Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

sebagaiberikut:Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melaluimusyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu adalahperbuatan mengubah Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dankarena itu maka RUPS dengn acara perubahan anggaran dasarharus memenuhi syarat kuor'um RUPS menurut UndangUndang dananggaran dasar perseroan, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlahsaham yang telah dikeluarkan, sedang kuorum RUPS tanggal 6Oktober 2006 itu hanya sebesar 250 saham sehingga tidakmemenuhi syarat yang ditentukan

Karena itu maka penyelenggaraan RUPS ituHal. 9 dari 90 Hal.

Masalah keabsahan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6Oktober 2006;2. Masalah ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan RUPS PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;. Bahwaselanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda memberikanpertimbangan hukum mengenai poin 4.1 yaitu mengenai: Masalahkeabsahan RUPS PT.

Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;.

saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

;Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada tanggal O6 Juli 2017 tidakmenyelenggarakan RUPS dan berdasarkan saran dari Tergugat sehinggapada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat selaku pemegang saham mayoritasmelakukan pemanggilan secara tertulis berupa undangan kepada seluruhpemegang saham dan pengurus perseroan dan melakukan pengumumankoran di Media Indonesia untuk menghadiri RUPS LB Perseroan Ke2 yangakan diadakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Jakarta ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan RUPS LB

Sugeng Nugroho berdasarkan Surat yang dibuat oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan yangterdapat dalam pelaksanaan RUPS LB kedua kepada Penggugat dan jugatidak mengakui kehadirannya di RUPS LB kedua dalam pemeriksaan diKepolisian padahal Tergugatlah yang membuat Berita Acara RUPS LB danmencatatkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

datang, menghadiri, menyaksikan, mengetahui atau mengesahkanmengenai RUPS LB ;Oleh karenanya Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya tersebut ;5.

Tng.Oleh karenanya Tergugta mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya yang menyatakan Tergugatlah yang memimpin RUPS LB dan jugaikut dalam RUPS LB aquo ;.

Tng.rapat RUPS LB pada tanggal 25 Juli 2017, karena bagaimana mungkinTergugat selaku Notaris yang terikat Sumpah jabatan terlibat sebagai pelakudengan menjadi pimpinan rapat dalam pelaksanaan RUPS LB yang dilakukandi luar wilayah kewenangannya dan faktanya Tergugat sama sekali tidak tahumenahu soal pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Juli 2017 juga Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham No.23 tertanggal 27 Juli 2017, bahkanTergugat baru mengetahui hal diatas ketika ada panggilan di Kepolisian yangintinya

No.1041 K/Pid/2017.berkata Ibu... you can use those document including akta RUPS fosupport your argument for Nadine claim at the court to close PT. CastawayLife, yang artinya Ibu... kamu bisa pakai dokumendokumen termasukakta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine diPengadilan untuk menutup PT. Castaway Life.

CastawayLife berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT.Castaway Life dengan alasan hukum:a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79Ayat (1) sampai dengan (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007;b.

Queen tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014;Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017. Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dariTerdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuanTerdakwa;Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie McQueen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalukeberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPStidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadapHal.19 dari 26 hal. Put.

LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
• Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022, Cacat Hukum;
• Menyatakan Tindakan Tergugat I yang melaksanakan RUPS pada tanggal 7 Februari 2022 dan menonaktfikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatiggedaad);

Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal

., dimana merupakan tindaklanjut dari RUPS PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS /RUPS LB PT.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta mengadili perkara yang diajukan ParaPenggugat yang pada dasarnya mempermasalahkankeabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yangdiselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SingatinSamudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme danhasil RUPS LB;.

Akta tentang RUPS, akta keputusanpemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan2. Keputusan intansi terkait mengenaiperubahan nama pemegang sahame. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;f.

Pemohon seluruhnya ;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonanperwalian ini adalah untuk Proses Kepengurusan kepemilikanSaham (RUPS) atas nama : ARMIN NAINGGOLAN (Alm) ;Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak KandungMATHEUS ARMANDO HARGO NAINGGOLAN meninggalkanwarisan Berupa Kepemilikan Saham (RUPS)Perusahaan yaituperusahaan PT. HANESA PRIMA TEKNIKARYA yang beralamat diKota Wisata Ruko Boston Square Blok RK 3/26 Desa CiangsanaKec. Gunung Putri, Kab. Bogor Jabar;8.

Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohonyang masih dibawah umur, yaitu :Nama : MATHEUS ARMANDO HARGO NAINGGOLANTempat Tanggal lahir : Tangerang, 27 Oktober 2003Jenis Kelamin : Lakilakiuntuk : Pengajuan Proses Kepemilikan Saham di Perusahaan(RUPS) di Perusahaan PT. HANESA PRIMA TEKNIKARYA yangterletak di ; Kota Wisata Ruko Boston Square Blok RK 3/26Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Jabar;3.

