Ditemukan 411 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal25 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 90001/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Maret 2008:atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, PasamanSumatera Barat,Alamat Korespondensi di Gedung B & G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau,Nomor 10, Medan 20111:Menimbang
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 90001/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakMaret 2008, atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000
    Putusan Nomor 2367/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00155/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00155/NKEB/WPJ. 19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang Penolakan
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
11631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal26 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00011/109/10/092/17, tanggal 30 Agustus2017, Masa Pajak Juli 2010;atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Sumatera Barat, AlamatKorespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111:Menimbang, bahwa sesudah
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 7 halaman.
    /2018, tanggal 26 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor0001 1/109/10/092/17, tanggal 30 Agustus 2017, Masa Pajak Juli 2010, atasnama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000
    Putusan Nomor 823/B/PK/Pjk/202000171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00171/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 26 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor0001 1/109/10/092/17, tanggal 30 Agustus 2017, Masa
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
5726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00117/NKEB/WP4J.19/2018,tanggal 18 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00117/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00006/109/10/092/17, tanggal 30 Agustus2017, Masa Pajak Agustus 2010, atas nama PT Gersindo MinangPlantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat di Desa TanjungPangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat, alamat korespondensiGedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111;Halaman
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00117/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 JanuariHalaman 3 dari 8 halaman.
    /2018, tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan ' SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00117/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan PajakHalaman 4 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2382/B/PK/Pjk/2019Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00006/109/10/092/17,tanggal 30 Agustus 2017, Masa Pajak Agustus 2010, atas nama Penggugat,NPWP 01.622.867.8092.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00117/NKEB/WP4J.19/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
12128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00149/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal25 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00149/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00002/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak April 2008;atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,beralamat korespondensi di Gedung B & G Tower Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10, Medan 20111;Menimbang
    /2018, tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00149/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00002/109/08/092/17, tanggal 30 Agustus 2017, Masa Pajak April 2008, atasnama Penggugat, NPWP: 01.622.867.8092.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP00149/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang PenolakanHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 1238/B/PK/Pjk/2020Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00149/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00002/109/08/092/17, tanggal 30 Agustus 2017, Masa Pajak April 2008,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat
Putus : 15-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2369 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00143/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00143/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00008/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Mei 2010;atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau,Nomor 10, Medan 20111;Menimbang, bahwa
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00143/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00143/NKEB/WP4.J.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00008/109/10/092/17tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak Mei 2010, atas nama Penggugat,NPWP 01.622.867.8092.000
    Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00143/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00143/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang Penolakan
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2416/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GERSINDO MINANG PLANTATION
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00146/NKEB/WP4J.19/2018 tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00146/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 90003/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak November 2008;atas nama PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00146/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00146/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor90003/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak November 2008,atas nama Penggugat, NPWP: 01.622.867.8092.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor:KEP00146/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00115/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal18 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00115/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00010/109/10/092/17, tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak November 2010, atas nama PT Gersindo MinangPlantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat di Desa TanjungPangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat, Alamat KorespondensiGedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111;Halaman
    /2018, tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanHalaman 4 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2383/B/PK/Pjk/2019Nilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00115/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00010/109/10/092/1 7,tanggal 30 Agustus 2017, Masa Pajak November 2010, atas namaPenggugat, NPWP 01.622.867.8092.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara
    a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00115/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00115/NKEB/WPJ.19/ 2018, tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
381136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan;2.
    Membatalkan KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00003/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2007, atas nama PT AMP Plantation, NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, TapianKandih Pelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.
    /2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00003/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Oktober2007, atas nama Penggugat, NPWP: 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar
    Putusan Nomor 387/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00003/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Oktober 2007, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
32098 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan;2.
    Membatalkan KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00004/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Juli 2009, atas nama PT AMP Plantation, NPWP: 01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, Tapian KandihPelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensidi Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00004/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Juli 2009,atas nama Penggugat, NPWP: 01.266.975.0092.000, adalah sudah tepatdan benar dengan
    Putusan Nomor 388/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00126/NKEB/ WPJ.19/2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00004/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Juli 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
298107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan2.
    Membatalkan KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00001/109/07/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, MasaPajak November 2007,atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, denganalamat di Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00104/NKEB/WPVJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT AMP Plantation,NPWP 01.266.975.0.092.000, dengan alamat di Desa TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kabupaten Agam SumateraBarat, alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan Kesawan, Medan Barat, Medan 20111adalah telan sesuai dengan
    /2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00001/109/07/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa PajakNovember 2007, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000,adalah sudah tepat dan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danHalaman 4 dari 7 halaman.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4317/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Juli 2016 Nomor: 00134/107/16/051/17 tanggal 9 Juni 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002763.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00301/NKEB/WPJ.19
    /2018 tanggal 1 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00301/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihnan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT United TractorsSemen.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00301/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2016 Nomor 00134/107/16/051/17 tanggal 09 Juni 2017,atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP01.568.322.0051.000, beralamat di Desa Sumberarum, Kerek,Kab.
    /2018 tanggal 1 Maret 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00301/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1Maret 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 01.568.322.0051.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.
    Putusan Nomor 4317/B/PK/Pjk/2019WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
305118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan;2.
