Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHI ini karena adanyapermasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat;4. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatberlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan dalam perjanjian kerjayang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari2001 dengan berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telahmempekerjakan Penggugat sejak 24 Februari 2001 secara terus menerus;5.

FI tapi tidak mau menandatangani tanda terima suratdan tidak mau menerima fisik surat;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanoa adaperundingan bipartit dan penetapan pengadilan, bahwa pemahaman yangkeliru dari Tergugat dengan melakukan PHK sepihak tanpa adanya putusanPHI;Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan dalil telah mangkir 5 (lima) harisebagaimana diatur dalam Pasal 168 UndangUndang 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

FI denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat dan Penggugat diberikan hakhaknya sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh jutaempat ratus empat ribu rupiah) dengan perincian seperti ada dalam anjurandengan rincian sebagai berikut:1. Bahwa pekerja Sdr. Jeffry Eduard O Sampul dipekerjakan kembali di PT.Freeport Indonesia;2. Bahwa pekerja Sdr.

Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sedang mempunyaitindakan disiplin dan proses PHK tanggal 25 September 2008, yang diberitanda bukti P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya cover amplop, yang diberi tanda bukti P4;Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji karyawan non staf PT FreeportIndonesia tanggal 29 September 2010, yang diberitanda bukti P5;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN.

Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.

Ini dibuktikan dengan keterangan saksi Charles Nababan danSumidri di dalam persidangan menyatakan bahwa Pengugat/PemohonKasasi di PHK karena mendirikan/menjalankan serikat pekerja danakibatnya terjadi PHK terhadap seluruh pengurus dan anggota serikatpekerja tersebut yang termasuk di dalamnya Penggugat/Pemohon Kasasijuga telah dilaporkannya pidana kebebasan berserikat ini oleh SerikatPekerja Mandiri (SPM) / Pemohon Kasasi kepada pihak KepolisianRepublik Indonesia Sektor Kota Medan dengan NomorLP/154

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi adalah kejahatan Kebebasan Berserikatkarena sebelum di PHK Pemohon Kasasi di Demosi (dipindahkan sertaditurunkan jabatannya) dengan alasan penyegaran pada saat ituHal. 10 dari 18 hal. Put.

No. 130 K/Pdt.Sus/201 118.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ini sudah mengetahui bahwaTergugat/Temohon Kasasi' telah melakukan PHK terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi dikarenakan berkaitan dengan aktivitasserikat pekerja sehingga PHK tersebut bertentangan dengan hukum yangberlaku dan jelas sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, namundalam pertimbangannya hanya mengacu kepada Pasal 82 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 159 dan 171

Pasal 171UndangUndang No. 13 tahun 2003 hanya untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No.138 Tahun 2008, sedangkan dalam gugatan perkara a quo mendalilkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan pasal 168 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 dan terhadap alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diluar alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun2003 batas waktu kadaluarsa gugatan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksudketentuan pasal

Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) maka berhak atas uang kompensasi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan pasal156 ayat (3), (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perinciansebagai berikut :1. Penggugat I/Purwanto.(masa kerja 13 tahun 3 bulan, upah Rp. 973.000, per bulan).

Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Starlight Prime Thermoplast (dalam pailiti) putus sejak dikeluarkan surat PHK karena perusahaan pailit ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku kurator PT Starlight Prime Thermoplast .

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha denganTergugat selaku Pekerja putus karena PHK terhitung sejak tanggal 1 Maret2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebesar Rp47.620.547,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratusempat puluh tujuh Rupiah) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai bulan Maret2011;5.

Multi Harapan Utama,seharusnya semua yang ikut serta mogok kerja di PHK karena semua yangmogok kerja adalah karyawan PT. Multi Harapan Utama termasuk saksiHal. 5 dari 9 hal. Put.No. 419 K/PDT.SUS/2011saksi. Dan mengapa hanya Ramayani Darwis (Pemohon Kasasi/Penggugat)saja yang dikenakan PHK ;8.