HANESA PRIMA TEKNIKARYA akan tetapi saksitidak mengetahui berapa besarnya karena saksi diberitahu olehibunya(pemohon) untuk itu saksi tidak keberatan apabila sebagaiahli waris untuk mengurus Pengajuan Proses Kepemilikan Saham diPerusahaan (RUPS) di Perusahaan PT. HANESA PRIMATEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata Ruko Boston SquareBlok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab.

HANESA PRIMA TEKNIKARYAdan penanam Saham Sebesar 60.00 % untuk : Pengajuan ProsesKepemilikan Saham di Perusahaan (RUPS) di Perusahaan PT. HANESAPRIMA TEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata Ruko Boston SquareBlok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk dan atas nama anaknya yangmasih dibawah umur/belum Dewasa yang bernama MATHEUSARMANDO HARGO NAINGGOLAN, untuk : Pengajuan ProsesKepemilikan Saham di Perusahaan (RUPS) di Perusahaan PT.HANESA PRIMA TEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata RukoBoston Square Blok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri,Kab. Bogor Jabar ;4.

Bahwa menurut Pasal 17.5a dari Anggaran Dasar TERMOHON ditentukan;Seorang anggota direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenaiitu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan Pasal 17.5b Perseroanwajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonanpengunduran diri Anggota direksi dalam jangka waktu paling lambat (enampuluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri.

Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Toko Gunung Agung Tbk,Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.262/Padt.P/2018/PN Jkt.Selfotokopi tersebut telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda bukti P1;2.

atau RUPS Luar Biasa dan jugasaksi tidak tahu apakah pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau tidak yang berkaitan dengan posisi Pemohon sebagaiDirektur Operasional;Halaman 5 dari 10 hal.

Penetapan No.262/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBuku Gunung Agung, selanjutnya menjadi perusahaan pertambangan batubara; Bahwa sejak Pemohon mengundurkan diri Sampai dengan ditutupnyaoperasional Perusahaan PT Permata Prima Sakti Tok pada akhir tahun2015 tidak pernah lagi diselenggarakan RUPS atau RUPS Luar Biasakarena kantor sudah tutup, saksi resign pada bulan Desember 2015 dansampai saksi berhenti tidak pernah ada terselenggara RUPS; Bahwa setahu Saksi Perusahaan tutup secara operasional karena kantorsudah

tidak mampu membayar sewa sehingga kantor disegel oleh Pemilikdan tidak ada lagi gaji untuk para karyawan termasuk Pemohon dan Saksi; Bahwa tidak pernah diajukan kepailitan atau likuidasi terhadapPerusahaan ini, yang Saksi dapatkan hanyalah informasi bahwaPerusahaan ini sudah tidak menyelenggarakan RUPS, jadi setahun yanglalu Perusahaan ini sudah dikeluarkan dari bursa; Bahwa saksi sudah resign dari PT.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya,S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebutdilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yangberlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undanganatau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham,sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo.

Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS(kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisarisbukan direktur);b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (Ultra Vires) dalampenentuan RUPS;c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehinggaAkta menjadi cacat;2.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidakterlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau Substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut,Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yangtertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1angka 7 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 30 Tahun

, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal suratkeputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnyaadalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusanHalaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dankeputusan RUPS menjadi obyeknya; Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksidiangkat oleh RUPS.

JadiJika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oelh RUPS sedahdilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, makakeputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat(5), kKeputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksitersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunyapemberhentian atau pergantian Direksi tersebut.

dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Bahwa, dengan ketidakhadiran Para Penggugat sebagai pemegangsaham sebesar 1000 lembar saham dan 300 lembar saham dari total2000 lembar saham maka PT Piramida Daya Nusantara tidak pernahdapat menyelenggarakan RUPS sebab tidak akan pernah memenuhikuorum sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNo 40 tahun 2007 yang menyebutkan :(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir

Seharusnya, Notaris sebelum membuatAkta harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah dilalui denganpemanggilan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU PT;Bahwa Akta yang memuat keputusan RUPS pada prinsipnya merupakanhasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan(pemegang saham) sehingga segala keputusan yang ada dalam RUPStersebut sudah final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian segalaPerubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida DayaNusantara pada dasarnya telah selesai ketika RUPS ditutup.....

(vide surat gugatan halaman 14)bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa (lll) merupakanAkta Notaris yang berisi tentang RUPS PT Piramida Daya Nusantara, yangtentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik.

Demikian pula, didalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris(Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuaiquorum dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupunperaturan perundangundangan;Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalam halpelaksanaan RUPS maka pihak yang bertanggung jawab untuk memastikanbahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan UU PT adalah Notaris.Notaris wajid memeriksa kebenaran materiil, Kelengkapan persuratan

Bahwa Penggugat faktanya telah menandatangani dokumen notulensi(minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinya secara hukumPengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPS tersebut, Pemberiantanda tangan dan cap jempol adalah merupakan bukti yang kuat dancukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujui dokumen RUPS dan hasilRUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kKemukakan dalam eksepsidan dalam pokok perkara di atas,

secara lengkap sebagai berikut;RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

., LLM.) yang memberi pendapatnya di bawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut : RUPS diatur dalam rezim undangundang perseroan/perusahaan. Organ perseroan adalah Direksi, Komisari dan RUPS, dimana RUPS adalahOrgan Tertinggi dalam perseroan/perusahaan. Komisaris dapat (memiliki kKewenangan) memberhentikan sementara Direksi(jangka waktu 30 hari) dan harus dilaksanakan RUPS untuk memastikanapakah pemberhentiannya tetap atau dibatalkan.

