Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan

DKI Jakarta sebagai Calon Istri KeduaPemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur,DKI Jakarta, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukanperbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidakmelakukan poligami;Bahwa permohonan jin poligami ini diajukan oleh Pemohon sebagai saranauntuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, menjalankan sebagianSunnah Rasullullah dan untuk memperbanyak Ummat

eksplisit telan diakui eksestensinya dalam perspektif Hukum Islam diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

wdl> wl prado swileoIl5 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusiabaik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu Suami istri yang sudahsaling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalanyang terbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya danterjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon IJ tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut menurut Majelis Hakim, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap sah,karenatidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud pasal 2 ayat

masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat gunamenghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalamkitab alAshbah waNadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman. asSuyuti, kKemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:Whaodl wl> ols ero awleoilg 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat

telah diakui eksistensinya dalam perspektif Hukum Islam diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam : Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

akan mengasuh anakanaknya, dansekarang anak sudah dalam asuhan Pemohon dan benar Termohontidak punya pekerjaan tetap.Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah memberikan repliknyayakni sebagai berikut:Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejaktahun 2002, tidak benar baru sekitar 2013 dan tidak ada Pemohonmenjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernamaSANIAH;Bahwa, Termohon sebagai muallaf dari ummat

Djenong(kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannyaHim. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JKdigunakan untuk keperluan golongannya (Persis), maka pernyataan/dukungan ahli waris tersebut dicabut (Bukti T. 16 dan T.17, fotokopi adaaslinya);.

diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalin tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 145/Padt.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

Mereka itulah yangtermasuk orang yang baikbaik"; (Q.S.Ali Imran ayat 114);"Ummatun goimah (ummat yang lurus) ialah golongan yang masihberpegang teguh kepada kebenaran dan mengikuti syari'at agamanyadengan patuh". (Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, tafsir AlQur'an,Naskah AsliTerjemahketarangan, cetakan keempat, penerbit WidjajaDjakarta MCMLVII);5.

Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang Hand Phone sebesar Rp 2.725.000, (Bukti T.3);4) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang hand phone sebesar Rp 2.000.000, (Bukti T.4);Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 0144 /Pdt.G/2017/PA.Kds.5) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran (titipan pengambilan barang HandPhone) ke Toko Graha Phone sebesar Rp 3.000.000, (Bukti T.5);6) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran angsuran BPKB mobil di KSPPSMutiara Ummat

kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon, ada persoalan apa, lalu dijawaboleh Pemohon, ada persoalan hutang piutang ;Bahwa saksi tidak tahu hutang Termohon dengan siapa dan berapajumlahnya, yang saksi ketahui Termohon tidak boleh lagi bekerja di CounterHP ;Bahwa saksi tahu yang membayar hutang Termohon itu, Pemohon dan saksijuga ikut membayar hutang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang diperoleh daripinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

didasarkan pada bukti tertulis T11 dan T12;Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan dalampembayaran tersebut diri Termohon dan pihak lbu kandung Termohon juga ikutmembantu dalam pembayaran hutang, diperkuat dengan keterangan saksi, Ny.Sunarti binti Sadimin selaku lou Kandung Termohon yang menyatakanTermohon dan saksi ikut membayar hutang sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 11. 200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yangdiperoleh dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

Kalaubegitu benarbenar dengan sengaja Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengganti kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuanyayasan, sedangkan kegiatan usaha yang menunjang maksud dantujuan oleh Pendiri YARSIS yang termuat dalam Akta Nomor 35 tanggal2/ November 1970 tersebut adalah murni aspirasi, kehendak, dan citacita luhur dari para Pendiri dan Ummat Islam Surakarta dalam memenuhiHalaman 29 dari 49 hal. Put.

Nomor 2530 K/Pdt/2017citacita dan kehendak Ummat Islam untuk memiliki Rumah Sakit Islamsendiri yang dikelola memenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam.Rumusan maksud dan tujuan YARSIS pasal 2 akta Nomor 35 tahun1970, pasal 3 ayat 1 Akta Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kesimpulandari keinginan, kehendak dan citacita Iunur Ummat Islam dan PendiriYARSIS yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta.

Dengan hilangnya katanama Rumah Sakit Islam Surakarta dan kata dijalankan sesuaidengan ajaran Islam pada Akta Nomor 002 tahun 2011, benarbenartelah menyimpang, melenceng atau menyalahi citacita luhur paraPendiri dan Ummat Islam Surakarta yang pada tahun 1970 benarbenardengan susah payah berusaha mendirikan Rumah Sakit IslamSurakarta. Oleh Karena itu Akta YARSIS Nomor 002 Tahun 2011 harusdibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semuladidirikan YARSIS tahun 1970.

eksplisit telah diakui eksestensinya dalam perspektif Hukum Islam diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (g) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam hal12pemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalin tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan/Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakantidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplahPengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Pertimbangan tentang KompetensiMenimbang, bahwa perkara perceraian bagi ummat

pembuktian.Menimbang, bahwa dari buktibukti Penggugat tersebut, MajelisHakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapiantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatsikap Tergugat tidak perhatian, kasar serta tidak manafkahiPenggugat bahkan telah selingkuh dengan perempuan lainyang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagai ummat

No. 930 K/Pid/2017Cemani Surakarta, untuk membahas perihal Menyampaikan suratteguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR.

Bahwa LUIS (Lembaga Ummat Islam Surakarta) adalahlembaga yang bergerak dibidang keagamaan (dakwah), pendidikanbukan suatu lembaga pemerintah yang berwenang melakukanpenutupan secara usaha yang dijalankan oleh warga negara yangtelah memperoleh izin dari pejabat setempat;Hal. 41 dari 49 hal. Put.

No. 930 K/Pid/2017teguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR. Menuju social kitchen yang diikuktioleh simpatisan LUIS, Setelan sampai di Social Kitchen (sesuaiCCTV) Terdakwa Il.

Mujiono Laksito bin Slamet Tayana; VIII.Mulyadi, S.Pd.lslam bin Wito Sumarto yang diipersidanganmenerangkan, sebelum melakukan aksi, para Terdakwa terlebihdahulu mengadakan rapat di Masjid Mutagin Cemani Surakarta,untuk membahas perihal Menyampaikan surat teguran kepadamanager social kitchen, Melakukan penutupan secara paksaterhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturanHal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0057/Pdt.P/2018/PA.Rkstambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan