Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2010.-
Tanggal 11 Nopember 2010 — SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
143 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo 05 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh HusseinHartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa Pekerja Sdr.
    No. 05 PK/TUN/2011(ii).
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadapPekerja dimaksudkan untuk menegakkan normanorma ketenagakerjaanyang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimanaPenggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan PemutusanHubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan terutamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    No.05 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
280 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 — SUPIYA, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 383 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1SUPIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MayjendSungkono Nomor 43, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, KabupatenBangkalan, pekerjaan Swasta;2 DASINO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda KaffaSMU 1, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,pekerjaan
    TEGUH SENTOSA, S.H., Kasubsi Sengketa dan KonflikPertanahan;Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Bangkalan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK600.35.26/VII/2012tanggal 19 Juli 2012;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012I ENDANG SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sumedi 2 B, Komplek Kenjeran, Surabaya, pekerjaanIbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 HENDRO LAKSONO, S.H
    (tujuh ribu seratus tujuhpuluh empat) meter persegi atas nama Endang Susilowati, berdasarkan PeralihanHak (Akta Pembagian Hak Bersama), tanggal 2 Maret 2010 ditujukan tertentuHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012kepada orang lain atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada EndangSusilowati;f Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor1645/Kelurahan Kraton, tanggal 7 September 2005, Surat Ukur Nomor 26/Kraton/2005, tanggal 15 Agustus 2005, luas 7.174
    Bunaim merasa putus asa setelah sekitar 2 tahunlamanya proses pengukuran terhadap sebidang tanah miliknya yang terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kohir NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20121011121314585 pada persil 20 d.II dengan luas 2780 m?; tidak dapat terlaksana, akhirnyaSdr.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S H.NIP. 220000754.1617Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — HERY AGUS, AFRIAL RIFAI, dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18/K/TUN/2009
    No. 18/K/TUN/2009DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD.PASAR JAYA), yang diwakili oleh Drs.
    No. 18/K/TUN/2009Adapun Pasar Tanah Abang tempat Para Penggugat berusaha telahberdiri sejak tahun 1735, yang didirikan oleh Saudagar Belandabernama Justinus Vinck.
    No. 18/K/TUN/200911.12.13.padahal diketahuinya bahwa bangunan yang hendak dibongkartersebut adalah milik Para Penggugat ;f.
    No. 18/K/TUN/20094. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000, (seratus Juta Rupiah) per harinya yang dapat ditagihsegera dan sekaligus oleh Para Penggugat apabila Tergugat lalaimenjalankan putusan ini ;5.
    No. 18/K/TUN/2009Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 18/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — HUSMAN PAINAN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Drs. YANNIS SIMANJUNTAK,
142 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 PK/TUN/2009
    No. 65 PK/TUN/2009Bahwa sesungguhnya penggugat sangat keberatan dan merasadirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. PasarBaru tersebut di Jalan Pandu No.2A (d/h.
    No. 65 PK/TUN/2009Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.270 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasiI/Tergugat tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs.YANNIS SIMANJUNTAK tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNo.09/BDG/2005/PT.TUN.MDN tanggal 7 Pebruari 2005 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata
    No. 65 PK/TUN/20096.
    No. 65 PK/TUN/2009kasasi) S.o.r. ternyata secara nyata khilaf dan keliru, sebab memutusperkara di tingkat kasasi tidak menerapkan asasasas umum pemerintahanyang balk (AAUPB), khususnya ASAS PERSAMAAN yang dianut dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 10 K/TUN/1992, bertanggal13 September 1994 yang dimuat dalam Majalah Gema Peratun, Th.
    No. 65 PK/TUN/2009MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220000754 Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — ABDURRAZAK VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang manafungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/20141.Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Penggugat daripekerjaannya di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;B.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014April 2011 perihal tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan olehBripda Abdur Razak Nrp 72110056 jabatan anggota Sabhara PolresBangkalan ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode EtikPOLRI ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
43 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SUKRI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, DKK
51 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 664 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas18.170 M?
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasitanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M?
    (Putusan MA RI Nomor16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2007);Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa danmemutusnya. (Putusan MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998);4. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum dan atau kepentinganuntuk mengajukan gugatan, sebab:Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 664 K/TUN/2015a).