Tidak ada hubungan hukum antara Direksi yang telah diberhentikan denganNotaris dalam pembuatan Akta RUPS. Yang wajib mendaftarkan Hasil RUPS pada Kementerian Hukum dan HAM RIadalah Perusahaan, Notaris adalah sebagai Kuasa saja.

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.

Vinytexuntuk dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Vinytex, yaitu melalui Surat Pemohon No. 1084/AW/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, Perihal: Permintaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex Pasca Pailit (BuktiP15);Bahwa atas permintaan RUPS PT. Vinytex tersebut di atasoleh Pemohon kepada Termohon, maka dalam jangka waktupaling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan a quomaka Termohon selaku Direktur PT.

Vinytex yaitu melalui Surat No. 1087/AW/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Perihal: PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex (BuktiP16) namun Termohon tidak memenuhi undangan RUPS PT.Vinytex tersebut sehingga RUPS tidak dapat diteruskan karenatidak Kuorum sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tertanggal 15Februari 2013 (Bukti P17);Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran DasarPT.

Vinytex (Vide Bukti P1) dengan tidak hadirnya Termohonselaku Pemegang Saham pada RUPS PT. Vinytex,mengakibatkan tidak tercapainya Kuorum RUPS PT. Vinytex,karena berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Vinytex tersebut,RUPS baru dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Kuorum RUPS PT.Vinytex baru dapat tercapai bila Pemohon dan Termohon hadirdalam RUPS PT. Vinytex, hal ini disebabkan karena PemegangSaham PT. Vinytex hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon danPT. Vinytex, dan tidak ada Pemegang Saham PT.

menetapkan pemberian izin kepada Pemohonmelakukan sendiri pbemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 80 ayat (1) UUPT adalah mengenai permohonan jjinuntuk dilakukan RUPS karena Direksi atau Dewan Komisaris tidakmelakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham,jadi dengan demikian jelas bahwa ketentuan pasal ini tidak dapatdijadikan dasar untuk Permohonan Pembubaran Perseroan;c.

Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.

.,) adalah tidak sahkarena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) No.40tahun 2007 ;15.Bahwa selain itu, RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan olehTERGUGAT tersebut diadakan dengan itikad tidak baik yaitu dengantujuan untuk merubah susunan Dewan Direksi pada TURUT TERGUGAT ;16.Bahwa terhadap undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut,TURUT TERGUGAT Il melalui PENGGUGAT telah menyatakan keberatandilakukannya RUPS Tahunan dan RUPS LB tersebut dan telahdisampaikan kepada Dewan Direksi

dalam perkaraNo.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.,19.Bahwa meskipun pengadaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasatersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, akan tertapi, TERGUGAT ,TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill tetap melaksanakan rRUPS Tahunandan RUPS LB tersebut mengingat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasatersebut bertujuan untuk menutupi Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat dalam PerkaraNo.311/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.

.,20.Bahwa setelah RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan, terjadilah21perubahan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dariTURUT TERGUGAT .

seharusnya tidak dapat mewakili TURUTTERGUGAT baik dalam mengadakan RUPS Tahunan, RUPS LB maupunHal 12 dari 160 Hal Put.

RUPS dari PT.

dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danMATA ACARA RAPAT disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSitadalkcani == == ma anAyat (5) : Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika SEMUA pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS

SHGW Bio Teh (SBTI) serta RUPS PT.

DALAM RUPS YANG BERLAKUADALAH HAK SUARA PEMEGANG SAHAM!

Akan halnya mengenai tidak adanya bahanbahan yang harus disediakan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS (sebagaimanadikatakan Penggugat dalam 13. b. 2) Gugatan), Tergugat II ingin menyatakanbahwa bagaimana mungkin bahanbahan tersebut bisa disediakan kalau Penggugatmelarang, menuduh dan mengancam Tergugat I dan Tergugat If memasuki tempattempat dan kantor PT SBTI.

PT.SHGW tanggal 3 Januari 2012 didapat kesimpulan sebagai berikut:e RUPS diadakan tanggal 3 Januari 2013 di Hotel Novotel Bogor.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e.

dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

API Indonesia Nomor 58, tanggal 17 Januari2011 dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan kewajibandan kewenangannya sebagai personifikasi perusahaan, Direktur ditunjuk oleh parapemegang saham dalam wadah RUPS, Bahwasannya Direktur diberi gaji dantunjangan berdasarkan keputusan RUPS sehingga RUPS menjadi bukti kesepakatanantarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.