Menyatakan terdakwa PAW SEN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4.

Nama lengkap : PAW SEN Tempat lahir : BrastagiUmur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1978Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Dagang Nomor 38 Kel.Tambak Lau Mulgap II Kec.Brastagi Kabupaten Tanah Karo;A g a m a : BudhaPekerjaan : Petani

PUTUSANNomor 1140/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/PBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : PAW SENTempat lahir : BrastagiUmur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1978Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Dagang Nomor 38 Kel.Tambak LauMulgap ll Kec.Brastagi Kabupaten TanahKaro;Agama :

Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan NarkotikaGolongan bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009.2. Memidana terdakwa PAW SEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.3.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknyamenyatakanmohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanterdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRBahwa ia terdakwa Paw Sen bersama dengan Jen Ling (berkas terpisah)dan Han Sen (DPO) pada hari Jumat

saksiada melihat seseorang sedang berdiri didepan pintu sebuah kamarselanjutnya para saksi mendatangi orang tersebut dan melihat orangtersebut lari kedalam kamar, kemudian para saksi masuk kedalam kamartersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang didalam kamar tersebutselanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebutakan tetapi satu orang berhasil melarikan diri dari belakang kamar,selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebutyang mengaku bernama Jen Ling dan Paw

Menyatakan terdakwa PAW SEN tersebut diatas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi din sendin sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun ;5.

Sehingga dengan demikian denganadanya surat tersebut membuktikan jika usulan PAW dari DPC PDKabupaten Gowa tidak berdasar untuk diproses.

Untuk ituTergugat menganggap perlu untuk melakukan klarifikasi sekaitan denganadanya surat permohonan PAW dari DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, sebab proses PAW tersebut sematamata hanya didasari dariputusan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan berdasarkan sanggahanKetua Fraksi Demokrat DPRD Gowa dan Ketua DPD Partai DemokratProvinsi Sulawesi Selatan bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Demokrat;Bahwa terkait dalil Penggugat pada

Selatan, yang didasari oleh sanggahan ketua FraksiPartai Demokrat DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan PAW.

belum menerima instruksi dari DPP Partai Demokratuntuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gove a/n AndiLukman, MM Dg Naba.Berdasar surat dari DPD Partai Demokrat tersebut, maka Tergugat selakuPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa;Bahwa semua keputusan yang diambil Tergugat dengan tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowaadalah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

menerima instruksi dari DPP PartaiDemokrat untuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gowa anAndi Lukman, MM Dg Naba.

Sinaga, S.H., M.Kn., dan selanjutnya TergugatIll mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Nomor 003/SPPPAW/ DPCPDS/PSP/IX/2012 tertanggal 26 September2012 untuk dilaksanakan kepada Turut Tergugat;Bahwa Penggugat setelah memperhatikan Surat Keputusan untuk Pergantian AntarWaktu (PAW) tersebut akhirnya diketahui bahwa Tergugat I mengeluarkanKeputusan Pergantian Antar Waktu untuk Penggugat didasari adanya surat usulandari Tergugat III serta juga rekomendasi dari Tergugat

No. 652 K/Pdt.SusParPol/201327 Tahun 2009, dimana jika seandainya benar guod non melakukanpelanggaran namun hingga terbitnya SK PAW untuk Penggugat pihak Tergugattidak pernah memberikan surat teguran I hingga teguran III (terakhir);Bahwa salah satu penyebab/alasan terbitnya SK PAW a quo adalah karenaPenggugat dianggap tidak memenuhi Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Maret2009 antara Penggugat dengan para Caleg tidak terpilih yang salah satunya KayaMuda Simatupang (Calon PAW Pengganti Penggugat) dimana

Padangsidimpuan kecuali hanya SK Pergantian Antar Waktu(PAW), sehingga tentunya Penggugat secara Yuridis tidak akan dapat dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW) bilamana belum diberhentikan sebagai anggotaDPRD Partai Damai Sejahtera Kota Padangsidimpuan;Bahwa selain itu pengambilan keputusan PAW Penggugat sebagai anggotaDPRD PDS Kota Padangsidimpuan oleh Para Tergugat I sampai dengan IIItersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Frans Miko Lubis tidak perlu dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW), namun Para Tergugat sudah menerbitkan SuratKeputusan PAW Penggugat;5 Bahwa perbuatan Tergugat I mengganti Penggugat Antar Waktu (PAW) sebagaianggota DPRD PDS Kota Padangsidimpuan sebagaimana tersebut di atas telahjuga terbukti melanggar Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik ayat (4) yang berbunyi: Dalam hal anggota Partai Politikyang

"Selanjutnya PutusanMahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, Menegaskan "Bahwa menolakgugatan PAW dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdDesember 2012 di Gampong Xxx Kecamatan Meureudu, KabupatenPidie Jaya, dengan meninggalkan ahli warisnya :1.PEMOHON (Keponakan/Pemohon 1)2.PEMOHON II (Keponakan/Pemohon II)3.PEMOHON III (Keponakan/Pemohon III)4.PEMOHON IV (Keponakan/Pemohon IV)5.PEMOHON V (Keponakan/Pemohon V).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd(2).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MahkamahSyariyah Meureudu yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku KetuaMajelis, Dra. Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 15 dari 15 hal. PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi4. Asnawi bin Abdullah Salam,tempat/tanggal lahir Bambi, 23091969,agama Islam, pendidikan D.IIIJ, pekerjaanPNS, tempat tinggal Gampong Dayah Sukon,Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie,sebagai Pemohon IV;a.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiPeukan Baro, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup diberi tandaP6;7.Asli surat keterangan tidak mempunyai anak Nomor96/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan olehkeuchyik Gampong Dayah Sukon, kecamatan peukan Baro,Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P7;8.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgiahli waris yang mustahiq dari almh.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi5D. Biaya Materal.............ccscsescscssscsceeeceees Rp. 6.000,Jumilah......... Rp. 271. 000. (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah)Salinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 16 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

;

1/Pdt.G/2011/PAW

PDK/PAW/DP/015/XI/2013 tanggal12 Nopember 2013, perihal Persetujuan i7AW Anggota DPRD Luwu Utara,yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I uritukmelakukan pengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD LuwuUtara;8. Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan seksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD LuwuUtara, sebagaimana dengan surat DPK PDK Kab.

;Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang menandatanganiusulan PAW Para Penggugat kepada DPN PDK, sebagaimana dengan suratDPP PDK Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : PDK/A/KUSU/30/96/IX/2013,padahal pada saat menandatangani surat pengusulan PAW ParaPenggugat tersebut, saudara Ir.

RAFIUDDIN HAMARUNGselaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PDK, padahal usulanpemberhentian sebagai anggota PDK dan pengusulan PAW terhadap anggotaDPRD harus ditandangani oleh Ketua dan Sekretaris DPN, sehingga dengandemikian surat tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untukmengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggotaDPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotan PDK danpengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melaluiprosedur hukum

Anggota DPRDdan Nomor: :PDK/A/KDP/03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang10Penegasan proses PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dariPDK.4.

Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten danKota dari PDK jo Nomor PDK/A/DPDPN/01/VTI/2013 tertanggal 1 Juli2013 tentang Edaran Tentang PAW anggota DPRD dan Nomor ::~PDK/A/KDP/03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasanproses PAW Anggota DPRD Provinsidan DPRD Kab/Kota dari PDK.c.

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorangperempuan bernama XXX pada tanggal 31 Juli 1988 yang dicatat2 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Selatan, Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 30 Juli 1988;4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan XXX tersebut telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;a. XXX, lahir di Padang 15 Juni 1989 (umur 30 tahun);b.

Pertanahan di XXX, Kota Bekasi3 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksd. Pertanahan di Kelurahan Cigugur Girang, KecamatanParompong, Kabupaten Bandung Baratatas nama Pewaris (XXX) serta untuk kepentingan administrasi dankepentingan hukum lainnya;8. Bahwa, dengan faktafakta tersebut di atas PermohonanPara Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX tanggal 07Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Pemohon V, fotokopi tersebutbermaterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan5 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, ( Bukti P.5)6.

Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilalpembuktian;10 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan para Pemohon, makaMajelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia karena sakit diBekasi pada tanggal 24 April 2019;2. Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Pemohon I.

MH ZAINAL RIDHO, S.Ag., MH.Panitera Pengganti,13 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksROSMADI, SHPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara > Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,4. Biaya PNPB > Rp. 50.000,5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.6. Biaya Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp 771.000,(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)14 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bks

Burhanudin Hamzah danPengesahan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) a.nIswan M.

(Fotocopy sesuai dengan asll); Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor :1277/B/DPPPBR/XV2013 Tanggal 6 November2013 Perihal Pembatalan PAW anggota DPRDKabupaten Poso dari PBR an.Sdr. BurhanuddinHamzah. (Fotocopy sesuai dengan asili) ; Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi Nomor :1278/B/DPPPBR/VIIV2013 Tanggal6 November 2013 Perihal Pembatalan PAW a.n. Sdr.Burhanuddin Hamzah.

dalamAD/ART PBR, pada Pasal 16 point 2 huruf c. yang berbunyi PAWKabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pusat;Bahwa PAW Penggugat belum mendapat persetujuan, saksi tahu dari keterangan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses PAW Penggugat dari DewanPimpinan Cabang (DPC) ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa Pengurus Provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa dalam internal partai jika terjadi PAW, setiap anggota berhakuntuk melakukan

pembelaan secara tertulis, saksi tidak tahu apakah ada upaya pembelaan dari penggugat;Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian penggugat;Bahwa Proses PAW harus melalui beberapa mekanisme yaitu : 1.

Penggugat, pengganti saksimengatakan tidak pernah dibahas di intern partai; Bahwa proses bergulirnya PAW penggugat sekitar bulan Nopember2013; Bahwa berakhirnya jabatan saksi selaku Ketua DPW pada bulan Pebruari 2013;Bahwa sekarang saksi tidak ada jabatan di DPW; Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses PAW Penggugat; Bahwa saksi tahu PAW Penggugat melanggar mekanisme AD/ART partai karena diberitahu oleh Penggugat;Bahwa proses PAW saksi tahu dari keterangan Penggugat;Bahwa proses PAW harus

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kedudukan Penggugat sebagai anggotaDPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya;Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah Penggugattelah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepadaTergugat ;Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat , Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengantanpa terlebih dahulu meminta Klarifikasi dari Penggugat ataumembahasnya

PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkanproses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berperihal Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Manggarai Barat;b. Suratnya bernomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berperinal Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat;Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017c.

Nomor 1343 K/Padt.SusParpol/2017Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka tuntutan provisionalPemohon Kasasi untuk menunda proses PAW di DPRD dan KPUDKabupaten Manggarai telah memiliki alasan, kejelasannya dan tidakmemasuki bagian dari gugatan pokok perkara dimana hal itu digambarkanoleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi akan proses PAW atas dirinya dan bilaproses PAW berlanjut maka akan bertentangan dengan Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehinggapertimbangan hukum Majelis

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017yang pada intinya mohon penyelesaian kasus PAW atas dirinya oleh MPCdan BKC.

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

Bahwa dengan demikian, proses PAW Penggugat yang telah dilakukan Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga Penggugat tidak ada alasan untukmenolak terhadap proses PAW tersebut ;5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6 sampai dengan 9, Tergugatdengan tegas menolak dalil tersebut dan memberikan jawaban sebagai berikut :a.

Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

MH(Tergugat Rekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu AhmadSirojuddin ;.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin ;10.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin, dengan surat DPC PKNUKabupaten Pasuruan No. B073/DPC03/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013, perihalsurat pemberitahuan/usulan PAW Dapil HI yang ditandatangani oleh Ketua TanfidzKH. Abdulloh Zaini dan sekretaris M.

Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukumdan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO.Partai5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuaidengan ketentuan dan = perundang undangan~ yangberlaku.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD ProvinsiMaluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat Il adalah merupakan tindakan sewenang wenang danmerupakan perbuatan melawan4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari AnggotaDPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat I yang ditetapkanMelalui :4.1.

Bahwa Tim P2 PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW)YaltU ! 2 nnn nnn nnn nnn nn neem ene nen enennsa. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antarb. TahapPemberkaSan. nnn nnn nnn nnn nnerc. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPPPartai HANURA.;d. Keputusan DPP Partai.

Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasipartai.; Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yangdidapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dankeputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yangCia Pat jase sere eee etBahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundangoleh Tergugat melalui Tim P2 PAW untuk dimintai keterangannyaterkait usulan PAW untukPE NQQUQ AL, jaeseesee eee ene re eee eteBahwa

kepada Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu (P2 PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakartauntuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait21.22.23.24.aos26.pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPD Provinsi Maluku. ; Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku,Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 PAW)memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 PAWuntuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam

dengan PAW ;Bahwa surat Law Firm Mukhlis, Safar & Partners (Kuasa HukumPenggugat) tanggal 3 Februari 2017 tidak ;menggugat Tergugat terhadap surat DPC PBB Pidie Jaya Nomor: B010/PCPJSek/05/1438 tanggal 31 Januari 2017 M/2 Jumadil Awal 1438 H( kami sampaikan 2 hari sebelum penggugat mendaftarkan perkara dipengadilan) ;Bahwa Tergugat tidak seenaknya melakukan PAW terhadap Penggugat,tetapi mempunyai alasanalasan yang dibenarkan oleh hukum ( UU No 17Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Bahwa DPC PBB Pidie Jaya juga sudah menerima Surat Instruksi dariDPW PBB Aceh Nomor: A119/PWACEHSek/03/1438 tanggal 19 RabiulAwal 1488 H / 19 Desember 2016 M tentang Instruksi untuk segeramengajukan proses PAW dan Surat DPP PBB Nomor A255/DPPSek/04/1438 h tanggal 23 Januari 2017 M / 24 Rabiul Akhir 1438 Htentang penetapan PAW anggota DPRD Kab. Pidie Jaya yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral ;10.