    Membatalkan KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Agustus 2008, atas nama PTI AMP Plantation, NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, TapianKandih Pelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP: 01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.
    /2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Agustus2008, atas nama Penggugat, NPWP: 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar
    Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00103/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00001/109/08/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Agustus 2008, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
30691 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00130/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan;2.
    Membatalkan KEP00130/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00001/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak September 2010, atas nama PT AMP Plantation, NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, TapianKandih Pelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00130/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00130/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00001/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa PajakSeptember 2010, atas nama Penggugat, NPWP: 01.266.975.0092.000,adalah sudah tepat dan benar
    Putusan Nomor 363/B/PK/Pjk/2020Keputusan Tergugat Nomor: KEP00130/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor: 00001/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak September 2010, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2221 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan;2.
    Membatalkan KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00015/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Januari 2010;atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10 Medan 20111:Menimbang,
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP : 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan PutriHijau Nomor 10 Medan 20111, adalah telah sesuai
    /2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00015/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak Januari 2010,atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000
    Putusan Nomor 2221/B/PK/Pjk/2019Nomor KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan Atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai dan dibatalkannya KEP00145/NKEB/WPJ.19/2018tanggal 24 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00015/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak Januari2010 oleh
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT GERSINDO MINANG PLANTATION
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal18 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai,dan;2.
    MembatalkanKEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00016/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakDesember 2010;atas nama PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00118/NKEB/WP4J.19/2018 tanggal 18 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00118/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiHalaman 4 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2444/B/PK/Pjk/2019Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00118/NKEB/WPJ.19/ 2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00016/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakDesember 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION;
15555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00107/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak, dan2.
    Membatalkan KEP00107/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Taginan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak April 2009;atas nama PT AMP Plantation, NPWP : 01.266.975.0092.000, denganalamat di Dusun Tapian Kandis, Tapian Kandih Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B >ower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00107/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajakkarena Permohonan Wajib, atas nama : PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0.092.000, dengan alamat di Dusun TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kabupaten Agam SumateraBarat, alamat korespondensi di Gedung B & G Tower Lantai 9,Halaman 3 dari 7 halaman.
    /2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00107/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor: 00003/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak April2009, atas nama Penggugat, NPWP : 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar
    Putusan Nomor 1214/B/PK/Pjk/2020Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00107/NKEB/WPJ.19/2018tanggal 17 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor : MKEP00107/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajakdan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor:00003/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak
Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4318/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Agustus 2016 Nomor: 00135/107/16/051/17 tanggal 9 Juni2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002764.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19
    /2018 tanggal 1 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT United TractorsSemen Gresik, NPWP 01.568.322.0051.000 beralamat di DesaSumberarum, Kerek, Kab.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2016 Nomor 00135/107/16/051/17 tanggal 09 Juni2017, atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP01.568.322.0051.000, beralamat di Desa Sumberarum, Kerek,Kab.
    /2018 tanggal 1 Maret 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1Maret 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 01.568.322.0051.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.
    Putusan Nomor 4318/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AMP PLANTATION
13541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00105/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan2.
    Membatalkan KEP00105/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00002/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak September 2007;atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, dengan alamatdi Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, Kabupaten AgamSumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai9, Jalan Putri Hijau, Nomor
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00105/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajakkarena Permohonan Wajib, atas nama PT AMP Plantation, NPWP01.266.975.0.092.000, dengan alamat di Desa Tapian Kandis,Tapian Kandih Pelembayan, Kabupaten Agam Sumatera Barat,alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan PutriHijau, Nomor 10, Medan Kesawan, Medan Barat, Medan 20111adalah telah sesuai dengan ketentuan
    /2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00105/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00002/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak September2007, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar
    Putusan Nomor 420/B/PK/Pjk/2020Keputusan Tergugat Nomor KEP00105/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak(STP) Bunga Penagihan Nomor 00002/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak September 2007, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2927 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
7249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00250/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Februari 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2927/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00111/ 107/15/092/16, tanggal 20 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00250/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Februari 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00111/107/15/092/16, tanggal 20 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2015;dan3.
    berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP: Rp 7.367.060,00Jumlah yang masih harus dibayar: Rp 7.367.060,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002312.99/2018/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00250/NKEB/WPJ.19
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00250/NKEB/WP4J.19/2018, tanggal 13 Februari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00111/107/15/092/16, tanggal 20 Juli 2016, atas nama PT Astra Daihatsu Motor,NPWP 01.000.571.8092.000, beralamat di Jalan Gaya Motor IllNomor 5, Sunter Il, Jakarta
    Putusan Nomor 2927/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00250/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Register : 17-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1331 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. YKK ZIPPER INDONESIA;
14748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00018/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas namaPT YKK Zipper Indonesia, NPWP: 01.001.751.5.092000, beralamat diJalan R.P.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP00638/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00018/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP : 01.001.751.5092.000, beralamatdi Jalan R.P. Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 21Agustus 2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor: 00018/103/15/092/17tanggal 14 Desember 2017, atas nama Penggugat NPWP.:01.001.751.5.092000, sehingga sanksi administrasi yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1331/B/PK/Pjk/2020dibayar menjadi Rp178.960.311,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00638/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 TentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor: 00018/103