARI ISMAN, Dkk ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. NESTLE INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201K/TUN/2006
Tanggal 16 April 2007 — BANK HALIM INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK HALIM INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-08-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66K/TUN/2007
Tanggal 14 Agustus 2007 — MALAKA INTERNASIONAL TEXTILE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; UDAY S, dkk.
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MALAKA INTERNASIONAL TEXTILE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; UDAY S, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2007
Tanggal 22 Juli 2009 — ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 – P),
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 P),
    Tergugat, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P),adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggaTergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangsebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 2 Undangundang No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;2.
    Konkret karena keputusan tersebut nyatanyata dibuat oleh Tergugat,tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yangharus dilakukan yaitu. memperkuat Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yang memberi ijin pemutusanhuhungan kerja kepada Pengusaha Yayasan Universitas KatolikParahyangan terhadap Ir. Achjar Riadi, MSc, yang menjadi Penggugatdalam perkara ini ;b.
    No. 239 K /TUN/ 2007Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)Nomor 1664/1741/20714/X/PHK/92005 tanggal 9 September 2005 yangdigugat oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;1.Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat (Tergugat)dalam keputusannya Nomor 1461 / 1741/2071 4/X192005, tangal 9September 2005 telah memperkuat putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung (sepertibukti
    Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkanputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenangtersebut1.Bahwa Tergugat adalah sebuah institusi yang tugas dan wewenangnyaadalah memeriksa, memberikan pertimbangan dan memutuskan secaraadil sengketa perburuhan atau sengketa hubungan industrial.
    Bahwa Tergugat, sebagaimana tertulis dalam putusannya, memperkuatPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiJawa Barat di Bandung No.5671/PTS.334/BPPKD.2. Bahwa sebagaimana telah diutarakan di atas. Penggugat menolakputusan P4D Propinsi Jawa Barat di Bandung beserta alasanalasannyadan karenanya Penggugat mengajukan permohonan banding padatanggal 15 Agustus 2000 (bukti P4) ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA , diwakili oleh ALI TANUWIJAYA, M.Sc
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. KARYAMITRA BUDISENTOSA , diwakili oleh ALI TANUWIJAYA, M.Sc
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73K/TUN/2007
Tanggal 4 Maret 2008 — EDWIN HUTAGALUNG, SE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDWIN HUTAGALUNG, SE ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2007
Tanggal 6 Mei 2008 — BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520K/TUN/2005
Tanggal 4 April 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
    Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat(P4P) No. 43/1091/21614/IX/PHK/12003 tanggal 9 Januari 2003 ;3. Memerintahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat(P4P) untuk membuat putusan baru yang isinya menyatakan sebagaiberikut :Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Sdri. MariaRosita Pr. yang dahulu diketahui beralamat di Jin. Ranjau No. 7 KomplekKel.
    Hal ini sesuai dengan bunyi pertimbanganhukum Judex Factie dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 71/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2002 yangdikutip oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalamputusannya No. 43/1091/21614/IX/PHK/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 (videbukti P1 halaman 6, baris ke 13 dari atas) ;Bahwa Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382K/TUN/2006
Tanggal 30 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; DWI WAHYUNINGSIH Dkk
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; DWI WAHYUNINGSIH Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318K/TUN/2005
Tanggal 7 April 2008 — BUMI DIANTAMA PALEMBANG ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
13 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUMI DIANTAMA PALEMBANG ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/ISTP/APP-DA
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/ISTP/APP-DA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196K/TUN/2006
Tanggal 30 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)