Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
264 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20155.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — H. MINGGU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba, pekerjaan PNS:HERMAN A.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014 Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada oranglain atau pihak lain;Bahwa sebelum Drs.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014sertifikat tersebut diajukan pada tahun 2007 Tergugat tetap memproses danmenerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan tetap melakukanpemecahan sertifikat tersebut, tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan UndangUndang.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Untuk itu berdasarkan segala uraian di atas sangat beralasan oleh MajelisHakim yang terhormat mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi1:1.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 406/K/TUN/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat denganposita gugatan sebagai berikut
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa jelaslah penggantian stempel tersebut sangatlah mendesakmengingat digunakan untuk tugas kedinasan.
    Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal29 Januari 2013 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugatpada tanggal 12 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan danPenyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 62/G/2011/PTUN.Sby jo. Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal 8Oktober 2013.2.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Peninjauan Kembali / Penggugat melakukan Penggandaan stempel ataupenggantian stempel tanopa sepengetahuan Kepala Tata Usaha.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) VS DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 PK/TUN/2018
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaanpelaksanaan atas Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;2.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjaauan Kembali PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASIINDONESIA (Perseroan);2.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2018,tanggal 9 April 2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Nomor B5103/KOMINFO/ DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016,tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;4.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, danRut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttdKetua Majelis,ttdDr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttdDr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Biayabiaya :1. Meterai ..........2. Redaksi ...........3.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018NIP. : 195409241984031001Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — SUWAIBATUL ASLAMIYAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, DKK
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 94 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Kuasa Khusus Nomor 66/SKUMP..02.02/X/2019, tanggal28 Oktober 2019:ll.1.IR. RIMBUN SITUMORANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2. Hj.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4048, luas 1.897 m?, atas nama Hj Ailita;Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4047, luas 940 m?
    Putusan Nomor 94 K/TUN/202028 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4046, luas 1.942 m?, atas nama Ir. Rimbun Situmorang;4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4045, luas 1.927 m?, atas nama Hj Ailita;5.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH vs. KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20153.16.3.17.3.18.undangan yang berlaku.
    Dari bunyi Pasal 1 angka 9 tersebutdapat dipahami bahwa Objek dari sengketa TUN adalah Keputusan TataUsaha Negara, sedangkan objek gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015sudah sangat jelas bukan Objek dari sengketa TUN, karena objek yangdiperkarakan adalah sebuah Rekomendasi Panitia Pelaksana KegiatanPelayanan Komunikasi Masyarakat yang dapat dijelaskan mengenaiperbedaan kedua objek tersebut, yaitu :a.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai Penyeledi Ayahan A. A.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-03-2011 — Upload : 13-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2011
Tanggal 24 Maret 2011 — TJONDRO INDRIA LIEMONTA,DKK VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,DKK
470 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — RINA NURJAYA, dk VS HENNY DORCE BOLUNG
98 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111 K/TUN/2015
    ;Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung untuk mencabut Keputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 5344/Ds. Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 28Maret 2002 atas nama Rina Nurjaya dengan surat ukur Nomor 1377/2001tanggal 18 Desember 2001 seluas 5.500 m?
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Penggugat kabur (obscuur libel) selain hal tersebut dalam dasar gugatanatau dasar tuntutan (fundamentum petend!)
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan setempat lokasitanah objek sengketa tanggal 16 April 2014 telah mengakui bahwa SertifikatHak Milik Nomor 5344/Ds Ungasan Kecamatan Kuta, Kab.
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Ungasan dengan luas 5.500 m?
    Putusan Nomor 111 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 590 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 481 K/TUN/2015
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010
Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2010
    No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
    No. 281/K/TUN/20104.
    No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
    No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
    No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2010
Tanggal 30 Juni 2010 — REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,dkk
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2010
    Nomor 181K/TUN/20102. MELKE MENTANG, S.H., Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan Kantor Pertanahan KotaJayapura ;Keduanya berkantor pada Kantor Pertanahan KotaJayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IVJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 01 April 2010 ;2. Ny.
    Nomor 181K/TUN/2010Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena pada saat ituNy.
    Nomor 181K/TUN/2010prosedur pengukuran tidak diperlukan lagi karena tanahyang diusulkan untuk perubahan hak telah diukur ketikaSertiflkat Hak Pakai diterbitkan tahun 1973.
    Nomor 181K/TUN/2010Pemohon Kasasi/Penggugat lebih lebih dirugikan lagi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie menimbulkanpertanyaan hukum, apakah Sertipikat yang telah dipecahdan kemudian telah dialihkan kepada pihak lain tidakdapat dibatalkan?
    Nomor 181K/TUN/2010Hal. 25 dari 19 hal. Put. Nomor 181K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2010 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — THAMRIN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, ; MALIK,
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 K/TUN/2010
    Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal10 November 1994 juncto Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002,tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistissejak Pihak Ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikankepentingannya ;8.
    T IlINT.24 (Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W.3.TUN/387/HK.02.07/XIV/2009 tanggal 08 Desember 2009) ;Saksi Sdr.
    No. 116 K/TUN/2010disebutkan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat HukumAdministratif.
    No. 116 K/TUN/2010ALASANALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT :1.
    No. 116 K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 116 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — BUPATI SUMEDANG vs. AAN SUHENDAR, S.E, DKK
118 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 527 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 527 K/TUN/201520.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015Tempat tinggalPekerjaan. NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaan.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015ketentuan yang berlaku.
    Putusan Nomor 527 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Putus : 28-04-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 03/G/2005/PTUN-PBR
Tanggal 28 April 2005 — PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL
144 — 98
  • Simanungkalit berkeberatan denganputusan Mahkamah Agung R.I, tersebut diatas danmengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung R.I. dan kemudian Mahamah Agung R.I.menjatuhkan putusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29September 2003 dengan amar putusanMengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon : L,Simanungkalit, SH. tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal26 = Juli 2000 Nomor : 219 K/TUN/1999tersebut ;Mengadili Kembali1.
    PK.13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dandisertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHIDepnakertrans melaluikeputusan No.
    No.13PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;Bukti P4 : Memori Peninjauan Kembali L. Simanungkalit tertanggal 15Januari 2002 atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P6 ................Bukti P6 : Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK Migas/199746tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. CaltexPacific Indonesia dengan L.
    No.13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September2003;: Surat PT. Caltex Pacific IndonesiaNo.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentangPembicaraan Bipartit antara PT. Caltex PacificIndonesia dengan L. Simanungkalit mengenai Hak hakNormatif ;: Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.II.IntT.II.IntT.II.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.Int121314151617181950tanggal 29 September 2003 ;: Putusan Mahkamah Agung R.I.
    No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;: Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas (PTKMIGAS)No.Pts.08/BW/PTK MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia dengan L.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 K/TUN/2011
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — ERNA TRININGSIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik 4696/Kelurahan Babatan, Surat Ukur tanggal 21 Mei2001, Nomor 3792/Babatan/2001, luas 190 M?
    Putusan Nomor 376 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017Nomor 1/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan Babatan, Surat Ukurtanggal 21 Mei 2001 Nomor 3793/Babatan/2001, luas 192 M%, terbittanggal 03 Juli 2001, atas nama Andre Laksmana;b.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016