. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4f berisikan 2 butir tabletwarna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6154 gram ;1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4g berisikan 2 butirtablet warna merah dengan berat netto seluruhnya0,497 7 OMAN =sseeeeeeee ee1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4h berisikan 2 butirtablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,49971 (satu) bungkus plastik bening berkode 4i berisikan 2 butir tabletwarna merah dengan berat netto selurunhnya

Menghukum Termohon Kasasi dan II untuk membayar ganti kerugianmateriil kepada Pemohon Kasasi selurunhnya sebesar USD 20,000,000.00(dua puluh juta dollar Amerika);9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo harus dijalankan terlebihdahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, bandingmaupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);10.Menghukum Termohon Kasasi dan II untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini.Subsidair: Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I Cq.

/(Biaya) Luar Usaha 21.376.388.211Penyesuaian Fiskal (15.772.168.199)Penghasilan Kena Pajak 13.956.995.201PPh yang Terutang 3.489.248.750Kredit Pajak 3.599.329.517Sanksi Pajak Lebih Dibayar (110.080.767) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001867.15/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 1196/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111107.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00005/KEB/WP4J.13/2017tanggal 10 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00021/207/11

namunPenetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalamproses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

untuk keperluan sekolahdan menurut Pemohon nama ZAHRA FUTRI NAURI terdapatkesalahan penulisan nama yang seharusnya ZAHRA FUTRINAUREEN ; Bahwa saksi, tahu suaminya Pemohon namanya Yanto Susanto; Bahwa anak Pemohon mau diganti namanya atau perbaikan namadari ZAHRA FUTRI NAURI yang sekarang menjadi ZAHRA FUTRINAUREEN umurnya baru 4 Tahun;Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yangterjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini dianggap telah termuat selurunhnya

Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp 602.136.519:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009828.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115131.16/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan selurunhnya

banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis pengganti surat uraian banding tanggal 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006038.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015

Sipil Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untukmemperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait namaPemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondinyatakan dikabulkan selurunhnya

., yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat III selurunhnya;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr.

1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

sebagaimanadiatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patutdan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut namun tidak hadir dalampersidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalahbukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG,Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakandikabulkan selurunhnya

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT danTERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu di DesaKubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali danperkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta PerkawinanNomor 5108KW29092015 0011, tertanggal 29 September2015,dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Kambu Kota Kendari atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barangHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kdisesuatu, selurunhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengankekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri Sendiri

Kambu Kota Kendari atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengambil barangsesuatu, selurunhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengankekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri Sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetapmenguasai barang

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain makaPemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 Nopember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116799.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

4.886.686.397,00 520.298.848,00 4.366.387.549,00Sanksi Administrasi 2.345.609.470,00 249.743.447,00 2.095.866.023,00 Jumlah PPh yang masih harusdib 7.232.295.867,00 770.042.295,00 6.462.253.572,00ibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114664.25/2011/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya