Ditemukan 34481 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2016 Tanggal 6 September 2017 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 P/HUM/2016
Putusan Nomor 33 P/HUM/201613.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh paraPemohon untuk seluruhnya;b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016b.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016secara langsung oleh Pemohon Il.
Putusan Nomor 33 P/HUM/2016Penyelenggaraan Pemilihnan meliputi : a.
Putus : 31-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2008 Tanggal 31 Mei 2010 — EDDY RIANTO, SH., ENDANG HASTUTI, ST., ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 P/HUM/2008
No. 04P/HUM/2008Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya tertanggal 22 Januari 2008 yang diterimadi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari2008 dan diregister dengan Nomor : 04 P/HUM/2008, telahmengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengandalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikutI. TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG :1.
No.P/HUM/20080459 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yangmemuat kewenangan = parpol atau) gabunganparpol dan sekaligus persyaratannya untukmengajukan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah dalam Pilkada ;d.
No.P/HUM/200804diputus) bertentangan dengan UUD 1945 olehMahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidakberlaku lagi.
No.P/HUM/200804tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan SuratPenolakan;14.
Administrasi HUM Ro. 989.000,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 04P/HUM/2008ASHADI, SH.NIP. 220000754
Putus : 02-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2009 Tanggal 2 Juli 2009 — Ir. ADJI GUTOMO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 P/HUM/2009
No. 07 P/Hum/2009.Telah membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dalam suratpermohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Maret 2009 dan diregister dengan Nomor. 7 P/HUM/2009 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :I.
No. 07 P/Hum/2009.b.
No. 07 P/Hum/2009.(g).(h).
No. 07 P/Hum/2009.pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Administrasi HUM ... Rp. 989.000.Jumlah ...........0ceee0e Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraA SHA DI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 07 P/Hum/2009.
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 P/HUM/2010
PUTUSANNo. 28 P/HUM/2010.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009, tanggal 30Desember 2009, Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum padatingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagaiberikut dalam perkara :HARIS RUSLY, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Perum Harapan Indah BlokRK/14, RT.007
No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.
No. 28 P/HUM/2010.Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum(rechtstaats), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaats)(Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);b.
No. 28 P/HUM/2010.3. Sdr. Mas Achmad Santoso, SH., LL.M. ;4. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. ;Bahwa sebagai beschikking, maka Obyek Keberatan menurut hukumsemestinya berupa keputusan administratif yang ditetapbkan olehTERMOHON untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi (yaitu UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan PeraturanPresiden);Bahwa ternyata Obyek Keberatan tersebut secara substansial jugamengandung diktum yang bersifat mengatur (regeling).
No. 28 P/HUM/2010.Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik,yang meliputi asasasas :a. Kejelasan tujuan;b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepaty;c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang.
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2018 Tanggal 8 Nopember 2018 — ANTONIUS IWAN DWI LAKSONO (KETUA UMUM PERKUMPULAN PENGUSAHA BAWANG NUSANTARA) vs MENTERI PERTANIAN RI;
128 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 P/HUM/2018
Putusan Nomor 63 P/HUM/2018bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan (Pasal 2 huruf h);2.
Putusan Nomor 63 P/HUM/20181 Peraturan Menteri Hukum dan HAM a quo.
Putusan Nomor 63 P/HUM/20184.
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018 Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
220 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 P/HUM/2018
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Utama Untuk mengelola sebelum di tawarkan kepada kontraktorswasta lainnya.
Putusan Nomor 69 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 69 P/HUM/201840.yang digunakan adalah kata dapat.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018dikabulkan.
Putusan Nomor 69 P/HUM/2018Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
184 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 P/HUM/2018
Putusan Nomor 60 P/HUM/201819.20.21.tersebut?
Putusan Nomor 60 P/HUM/20188.
Putusan Nomor 60 P/HUM/20181.4.
Putusan Nomor 60 P/HUM/20183.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2018
Putus : 10-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2014 Tanggal 10 September 2014 — Dra.Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
140 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 P/HUM/2014
PUTUSANNomor 52 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :Dra.Hj.
Putusan Nomor 52 P/HUM/201427.5. Bahwa adapun penangkapan Bapak Akil Mochtar tidak termasukkeadaan luar biasa, sebagaimana dimaksud oleh PenjelasanPasal 28 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU 24/2003 tentangMahkamah Konstitusi;27.6.
Putusan Nomor 52 P/HUM/201445.46.47.terbanyak? ataukah Ketua Hakim Permusyawaratan mempunyai "2(dua)" hak suara dalam pengambilan keputusan tersebut?
Putusan Nomor 52 P/HUM/2014sebagai undangundang yang mengatur khusus proses peradilan di MahkamahKonstitusi, maka pengambilan putusan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh 8(delapan) hakim konstitusi atau berjumlah genap adalah sah (valid) menurut UUMK.