Bahwa pertimbangan JudexFacti tersebut kurang beralasan sebab mogok yang dilakukan Pemohon Kasasiadalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan secaratertib, damai, dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja tetapikesepakatan dengan Pengusaha, dan sebagai akibat gagalnya perundingan ;Bahwa PHK yang dilakukan karena alasan melakukan mogok kerjabertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf g UndangUndang No.13 Tahun 2003, juga tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun 2003 ;Selain itu, PHK dilakukan tanpa adanya penetapan telah melanggar Pasal151 ayat (8) jo.

Pekerjaan yang berhubungan denga produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ..., maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehingga PHKtersebut telah bertentangan

dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 PHKyang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang nomor 13 Tahun 2003

tersebut, sehinggaPenggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UndangHalaman 3 dari 15 halPutusan PHI

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa ; Uang Pesangon (4 bulan X Rp.1.875.000) X 2) = Rp 15.000.000, Uang Penghargaan masa kerja 2 Bulan X Rp. 1.875.000 = 3.750.000. Uang Penggantian Hak> Cuti yang belum diambil (24/25 X Rp. 1.875.000 = 1.800.000.> 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = 2.812.500.Total = Rp. 23.362.500.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan berjalan / Uang prosessejak diberhentikan September 2016 yang dikalikan upah perbulan sebesarRp.1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan yang ada pada Koperasisebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ;6. Menghukum Tergugat agar mengeluarkan Surat Pengalama Kerja kepadaPenggugat dengan kriteria baik ;7.

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .... maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;8.10.11.12.13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehinggaPHK tersebut

telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang

tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;14.15.16.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun

Rocky Mitra Group, sekitarbulan Maret tahun 2013; Bahwa setahu saksi tugas Penggugat waktu itu bekerja sebagai tenagamarketing; Bahwa setahu saksi Status Penggugat sebagai karyawan kontrak;10Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh perusahaan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) olehperusahaan pada bulan Mei 2015;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT.Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja

Rocky MitraGroup Finance kepada Penggugat;19Bahwa saksi tidak mengetahui Apa isi dari surat PHK (PemutusanHubungan Kerja) tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah kepada Penggugat diberikanatau menerima haknya setelah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Bahwa setahu saksi saksi sendiri pernah menandatangani kontrak kerjadari perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut,saksi sempat diperlihatkan dan membaca terlebih dahulu mengenai isikontrak tersebut menandatanganinya

No. 325 K/Pdt.Sus/201 1Surabaya mengeluarkan Anjuran No. 74/ PHK / VI / 2008, tertanggal 30 Juni2008;Bahwa terhadap Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya tersebut, Penggugat dan Penggugat Il tidak menjawab, sehinggaPenggugat dan Penggugat Il dianggap menolak Anjuran dan untuk selanjutnyaPenggugat dan Penggugat Il mengajukan gugatan ini ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat danPenggugat Il mengajukan

BEKASI GRAHA PERMAI, beralamat di Jalan Cut Mutiah BlokHQ No. 9 Rawa Lumbu BekasiTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon/TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon/Pembanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Panitia PenyelesaianPerburuhan Pusat (P4P) No. 279/2010/2516/X/PHK/12006, tanggal 13Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 279/2010/2516/X/PHK/12006 Tanggal 13 Januari2006 adalah sebagai berikut: Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli2005 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

, yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat No. 279/2010/2516/X/PHK/12006 diberitahukan kepada Pembandingdahulu Pemohon pada tanggal 12 Juli 2006 kemudian terhadapnya olehHal 5 dari 5 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSATTIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH PT. BEKASIGRAHA PERMAI BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG NO.13 TAHUN 2003.Hal 6 dari 6 hal. Put.

Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) disebutkan PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM;Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTermohon Peninjauan Kembali tehadap Para Pemohon PeninjauanKembali yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini pasal 151 ayat (8) Undangundang No. 13 Tahun2003 maka sudah seharusnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dansudah dibatalkan ;PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN

Penggugat II dngan lama masa kerja + 3 tahun x Rp.2.000.000/tahun= Rp.6.000.000, ;Bahwa para Penggugat juga telah berulang kali mengajukan keberatansecara lisan kepada Tergugat menyangkut peraturan perusahaandimaksud akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukan keberatan daripara Penggugat justru Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepadapara Penggugat dan akhirnya mem PHK kan para Penggugat secarasepihak sejak TMT tanggal 01 April 2013 ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat mem PHK kan para Penggugatini

Oleh karena itu, maka kedua Penggugat ini mestinyaharus mengajukan gugatan perselisihan hak dan PHK ke PHI padaPengadilan Negeri Kupang. Terlepas dari kedua Penggugat ini di PHKoleh Tergugat, namun itu) adalah merupakan implikasi daripelanggaran peraturan perusahaan yang dilakukan oleh keduaPenggugat tersebut ;Bahwa sekali lagi, gugatan para Penggugat telah keliru dan kaburserta salah mengkualifikasikan perselisihan.

Sementara dalam lampiran Gugatan dari perkara aquo hanya menghitung hak hak dari konsekuensi PHK saja yangtertera dalam anjuran Mediator seperti : pesangon, penghargaan masakerja, penggantian hak dan upah Bulan Maret 2013.

Namun Penggugat I tetap saja tidak mengindahkanpanggilan Tergugat dan tidak mau masuk kerja lagi sampaidikeluarkannya surat PHK tanggal 01 April 2013.2.

Setelah menerima 3 (tiga) kali suratperingatan dari Tergugat, lalu karena malu dan menyadariperbuatannya maka selama Bulan Maret 2013 Penggugat IIsudah tidak serta merta mem PHK Penggugat II, tetapi justrudilakukan pemanggilan selama kurang lebih 3 (tiga) kali, yaitupemanggilan I tertanggal 21 Maret 2013 (bukti T.12),pemanggilan II tertanggal 23 Maret 2013 (bukti T.3) danpemanggilan III tertanggal 28 Maret 2013 (bukti T.14).

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan15.Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Maret 2016 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 5.400.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.16.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

, , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.

Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Katrin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T1;Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap10.11.12.13.Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T2;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Xaverius Kaiwen, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T3;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Daud Sande P, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T4;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Dulgani, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT5;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Filemon Sobor, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T6;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Malikin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT7;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Agus Purnomo, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T8;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Andik, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T9;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Saefudin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T10;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Slamet Doso, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T11;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Sunarto, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT17;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Yosep Malu, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T18;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Jaharudin, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T19;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan

Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".

) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.

Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..

serta perzinahan akanberakibat Penggugat akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat;Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita Penggugat dalam suratgugatannya nomor 12 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untukdipekerjakan kembali merupakan sebuah permintaan yang mengadaadadan tidak masuk akal, karena:a.

//SDM tanggal 23 Februari 2016, karena Tergugat tidak masukkerja (mangkir);Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya angka 13 dan 14 yangmeminta Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Februari 2017sampai dengan bulan Oktober 2017 dan hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan pada saat pemutusan hubungan kerja (PHK)merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak dapat diterima olehTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat secara hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlakusehingga Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran upah kerjasetelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHk);b.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah membayar hakhak Penggugatsetelah dilakukan pemutusan hubungan kerja;Pembayaran hakhak Penggugat setelah dilakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) telah dibayarkan oleh Tergugat melalui rekeningPenggugat sesuai dengan besaran hakhak yang ditentukan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;d.

Uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/Padt.SusPHI/2017/PN.Japadalah wajib dibayarkan oleh pengusaha dalam hal ini Tergugat. Upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak Penggugatyang harus dilindungi, karena apa yang diberikan oleh Penggugat sebagaiprestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pembayarannya yang timbuldari hubungan kerja.