    Putusan Nomor 664 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM vs Dra. HAJJA NURMIAH SAMAD
109 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015obyek sengketa telah beralin kepada beberapa orang yang seharusnyadijadikan pihak intervensi dalam sengketa ini;.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015(sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/G.TUN/2010/P.TUN.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/20152.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., vs MENTERI PEKERJAAN UMUM,
82 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 —
466 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 K/TUN/2011
    No. 145 K/TUN/201 1Dan1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat.2.
    Tugas Hakim Tata UsahaNegara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidakHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalammengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusanitu sendiri.
    No. 145 K/TUN/2011Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni1968.
    dan hanya mengambil alih begitu sajaputusan Pengadilan TUN Mataram.
    No. 145 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — PT MANGGUNG MAS PERDANA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, DK
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 467 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201422.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201423.24.b.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201425.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA
96 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.
    Diterima Tergugat tanggal 09 Januari 2015;Ketujuh:Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/KAMM/I/2015, tanggal 14Januari 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/145/DTKTR/2015,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016tanggal 13 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Nota Pemeriksaan.Diterima Tergugat tanggal 19 Januari 2015;9.
    Dengan adanya asas ini suatu Keputusan TataUsaha Negara harus diumuskan secara jelas dan tegas agar janganHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016sampai menimbulkan bermacammacam penafsiran. Disamping itudengan adanya asas tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubahKeputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan;B.
    Konkretisasi dari kepentinganumum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/20161. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2010
Tanggal 11 Mei 2010 — RIDWANSYAH SITORUS, ; BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN, PT. INTI PALM SUMATERA,
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 K/TUN/2010
    No. 109 K/TUN/2010bertanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha BudidayaPerkebunan kepada PT.
    No. 109 K/TUN/2010KeduaKetigaKeempat :Kelima: 1. Pengawasan terhadap ...... dan seterusnya;2.
    No. 109 K/TUN/2010Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dengan buktiP1 dan P2 tersebut berpendapat bahwa sengketa ini adalahsengketa Hak Kepemilikan;6.
    No. 109 K/TUN/2010memiliki kwalitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima eksepsidari Tergugat Il Intervensi, maka Majelis Hakim menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima..
    No. 109 K/TUN/2010Biayabiaya :1. Meterai............ Rp. 6.000,2. RedakSi................. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi ........ Rp. 489.000.Jumlah ...... 0... ee Rp. 500.000.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 109 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2008.-
Tanggal 14 Juli 2009 — AMIN HAJAR SIHWANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dkk
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2008.-
    No. 273 K/TUN/2008.b.
    No. 273 K/TUN/2008.pokok Agraria jo.
    No. 273 K/TUN/2008.3.
    No. 273 K/TUN/2008.Pasal 4 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 danPasal 5 jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).
    No. 273 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, DK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.OBYEK GUGATANBahwa, adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:1.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.5.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015..
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.dipertegas dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 29 Tahun 2013;15.
    Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — BUPATI MALUKU TENGAH VS JACOB BERHITU, DKK
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 344 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi JalanGeser No. 04, kode Pos 97511, dalam hal ini diwakili oleh:1.Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuandan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.M.
    Dikatakan demikian karena;Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016a.
    Amanat Pasal 7 ayat (1) danHalaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016ayat (2) secara konstitusional dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimanadisebukan dalam pasal 18b.
    Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan pemilihan sebagaimana ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam)tahun;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016Ayat (5).
    Administrasi Rp489.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah ... 0.0... .0.....:22...........R500.000, 00ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Februari 2013 — Rd. TJETJEP DEDI SUPENDI vs. SUTEDJO, DKK
83 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 PK/TUN/2009
    PUTUSANNomor 96 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Rd.
    PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2002 No. 376/K/TUN/2001,tidak dapat dilaksanakan atau NON EXECUTABLE;4.
    Bahwa Sertifikat Hak Milik No.3559/Warung Muncang, Gambar Situasi tanggal 2Juni 1997 No. 5.198/1997, luas 1510 M2 atas nama Pelawan III;Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/200910e.
    Putusan MahkamahAgung RI tanggal 17 Juni 2002 Nomor 376 K/TUN/2001, yang kemudian diajukanPerlawanannya oleh Para Termohon PK1, s.d.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.96 PK/TUN/2009