Putusan Nomor 52 P/HUM/2014
Putus : 22-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2016 Tanggal 22 Maret 2016 — PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) ATAU PT. INALUM (PERSERO) vs GUBERNUR SUMATERA UTARA
119 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 P/HUM/2016
PUTUSANNomor 4 P/HUM/2016DEM!
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016selaku subjek pajak yang ditetapbkan dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 Jo.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016lll. Tentang Jawaban Termohon;A.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016.
Putusan Nomor 4 P/HUM/2016
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — IDA ROYANI, DKK VS BUPATI KUNINGAN
98 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 P/HUM/2014
PUTUSANNomor 64 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KuninganNomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan MinumanBeralkohol di Kabupaten Kuningan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:IDA ROYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 03/2Desa Jalaksana, Kec.
,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/20143. Yayat Supriyatna, S.H.
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaituwewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangandibawah Undangundang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjaudari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkatyang lebih tinggi (Pasal 31 Undangundang Mahkamah Agung NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/201414 Tahun 1985).2. FUNGS!
FUNGSI LAINLAINHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dankewenangan lain berdasarkan Undangundang.lll. Kedudukan Hukum dan AlasanAlasan diajukan Permohonan4.
ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 P/HUM/2018
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2018
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2010
No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
No.30 P/HUM/2010jo.
No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013 Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2013
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 P/HUM/2011
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015 Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
179 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 P/HUM/2015
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
167 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 P/HUM/2018
Putusan Nomor 61 P/HUM/20183.8.3.9.3.10.3.11.3.7.5 PT.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;IV.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota:.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018c.
Putusan Nomor 61 P/HUM/2018
Putus : 18-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2009 Tanggal 18 Juni 2009 —
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 P/HUM/2009
No. 08 P/HUM/2009September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai"Permen No. 33/2008");Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untukselanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetapdisebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM;Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiitertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera MudaMahkamah Agung Republik Indonesia telah meregisterpermohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009tertanggal
No. 08 P/HUM/2009pelanggan PELINA Batam, terutama golongan BB,termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008adalah juga bertentangan dengan Undang UndangPerlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf cUndang Undang Perlindungan Konsumen.
No. 08 P/HUM/2009berdasarkan Permen No. 33/2008 yang bersifatdiskriminatif dan tidak sesual denganrekomendasi DPRD tersebut, maka telahmengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batamtermasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINABatam, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
No. 08 P/HUM/20095.2.listrik lintas kabupaten atau kota baik saranamaupun energi listriknya yang tidak terhubungkedalam Jaringan Transmisi Nasional;c.
Administrasi HUM........... Rp. 993.000, +Jumlah ........... Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 P/HUM/2011
P UTUS ANNomor. 39 P/HUM/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok,pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam permohonan antara ;1. .HENDRI MARDANI, Warga Negara Indonesia, beralamat diCimanggu Kecil, RT/RW 03/12, Ciwaringin, Kota BogorTengah, Bogor.2.
No. 39 P/HUM/201110)11)kawasan tanpa rokok bertujuan untuk: meningkatkankesejahteraan masyarakat".Bahwa Pasal 3 huruf e ini menimbulkan pertanyaanmengenai keterkaitan antara "penetapan kawasan tanparokok" dengan "kesejahteraan masyarakat".Bahwa dalil dalam ketentuan di atas tentu membutuhkanpembuktian yang logis.
Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji MateriilBahwa surat pemberitahuan dan penyerahan Surat Permohonan KeberatanHak Uji Materiil Nomor 39/PERPSG/IX/39P/HUM/TH.2011 diterimaTERMOHON pada tanggal 29 September 2011 dan Jawaban TERMOHONatas Keberatan Hak Uji Materiil Perda 12/2009 yang diajukan olehPEMOHON telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera MahkamahHal. 21 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011Agung RI. c.q.
No. 39 P/HUM/2011"(1) Urusan wajib yang menjadi kKewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskalakabupaten/kota meliputi:e.
Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HAD 1, SHNIP. 220.000.754Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 39 P/HUM/2011
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 P/HUM/2018
PENETAPANNomor 45 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil, Wa Ode Nurhayati tertanggal 23 Juli 2018 atasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
;Para Advokat yang berkantor pada Andre Darmawan AndAssociates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend SParman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya kecamatan KendariBarat,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/HUM/SKKADA/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;Pemohon;Halaman 1 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018LawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta:Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
sebelum perkara permohonan hak uji materiil tersebutdiputus, sehingga berdasarkan Pasal 31A UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebutdapat dikabulkan;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutandari Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untukmencoret Permohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM
Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk ~ mencoretPermohonan hak uji materiil register Nomor 45 P/HUM/2018, dalamBuku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materill;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.HHalaman 3 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018Panitera Pengganti,ttdKusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 4 dari 4 halaman.Penetapan Nomor 45 P/HUM/2018