MUHAMMAD ZAINI :Bahwa Jabatan saksi di Partai Bulan Bintang sebagai mantan Ketua DPCPBB Pidie Jaya dari bulan Agustus 2016 kemudian dibekukan ;Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah hasil pemilihan anggota DPRK Pidie Jaya, dalam hal (PAW)antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa setahu saksi tidak ada wewenang oleh Ketua DPC masalah PAW,Pergantian Anggota dilakukan oleh DPP Pusat,sedangkan DPW dan DPChanya mengusulkan saja ;Bahwa PAW bisa dilakukan Pergantian apabila

) telahdiberi materai secukupnya diberi tanda (T.Ill) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan (PAW) Anggota DRPDKabupaten Pidie Jaya, telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.IV) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Proses Pemberhentian Antar Waktu(PAW) telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.V) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keberatan dan penjelasan atas suratPartai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya Nomor B005/PCPUJSEK/04/1438/ tanggal 04 Januari 2017 Perihal (PAW) Penetapan (PAW

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokperkara ini lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih akan menguraikanbagaiaman proses penyelesaian sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW)atau Prosudur secara hukum yang harus ditempuh oleh setiap warga negeraRepublik Indonesia yang mengalami permasalahan Penggantian Antar Waktu(PAW) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah PartaiPolitik adalah organisasi yang bersifat

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dariorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.

Luwu Timur;Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;.

Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yangdilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat Il tidakmemahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab.

) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan

Menyatakan hukum penerbitan Keputusan Dewan Pengurus Nasional PDK(Partai Demokrasi Kebangsaan), Presiden Partai Demokrasi KebangsaanNomor : PDK/PAW/PPS/014/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 beserta segalaProses administrasi PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTTadalah batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;4.

PDK/PAW/PPSJ/014/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Perihal : tentang PAW Penggugat SebagaiAnggota DPRD Provinsi NTT, telah dicocokkan dan merupakanfotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD NTT dengan No.15/DPPPDK/SKT/NTT/V/2013, perihal PAW (Pergantian Antar Waktu)kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT, tanggal 01juli 2013, dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberitanda P7;Fotokopi Surat Perihal : Peninjauan Kembali Proses

Keputusan berupaPergantian Antar Waktu ( PAW);bahwa, terhadap penggugat Pergantian Antar waktu (PAW)nya masihdalam proses;bahwa, Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi masih ada;Halaman 37 dari 45 HalamanPutusan 154/P DT.G/2013/PN.KPG.bahwa, menyangkut kontribusi penggugat terhadap partai makapenyelesaiannya oleh Pimpinan atau Pengurus pada Pimpinan masingmasing, baik Propinsi maupun Dewan Pimpinan Pusat;bahwa, proses PAW dari Pusat dan ada surat teguran terhadappenggugat;bahwa, benar, penggugat sudah

Sumba Barat;bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW itu sudah final atau belum;bahwa, kalau PAW untuk penggugat sudah final;bahwa, saksi kenal dengan Pak Kundrat Marianan Anggota DPRDKabupaten Timor Tengah Selatan;bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Pak Kundrat Marianan yangAnggota DPRD dari Partai PDK Kabupaten Timor Tengah Selatan jugadilakukan PAW atau tidak;bahwa, yang berwenang untuk melakukan PAW adalah Dewan PimpinanNasional (DPN);bahwa, benar, pernah ada proses PAW untuk Penggugat;bahwa,

Daud Umbu DukaKadiwano;e bahwa, alasan PDK melakukan PAW terhadap penggugat adalah karenapenggugat mengundurkan diri;e bahwa, ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut ada dalamAnggaran Dasar PDK;e bahwa, PDK memiliki Lembaga Ombutsman yang tugasnya adalah untukmenyelesaikan masalah yang terjadi secara internal;e bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW terhadap penggugat sudahdilakukan penyelesaiannya oleh Lembaga Ombutsman;e bahwa, saksi tidak tahu mengenai tahapantahapan untuk dapatdilakukan PAW;