Ditemukan 411 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -19/Pdt.P/2018/PN Byl
Tanggal 12 Februari 2018 — -BETTY SABARATI
459
Register : 05-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
ALWIN ALPINA, S.T.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
16595

Dalam Pokok Sengketa

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.
    Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.
    TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    Bahwa berdasarkan surat Keputusan yang telah diterbitkan dan ditetapkanoleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018,tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif PencabutanIzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARA (SCHORSING);Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    DALAM POKOK PERKARA;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan SanksiAdministratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) AN.
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 23/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
JALIL MUHAMMAD, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Besar
12137
  • DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atas nama Jalil Muhammad
    , S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atas nama Jalil Muhammad, S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SDN Leupung 26 Kabupaten Aceh Besar
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh BesarNomor PEG.824/19/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Besar khusus Lampiran Nomor Urut 51atas nama JALIL MUHAMMAD S.Pd, NIP: 1962 0725 1984 101001;3.
    /2018 tanggal 06 April2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KepalaSekolah/Tenaga Kependidikan di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Besar.
    Menyatakan sah Keputusan Bupati Aceh Besar NomorPEG.824/19/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Pemberhentian danPengangakatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Besar. Knususnya bagi PENGGUGAT;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Besar NomorPEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan DilingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atasnama Jalil Muhammad, S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh BesarNomor: PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Sekolah/Tenaga Kependidikan di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Besar Khusus Lampiran Nomor Urut 51 atasnama Jalil Muhammad, S.Pd NIP. 19620725 198410 1 001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugatsebagai Kepala Sekolah SDN Leupung 26 Kabupaten Aceh Besar;5.
Register : 19-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA SLEMAN Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Smn
Tanggal 27 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
173
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 19/2018 Tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Pemohon I Jumadi bin Partowiarjo, Tempat Tanggal lahir Karang, 22 tahun, menjadi Adi Sutrisno bin Parto Wiarjo, Tempat Tanggal lahir Sleman, 15 Oktober 1953 dan Pemohon II Mujinem binti Kariyo
Register : 04-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 307/Pid.C/2018/PN Gpr
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN SEKTOR GAMPENGREJO
Terdakwa:
DIDIK SETYO BUDI
185
  • strong>3 (dua) bulan ;
  • Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
  • Menetapkan agar barang bukti berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/256/VIII/KES.19
    ./2018/RSB Kediri tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh dr.
    cceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeee Panitera Pengganti ;Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan olehKepolisian Resort Kediri Sektor Gampengrejo pada Hari : Kamis, tanggal : 30Agustus 2018, Nomor : BP/041/VII/ 2018/Polsek;Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannyasebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlinatkan dipersidanganberupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/256/VIII/KES.19
    ./2018/RSB Kediri yangdikeluarkan oleh dr.
    Menetapkan agar barang bukti berupa : Visum Et RepertumNomor : VER/256/VIII/KES.19./2018/RSB Kediri tanggal 20 Agustus 2018 yangdikeluarkan oleh dr. Maria Fransieska dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraKediri, terlampr dalam berkas perkara;em Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);Demikianlan diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal : 4 Oktober 2018, olehkami IMAM SANTOSO, S.H.
Register : 07-09-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5011
  • Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 19/2018, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 5-11-1990 Nomor 7949/1990, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.01.04.03434, yang terletak di:
  • Provinsi : Jawa Barat;
  • Kota : Bogor;
  • Kecamatan : Bogor Utara;
  • Kelurahan : Ciparigi;
  • Jalan
    Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 19/2018, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 5-11-1990 Nomor 7949/1990, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.01.04.03434. yang terletak di:
  • Provinsi : Jawa Barat;
  • Kota : Bogor;
  • Kecamatan : Bogor Utara;
  • Kelurahan : Ciparigi;
  • Jalan
    Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:19/2018 dalam perkara aquo;5. Bahwa sebelum Perjanjian SURAT PENGAKUAN HUTANGtersebut dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, awalnyaTERGUGAT meminjam sejumlan uang kepada PENGGUGAT yangperuntukannya digunakan untuk dana talangan dan menebusJaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor:1329/Ciparigi Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 19/2018.
    Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 19/2018, atasnama Nyonya YANTI IRIYANTY (TURUT TERGUGAT II) aquodiberikan/diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaiJaminan/agunannya;7.
    Sertifikat HakTanggungan Nomor 19/2018 atas sebdang tanah sebagaimana diuraikan dalamgambar situasi tanggal 5111990 Nomor: 7949/1990, seluas 60 M?
    Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:19/2018 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 5111990 Nomor: 7949/1990, seluas 60 M?
    Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 19/2018 atas sebidangtanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 5111990 Nomor:7949/1990, seluas 60 M?
Register : 20-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 576/Pid.B/2018/PN Sgm
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Nuntung alias Krg Lalang bin Mappanganro Krg Rau
9932
  • Menetapkan barang bukti berupa :

    - 1 (satu) lembar asli surat keterangan nomor : 421/206/IX/SMP.19/2018, tanggal 24 September 2018 oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Makassar an. Muhammad Kasim, S.Pd;

    - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421.9/4686DP/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 beserta daftar nama lembaga peserta ujian Nasional program Paket B setara SMP tahun Pelajaran 2013/2014 oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar an. Dr.

    Barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar asli surat keterangan nomor : 421 / 206 / IX / SMP.19 /2018, tanggal 24 September 2018 oleh Kepala Sekolah SMPN 19Makassar an. MUHAMMAD KASIM, S.Pd1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan KotaMakassar Nomor : 421.9 / 4686DP / X / 2018 tanggal 05 Oktober 2018beserta daftar nama lembaga peserta ujian nasional program paket Bsetara SMP tahun pelajaran 2013/2014 oleh Plt. Kepala DinasPendidikan Kota Makassar an. Dr.
    /2018 tanggal 24 September 2018 oleh kepala sekolahSMPN 19 Mkassar An.Muhammad Kasim,S.Pd; 1 (Satu) Lembar Asli SuratKeterang Nomor : 421/206/IX/SMP/19/2018 tanggal 05 Oktober 2018 besertadaftar nama lembaga peserta ujian nasional Program Paket B setera SMPTahun pelajaran 2013/2014 Oleh Plit.Kepala Dinas Pendidikan kota Makassaran.Dr.Hasbi,m.Pd; 1 9satu Rangkap berita acara penetapan bakal calonKepala Desa Lonjoboko Kec.Parangloe Kec.Parangloe Kab.Gowa tahun2018 nomor: 08/IX/Pan.Pilkades/2018 tanggal
    /2018, tanggal 24 September 2018 oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Makassaran.
    / 2018, tanggal 24 September 2018oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Makassar an.
    Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar asli surat keterangan nomor : 421 / 206 / IX / SMP.19 /2018, tanggal 24 September 2018 oleh Kepala Sekolah SMPN 19Makassar an. MUHAMMAD KASIM, S.Pd1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan KotaMakassar Nomor : 421.9 / 4686DP / X / 2018 tanggal 05 Oktober 2018beserta daftar nama lembaga peserta ujian nasional program paket Bsetara SMP tahun pelajaran 2013/2014 oleh Plt. Kepala DinasPendidikan Kota Makassar an. Dr.
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3459 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak; dan2.
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT AMP Plantation,NPWP 01.266.975.0092.000, dengan alamat di Desa TapianHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan menolak membatalkanKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)Bunga Penagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Oktober 2010;3.4.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalHalaman 4 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2010, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
29886 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal24 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak; dan2.
    Membatalkan KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00004/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Februari 2010,atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, denganalamat di Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor
    Menyatakan menolak membatalkan KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi AdministrasiAtas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dan SuratTagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor 00004/109/10/092/17,tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Februari 2010;3.4.
    /2018, tanggal 24 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00004/109/10/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Februari2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan
    Putusan Nomor 353/B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00127/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, perihal
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2370 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00116/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal18 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00116/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00013/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak September 2010,atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10 Medan 20111:Menimbang
    /2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00116/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak September2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00116/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanHalaman 4 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2370 B/PK/Pjk/2019Nilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00116/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00013/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakSeptember 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2539 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
3426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00144/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00144/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00017/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa PajakFebruari 2010;atas nama PT Gersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000,beralamat di Desa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10, Medan, 20111;Menimbang
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00144/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00017/109/10/092/17tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak Februari 2010, atas nama Penggugat,NPWP 01.622.867.8092.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00144/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AMP PLANTATION
11926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak; dan2.
    Membatalkan KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00005/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Juni 2010:atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, dengan alamatdi Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, Kabupaten AgamSumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10,
    Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2.Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP000125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajakkarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT AMP Plantation,NPWP 01.266.975.0.092,000, dengan alamat di Desa Tapian Kandis,Tapian Kandih Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan PutriHijau, Nomor 10, medan
    /2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00005/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Juni 2010,atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalan sudah tepatdan benar dengan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan KeputusanHalaman 4 dari 7 halaman.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT DEUTSCHE BANK AG
16458 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00157/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Februari 2018 (yangdibetulkan berdasarkan KEP00271/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21Februari 2018) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00006/206/13/091/16 tanggal
    21 Desember 2016, serta seluruh SuratTagihan Pajak ataupun suratsurat lainnya yang sehubungan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00157/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 14Februari 2018 (yang dibetulkan berdasarkan KEP00271/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Februari 2018);4.
    /2018 tanggal 14Februari 2018 sebagaimana telan dibetulkan melalui KEP00271/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Februari 2018, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00157/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Februari 2018sebagaimana telah dibetulkan melalui KEP00271/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/091/16tanggal 21 Desember 2016, atas nama: BUT Deutsche Bank AG,NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank BuildingLantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta
    /2018 tanggal 14 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00006/206/13/091/16 tanggal21 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.114.6091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp1.634.965.620,00; adalan yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
27495 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Selurunnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan;2.
    Membatalkan KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Januari 2010;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di
    /2018 tanggal 24 Januari2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTAMP Plantation, NPWP 01.266.975.0.092.000, dengan alamat diDs.
    /2018 tanggal 24Januari 2018 perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan KeputusanTergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Januari2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00148/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00148/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 90004/109/08/092/17, tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Mei 2008, atas nama PT Gersindo Minang Plantation,NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat di Desa Tanjung Pangkal,Pasaman, Pasaman Sumatera Barat, alamat korespondensi GedungB&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111;Halaman 2 dari
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00148/NKEB/WP4J.19/2018, tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT Gersindo MinangPlantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat di DesaTanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat, alamatkorespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri HijauNomor 10 Medan 20111, adalah telah sesuai dengan
    /2018, tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00148/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanHalaman 4 dari 8 halaman.
    /2018, tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00148/NKEB/WPJ.19/ 2018, tanggal 25 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 90004/ 109/08/092/17, tanggal 30 Agustus 2017, MasaPajak Mei 2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal26 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2402/B/PK/Pjk/2019Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai; dan2.
    Membatalkan KEP00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00014/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak April 2010, atas nama PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT.
    dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihnan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor0001 4/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak April 2010, atasnama Penggugat, NPWP: 01.622.867.8092.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali NomorKEP00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00169/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2417/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GERSINDO MINANG PLANTATION
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00170/NKEB/WP4J.19/2018 tanggal26 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan2.
    Membatalkan KEP00170/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00009/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak Juni 2010;atas nama PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00170/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT.
    /2018 tanggal 26 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00170/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00009/109/10/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak Juni 2010, atasnama Penggugat, NPWP: 01.622.867.8092.000
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor:KEP00170/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 Januari 2018, tentangHalaman 4 dari 7 halaman.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2431/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GERSINDO MINANG PLANTATION
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal24 Januari 2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai, dan;2.
    Membatalkan KEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018,tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 90002/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus2017 Masa Pajak September 2008;atas nama PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari2018, tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT GersindoMinang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Pasaman Sumatera Barat,Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan PutriHalaman 3 dari 7 halaman.
    /2018 tanggal 24 Januari 2018, tentangPenolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PertambahanNilai dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor90002/109/08/092/17 tanggal 30 Agustus 2017 Masa Pajak September 2008,atas nama Penggugat, NPWP 01.622.867.8092.000
    Putusan Nomor 2431/B/PK/Pjk/2019Kembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang PenolakanPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor MKEP00147/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang Penolakan PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
27073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak; dan2.
    Membatalkan KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00005/109/09/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, MasaPajak Maret 2009,atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, denganalamat di Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT AMP Plantation,NPWP 01.266.975.0.092.000, dengan alamat di Desa TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kabupaten Agam SumateraBarat, alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan Kesawan, Medan Barat, Medan 20111adalah telan sesuai dengan
    /2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00106/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00005/109/09/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa Pajak Maret2009, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00106/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danHalaman 4 dari 7 halaman.
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
298107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, dan2.
    Membatalkan KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00001/109/07/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, MasaPajak November 2007,atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, denganalamat di Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00104/NKEB/WPVJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018,perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT AMP Plantation,NPWP 01.266.975.0.092.000, dengan alamat di Desa TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kabupaten Agam SumateraBarat, alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan Kesawan, Medan Barat, Medan 20111adalah telan sesuai dengan
    /2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00104/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00001/109/07/092/17, tanggal 8 Agustus 2017, Masa PajakNovember 2007, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000,adalah sudah tepat dan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00104/NKEB/WPJ.19/2018,tanggal 17 Januari 2018, perihal Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, danHalaman 4 dari 7 halaman.